Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan beneficial ownership dan transparasinya di Indonesia, yang mana pengaturannya ditemukan di dalam sektor agraria, investasi, keuangan, pasar modal, perpajakan dan perindustrian, skripsi ini juga membahas pengaturan internasional terkait dengan beneficial ownership, yaitu terdapat didalam OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update, FATF Guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 dan G20 High- Level Principles on Beneficial Ownership Transparency 2014 sebagai panduan internasional dari pengaturan di Indonesia, pada penelitian yuridis normatif ini akan dijelaskan analisis pengaturan beneficial ownership di Indonesia dengan pengaturan internasional dan analisis pengaturan antar sektor untuk keperluan harmonisasi peraturan perundang-undangan sehingga dicapai pengaturan yang lebih baik dan mencegah kerugian negara yang diakibatkan corporate crimes dan pelanggaran lainnya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the regulations on beneficial ownership and it's transparency in Indonesia, the regulations are found in the agrarian, investment, finance, capital markets, taxation and industry sectors, this thesis also discusses international regulations relating to beneficial ownership that contained in the OECD Model Tax Convention 1977 and 2014 Update, FATF guidance on Beneficial Ownership and Transparency 2014 and the G20 High-Level Principles on Beneficial ownership Transparency 2014 as international guidelines of the regulations in Indonesia, at this juridical normative thesis there will be an analysis of beneficial ownership regulations in various sectors with international regulations and a comparative analysis among aforementioned sectors for regulations harmonization with purpose of achieving better beneficial ownership regulations and prevention state losses caused by corporate crimes and another violations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang berhasil melepaskan rumah tangga penerima manfaat PKH dari bantuan sosial (tergraduasi) dan merekomendasikan kebijakan publik berdasarkan temuan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Melalui metode analisis regresi logit dengan menggunakan data cross section Indonesian Family Life Surveys (IFLS) tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel yang berkorelasi dengan kondisi tergraduasi penerima manfaat PKH antara lain adalah rumah tangga yang memiliki paling tidak satu anak yang mengenyam pendidikan SMA, partisipasi dalam kegiatan komunitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga, usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, dan ukuran rumah tangga atau banyaknya anggota rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dengan bantuan sosial yang mendorong keberlanjutan kesejahteraan penerima manfaat melalui beberapa program CCT yang lebih inklusif. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan bantuan sosial PKH tidak hanya berfungsi dan dirancang untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga secara jangka panjang dan berkelanjutan. ......Indonesia implements a direct This study aims to identify and analyze key factors that contribute to the successful graduation of beneficiary households from social assistance program PKH (Program Keluarga Harapan) and provide policy recommendations based on research findings related to factors influencing such success. Employing the logistic regression analysis method using cross-sectional data from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) of 2014, this research reveals that variables correlated with the graduation status of PKH beneficiaries include households with at least one child attending high school (SMA), engagement in community empowerment activities, the age and education level of the household head, the number of employed household members, and household size. These findings offer insights that can inform government policymakers when formulating policies pertaining to social assistance, encouraging the sustained well-being of beneficiaries through more inclusive Conditional Cash Transfer (CCT) programs. In this regard, it is hoped that PKH social assistance will not only function and be designed as a short-term solution to poverty but also a long-term and sustainable solution.

Abstrak :
ABSTRACT
The global civil society is often regarded as a progressive moral force that provides advocacy and protection of marginalized groups in the global political arena. Nevertheless, departing from the belief that civil society has great power and influence over global dynamics, it sees that the legitimacy claims they articulate and articulated by academics are essential to be evaluated, especially with regard to their representation and accountability groups and individual beneficiaries. This paper concludes that the claims of legitimacy of civil society are less justifiable, both normatively and empirically. From the normative point of view, claims for civil society representation are problematic because they are often less ethical and thus have a counterproductive effect on the benefit of beneficiaries. In addition, they are more accountable to donors and the sustainability of related institutions than the interests of beneficiaries. From the empirical point of view, the legitimacy of civil society is also questionable because it is now emerging discourses from their own beneficiaries who oppose the actions of representatives and the lack of accountability demonstrated by International Non-Governmental Organizations over Beneficiaries. This paper concludes with a recommendation to the International NGOs to put the Beneficiaries interests as top priority and stop projecting beneficiaries as passive, mute, and without political agency.

Abstrak :
Peningkatan umur harapan hidup penduduk indonesia telah menghasilkan peningkatan jumlah penduduk berusia lanjut. Transisi demografi dan epidemiologi telah menyebabkan penyakit pembuluh darah menjadi urutan pertama dalam penyebab kematian, terutama pada umur lanjut. Kebutuhan pelayanan kesehatan dan biaya bagi mereka akan meningkat. Tujuan penelitian ini adalah menilai kebijakan penggunaan obat melalui perbandingan pola peresepan bagi penderita stroke pasien Askes dan Umum, yang meliputi nama generik dan kelas terapi, jumlah obat per pasien, ketepatan dosis, jumlah Dosis per hari (Defined Daily Dose), dan biaya obat per pasien. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengendalian biaya obat dan peningkatan pelayanan kesehatan. Metode penelitian survai 'cross sectional' digunakan terhadap 182 pasien stroke yang terdiri dari 46 pasien Askes dan 136 pasien Non Askes, melalui rekam medik penderita yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo selama Januari sampai Desember 1995. Data yang dikurnpulkan adalah nama dan kelas terapi obat, jumlah dosis dan jumlah unit obat yang dipakai, dan harga satuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara peresepan dan biaya obat bagi pasien Askes dan Non Askes, kecuali dalam jumlah Defined Daily Dose, jumlah rata-rata obai perpasien, dan biaya obat per pasien. Referensi : 61. ( 1979 - 1996 )

---

Comparative Study of Prescribing Pattern and Drug Cost for Stroke Patient of Cipto Mangunkusumo Hospital by PT. Askes Beneficiaries in 1995Increased life expectancy of Indonesian population has resulted in the growing number of elderly until 2010. Demographic and epidemiologic changes has placed cardiovascular disease becomes a major disease, predominantly affecting the elderly population. The majority of them have chronic diseases requiring long term care and high cost. The objective of the study was to review drug use policy by assessing drug prescribing pattern (generic name and therapeutic class of drug, number of drug per patient, accuracy of dose, number of Debited Daily Dose , and drug cost per patient) among patients suffer front stoke, causisted at those are PT. Askes' beneficiaries (a government health insurance company) and Non Askes beneficiaries. It was expected that the results of this study can be used to improved health care services and control drug. The method used was cross sectional survey on 182 stroke patients (46 /Likes beneficiaries and 136 Won Askes beneficiaries) who were hospitalized in Cipto Mangunkusumo Hospital dining January - December 1995. Data obtained from medical records include generic name and therapeutic class of drug, dosage regiment, number of drug administered, and unit price of the drugs. The result showed that there was no difference in drug treatment both for Askes and Non Askes patients, except in term of defined daily dose, number of drug per patient and drug cost per patient. Refferences : 61 (1979-1996)

Abstrak :
ABSTRAK
Industri perbankan memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara dan secara proaktif terlibat dalam kegiatan CSR sementara industri lainnya reaktif terhadap CSR karena tekanan stakeholder eksternal Decker, 2004 . Reputasi lembaga keuangan bergantung pada program CSR mereka Poolthong Mandhachitara, 2009 , inilah sebabnya mengapa lembaga perbankan cenderung memiliki peringkat tinggi pada indeks peringkat CSR internasional Perez et al., 2013 . Salah satu tantangan ini berasal dari dampak negatif persepsi individu terhadap institusi keuangan 39; Matute et al., 2010 . Hal ini merujuk bahwa persepsi tiap individu memainkan peranan sangat penting terhadap institusi keuangan. Salah satu fokus program CSR Bakti BCA yakni pendidikan karena menyadari bahwa pendidikan merupakan indikator untuk membentuk mental dan karakter individu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi beneficiaries program CSR pendidikan terhadap dimensi CSR dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa persepsi positif dari para penerima manfaat baik itu stakeholder internal ataupun eksternal akan memberikan dampak terhadap operasional dan bisnis perusahaan sehingga memberikan manfaat secara langsung dalam kesejahteraan sosial yakni manfaat kepada masyarakat umum sebagai external stakeholder dan karyawan sebagai internal stakeholder dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan.

---

ABSTRACT
The banking industry plays an important role in a country 39 s economy and proactively engaged in CSR activities while other industries are reactive to CSR due to external stakeholder pressure Decker, 2004 . The reputation of financial institutions depends on their CSR programs Poolthong Mandhachitara, 2009 , which is why banking institutions tend to rank high on the international CSR rating index Perez et al., 2013 . One of these challenges stems from the negative impact of individual perceptions on financial institutions 39 Matute et al., 2010 . This refers to the perception that each individual plays a very important role in the financial institution. One focus of Bakti BCA CSR program is education because it realizes that education is an indicator to form mental and individual character to improve social welfare. The objective of this research is to know the perception of beneficiaries of education CSR program on CSR dimension by using quantitative research. The result of this research explained that positive perceptions of beneficiaries consisting external or internal stakeholder will have an impact on company rsquo s operations and business. So that provide direct benefits in the social welfare of the benefits to the general public as external stakeholders and employees as internal stakeholders in order to improve the standard of living

Abstrak :
Penerima manfaat wakaf ahli adalah kerabat atau ahli waris dari wakif. Permasalahan terjadi apabila seluruh kerabat atau ahli waris dari wakif meninggal dunia sehingga tidak ada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai peralihan bentuk wakaf ahli apabila terjadi hal seperti ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan wakaf ahli dan menganalisis proses peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi apabila semua ahli waris dari wakif hilang atau telah meninggal dunia berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menganalisis berbagai literatur dan melakukan wawancara terhadap pihak yang berkompeten dalam penelitian ini. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak memisahkan pengaturan wakaf ahli dengan wakaf khairi. Sementara Peraturan Pelaksana Undang-Undang tersebut hanya mengatur wakaf ahli dalam hal penyataan kehendak wakif untuk mewakafkan hartanya dapat dalam bentuk wakaf khairi atau wakaf ahli. Wakaf ahli akan beralih karena hukum menjadi wakaf khairi apabila semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia. Peralihan bentuk wakaf ini mengaharuskan nazhir melalui PPAIW untuk mendaftarkan kembali harta benda wakaf mengikuti tata cara pendaftaran yang berlaku. Tujuannya agar penerima manfaat atas harta benda wakaf tetap ada. Oleh sebab itu, peralihan bentuk wakaf ahli menjadi wakaf khairi dalam hal semua kerabat dari wakaf ahli telah punah atau meninggal dunia apabila dilihat dengan maslahah mursalah dapat dilakukan. ......The beneficiaries of the waqf ahli are relatives or heirs of the wakif. The problem occurs if all relatives or heirs of the wakif die so that no party is entitled to receive waqf benefits. Laws and regulations in Indonesia regulate the transition of waqf ahli forms in this case. The purpose of this study is to analyze the regulation of waqf ahli and analyze the process of transitioning the form of waqf ahli to waqf khairi if all the heirs of the wakif are have died based on the laws and regulations in Indonesia. This research is a normative legal research by analyzing from various literature and conducting interviews with competent parties in this study. Law Number 41 of 2004 on Waqf does not separate regulation of waqf ahli from waqf khairi . While its Government Regulation only regulates that wakif can choose between the form of waqf khairi or waqf ahli. Waqf Ahli will be changed because the law becomes a waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died. This transition of waqf form requires the nazhir through PPAIW to re-register the waqf property following the applicable registration procedures. The goal is for the beneficiaries of the waqf property to remain. Therefore, the transition of the form of waqf ahli to waqf khairi if all relatives from wakif have become extinct or have died when viewed with the maslahah mursalah can be done.

Abstrak :
Transparansi dalam Pemilik Manfaat sedang marak - maraknya ditekankan oleh Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terrorisme di Indonesia. Penggalakan tersebut dilakukan, dengan cara membuat pengaturan yang mewajibkan adanya transparansi atas identitas dari Pemilik Manfaat. Sesuai dengan rekomendasi dari FATF, diantaranya transparansi Beneficial Ownership hadir dalam pengaturan Legal Arrangement. Terdapat banyak bentuk dari Legal Arrangement, salah satunya adalah dalam bentuk Trust. Ditambah, posisi Indonesia yang sedang ingin bergabung dalam organisasi internasional, FATF, mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi rekomendasi - rekomendasi yang disediakan oleh FATF dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk praktik dari Trust di Indonesia, berbeda dengan praktik Trust di antara negara - negara common law. Meskipun berbeda, penerapan dan kewajiban tentang Pemilik Manfaat tetap diwajibkan di dalamnya. Namun, alangkah lebih baiknya apabila penggunaan diksi Trust yang bisa beroperasi di Indonesia sebagai jasa, menggunakan diksi lain selain Trust yang telah dikenal sebagai Trust sebagaimana di negara - negara common law. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana pengaturan dan penerapan tentang pemilik manfaat dalam Trust di Indonesia dan bagaimana rekomendasi dari FATF untuk mendukung rezim transparansi dalam Trust di Indonesi, serta skripsi ini dibuat dengan metodologi normatif yuridis. ......Transparency of the Beneficial Ownership (Beneficiaries) are increasingly being emphasized by the government to eradicate and prevent the action of money laundering and terrorism funding in Indonesia. The promotion is carried out, by making arrangements that require transparency of the identity of the Beneficiaries. In accordance with FATF recommendations, including transparency of beneficial ownership is present in the Legal Arrangement. There are many forms of Legal Arrangement, one of which is in the form of Trust. The position of Indonesia, which is seeking to join an international organization, FATF, requires Indonesia to adopt the recommendations provided by FATF in the Indonesian national legal system. The results of this study indicate that the form of practice of Trust in Indonesia is different from the practice of Trust among common law countries. Even though it is different, the application and obligations regarding Beneficiary are still required therein. However, it would be better if the use of Trust diction which can operate in Indonesia as a service, uses other diction other than Trust which has been known as Trust as in common law countries. The formulation of the problem in this undergraduate thesis are, how is the laws and regulations and the implementation of Beneficial Ownership under the issue of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia and how is the recommendation by the Financial Action Task Force (FATF) to enforce and support the regime of transparency of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia. As for this undergraduate thesis is using the juridical normative approach.

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak implementasinya pada tahun 2014, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mendorong peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tingginya utilisasi ini berdampak terhadap tingginya biaya pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan sebagai pelaksana JKN. Di sisi lain, sasaran utama program JKN yaitu peserta PBI masih dianggap belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, berbeda dengan peserta PBPU yang dianggap overutilisasi. Dengan metode analisa cross section, penelitian ini melihat bagaimana karakteristik utilisasi pelayanan kesehatan dari peserta JKN pada kelompok peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan kelompok peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) di FKRTL khususnya rumah sakit. Teknik Principal Component Analysis (PCA) dipilih untuk mereduksi variabel-variabel durasi perawatan, biaya rumah sakit dan tingkat keparahan menjadi variabel baru berbentuk indeks utilisasi rumah sakit. Kemudian menggunakan model estimasi Ordinary Least Square (OLS) untuk menganalisa tingkat utilisasi rumah sakit. Kami menemukan bahwa terdapat dua jenis utilisasi rumah sakit dengan hasil yang berbeda, pada utilisasi frekuensi, PBPU memiliki tingkat utilisasi lebih banyak dari PBI, namun pada utilisasi status kesehatan saat berobat, peserta PBI lebih buruk dibandingkan dengan peserta PBPU dengan signifikansi pada tingkat 1%. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika peserta PBI berobat di rumah sakit akan memiliki kecenderungan dirawat lebih lama, dengan biaya lebih besar dan dengan status kesehatan yang lebih parah jika dibandingkan dengan peserta PBPU. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kelompok peserta PBI dengan frekuensi berobat yang lebih sedikit dibandingkan PBPU memiliki status kesehatan yang lebih buruk.

---

ABSTRACT
Since its implementation in 2014, the National Health Insurance (JKN) program has encouraged increased utilization of health services both at the First Level Health Facility (FKTP) and at the Advanced Referral Health Facility (FKRTL). This high utilization has an impact on the high cost of health services borne by the Health BPJS as JKN`s Operator. On the other hand, the main target of the JKN program is that PBI are still considered to be not optimal in the utilization of health services, in contrast to PBPU who are considered to be overutilized. With the crosssection analysis method, this study looks at how the characteristics of health service utilization of JKN participants in the contribution group of Contribution Beneficiaries (PBI) and the group of Non-Recipient Workers (PBPU) in FKRTL especially hospitals. Principal Component Analysis (PCA) technique was chosen to reduce variables of the duration of treatment, hospital costs and severity to new variable in the form of hospital utilization index. Then we use the Ordinary Least Square (OLS) estimation model to analyze the level of hospital utilization. We found that there are two types of hospital utilization with different results, in frequency utilization, PBPU has more utilization rates than PBI, but in health status utilization during treatment, PBI are worse than PBPU with significance at 1% level. These findings indicate that when PBI participants seek treatment at a hospital will have a tendency to be treated longer, at a higher cost and with a more severe health status when compared to PBPU participants. The results of this study also showed that the PBI participant group with less frequency of treatment compared to PBPU had worse health status.