Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPakto 1988 yang dikeluarkan oleh oleh pemerintah antara lainuntuk mempermudah market entry telah membawa dampak meningkatnyajumlah bank dan kantor bank sehingga tingkat persaingan antarbank semakin ketat baik dalam menanrik dana dari masyarakat maupunmenyalurkannya dalam bentuk kredit. Namun karena dampak-dampak yang dirasakan negatif, makapemerintah menindaklanjuti paket deregulasi tersebut dengankebijakan uang ketat dan regulasi berupa Pakfeb 1991. Hal tersebut berakibat pada berbagai kesulitan yang dialami oleh duniaperbankan di Indonesia. Menghadapi kondisi-kondisi diatas ternyata bank-bank swastasecara rata-rata lebih unggul dibanding bank pemerintah dalamkemampuan menarik dana ataupun menyalurkannya. Sedangkan dalamkondisi kebijakan uang ketat, kinerja bank-bank swasta secararata-rata juga lebih baik dibanding bank-bank pemerintah. Hal tersebut bisa dipahami mengingat bahwa bank pemerintahsebelum berlakunya UU Perbankan tidak bisa berlaku profit oriented secara mutlak karena merupakan alat ekonomi dan moneter pemerintah, dimana peran dan fungsi mereka telah ditentukan sehinggaruang gerak mereka terbatas dan tidak fleksibel menghadapi perubahan. Keluarnya undang-undang Perbankan 1992 mengakibatkan perubahan bentuk badan hukum bank-bank pemerintah menjadi perseromenyebabkan mereka harus bisa beroperasi secara wajar dengan bankswasta lainnya tanpa mendaIpat fasilitas khusus. Dalam karya akhir ini dikaji mengenai kinerja bank-bankpemerintah dibandingkan dengan bank umum swasta nasional, diukur dengan rasio?rasio likuiditas mapun profitabilitas, untuk mengetahui dimana kelebihan maupun kelemahan bank-bank pemerintah.Pembandingan dilakukan dengan menggunakan uji hipotesis. KemudianBCG matrix digunakan untuk menganalisis posisi persaingan masIng-masing bank pemerintah. Sedangkan untuk menentukan strategiyang akan dipilih digunakan SWOT matrix. Disimpulkan bahwa dalam persaingan dengan bank umum swastanasional, posisi persaingan bank pemerintah semakin lemah dantingkat pertumbuhannyapun lebih lambat. Hal ini merupakan indikasi dari kelemahan bank pemerintah dalam menarik dana maupunmenyalurkannya dalam bentuk kredit. Maka perlu ditempuh strategi yang bersifat defensif, dimanabank pemerintah harus lebih memperhatikan tingkat kesehatannyaketimbang ekspansi kredit. Penumbuhan iklim profesionalisme dalampengelolaan bank pemerintah harus dilakukan agar keputusan-keputusan yang diambil senantiasa didasarkan atas pertimbangan yangobyektif dan rasional kemudian disarankan pula perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bank-bank pemerintah untukmenghadapi iklim persaingan yang makin ketat."

"Sebelum deregulasi perbankan 1 juni 1983, tidak banyak perubahan yang terjadi pada industry perbankan Indonesia. Baru setelah deregulasi 1 juni 1983, di mana bank-bank pemerintah diperkenankan menetapkan sendiri tingkat suk bunga, pagu kredit dihapus dan kredit subsidi disederhanakan tingkat suku bunganya, maka industry perbankan Indonesia mulai mengarah kepada suatu tingkat efisiensi yang lebih baik.Masa penyempurnaan system perbankan Indonesia mulai terjadi setelah deregulasi 27 oktober 1988, yang isinya antara lain memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru dan bank campuran, kemudahan bagi pembukaan kantor bank, diturunkannya ketentuan cadangan wajib minimum dari 15 persen menjadi 2 persen, pemungutan pajak atas bunga deposito berjangka dan diperkenankannya badan usaha milik Negara untuk menempatkan 50 persen dari dananya di bank-bank swasta.Paket kebijaksanaan 27 oktober 1988 disusul dengan paket-paket kebijaksanaan lainnya, yaitu paket kebijaksanaan 25 maret 1989, 29 januari 1990 dan 28 februari 1991 yang kesemuanya bertujuan untuk menjadikan industry perbankan Indonesia semakin efisien.Sejak pakto 27 1988 pola persaingan bank-bank di Indonesia mengalami perubahan sebagai akibat semakin tajamnya persaingan antar bank dan adanya geojolak-gejolak moneter yang terjadi. Pada kondisi seperti ini bank-bank yang lemah dalam strateginya akan dikalahkan oleh bank-bank yang telah mempersiapkan strateginya dengan baik guna mengahadpi persaingan yang semakin tajam.Dalam karya akhir ini dibahas lingkungan usaha dari industry perbankan pasca-deregulasi dan tiga strategi generic yang dilaksanakan oleh empat bank yang dijadikan sampel, yaitu strategi broad differentiation, focus differentiation dan cost focus serta hasil yang dicapai oleh keempat bank tersebut berdasarkan ukuran profitability dan pangsa pasar.Sebagai kesimpulan disajikan pandangan mengenai strategi yang baik untuk diambil guna menghadapi persaingan dalam industry perbankan Indonesia di masa mendatang."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi operasional pada Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa untuk tahun operasional 2015-2016 dengan menggunakan metode DEA (Data Envelopment Analysis). Variabel yang menjadi obyek penelitian adalah variabel input yang terdiri dari Beban Bunga, Beban Operasional Lainnya, serta Beban Non Operasional dan variabel output terdiri dari Pendapatan Bunga, Pendapatan Operasional Lainnya, dan Pendapatan Non Operasional. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dipublikasikan. Keberadaan Bank Umum Swasta Nasioanl Devisa dan Bank Umum Swasta Nasional Non Devisa sebagai lembaga intermediasi keuangan, tentunya sangat diharapkan peran dari pemerintah Indonesia dalam menyentuh sektor perbankan. Pemanfaatan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat hendaknya juga turut disalurkan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan produksi dalam meningkatkan perekonomian nasional.

---

This study aims to measure the level of performance at the National Private Non-Foreign Exchange Private Bank and Private National Bank Foreign Exchange for the operational year 2015 - 2016 using DEA (Data Envelopment Analysis) method. The variables that become the objects are the variables consisting of Interest Expense, Other Operating Expenses, and Non Operational Expenses and Variable Variable consists of Interest Income, Other Operating Income, and Non-Operating Income. Research data which is secondary data from Financial Services Authority (OJK) which has been published. The existence of Private Foreign Exchange National Banks and Non-Foreign Exchange National Private Banks as a financial intermediary institution, it is necessary role of the Indonesian government in creating the banking sector. Utilization of funds that have been collected from the public should also be distributed to the community to conduct production activities in improving the national economy."