Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Seperti telah diketahui bersama. ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia Sangat besar, Menurut hasil sensus ekonomi tahap III yang dihimpun oleh Biro Pusat Statistik, pengusaha besar yang jumlahnya di: bawah 1% dari total 16 juta unit usaha menguasai 70% produk domestik bruto. Hal ini terjadi karena kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan pada Masa Orde Baru memprioritaskan pertumbuhan usaha besar dengan pernbiayaan secara besar-besaran dan cenderung berorientasi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Model pembiayaan usaha besar seperti di atas ternyata berakibat kontraproduktif dan mulai terlihat sejak krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997. Banyak pengusaha besar yang berjatuhan karena tidak didukung o!eh dasar bisnis yang kuat dan sehat. dan terlalu banyak menanggung hutang dalam mata uang asing yang sulk dikembalikan saat terjadi fluktuasi kurs yang tajam terhadap rupiah.

Menyadari hal itu, pemerintah mulai memperhatikan pertumbuhan usaha kecil yang justru dapat bertahan saat krisis ekonomi terjadi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya RUU perkreditan yang mencakup bebcrapa pasal yang terkait dengan pengembangan usaha kecil Salah satu pasal mewajibkan bank untuk mengalokasikan sedikitnya 40% dari portofolio kreditnya bagi usaha kecil. Pasal lain menyebutkan pula bahwa jaminan kredit bagi usaha kecil adalah prospek usahanya, dan bank kreditur wajib mengawasi dan niembimbing debitur usaha kecil.

Dengan adanya RUU tersebut, BRI yang selama ini telah dengan konsisten menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah perlu melakukan pembenahan untuk menghadapi persaingan yang akan semakin ketat di masa mendatang. Walaupun BRI memiliki keunggulan banyaknya jaringan di wilayah pedesaan, namun demikian perbaikan pola kerja dan kualitas pelayanan perlu dilakukan, agar tetap dapat mempertahankan kompetensinya. Adapun tujuan khusus studi ini adalah memperbaiki pedoman kerja penyaluran kredit umum pedesaan BRI unit dalam proses pendaftaran, pemeriksaan kelayakan kredit, pengambilan keputusan dan penyaluran pinjaman, sera pembinaan dan pengawasan kinerja kredit.

Mengingat permasalahan dalam penyaluran Kupedes ini bersifat tidak terstruktur karena diperigaruhi oleh karakter debitur dan sumber daya manusia BRI unit, budaya dan kebijaksanaan perusahaan, serta kebijaksanaan pemerintah, studi ini menggunakan metode Soft System Methodology (SSM) untuk menstrukturkan permasalahan dan mencari pemecahan dengan model konseptual. Proses pembahasan masalah dalam SSM meliputi penggambaran permasalahan dengan kartun (rich picture), analisis CAT WOE (Customers, Actors, Transformation process, Work/view, Owners, dan Environment) untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam penyaluran kredit, identifikasi model konseptual dan sistem tersebut. membandingkan model konseptual dengan kenyataan yang ada, dan membuat suatu rekomendasi untuk perbaikan.

Sesuai dengan tujuan studi ini, pembahasan pedoman kerja penyaluran Kupedes dibagi menjadi empat bagian, yaitu proses pendaftaran, pemeriksaan kelayakan kredit, pengambilan keputusar. dan penyaluran pirij aman. serta prnbïnaan dan pengawasan kinerja kredìt.

Pada proses pendaftaran terlihat bahwa pembuku bersifat pasif dalarn melayani calon debitur dan fungsinya lebih bersifat administratif. Seharusnya, pembuku lebih bersifat proaktif dengan turut berperan dalam pemasaran Kupedes dan juga analisis awal calon debitur.

Pada proses pemeriksaan kelayakan kredit, kepala dan BRI unit desa (kepaia unit desa) dapat pula melakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini tidak sejalan dengan model konseptual yang membedakan pembagian tugas antara pengambil keputusan dengan analis kredit. Untuk itu, kepala unit desa sebaiknya fokus dalam perannya sebagai penanggung jawab dan koordinator bagi BRI unit, dengan mendelegasikan tugas tersebut kepada mantri.

Pada proses pengambilan keputusan dan penyaluran pinjaman, terdapat kekurangan pada pedoman kerja bag kepala unit desa dan kasir. Berkaitan dengan proses sebelumnya, jika kepala unit desa melakukan pemeriksaan lapangan, maka wewenang pengambilan keputusun terletak pada kantor cabang. Dengan diperbaiknya proses pemeriksaan kelayakan kredit, maka kepala unit desa tidak perlu melakukan pemeriksaan lapangan dan wewenang pengambilan keputusan terletak padanya. Sedangkan, pedoman kerja bagi kasir terlihat tidak menunjukkan koordinasi dengan pembuku sehingga kasir masih menanyakan kepada nasabah mengenai besar pinjaman, jangka waktu, ataupun cara mengangsur. Untuk itu, perlu diperbaiki koordinasi antara kasir dengan pembuku.

Pada proses pembinaan dan pengawasan kinerja kredit, kepala unit desa turut pula berperan sebagai petugas pemberantas tunggakan di lapangan. Sebaiknya, peran kepala unit desa cukup sebagai koordinator sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab BRI unit. Pada proses ini, hal lain yang perlu diperbaiki adalah perlunya diberikan laporan secara berkala mengenai kinerja Kupedes kepada kantor cabang, dan pembayaran tunggakan Iangsung kepada kasir (tidak melalui petugas).

Di luar pedoman kerja tersebut, perlu pula dilakukan pelatihan bagi setiap fungsi yang terlibat sehingga memahami pula karakteristik pemasaran jasa dan usaha kecil. dengan tujuan memperkecil kesenjangan antara harapan debitur, persepsi manajemen, spesifikasi kualitas jasa, komunikasi eksternal, dan jasa yang diterima debitur, Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan yailu mempelajarí apa yang diinginkan debitur, membangun standar kualitas penyaluran Kupedes, memastikan bahwa kinerja jasa memenuhi standar, dan memastikan bahwa penyerahan jasa sesuai dengan yang dijanjikan.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan bank adalah hal-hal yang berhubungan dengan Assets and Liabilities . Bagi suatu bank penataan unsur-unsur assets dan liabilities yang dimilikinya akan rnenentukan besarnya pendapatan yang akan diperolehnya.

Studi ini bermakSud untuk menganalisa kinerja bank, dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia, melalui pendekatan Asset Liability management. Analisa yang dilakukan terhadap data?data keuangan bulanan BRI tahun 1991, dalam hal ini. balance sheet dan income statement. Pertama-tama tiap?tiap unsur assets dan liabilities dipilah-pilah menurut jenisnya dan pendapatan yang diperolehnya atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkannya, ROE model dipergunakan untuk menganalisa perkembangan tahunannya. Analisa GAP dipergunakan untuk memperlihatkan proses manajemen Asset Liabilities yang dilakukan oleh BRI sepaniang tahun 1991.

Pada tahun 1991 BRI merupakan bank dengan asset terbesar namun profit margin-nya merupakan yang terkecil dibandingkan dengan bank-bank umum milik pemerintah lainnya. Rendahnya profit margin BRI tersebut disebabkan makin mengecilnya interest spread, sehingga NIM yang diperoleh juga makin kecil.

Mengecilnya interest spread tersebut disebabkan oleh meningkatnya biaya bunga yang dikeluarkan. Makin, mahalnya biaya bunga menuntut BRI untuk mengembangkan sumber?sumber dana yang murah. Selanjutnya untuk lebih meningkatkan profit margin yang diperolehnya, BRI mengembangkan sumber?sumber pendapatan non- bunganya, serta menekan biaya?biaya non bunga yang dikeluarkan.

Biaya non-bunga yang dikeluarkan dapat ditekan dengan memperbaiki kualitas portfolio kredit yang disalurkan dengan memfokuskan pada bidang usaha yang mempunyaí prospek. Selanjutnya BRI membina nasabah?nasabah penerima kreditnya untuk mempertajam wawasan usahanya.

Untuk meningkatkan efektivitas sumberdaya manusia yang dimilikinya, peningkatan kualitasnya melalui pelatihan-pelatihan yang teratur perlu untuk dilaksanakan, Penìngkatan kualitas sumberdaya manusia ini bertujuan untuk mengoptimumkan penggunaan biaya tenaga kerja dan biaya operasional dalam memperoleh pendapatan. Pendapatan non-bunga dapat dikembangkan lagi dengan memberikan layanan jasa?jasa keuangan, memanfaatkan luasnya jaringan kerja yang dimiliki BRI.

Dalam rangka mengembangkan pendapatan bunga, studi ini merekomendasikan untuk lebih mengembangkan lagi Kupedes yang memiliki suku bunga tertinggi dibandingkan dengan produk-produk penyaluran dana lainnya dengan lebih mendayagunakan jaringan kerja yang dimiliki di pelosok-pelosok pedesaan.

Sedangkan untuk menekan biaya bunga, direkomendasikan untuk lebih mengembangkan produk-produk penghimpunan dana yang tingkat bunganya rendah, seperti Giro Rp dan Giro Valas, dengan cara meningkatkan daya tariknya misalkan dengan sedikit menaikkan suku bunganya maupun dengan memberikan hadiah (promosi dana), serta mengurangi penghimpunan dana yang tingkat bunganya tinggi.

Menata Asset Liability secara pro-aktif, bukan reaktif untuk dapat lebih mengantisipasi perubahan-perubahan ekstern yang akan mempengaruhi industri perbankan pada urnumnya dan BRI pada khususnya.

Abstrak :
ABSTRAK
Peran perbankan memegang peranan yang utama dalam pembangunan di bidang ekonomi. Sejalan dengan itu Pemerintah Melalui Bank Rakyat Indonesia memberikan Kredit kepada pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya. Dalam kenyataannya, pemerintah yang telah meletakkan dasar bagi pengembangan disektor keuangan tersebut masih terdapat kesenjangan khususnya di bidang perkreditan. Penerimaan kredit usaha kecil masih dirasakan sulit bagi pengusaha kecil karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi serta di lain pihak masih banyak rentenir yang mau mempengaruhi pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit dengan proses yang cepat meskipun dengan bunga yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pokok permasalahan yang dapat diajukan adalah faktor apa saja yang menghambat dalam pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yakni penulis menganalisis data menurut hukum yang berlaku yang terjadi di masyarakat berkaitan dengan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Penelitian menggunakan tipe penelitian evaluatif yaitu mengevaluasi suatu kegiatan pemberian kredit usaha kecil pada Bank Rakyat Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen melalui peraturan perundang-undangan, buku, data tertulis hasil perjanjian kredit dan informasi diperoleh dengan wawancara dengan Account Officer Bank Rakyat Indonesia Cabang Cut Mutiah Jakarta. Dalam pelaksanaan kredit usaha kecil yang dilaksanakan oleh Bank Rakyat Indonesia masih banyak pengusaha kecil yang tidak mendapatkan kredit karena agunan merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan kredit sedangkan kebanyakan pengusaha kecil tidak mempunyai agunan. Untuk mengadapi kredit macet maka pihak Bank Raktat Indonesia melakukan dengan cara penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning) dan penataan kembali (restructuring) dan apabila upaya tersebut tidak membawa hasil maka dilakukan dengan cara penyelesaian secara yudisial dengan menyerahkan kepada PUPN/BUPLN.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan salah satu jenis kredit tanpa agunan yang didukung fasilitas penjaminan dari pemerintah. KUR bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKMK yang melakukan kegiatan usaha produktif dan layak namun belum bankable. Di antara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbesar. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat, penjaminan dan penyelesaian Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet khususnya pada Bank Rakyat Indonesia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara narasumber. Prosedur pemberian KUR pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) secara umum menyesuaikan ketentuan prosedur pemberian KUR yang ditentukan oleh pemerintah. Pada setiap KUR yang disalurkan, pemerintah memberikan penjaminan sebesar 70% melalui PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo). Apabila terdapat KUR yang bermasalah, maka penyelesaian yang dapat dilakukan yaitu dengan merestrukturisasi kreditnya atau dapat mengajukan klaim kepada Perusahaan Penjamin untuk mendapatkan penggantian.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the Micro Business Credit (KUR), which is one type of collateral-backed loans without guarantees from government facilities. KUR aims to increase access to finance for conducting business UMKMK productive and decent but not yet bankable. Among the few banks that distribute executor Micro Business Credit, Bank Rakyat Indonesia (BRI) is the executing banks that distribute the greatest KUR. The principal problem in this thesis is the procedure of the Micro Business Credit, Business Credit underwriting and settlement of people with problems or experiencing particularly bad loans at Bank Rakyat Indonesia. Form of research used in this research is Juridical-Normative research that emphasizes the use of legal norms in writing and supported by the results of the interview the informant. The procedure of KUR at Bank Rakyat Indonesia (BRI) is generally conform to the procedural rules of KUR set by the government. At each KUR distributed, the government provides a guarantee of 70% through the Indonesian Credit Insurance (Askrindo) and Perum Credit Guarantee Indonesia (Jamkrindo). If there is a problem KUR, the settlement that can be done is to restructure its credit or to file a claim with Insurance Company to get a replacement.

Abstrak :
Dampak dari terjadinya krisis moneter sejak 1998 bagi BRI antara lain adalah penurunan jumlah kantor cabang yang melayani transaksi trade finance dan penurunan jumlah nasabah BRI yang melaksanakan transaksi trade finance. Hal tersebut menimbulkan rendahnya angka realisasi transaksi trade finance di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Rendahnya angka realisasi tersebut menyebabkan rendahnya peran BRI dalam melayani transaksi devisa, yaitu ekspor lcurang dari 1% dan impor kurang dari 2% dibandingkan dengan total transaksi ekspor dan impor nasional Indonesia. Sebagai upaya untuk meningkatkan peran BRI dalam pelayanan transaksi ekspor dan impor tersebut diperlukan upaya berupa pengenalan produk yang berkaitan dengan bisnis trade finance. Karenanya studi ini bertujuan untuk memberi masukan mengenai pengembangan bisnis refinancing yang telah mulai dilakukan pads tahun 2003 berdasarkan pads hubungannya dengan penarikan atau pengggunaan kredit di BRI sehubungan dengan tingginya suku bungs pinjaman valuta asing. Metode penelitian yang dilakukan adalah mengamati dan mengolah data primer per bulan pada periode 2003 - 2005 dengan melakukan regresi. Untuk memastikan kestasioneran data dilakukan uji stasioner dengan program Eviews. Selain data primer, dalam penulisan karya akhir ini juga digunakan studi literatur dan wawancara. Studi literatur dengan mempelajari berbagai macam sumber informasi yang tersedia, teori, data, dan informasi transaksi, sedangkan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat menjadi nara sumber bagi penyusunan studi ini. Dari data bungs pinjaman valas dan refinancing dapat dilihat bahwa tingkat suku bunga valas BRI selalu lebih tinggi dari pads tingkat bunga refinancing. Dampak dari tingginya suku bunga pinjaman tersebut bagi BRI adalah mengalami kesulitan dalam menyalurkan fasilitas pinjaman, khususnya fasilitas pinjaman bagi nasabah korporasi. Data menunjukkan bahwa realisasi kredit korporasi BRI hanya mencapai 13.37% dari rencana portofolio 20% pads tahun 2005 . Dan portofolio 13.37% tersebut tingkat penggunaan kredit hanya mencapai rata-rata kurang dari 70%. Hal ini menunjukkan bahwa BRI hares mencari solusi untuk mengoptimalkan penggunaan kredit sehingga memperoleh pendapatan yang maksimal, dan pendapatan bunga maupun dad fee yang diperoleh dari bisnis lain di luar kredit. Sampai scat ini fasilitas refinancing L/C impor hanya diberikan oleh BRI secara terbatas kepada nasabah yang memiliki fasilitas KMKI. Dengan sosialisasi yang masih terbatas menyebabkan perkembangan nasabah pengguna fasilitas refinancing belum optimal. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah sosialisasi kepada pihak internal BRI untuk meningkatkan penguasaan transaksi trade finance dan turunannya maupun kepada nasabah secara intensif agar lebih dikenal. Dari basil regresi dapat disimpulkan bahwa baki debet pinjaman pads nasabah pengguna fasilitas refinancing LIC impor memiliki hubungan dengan variabel-variabel babas berupa nilai bald debet bulan sebelumnya, suku bunga refinancing dan suku bunga pinjaman valas. Dengan fasilitas refinancing tersebut BRI memperoleh pendapatan ganda, yaitu berupa pendapatan bunga dari penggunaan fasilitas KMKI dan pendapatan dari selisih antara bunga refinancing (SIBOR + 4%) yang dibebankan kepada nasabah dengan biaya dana dari funding bank (SIBOR +1.25%). Fasilitas refinancing merupakan ditujukan untuk membantu nasabah agar memperoleh dana murah untuk membiayai transaksi trade finance-nya. Dibandingkan dengan suku bunga pinjaman vales yang berkisar antara 7.5% hingga 10% maka nasabah dapat memperoleh selisih bunga sebesar minimal 1%. Dengan nilai lebih tersebut dapat dikatakan bahwa refinancing trade finance dapat dijadikan insentrf untuk peningkatan transaksi trade finance BRI sekaligus untuk meningkatkan penggunaan kreditnya di BRI. Dan selisih suku bunga antara beban kepada funding bank dan bunga yang dibebankan kepada nasabah Berta peningkatan penggunaan bald debet pinjaman valuta asingnya maka BRI akan memperoleh pendapatan ganda.

---

Impacts of monetary crisis in 1998 to BRI are decreasing both sum of office branch that serve trade finance transaction and customer of trade finance. Both problems make realization for trade finance transaction has been at a low level. Compared to trade finance transaction in Indonesia national level, BR! share was small. Data showed export transaction less than 1 % and import transaction less than 2%. As an effort for improving BRI share in servicing an export and import transaction, company needs an enhancement suppose product introduction related to trade finance business. That why this study has a target to give an input about developing refinancing business, based on the relation with withdrawal or utilization of loan in BM when domestic loan rate in foreign currency was high. The developing program has been doing since 2003. Research method has been done is by exploring and using primary data per month in three years period from 2003 until 2005 with regression analysis. For establishing stationary of data the writer used stationer test with E-Views program. Except primary data, this writing also used literature study and interview. Literature study has done by learning any source of information, theory, data and information of transaction. Interview has done by interviewing management of company related to trade finance business. From data of domestic loan's rate in foreign currency and refinancing rate can be seen that rate of domestic loan's rate in foreign currency in BRI always higher than refinancing rate from overseas. Impact of the height in domestic loan?s rate in foreign currency for BRI is problem in realizing loan facility, especially loan facility for corporate customers. Data showed that realization in corporate loan BR! only reach 13.37% from 20% has planned in 2005. From that 13.37% portfolio, utilization of loans less than 70%. That was showed that BRI has to find out a solution to optimize loan utilization so that gain maximum income, from the interest income and business's fee from non-loan business. Until now refinancing facility for LJC import only given by BR1 limited to customer using KMKI facility. With limited socialization, the growth of customer using refinancing facility did not optimum yet. Because of the above problem. socialization program for improving skill of trade finance transactions -and the derivative's transactions are something important for company. The target of the socialization program are both internal company such as for front liner employee, back office employee: operation manager, lending officer, , account officer , branch manager, and for external customer. The program has to be done intensively so that the customer knew well about refinancing facility. From regression result can be concluded that loan utilization on customer using refinancing facility for L'C import has relation with dependent variable such as amount of loan utilization t-1 period, rate of refinancing and rate of domestic loan in foreign currency. With refinancing facility, BRI possible to get double income, such as interest rate from KMKI facility and from spread between refinancing rate (SIBDR + 4%) as customer charged and cost of fund to funding bank (SIBOR +1.25%). Refinancing is a facility to facilitate the customer for finding out low cost of fund so the customer able to finance it trade finance transaction. Compared to domestic loan rate in US Currency with range between 7.5% to 10% p.a., by refinancing customer enjoy spread about 1%. With the spread can be explained that refinancing trade finance can he an incentive to increase both trade finance transaction and loan utilization in BM. From both the spread between charge from funding hank and charge to customer, and improvement in utilization of domestic loan in foreign currency, MU will get a double income.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi program CSR revitalisasi pasar yang termasuk dalam Program Peduli Pasar oleh BRI di Pasar Serpong dengan merujuk pada  teori sistem CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post positivist yang dijelaskan secara deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR Peduli Pasar yang dilakukan oleh BRI tidak memberikan dampak ekonomis maupun sosial baik bagi BRI maupun pedagang Pasar Serpong. Dalam pelaksanaannya, revitalisasi yang dilakukan BRI ini tidak melibatkan pedagang pasar dari perencanaan, pengelolaan, hingga pengawasannya. Adapun dari sisi keberlanjutan, meskipun CSR yang dilakukan oleh BRI dalam perencanaan maupun pelaksanaan sudah sesuai dengan indikator tetapi tidak berkelanjutan dan bermanfaat di masa depan. Meskipun demikian, CSR revitalisasi pasar yang ada di BRI sudah sesuai dengan norma dan etika baik perusahaan maupun penerima. ...... This thesis will discuss about implementation of market revitalization CSR, which is included in BRI's market care program in the Serpong market, towards the theory of CSR as a system. This research is a post-positivist research which is explained descriptively. The Methods used for collecting data in this study are through in-depth interviews and secondary data.The results of this study indicate that CSR does not provide economic or social impacts for both BRI and the Serpong Market traders. In its implementation, BRI's revitalization does not involve market traders from planning, management, to supervision. As for sustainability, even though the CSR carried out by BRI is suitable  in planning and implementation , their program is not sustainable and useful in the future. Nevertheless, the market revitalization CSR at BRI is in accordance with the norms and ethics of both the company and the recipient.

Abstrak :
Deregulasi perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan salah satu sarana bagi pemerintah untuk memobilisasi dana dari masyarakat yang digunakan untuk menunjang dan membiayai pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adanya deregulasi perbankan ini juga menimbulkan persaingan antar bank untuk merebut nasabah sebanyak banyaknya, sehingga banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya. Kredit M1ulti Guna yang diciptakan oleh Bank Rakyat Indonesia timbul akibat adanya deregulasi perbankan. Kredit Multi Guna ini bersifat konsumtif dan diperuntukkan untuk individu/perorangan tapi bisa juga untuk perusahaan. Kredit Multi Guna ini mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan kredit biasa lainnya, seperti tidak dipungut biaya provisi, bea mate rai bebas, premi asuransi jiwa ditanggung oleh Bank Rakyat Indonesia, dan tidak ada batasan penggunaannya.