Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia merupakan penyumbang polusi plastik terbesar kedua dari 129 negara. Jakarta sebagai kota terpadat penduduk di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan plastik. Per tahun 2019, rata-rata total sampah harian Jakarta mencapai 7.702 ton. Hal ini membuat Jakarta menempati posisi kedua sebagai kota penghasil sampah terbanyak di Pulau Jawa. Data KLHK menunjukkan bahwa dari sisi sumbernya, pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak. Salah satu pasar tradisional di DKI Jakarta adalah Pasar Senen Blok III. Dalam rangka menghadapi permasalahan sampah plastik di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Pergub No. 142 tahun 2019 melarang penggunakan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional. Meski demikian, Pergub tersebut masih belum terimplementasi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Senen Blok III dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi Taweekaew (2014) dan Alesch et al (2012). Adapun metode penelitian yang dilakukan adala kualitatif. Dalam hal ini, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pasar rakyat berdasarkan Pergub No. 142 tahun 2019, dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta belum terimplementasi secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena sejumlah faktor, yakni struktur dan proses kelembagaan, keterlibatan partisipatif, penerimaan masyarakat, kesadaran publik, partisipasi dan otonomi kerja, konfigurasi organisasi, monitoring, dan kolaborasi.

---

Indonesia is the second largest contributor to plastic pollution out of 129 countries. Jakarta as the most populous city in Indonesia also faces plastic pollution problems. As of 2019, Jakarta's total daily waste averaged for 7,702 tons. This makes Jakarta ranked second as the city that produces the most waste in Java. The data from the Ministry of Environment and Forestry shows that in terms of sources, traditional markets are one of the biggest contributors to waste. One of the traditional markets that produced a lot of waste in DKI Jakarta is Pasar Senen Blok III. In order to deal with the problem of plastic waste in Jakarta, DKI Jakarta Governor Anies Baswedan through Governor Regulation No. 142 of 2019 prohibits the use of single-use plastic bags in the traditional markets. However, the regulation has not been fully implemented. This study aims to explain the implementation policy of the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Pasar Senen Block III and analyze the factors that influence the implementation of this policy. For this purpose, this study uses implementation theory by Taweekaew (2014) and Alesch et al (2012). The research method is qualitative. Research data was collected through in-depth interviews and document review. The results of the research show that the regulation on the obligation to use environmentally friendly shopping bags at Pasar Senen has not been fully implemented due to several factors, which are institutional structure, participatory involvement, community acceptance, public awareness, participation and work authonomy, organizational cocnfiguration, moitoring, collaboration"

"Kota Banjarmasin menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukan  masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan gaya hidup ramah lingkungan padahal cenderung mengetahui manfaat yang didapatkan jika mengurangi penggunaan plastik. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat akan bahaya penggunaan kantong plastik maka hal ini berpengaruh pada gaya hidup ramah lingkungan. Berdasarkan pada hasil perhitungan evaluasi efektifitas kebijakan pada tahun 2018 sebesar 0,05 dan pada tahun 2022 sebesar 0,1. Hasilnya bahwa kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin belum efektif. Prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik strategi SO (Strength-Opportunity) dengan  meningkatkan dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakay, pelaku usaha pada pasar tradisional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berupaya mengurangi sampah plastik.

---

Banjarmasin City implements a policy to reduce the use of plastic bags through Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016. This study aims to evaluate the effectiveness of policies to reduce the use of plastic bags in Banjarmasin City. The results of the study show that there are still many people who do not adopt an environmentally friendly lifestyle even though they tend to know the benefits they get if they reduce their use of plastic. The higher the public's knowledge of the dangers of using plastic bags, this affects an environmentally friendly lifestyle. Based on the calculation results of evaluating the effectiveness of the policy in 2018 it was 0.05 and in 2022 it was 0.1. The result is that the policy on reducing the use of plastic bags in the City of Banjarmasin has not been effective. Strategic priorities that can be carried out by the government for policies to reduce the use of SO (Strength-Opportunity) plastic bags are by increasing and conducting outreach activities to the public, business actors in traditional markets, so that it is expected to increase awareness to reduce plastic waste."

"Skripsi ini membahas tentang alasan Pemerintah merumuskan kebijakan penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas penyerahan tas eksekutif yang terbuat dari kulit serta implikasi yang ditimbulkan jika ditinjau dari fungsi pajak dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan alasan Pemerintah merumuskan kebijakan tersebut adalah karena rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PPnBM, ingin mengalihkan konsumsi produk luar negeri di luar negeri ke dalam negeri, ingin melindungi industri dalam negeri, serta ingin meningkatkan perekonomian Indonesia. Kebijakan tersebut berdampak kepada hilangnya potensi penerimaan PPnBM dari sektor tersebut namun dapat tergantikan dengan penerimaan dari jenis pajak lain, serta diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh dan kembangnya industri dalam negeri.

---

This thesis discussed the reasons for the Government to formulate the policy of Luxury Sales Tax (PPnBM) elimination on executive bags with outer surface of leather and its implications in terms of the tax functions with the publication of the Regulation of the Minister of Finance Number 106/PMK.010/2015. This study used a qualitative approach with descriptive.The results showed the reasons of the Government are the low awareness of paying PPnBM, want to divert the consumption of foreign products abroad into the country, to protect the domestic industry, and to increase the economy of Indonesia. The policy impacts the potential loss of PPnBM revenue but can be replaced with the other types of taxes, and is expected to be a stimulus for the development of domestic industry."

"Perilaku masyarakat merupakan salah satu aspek yang dapat dianalisis untuk dapat melibatkan peran masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik dan menganalisis keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan pada teori perilaku Theory of Planned Behavior dengan variabel yang digunakan yaitu sikap, norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, kesediaan untuk membayar, dan intensi perilaku. Dalam pengolahan data menggunakan metode statistik Partial Least Square dengan menggunakan software SmartPLS 3.0. Selain itu juga dilakukan analisis mengenai kesediaan masyarakat untuk membayar penggunaan kantong plastik dan menilai tingkat keefektifan dari penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di toko ritel modern Indonesia. Dari 7 variabel laten yang diukur hubungannya dengan variabel perilaku pada model struktural, hanya variabel sikap dan variabel kesediaan untuk membayar yang tidak memberikan pengaruh terhadap perilaku masyarakat. Sedangkan variabel lainnya, yaitu variabel norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, norma pribadi, kesadaran akan konsekuensi, dan intensi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam mengurangi penggunaan kantong plastik di Indonesia. Untuk tingkat keefektifan penerapan kebijakan kantong plastik berbayar saat ini menunjukkan hasil yang tidak efektif sehingga perlu adanya peningkatan harga dalam penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia.

---

Community behavior is one of the aspects that can be analyzed to involve the role of the community in reducing the use of plastic bags. This research aims to determine the factors that can influence community behavior in reducing the use of plastic bags and analyze the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in Indonesia. In this research, do an approach to the Theory of Planned Behavior with variables that used are attitudes, subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequence, willingness to pay, and intention behavior. In data processing, the Partial Least Square statistical method is used by using SmartPLS 3.0 software. In addition, an analysis was conducted on the communitys willingness to pay for the use of plastic bags and assess the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy in modern retail store in Indonesia. Of the 7 latent variables that are measured in relation to the variable behavioral in the structural model, only variable attitude and variable willingness to pay that insignificant to community behavior, while the other variables, i.e. subjective norm, perceived behavioral control, personal norm, awareness of consequences, and intention has a significant influence on community behavior in reducing the use of plastic bags in Indonesia. For the effectiveness of the implementation of the paid plastic bags policy, currently shows ineffective results, so it is necessary to increase prices in the implementation of the paid plastic bag policy in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai proses implementasi serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan Perwali No. 61 tahun 2018 di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan studi literatur kepada lima orang informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi dapat terlihat dari dua level, yaitu level administratif dan level operasional. Dalam proses implementasi di level administratif, ditemukan bahwa dilakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan internal DLH Kota Bogor, sosialisasi internal, serta pembekalan staff pelaksana. Kemudian pada level operatif, dilakukan sosialisasi kepada pihak retail modern, penegasan izin usaha retail, sosialisasi ke masyarakat, dan pengawasan oleh berbagai pihak. Selama pelaksanaannya di lapangan, ditemukan berbagai hal yang menjadi faktor pendukung, yaitu berasal dari internal dan eksternal DLH Kota Bogor. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat yang semuanya berasal dari eskternal DLH Kota Bogor, yaitu dari kelompok kepentingan (INAPLAS dan APRINDO), masyarakat sebagai pembeli, retail modern, dan pihak manajemen pengelola gedung. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat melibatkan pihak pelaku usaha sejak awal perumusan, meningkatkan intensitas sosialisasi, dan menetapkan masa peralihan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.

---

ABSTRACT

This bachelor thesis discusses the implementation processing, supporting, and obstructing factors in carrying out the policy Mayor Regulation No. 61 of 2018 in Bogor City. This research uses descriptive approaches with data collection techniques, through in-depth semi-structured interviews, observation, and literature studies to five informants. The results conclude that the implementation process can be seen from two levels, which are administrative level and operational level. In the implementation process at the administrative level, it was found that coordination was carried out with the relevant regional work unit (SKPD) and internal Environmental Departement of Bogor City, internal socialization, and the provisioning of executor staff. Then at the operative level, socialization is carried out to modern retailers, the affirmation of retail business licenses, socialization to the public, and supervision by various parties. During the implementation process, various factors were found as supporting factors, namely originated from the internal and external Environmental Departement of Bogor City. In addition, there are also obstructing factors that all coming from external Environmental Departement of Bogor City, such as group of interest (INAPLAS and APRINDO), the community as buyers, modern retailers, and the shop management. This research asks if the government can involve the parties that affected since the beginning of the policy formulation, increasing the integration of socialization, and arranging the transition period before the policy is actually implemented.

"