Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada tahun 2011, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan kegiatan statistik dengan melakukan Reformasi Birokrasi (RB). Salah satu program yang ingin dicapai dalam RB adalah mengembangkan manajemen pengetahuan (knowledge management/KM). Tidak semua organisasi yang mengimplementasikan KM akan berhasil. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM readiness) sebelum melakukan implementasi KM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan BPS RI sebelum mengimplementasikan KM dan memberikan rekomendasi berupa strategi perbaikan jika terdapat faktor yang belum siap. Kerangka kerja kesiapan KM BPS RI dibangun berdasarkan KM enabler, infrastruktur KM, serta KMCSF yang dikelompokkan ke dalam aspek abstract, soft, dan hard. Penelitian ini merupakan survey research di mana objek penelitiannya adalah pegawai BPS RI. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Stratified single stage cluster sampling digunakan sebagai metode penarikan sampelnya dengan jumlah responden sebesar 268 responden. Data hasil pengolahan diolah menggunakan analisis deskriptif. Dari hasil analisis, BPS RI mempunyai nilai kesiapan sebesar 70,91% (tingkat 3/ready). Nilai tersebut menunjukan bahwa BPS telah siap untuk mengimplementasikan manajemen pengetahuan. ...... In 2011, BPS - Statistics Indonesia perform a fundamental changes to the implementation system of statistical activities by doing bureaucratic reform (RB). One of the RB program is to develop a knowledge management (KM). Not all organizations that implement KM will succeed. Therefore, it is necessary to measure the degree of organization’s KM readiness prior to the implementation of KM. This study aims to find out BPS RI readiness before implementing KM and provide recommendations in the form of improvement strategy if there are factors that are not ready. BPS RI’s KM readiness framework is built based on KM enablers, KM infrastructure, as well as KMCSF then grouped into KM aspects (abstract, soft, and hard). This study is a survey research in which the object of research is the BPS RI employees. The instrument used in this study was a questionnaire. Stratified single stage cluster sampling is used as a sampling method with the number of respondents is 268 respondents. Data processing results processed using descriptive analysis. From the analysis, BPS RI KM readiness value is 70.91% (level three/ready). These values indicate that BPS RI is ready to implement knowledge management.

Abstrak :
ABSTRAK Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas. Salah satu upayanya yaitu dengan melakukan penyimpanan dan pengelolaan data secara terpusat melalui pengembangan data warehouse. Pengembangan data warehouse menjadi salah satu pilar pembangunan bidang TIK dalam rangka Reformasi Birokrasi Badan Pusat Statistik Tahun 2011-2015. Akan tetapi, sampai saat ini proses pengembangan data warehouse masih mengalami keterlambatan dari target pengembangan yang telah direncanakan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu langkah peningkatan proses pengembangan mengingat pada tahun 2015 proses pengembangan data warehouse direncanakan untuk dilanjutkan. Tahapan awal untuk melakukan peningkatan proses pengembangan dengan mengetahui tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse pada Badan Pusat Statistik. Tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse ini selanjutnya dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan/peningkatan proses pengembangan data warehouse. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus. Penelitian ini mengacu pada maturity model DWCMM dan pedoman perbaikan proses menggunakan model IDEAL. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada evaluasi tingkat kemapanan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses pengembangan data warehouse. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa variabel pengukuran arsitektur, pemodelan data, proses ETL, dan proses pengembangan data warehouse mencapai kemapanan tingkat 2, sedangkan variabel aplikasi BI dan proses layanan data warehouse masih kemapanan tingkat 1. Dengan demikian, tingkat kemapanan proses pengembangan data warehouse BPS disimpulkan mencapai tingkat 2 (Repeatable Level). Untuk meningkatkan proses pengembangan data warehouse, BPS disarankan melakukan rekomendasi perbaikan proses yang diusulkan penelitian ini. Penerapan perbaikan proses tersebut diharapkan dapat menyelesaikan lebih dari 80% kelemahan pada variabel pengukuran proses ETL, aplikasi BI, proses pengembangan data warehouse, dan proses layanan data warehouse; 67% kelemahan pada variabel pemodelan data; dan 58% untuk variabel arsitektur data warehouse. Penerapan rekomendasi juga diharapkan dapat mencapai tujuan pengembangan data warehouse dan memberikan manfaat sesuai dengan harapan BPS.

---

ABSTRACT
Statistics Indonesia (BPS) is a non-ministerial government institution responsible for providing qualified statistical data and information. To achieve that, BPS performs centralized data management through the development of a data warehouse. Data warehouse development becomes one of the pillars of ICT development, part of BPS Reforms in 2011-2015. However, until now the process of developing a data warehouse is still experiencing delays. To overcome this problem, we need an improvement in the development process. Initially, we need to determine the level of data warehouse development process capability earlier. This study aimed to evaluate the level of data warehouse development process capability in the BPS. The level of the data warehouse development process capability can be used as a reference in the improvement of subsequent data warehouse development process. This study uses a case study methodology. This study refers to the DWCMM maturity models and guidelines for process improvement using the IDEAL model. The scope of this study is limited to the evaluation of the level of capability and the formulation of recommendations for improvement of data warehouse development process. Based on the results of the study, the measurement variables covering architecture, data modeling, ETL processes and data warehouse development process have reached maturity level 2, while those variables covering BI applications and process services data warehouse still level 1. Thus, the level of maturity of data warehouse development process in BPS can be concluded to reach level 2 (Repeatable level). To improve the data warehousing process, BPS is advised to do the proposed process improvement recommendations. Implementation of process improvements is expected to alleviate more than 80% process weakness in ETL process, BI applications, data warehouse development process, data warehouse services process; 67% weakness in the data modeling; and 58% for the data warehouse architecture. Implementation of these recommendations is also expected to achieve the goal of developing a data warehouse and to provide benefits in line with expectations of BPS.

Abstrak :
ABSTRAK
Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas melaksanakan kegiatan statistik seperti sensus dan survei. Pelaksanaan sensus dan survei tidak terlepas dari kegiatan pengolahan data untuk mengubah data mentah menjadi data nasional. Untuk menjamin tahapan pengolahan berjalan dengan baik, proyek pembangunan aplikasi pengolahan data diharapkan tidak mengalami keterlambatan. Akan tetapi, berdasarkan perbandingan jadwal pengolahan data dengan tanggal rilis aplikasi yang dibuat, ditemukan sebagian besar proyek mengalami keterlambatan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan suatu langkah perbaikan pelaksanaan manajemen proyek dengan tahapan awal yaitu mengetahui tingkat kematangan manajemen proyek saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan manajemen proyek di BPS khususnya Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data (IPD). Tingkat kematangan ini selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan pelaksanaan manajemen proyek. Model kematangan Project Management Maturity Model (PMMM) PMSolutions dan Kerzner (berbasis PMBOK) digunakan sebagai acuan dalam mengukur tingkat kematangan manajemen proyek. Selain itu, digunakan juga SWEBOK (kerangka kerja rekayasa perangkat lunak) untuk mengukur tingkat kemampuan proses product-oriented dalam pelaksanaan proyek. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada evaluasi tingkat kematangan dan rekomendasi perbaikan pelaksanaan manajemen proyek.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan manajemen proyek di IPD saat ini berada pada level 1. Untuk melengkapi penilaian proses manajemen proyek, diperoleh hasil pengukuran kemampuan proses product-oriented adalah level 0 untuk software requirements, software testing, dan software maintenance dan level 1 untuk software design and construction. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mencapai kematangan yang diharapkan yaitu level 2. Rekomendasi dikelompokkan menjadi empat aspek, yaitu kebijakan (menyusun kebijakan dan standar manajemen proyek dan pembangunan perangkat lunak), SDM (memberikan pelatihan manajemen proyek), teknologi (memanfaatkan sistem manajemen proyek), dan work product (membuat dokumen-dokumen terkait proses manajemen proyek dan product-oriented). Dengan hasil evaluasi ini, diharapkan pelaksanaan manajemen proyek di IPD menjadi lebih baik sehingga dapat mengatasi permasalahan keterlambatan proyek pembangunan aplikasi pengolahan data.

---

ABSTRACT
Statistics of Indonesia is a non-ministerial government institution in charge of implementing statistics activities such as census and survey. Census and survey always include the data processing activities to transform raw data into a national data. To ensure the processing stages go well, the development of the data processing application must be on time. However, based on the comparison between the original and actual schedule, we found most of the projects delayed. The level of current project management maturity needs to be known to overcome this problem. Furthermore, we can determine a corrective action of project management implementation.

This study aimed to determine the project management maturity level in Statistics of Indonesia particularly in the Sub-directorate of Data Processing Integration (DPI). Maturity level was then used as a reference in improving the implementation of project management. The maturity models of this study were PMMM PMSolutions and Kerzner (based on PMBOK) which were used as a references in measuring the maturity level of project management. In addition, SWEBOK (software engineering framework) was also used to measure the level of product-oriented process capabilities in project implementation. The scope of this study was limited to the evaluation of maturity level and the recommendations for improvement of project management implementation.

The result of this study indicated that the level of project management maturity in DPI is currently at level 1. In addition, this study also measured the capability of product-oriented processes which result to the software requirements, software testing, and software maintenance are at level 0 while the software design and construction are at level 1. This study also provided recommendations to achieve the expected level 2 maturity. The recommendations are grouped into four aspects, namely policies (establishing policies and standards of project management and software development), human resources (giving training of project management), technology (utilizing the project management system), and the work product (creating documents related to the project management and product-oriented processes). With this evaluation results, project management implementation in the DPI is expected to be better so that it could overcome the delays of data processing application development.

Abstrak :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kaur merupakan satuan kerja di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik di wilayah Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Meskipun Badan Pusat Statistik Kabupaten merupakan satuan kerja terkecil di bawah Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, namun Badan Pusat Statistik Kabupaten menyumbang peran besar dalam pencapaian tujuan Badan Pusat Statistik untuk meningkatkan kualitas data. Hal ini disebabkan oleh peran Badan Pusat Statistik Kabupaten sebagai tombak dalam pengumpulan data langsung ke responden dan sekaligus sebagai pengolah dan diseminasi data. Sebagai contoh adalah pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang tengah berlangsung pada semester I tahun 2019 saat penyusunan penelitian ini. Dari survei ini diperoleh permasalahan yaitu terdapat ketidaklengkapan, ketidakkonsistenan isian dan ketidaktepatan harga pada Modul Kor dan Konsumsi Pengeluaran saat entri data dalam aplikasi. Begitu pula saat pasca entri masih ditemukan ketidakkonsistensian dan ketidaktepatan isian. Untuk mengatasi permasalahan ini dilakukan evaluasi tingkat kematangan manajemen kualitas data menggunakan kerangka kerja Manajemen Kualitas Data Loshin. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat kematangan berada pada kisaran 2 dan 3. Dari delapan dimensi, terdapat empat dimensi yang belum memenuhi target yang diharapkan yaitu harapan kualitas data, protokol kualitas data, standar data, dan teknologi. Selain itu, hasil dari pengukuran kualitas data statistik menggunakan kerangka kerja European Statistical System menunjukkan bahwa total skor yang dicapai adalah 5.7 dari target yang diharapkan sebesar 9.4. Dari hasil penelitian ini selanjutnya disusun rekomendasi peningkatan kualitas data. ......The BPS-Statistics of Kaur Regency is a work unit under the BPS-Statistics of the Republic of Indonesia which is responsible for carrying out statistical activities in the regency area, precisely the Regency of Kaur, Bengkulu Province. Although the Regency Statistics Agency is the smallest work unit, the BPS-Statistics of Kaur Regency contributes a large role in achieving the goals of the BPS-Statistics of Republic of Indonesia to improve data quality. This is due to the role of the Regency Statistics Agency as a spearhead in collecting data directly to respondents and at the same time as data processors. An example is the implementation of the National Socio-Economic Survey which was taking place in the first semester of 2019 during the preparation of this study. From this survey, there are problems, namely there are incompleteness, inconsistency in the contents and inaccuracy of the price range in the Cor Module and Expenditure Consumption during data entry in the application. Likewise, inconsistencies and inaccuracies are found after post entries. To overcome this problem, an evaluation of the maturity level of data quality management using the Loshin’s Data Quality Management was done. The results indicate that the maturity level is in the range of 2 and 3. Of the eight dimensions, there are four dimensions that have not met the expected targets, namely expectations of data quality, data quality protocols, data standards, and technology. In addition, the results of measuring the quality of statistical data using the European Statistical System indicate that the total score achieved is 5.7 of the expected target of 9.4. From the results of this study, recommendations were made for improving data quality.

Abstrak :
Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019. ......IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS. The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019.

Abstrak :
Tata kelola teknologi informasi (TI) merupakan hal yang penting bagi sebuah organisasi yang sedang melakukan transformasi digital dan menggunakan TI untuk mendukung proses bisnisnya. Dalam implementasi transformasi digital, BPS telah membangun Integrated Collection System (ICS). ICS merupakan sistem untuk mengumpulkan data multimode. Pengumpulan data multimode terdiri dari Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), dan Acquisition of Administrative Data. Sistem ini mereformasi cara BPS mengumpulkan data menggunakan berbagai teknologi dan mengintegrasikan data. Namun, saat ini terdapat beberapa kendala yang dimiliki oleh BPS berkaitan dengan tata kelola TI pada pengelolaan ICS. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui tingkat kematangan tata kelola TI dan memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan penerapan tata kelola TI pada ICS di BPS. Metode penelitian menggunakan metode campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan instrumen penelitian yaitu wawancara, kuesioner, dan dokumen organisasi. Data primer didapatkan dari tujuh responden pengelola ICS. Pengukuran tingkat maturitas menunjukkan terdapat 8 proses yakni APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), dan MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) berada pada tingkat kapabilitas level 1 (initial), sedangkan 2 proses yaitu APO08 (Managed Relationships) dan BAI03 (Managed solutions identification and build) berada pada tingkat kapabilitas level 2 (managed). Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kepada BPS perbaikan tata kelola TI dalam konteks pengelolaan ICS yang disampaikan berdasarkan aktivitas-aktivitas terbaik yang disediakan oleh COBIT 2019. ...... IT Governance is important for organizations that perform a digital transformation and use information technology to support their business processes. As an effort to carry out digital transformation, Statistics Indonesia (BPS) has built an Integrated Collection System (ICS), a system for multimode data collection through Pen and Paper Interviewing (PAPI), Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI), Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), and Acquisition of Administrative Data. ICS reforms the way BPS collects and integrates data using various technologies. Currently, there are several obstacles faced by the Statistics Indonesia with regard to IT governance of ICS. The research method uses mixed method (qualitative and quantitative) with research instruments namely interviews, questionnaires, and organizational documents. Primary data were obtained from seven resource persons from ICS team members. Maturity level measurement show that there are 8 processes APO07 (Managed Human Resources), APO11 (Managed Quality), APO12 (Managed Risk), APO14 (Managed Data), BAI02 (Managed requirements definition), BAI08 (Managed Knowledge), DSS04 (Managed continuity), and MEA01 (Managed performance and conformance monitoring) at the capability level 1 (performed), whereas 2 processes APO08 (Managed Relationships) and BAI03 (Managed solutions identification and build) at the capability level 2 (managed). The benefit of this research is to provide recommendations to Statistics Indonesia for improving IT governance of ICS based on the best activities provided by COBIT 2019.