Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yang diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebut mengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saat diberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER- 24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajak backdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari DPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty) dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biaya kepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidak terpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek, pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektif kebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantian faktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu, dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, maka menimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost dan pyschological cost

---

ABSTRACT
This study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated in the Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate the issuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serial number given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoices which are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had been arranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice or is referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject to administrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14 Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT IN unable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research is to explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed from the principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of tax invoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitative descriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuance of tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillment of the factors of legal certainty that the material/object of the policy, subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceability of the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the tax clarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013, 2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty for taxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, time cost and pyschological cost.

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan-tahapan apa saja yang telah dilakukan dalam perumusan formulasi kebijakan dan menilai indikator asas kepastian hukum pada Peraturan Menteri Keuangan No. 224/PMK.011/2012 atas pembelian listrik oleh PT PLN Persero . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah tidak terpenuhinya seluruh tahapan proses formulasi kebijakan, yakni pendefinisian masalah, membuat kriteria evaluasi, mengidentifikasi alternatif, menyajikan alternatif kebijakan, dan memonitor alternatif kebijakan. Selain itu, indikator asas kepastian hukum juga belum terpenuhi seluruhnya, yakni kepastian hukum atas objek, subjek, pendefinisian, penyempitan dan perluasan, ruang lingkup, serta penggunaan bahasa hukum dan istilah. Oleh karena itu agar formulasi kebijakan yang akan datang dapat terimplementasi dengan baik, seharusnya DJP dan BKF turut melibatkan aktor yang berkepentingan secara langsung dalam perumusan formulasi kebijakan, memiliki beberapa alternatif dalam merumuskan formulasi kebijakan, dan melakukan sosialisasi atas adanya perubahan kebijakan. Selain itu agar tercipta kepastian hukum dalam suatu kebijakan, seharusnya penggunaan kata dalam peraturan dibuat dengan pemilihan kata yang tegas dan tidak menimbulkan multitafsir. ......The purpose of this research is to analyze the stages of what has been done in the formulation of policy formulation and assess the indicators of legal certainty in Minister of Finance Regulation Number 224 PMK.011 2012 on the purchase of electricity. This research uses qualitative approach with descriptive research type. Data collection techniques used in depth interview method. The result of this research is the non fulfillment of all stages of the policy formulation process are defining the problem, making evaluation criteria, identifying alternatives, presenting policy alternatives, and monitoring policy alternatives. In addition, the indicators of certainty have not been fully, are certainty of objects, subjects, definitions, constraints and extensions, scope, and the use of legal language and terms. Therefore, in order for the future policy formulation to be implemented properly, the DJP and BKF should involve directly interested actors in the formulation of policy formulation, have several alternatives in formulating policy formulation, and socialize the policy changes. In addition, in order to create legal certainty in a policy, should the use of the word in the rules made with the election of a firm word and does not generate multiple interpretations.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan pajak atas penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap ditinjau dari asas kepastian hukum, kendala yang timbul dalam penerapan kebijakan pajak atas penilaian kembali aktiva tetap, dan desain kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap. Metode penelitian yang digunakan yakni kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Pajak atas revaluasi aktiva tetap yang berlaku saat ini sesuai dengan indikator asas kepastian hukum dalam hal: terdapat ketentuan yang jelas mengenai asas, norma, dan kaidah; terdapat kepastian mengenai dasar hukum; dan memiliki pengaturan yang jelas. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan indikator asas kepastian hukum dalam hal: pembentukan peraturan perpajakan tidak berdasarkan kajian ilmiah (scientific based) melalui naskah akademik; kebijakan belum menampung dinamika, aspirasi dan peran serta masyarakat, serta menyelesaikan konflik; kebijakan pajak belum memenuhi kriteria harus sederhana dalam administrasi dan tidak menghambat kelancaran usaha; dan kebijakan seringkali mengalami amandemen. Selain itu, terdapat kendala yang timbul dalam penerapan kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap berupa kendala pengawasan. Berdasarkan hal-hal tersebut dirumuskan desain kebijakan pajak atas revaluasi aktiva tetap. ......The purpose of this study is to to analyze the tax policy on revaluation of fixed assets in terms of legal certainty, constraints that arise in the implementation of tax policies on revaluation of fixed assets, and the design of tax policies for the revaluation fixed assets in the future. The research method used is qualitative with descriptive research types. The results of the study show that the current Tax Policy for revaluation of fixed assets is in accordance with the legal certainty aspects in terms of: there are clear provisions regarding principles, norms, and rules; there is certainty about the legal basis; and have clear settings. However, the policy is not in accordance with the legal certainty aspects in terms of: the establishment of tax regulations not based on scientific studies through academic texts; policies have not accommodated the dynamics, aspirations and participation of the community, and resolved conflicts; tax policy does not meet the criteria must be simple in administration and does not hamper the smooth running of business; and policies are often amended. In addition, there are obstacles that arise in the application of tax policies on revaluation of fixed assets in the form of control constraints. Based on these matters a design of tax policy is formulated for the revaluation of fixed assets.

Abstrak :
Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. ......Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally.

Abstrak :
ABSTRACT
Pajak Penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, namun kerap kali dalam pelaksanaan pengenaannya timbul masalah, terutama terkait pemeriksaan besaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Maka dari itu skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pengenaan Pajak Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan serta melakukan elaborasi terhadap teori hukum antar wewenang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui elaborasi tersebut diharapkan permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pengenaan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat diperbaiki, dengan diperbaikinya masalah tersebut diharapkan gairah investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat didorong lebih maksimal sehingga ketahanan energi nasional terutama yang bersumber dari sumber daya alam minyak dan gas bumi dapat terwujud.

---

ABSTRACT
Income tax at the upstream oil and gas sector is one of the potential sources of the state income, nonetheless, this imposition is frequently problematic mainly about the examination for the tax amount which charged to the taxpayer or as known as the Contractor of the Cooperative Contract. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations about the imposition of tax income on the production sharing contract at the upstream oil and gas sector in Indonesia and provide a proper solution through the normative judicial research by conducting literature studies and elaborate the theory of inter-authority law yet principles of good governance. Using that elaborate, hopefully the overlapping authority which causing legal uncertainty in imposing income tax can be improved, so that it can increase the investment in upstream oil and gas sector and national energy endurance can be realized.

Abstrak :
Peraturan PER-31/PJ/2012 tidak mencantumkan kata ?magang? seperti yang ditetapkan pada PER-31/PJ/2009. Oleh sebab itu, penerima penghasilan magang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, hal ini berarti bertentangan dengan asas kepastian hukum karena memiliki penafsiran yang berbeda (Nurmantu, 1994:110). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan magang ditinjau dari asas kepastian hukum dan untuk menganalisis pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang. Demi menjawab pokok permasalahan, penelitian menggunakan teori asas kepastian hukum yang dicetuskan oleh Mansury (1996:5) sebagai tolak ukur pengujian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan peserta magang belum memenuhi asas kepastian hukum. Pengenaan PPh Pasal 21 yang benar atas penghasilan magang yaitu mengklasifikasikan penerima penghasilan magang sebagai Pegawai Tidak Tetap. ......PER-31/PJ/2012 regulation doesn?t mention ?internship? word as mentioned in PER-31/PJ/2009. Therefore, internship employee could be classified into 3 (three) categories, this means a contradiction to certainty principle (Nurmantu, 1994:110). This research aims to analyze the mechanism of withholding income tax Article 21 on the internship income based on certainty principle and to analyze the correct withholding tax of internship income. This research used certainty principle (Mansury, 1996:5) to answer the main issues. This descriptive research used quantitative approach with in depth interview as data collection technique. Result of this research is withholding tax Article 21 of internship income still has a contradiction to legal certainty principle. The correct income tax Article 21 imposition on internship income is classified internship employee as Temporary Employee.

Abstrak :
Penelitian ini betujuan untuk menganalisis argumentasi fiskus dan PT. XYZ mengenai saat terutangnya pajak penghasilan serta menganalisis keputusan keberatan PT. XYZ dari azas kepastian hukum. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teori: prinsip pengakuan penghasilan, pajak penghasilan, pemeriksaan pajak, keberatan, dan prinsip kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa menurut argumentasi fiskus, koreksi positif penghasilan hanya berdasarkan penemuan dokumen kontrak penjualan yang ditandatangani 2010. Selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. XYZ telah melaksanakan pengakuan penghasilan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK-23) yakni mengakui penghasilan atas kontrak penjualan tersebut di tahun 2011, saat kendaraan diserahkan kepada pembeli. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa atas keputusan keberatan yang diterbitkan kepada PT. XYZ ternyata tidak memenuhi kepastian hukum dalam hal penentuan obyek pajak penghasilan badan dan dalam melakukan prosedur pemeriksaan. ......The aims of this study are to analized the argumentation about the revenue recognation between fiscus and tax payer and to analized the tax objection decision letter on behalf of PT. XYZ from the certainty principal. The analysis of this study used the base theory principals: the revenue recognition?s principals, the income tax, the tax audit, the tax objection, and the certainty principal. The study approach is qualitative which is used in-depth interviews. The result of this study shows that based on the fiscus?s argumentation, positive fiscal corrections was made due to sales agreement finding signed in 2010. Next, this study shows PT. XYZ has recognized the revenue based on the financial accounting standard (PSAK-23) by recognized the revenue in 2011 when the vehicles delivered. In last, this study shows that the objection decision letter issued for PT. XYZ had no certainty principal literally due to the corporate income tax objects and the tax audit procedures.

Abstrak :
Dewasa ini pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal yang merupakan perangkat hukum pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional. Adanya keterkaitan erat antara pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional dengan rezim pemajuan kebudayaan mengakibatkan perlunya perhatian lebih atas sinkronasi norma-norma hukum yang dimuat dalam masing-masing peraturan perundang-undangan. Ketidakselarasan norma dalam sistem hukum kekayaan intelektual dan sistem hukum pemajuan kebudayaan terkait pelindungan Ekspresi Budaya Tradisional, implikasi ketidakselarasan, dan upaya yang dapat dilakukan atas ketidakselarasan merupakan hal akan dibahas di dalam skripsi ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan fokus penelitian menganalisis taraf sinkronasi horizontal peraturan perundang-undangan. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa terdapat ketidakselarasan dalam norma inventarisasi dan pemanfaatan yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 dengan Undang Undang Pemajuan Kebudayaan serta peraturan perlaksananya. Dalam ketentuan inventarisasi, ketidakselarasan terjadi pada norma yang mengatur keterlibatan subjek-subjek untuk melakukan inventarisasi atas Ekspresi Budaya Tradisional. Sedangkan ketidakselarasan norma dalam ketentuan pemanfaatan, terletak pada subjek yang terikat dalam perizinan, subjek yang berwenang mengeluarkan perizinan, dan pedoman terkait mekanisme dan tatacara pemberian perizinan maupun pembagian manfaat. Apabila ditinjau melalui asas kepastian hukum, maka ketidakselarasan norma yang terjadi berdampak pada ketidakjelasan, keraguan, kontradiktif, dan ketidakdapatlaksanaan peraturan perundang-undangan. Untuk mengurangi dampak yang terjadi, pemerintah sepatutnya melakukan pengkajian ulang terhadap tiap-tiap regulasi hukum yang memberikan pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional. Selain itu, mengingat keterlibat seluruh lapisan masyarakat merupakan kunci keberhasilan pelindungan Ekspresi Budaya tradisional, sudah sepatutnya pemerintah mengikutsertakan pihak-pihak tersebut dalam upaya pelindungan terhadap Ekspresi Budaya Tradisional melalui salah satu mekanisme yaitu Triple Helix Collaboration. ......The Indonesian government has recently enacted Government Regulation Number 56 of 2022 concerning Communal Intellectual Property, which serves as a legal framework for the protection of Traditional Cultural Expressions. The close relationship between the protection of Traditional Cultural Expressions and the cultural advancement regime necessitates increased attention to the synchronization of legal norms contained in each legislation. Discrepancies of Norms between the Intellectual Property Law System and the Cultural Advancement Law System Regarding the Protection of Traditional Cultural Expressions, its implications, and possible efforts to address such inconsistency are the subjects to be discussed in this thesis. The research methodology employed in this study is juridical-normative, with a research focus on analyzing the level of horizontal synchronization of legislative regulations. From this research, it can be concluded that there is discrepancies of Norms within the provisions of inventory and utilization stated in Government Regulation Number 56 of 2022, as well as the Cultural Advancement Act and its implementing regulations. In the inventory provisions, discrepancies occurs in the norms governing the involvement of subjects in inventorying Traditional Cultural Expressions. As for the utilization provisions, disharmony arises in the subjects bound by licensing, the authorities responsible for issuing licenses, and the guidelines related to licensing procedures and benefit distribution. When examined through the principle of legal certainty, the discrepancies of norms that occurs leads to ambiguity, doubt, contradictions, and the non-implementation of legislative regulations. To mitigate the resulting impacts, the government should conduct a reassessment of each legal regulation that provides protection for Traditional Cultural Expressions. Furthermore, considering the involvement of all layers of society is crucial to the success of protecting traditional cultural expressions, it is appropriate for the government to involve these parties in the efforts to protect Traditional Cultural Expressions through mechanisms such as Triple Helix Collaboration.