Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Karya akhir ini membahas tentang pentingnya tata kelola teknologi informasi, tata kelola teknologi informasi di butuhkan karena teknologi informasi (TI) merupakan pendorong utama proses transformasi bisnis. Untuk mendorong proses transformasi bisnis, diperlukan adanya tata kelola teknologi informasi yang baik pada suatu organisasi tidak hanya dari segi perencanaan, pengorganisasian, pengadaan, implementasi, pengawasan sampai penilaian tapi menggabungkan TI dalam fungsi organisasi agar organisasi tersebut dapat berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Arsip Nasional Republik (ANRI). Kerangka kerja yang digunakan adalah Process Assesment Model (PAM) COBIT 5 dengan menggunakan data primer yang didapat dari wawancara dan kuisioner serta data sekunder dari observasi lapangan dan dokumen organisasi. Hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses tata kelola TI di ANRI, sebagian besar masih berada pada kapabilitas level 0 dan tingkat kapabilitas yang diharapkan adalah level 3. Rekomendasi perbaikan proses mengacu pada best practice yang disarankan COBIT 5.

---

This thesis discusses the importance of information technology (IT) governance, information technology governance is needed because information technology (IT) is a key driver of business transformation process. To encourage the process of business transformation, IT governance is necessary for good information on an organization not only in terms of planning, organizing, procurement, implementation, monitoring to assessment but combines the functions of IT within the organization so that the organization can run optimally. This study aims to measure the level of IT governance capabilities at the Center for Data and Information (Media Centre) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). The framework used is the Process Assessment Model (PAM) COBIT 5 by using primary data obtained from interviews and questionnaires, and secondary data from field observations and document organization. Measurement results of process capability level of IT governance in ANRI, largely remained on the capabilities of level 0 and level of capability that is expected to level 3. Recommendation improvement process refers to the recommended best practice COBIT 5.

Abstrak :
Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan e-government melalui penguatan sistem kearsipan berbasis TIK dengan tujuan untuk dapat mendukung proses bisnis pemerintahan yang efisien, transparan dan terintegrasi. Namun pada kenyataannya tujuan penyelenggaraan tersebut belum tercapai karena sistem yang dikembangkan belum dapat mendukung proses bisnis yang berjalan. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan implementasi sistem informasi kearsipan yang dikembangkan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya resistensi pengguna, aturan, maupun teknologi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan penerapan sistem informasi kearsipan berbasis TIK yang sedang dikembangkan di ANRI yang diberi nama e-arsip melalui pengukuran kesiapan penerapan e-arsip dalam pengelolaan arsip statis. E-records readiness assessment tools merupakan sebuah kerangka kerja untuk mengukur kesiapan penerapan e-arsip yang dikeluarkan oleh The International Records Management Trust IRMT . Dari 6 variabel pada kerangka kerja IRMT yang diusulkan, digunakan 5 variabel yang merupakan hasil validasi 7 pakar kearsipan di Indonesia. Lima variabel tersebut adalah kebijakan dan tanggung jawab, tools dan prosedur, teknologi, sumber daya dan pelatihan, serta kepedulian internal. Pengukuran dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, penelusuran dokumen dan observasi, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui analisis tematik. Hasil pengukuran menunjukan bahwa ANRI masih belum siap untuk menerapkan e-arsip dengan hasil empat variabel berada pada level 2, dan satu variabel berada pada level 1. Untuk meningkatkan level kesiapan penerapan e-arsip tersebut, disusun prioritas rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran yang dikombinasikan dengan pembobotan tingkat kepentingan variabel dari pakar melalui metode AHP. Adapun prioritas rekomendasi secara berurutan sebagai berikut: Teknologi, Kebijakan dan tanggung jawab, tools dan prosedur, SDM dan pelatihan serta kepedulian internal.

---

National Archives of Republic Indonesia held e government program through strengthening of ICT based archival system in order to be able support efficiently, transparently and integrated government through business processes. However, purpose of implementation has not been achieved because developed system can rsquo t support the running business process. One causes of the archival information system implementation developed failure that caused by several factors such as user resistance, rules, and technology. Thus, this research is conducted to anticipate the failure of ICT based archival system application development in ANRI which is named e archives through the measurement of e archives readiness implementation. E records readiness assessment tools is a framework for measuring the readiness of e archive implementation issued by The International Records Management Trust IRMT . Of the six variables in the proposed IRMT framework, five variables were used as validation result of 7 archival experts in Indonesia. The five variables are policies and responsibilities, tools and procedures, technology, resources and training, and internal awareness. Measurements are conducted qualitatively through interviews, document tracing and observation, while data processing is done through thematic analysis. The measurement results show that ANRI is still not ready to apply the e archives with the results of four variables at level two, and one variable is at level one. To improve the level of e archives readiness implementation, priority recommendations are prepared based on measurement results combined with weighting the level of variables importance from experts through the AHP method. The priority of consecutive recommendations as follows Technology, Policies and responsibilities, tools and procedures, human resources and training and internal awareness.

Abstrak :
From an investigation on a number of Banten archives recorded in the archives list of the National Archives of the Republic Indonesia (ANRI) it is found that there area only two letters of the Sultan of Banten in ANRI. One letter bears the number Banten archive no 18 and the other one in no. 61. The letter in archive no. 18 is a receipt for a payment made by ....

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pencitraan digital khasanah arsip ANRI untuk tujuan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Pencitraan digital merupakan salah satu bentuk upaya kegiatan pelestarian digital. Pencitraan digital khasanah arsip ANRI dimuat dalam portal JIKN. Bentuk citra digitalnya berupa preview khasanah arsip tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan kendala dalam mencitradigitalkan khasanah arsip ANRI yang dimuat dalam JIKN serta faktor penyebab kendala tersebut dan bagaimana cara mengatasi kendala dalam pengelolaan JIKN.

---

The focus of this study is concerned about the digital imaging of ANRI's archival treasury for Indonesian Archival Information Network (JIKN). Digital imaging is one of the digital preservation activities. Digital image of ANRI's archival treasury is performed in the J1KN portal. The digital image is in a form of a preview. The study is a qualitative descriptive research. The result of the study explains the obstacles in digital imaging of ANRI's archival treasury which can be found in JIKN factors affecting the obstacle and how it is solved in the JIKN management.

Abstrak :
ABSTRAK
Kompetensi merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh setiap pegawai yang melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu, termasuk dalam bidang kearsipan. Kompetensi sangat dibutuhkan dalam membentuk sebuah kinerja yang baik demi mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Karena jika setiap pegawai memiliki kompetensi yang tinggi maka akan menghasilkan kinerja yang terbaik. Sebagai pengelola arsip seorang arsiparis dituntut untuk dapat memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu maka seorang arsiparis harus memiliki tiga kompetensi dasar dibidang kearsipan yakni pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kompetensi arsiparis terhadap kinerja arsiparis di Arsip Nasional Republik Indonesia dan seberapa besar pengaruhnya serta juga mengidentifikasi indikator dari kompetensi yang memiliki pengaruh paling besar bagi arsiparis dalam melakukan kinerja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara menyeluruh kompetensi arsiparis yang terdiri dari indikator pengetahuan, keterampilan dan sikap memiliki pengaruh sebesar 56,4% terhadap kinerja arsiparis di Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara parsial konsep pengetahuan dan keterampilan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan konsep sikap dengan t hitung dari konsep pengetahuan sebesar 1,257 dan t hitung dari konsep keterampilan sebesar 1,141 sedangkan t hitung dari konsep sikap sebesar 5,535 dengan t tabel sebesar 1,991. Hal ini menunjukkan bahwa nilai t hitung dari konsep pengetahuan dan keterampilan lebih kecil dari t tabel sedangkan t hitung dari konsep sikap lebih besar dari t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep pengetahuan dan keterampilan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan dengan konsep sikap dalam melakukan kinerja arsiparis di Arsip Nasional Republik Indonesia.

---

ABSTRACT
Competence is a criterion that must be owned by every employee who does work in a particular field, including in the field of filing. Competence is needed in forming a good performance in order to achieve the goals of the organization or company. Because if every employee has high competence it will produce the best performance. As an archive manager, an archivist is required to be able to provide various information needed by the community. Therefore, an archivist must have three basic competencies in the field of filing, namely knowledge, skills and attitudes. This study aims to determine whether there is an influence of archivist competence on the performance of archivists at the National Archives of the Republic of Indonesia and how much they influence and also identify indicators of competencies that have the greatest influence on the archivists in performing performance.

Based on the results of the study, it is known that overall archivist competency consisting of indicators of knowledge, skills and attitudes has an influence of 56.4% on the performance of archivists in the National Archives of the Republic of Indonesia. Partially the concept of knowledge and skills does not have a significant effect compared to the concept of attitude with t count from the concept of knowledge of 1.257 and t count from the concept of skills of 1.141 while t count from the concept of attitude is 5.535 with t table of 1.991. This shows that the value of t count from the concept of knowledge and skills is smaller than t table while t count from the concept of attitude is greater than t table, so it can be concluded that the concepts of knowledge and skills do not have a significant effect compared to the concept of attitude in performing archivist performance at the National Archives of the Republic of Indonesia.

Abstrak :
Budaya organisasi merupakan salah satu komponen penting dalam suatu organisasi, yang dijadikan sebagai dasar penyusunan pedoman untuk mengelola hubungan kerja antar anggota organisasi dan acuan dalam menciptakan lingkungan organisasi yang harmonis dan berkesinambungan di antara para anggotanya. Budaya organisasi pada setiap lembaga memiliki perbedaan satu sama lain karena budaya organisasi diciptakan dan dilaksanakan oleh anggota pada lembaga terkait yang tentunya memiliki karakteristik tertentu yang menjadi ciri khas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji deskripsi budaya organisasi beserta elemen-elemen budaya yang berada di dalamnya dan bagaimana perannya terhadap hubungan kerja antar arsiparis di Unit Kerja SDM Kearsipan Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit SDM Kearsipan ANRI memiliki budaya organisasi yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari beserta elemen-elemen budaya organisasi yang berada di dalamnya dan memiliki perannya masing-masing terhadap hubungan kerja antar arsiparis di Unit SDM Kearsipan ANRI yang dikorelasikan dengan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis. ......Organizational culture is one of the important components in an organization, which is used as the basis for preparing guidelines for managing work relations between members of the organization and a reference in creating a harmonious and sustainable organizational environment among its members. Organizational culture in each institution is different from one another because organizational culture is created and implemented by members of related institutions which of course have certain characteristics that are characteristic. This study aims to examine the description of organizational culture and its cultural elements and how it plays a role in the working relationship between archivists in the Human Resources Unit of the National Archives of Republic of Indonesia (ANRI). The results of this study indicate that the ANRI Human Resources Unit has an organizational culture that is implemented in daily life along with the elements of organizational culture that are in it and have their respective roles towards the working relationship between archivists in the ANRI Human Resrources Unit which is correlated with Competency Standards Archivist Functional Position.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Implementasi Kebijakan Peraturan ANRI 6/2021 di Sekretariat Ditjen Kementerian X RI dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.  Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menyimpulkan implementasi peraturan ANRI 6/2021 di Sekretariat Ditjen masih terdapat kekurangan atau belum optimal di setiap faktor yang mempengaruhinya yaitu (1) faktor komunikasi; transmisi komunikasi akibat gaya komunikasi yang berbeda. Belum adanya pemahaman yang sama dalam ilmu kearsipan (2) faktor sumber daya; terbatasnya jumlah arsiparis dan pengelola arsip, pengetahuan, wawasan, kemampuan, dan keterampilan dalam bidang teknologi dan ilmu kearsipan yang berbeda. Sarana prasarana yang dimiliki belum memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan (3) faktor disposisi; implementator belum mendapatkan sosialisasi bagaimana menjalankan PAE secara prosedural dan belum adanya aturan turunan yang menguatkan (4) faktor struktur birokrasi; belum adanya pembuatan SOP yang menjadi acuan dalam PAE secara alih media. Penelitian ini memberikan saran Sekretariat Ditjen perlu adanya komitmen, kejujuran dan juga perspektif dalam memberikan informasi PAE yang sama dari para pimpinan hingga implementator dalam melaksanakan kebijakan, UK1 sebagai pembina kearsipan di Kementerian X agar dapat mempercepat proses pembuatan aturan turunan berupa Peraturan Menteri X tentang PAE. ......This study discusses the Policy Implementation of ANRI Regulation 6/2021 at the Secretariat of the Directorate General of Ministry X RI by using the concept of policy implementation George C. Edward III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a qualitative approach with a case study method. This study concludes that implementing the ANRI 6/2021 regulation at the Secretariat of the Directorate General still needs to improve or is not optimal in every influencing factor, namely (1) the communication factor: communication transmission due to different communication styles. There must be a common understanding of archival science (2) resource factors: a limited number of archivists and archive managers, knowledge, insight, abilities, and skills in different technology and archival science fields. The infrastructure owned does not meet the standards of determination and completeness (3) disposition factors: the implementer has not received socialization on how to carry out Electronic Archives Management (EAM) procedurally, and there are no derivative regulations that strengthen (4) bureaucratic structure factors: there is no SOP made as a reference in EAM in media transfer. This research suggests that the Secretariat of the Directorate General needs commitment, honesty, and also a perspective in providing the same EAM information from leaders to implementers in implementing policies, UK1 as archivist supervisor at Ministry X in order to speed up the process of making derivative regulations in the form of Minister X Regulations regarding EAM.