Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro KeuanganPenyusunan dan pelaksanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan, Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Kesimpulan dari hasil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik sedangkan faktor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birokrasi berada pada kriteria sedang, yang mengartikan bahwa faktor komunikasi belum mendukung keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan masih ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

---

This research is focus on the Implementation of budget policy base on working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under planning bureu and financial bureu.

Budget arranging and implementation use performance base budget system on working capability. The theories used in preparing this thesis are George C. Edwards III ( 1980) and other supporting theory.

This research include descriptive analysis research with qualitative and is quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data collecting used deeply interview with 2 (two ) senior officer ftom financial bureu of Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is based on 4 ( four) aspect of the theory of George C. Edward III ( 1980 ) which are resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure.

Conclusion from result of research, Communications factor which there are in implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource factor, attitude factor / disposition, bureaucracy structure factor reside in criterion, interpreting that Communications factor not yet supported efficacy of budget implementation performance budget and constraint there is still in implementation policy of performance budget."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja PBK merupakan suatu sistem penganggaran yang menyajikan informasi kinerja sebagai bagian dari dokumentasi anggaran. Penelitian ini mengkaji penerapan PBK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menghasilkan deskripsi mendalam terkait penerapan PBK di DJBC. Untuk melihat kesesuaian penerapan PBK di DJBC dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis atas instrumen penganggaran berupa indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBK akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas. Selain itu, analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan sebuah proses yang tidak mudah.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting PBB is a budgeting system that provides performance information as part of budget documentation. This study examines the application of PBB to the Directorate General of Customs and Excise DGCE . Documentation studies, interviews, and observations are used in the data collection process to generate in depth descriptions of the application of PBB in DGCE. To examine the appropriateness of PBB application in DGCE with the applicable provisions, an analysis of the budgeting instruments in the form of performance indicators, cost standards, and performance evaluations are performed. The results of this study indicate that PBB will work well if supported by a clear system and regulation. In addition, the analysis of planning and budgeting documents indicates that integration between planning and budgeting is not an easy process."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami implementasi kebijakan Anggaran Berbasis Kinerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif untuk mengeksplorasi implementasi proses penganggaran Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM secara keseluruhan. Hasil penelitiannya bahwa proses penganggaran tersebut secara format dan teknis telah mengacu kepada undang-undang terbaru yaitu PP no. 21 tahun 2004), tetapi idealnya Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berdasarkan Teori Edward bahwa pada Departemen Hukum dan HAM, pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya yang berkompeten dan minimnya pengetahuan kebijakan yang disebabkan faktor struktur birokrasi dan disposisi. Tetapi pola komunikasi yang dibangun cukup baik, faktor inilah terutama yang dapat mendukung terlaksananya proses penganggaran di Departemen Hukum dan HAM masih cukup baik. Ke depannya , agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara keseluruhan dan berkesinambungan perlu perbaikan lagi untuk meningkatkan kepedulian dan pemahaman terhadap Anggaran Berbasis Kinerja.

---

The main aim of this research is to understand the implementation performance budgeting at Department of Law and Human Rights in on the level of Sekretariat general. The approach and technique of qualitative analysis used to explore comprehensive meaning of implementation of Department of Law and Human Rights budgeting process. The result of this research are format and technical composition of department budgeting process have already referred to newest policy (PP no. 21 tahun 2004), but the idealism of performance budgeting is not yet achieved. According to Edward Theory, in the lack of competence human resources and less comprehensive knowledge in organization because bureaucratic structure and dispositions factors becomes of the cause. But communication pattern that built good enough, this factor especially that can support to execute budgeting process in Departement Hukum and HAM is still effective and efficiency. In the Future, a comprehensive and continuous implementation of this policy need to be to improve awareness and understanding on the performance budgeting."

"Penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran Departemen Hukum dan HAM RI dilakukan di Biro Perencanaan dan Biro Keuangan.Penyusunan dan pelaksanaan anggaran ini menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja. Teori yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah George C. Edwards III (1980) dan teori pendukung lainnya.Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan sample dengan cara Simple Random Sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan 2 orang pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal dan. Data yang terkumpul diolah dengan SPSS 16.0, deskriptif analisa berdasarkan empat aspek berdasarkan teori George C. Edwards III (1980) yaitu sumber daya, komunikasi, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.Kesimpulan dari hasil penelitian, faktor komunikasi yang terdapat dalam implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja berada pada kriteria tidak baik sedangkan faktor sumber daya, faktor sikap/disposisi, faktor struktur birokrasi berada pada kriteria sedang, yang mengartikan bahwa faktor komunikasi belum mendukung keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja dan masih ada kendala dalam mengimplementasikan kebijakan anggaran berbasis kinerja.

---

This research is focus on the Implementation of budget policy base on working in the environment of Secretary General of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia in order to create and transparency of accountability in budget arranging and budget implementation. Budget arranging and budget implementation in Justice and Human Rights Departemen of Republic of Indonesia is under planning bureu and Financial bureu.

Budget arranging and implementation use performance base budget system on working capability. The theoiies used in preparing this thesis are George C. Edwards III ( 1980) and other supporting theory.

This research include descriptive analysis research with qualitative and is quantitative approaching. Sample difining use simple random sampling way. Data collecting used deeply interview with 2 (two ) senior officer from Financial bureu of Secretary General and the data are processed with SPSS 16.0, analysis descriptive is based on 4 ( four) aspect of the theory of George C. Edward III ( 1980 ) which are resources, communication, attitude/disposition, and bureaucracy structure.

Conclusion from result of research, Communications factor which there are in implementation policy of performance budget reside in bad criterion while resource factor, attitude factor / disposition, bureaucracy structure factor reside in criterion, interpreting that Communications factor not yet supported efficacy of budget implementation performance budget and constraint there is still in implementation policy of performance budget.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi senjangan anggaran, mendapatkan bukti empiris mengenai faktor-faktor apa yang mempengaruhi probilitas terjadinya senjangan anggaran, dan menggunakan model prediksi senjangan anggaran tersebut untuk pengujian model hipotesis. Model hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah determinan potensi senjangan anggaran dan pengaruh potensi senjangan anggara terhadap kinerja pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas, serta apakah perubahan anggaran mempengaruhi kinerja pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui potensi senjangan anggaran atau melalui potensi senjangan anggaran dan system akuntabilitas. Unit analisis penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki data lengkap dengan tahun pengamatan 2008-2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model prediksi senjangan anggaran fit secara statistic dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi senjangan anggaran pemerintah, meskipun variable asset quality tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap probabilitas terjadinya senjangan anggaran. Model prediksi senjangan anggaran digunakan sebagai ukuran senjangan anggaran di dalam model pengujian hipotesis, dimana ukuran tersebut menggambarkan besarnya potensi senjangan anggaran. Model prediksi tersebut juga digunakan untuk memilah pemda mana yang terdapat indikasi melakukan senjangan anggaran dan yang tidak. Di dalam model pengujian hipotesis, hanya pemda yang terindikasi melakukan senjangan anggaran yang diuji. Peran Kepala Daerah di Dalam Senjangan Anggaran, Kualitas Auditor Intern, dan Tekanan Akuntabilitas terbukti menjadi faktorfaktor yang mempengaruhi terjadinya senjangan anggaran. Senjangan anggaran terbukti berpengaruh negative terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah baik secara langsung maupun melalui sistem akuntabilitas. Perubahan anggaran terbukti berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah secara langsung. Pengaruh perubahan anggaran terhadap kinerja pemerintah melalui senjangan anggaran maupun melalui senjangan anggaran dan system akuntabilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini menunjukkan pentingnya meminimalisir senjangan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran berbasis kinerja (ABK) dengan benar sehingga akan meningkatkan keandalan sistem akuntabilitas pemda dan berdampak terhadap tingginya kinerja penyelenggaraan pemerintahnya. Perubahan anggaran yang lebih realistis dan didukung informasi kinerja dan keuangan terkini sangat penting untuk menekan senjangan anggaran dan meningkatkan kinerja pemerintah.

---

These research objectives are to build a predictive model of budgetary slack, obtain an empirical evidence of factors that affect the probability of budgetary slack occurence, and utilize the predictive model for hypothesis testing. Hypothesis that tested in this study are: potential budgetary slack determinants and the effect of potential budgetary slack to government performance, either directly or through accountability system, as well as to examine the effect of budget revisions to government performance, either directly or indirectly through potential budgetary slack or through potential budgetary slack and accountability system. Sample units of this study is the county/city governments in Indonesia, which has complete observed data for the period of 2008 to 2012.

The results showed that the model is statistically fit and can be used to predict government budgetary slack, though quality asset variable is not proven significantly affect probability of budgetary slack occurence. Predictive model of budgetary slack is used to measure budgetary slack in hypothesis testing model, which portray the magnitude of budgetary slack. The model is used to sort out local government which have a budgetary slack indication. In hypothesis testing, only local government that have budgetary slack that will be tested. Role of Regional Head in conducting budgetary slack, Internal Auditor Quality and Accountability Pressure are proved to be the factors that influence the occurrence of budgetary slack. Budgetary slack proved to have negative impact on government performance both partially and through accountability system. Budget revisions also proved to have positive impact on government performancedirectly. The effect of budget revisions to government performance through budgetary slack and through budgetary slack and accountability system is proved to be significantly positive.

This result shows the importance of minimizing the budgetary slack by implementing performancebased budgeting correctly so that it will enhance the reliability of local government accountability system and improve government performance. More realistic budget revisions which supported by an updated financial and performance information are very important to suppress the budgetary slack and improve government performance."

"Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja peneliti serta pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, locus of control dan persepsi inovasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Pengujian hipotesis ini mengunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Setelah data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda ditemukan 4 hipotesis ditolak dan 1 hipotesis diterima. Hipotesis yang diterima adalah variabel locus of control dapat menjadi variabel moderating terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja.

---

The aim of this study is to analyze the effect of Organization Commitment, Organization Culture, Locus of Control, and Perception of Innovation to Budget participation and Researcher Performance Relationship in National Institute of Health Research and Development. Testing this hypotesises uses primary data that collected by spreading the questionnaire. Data were analyzed by using multiple linier regression method. The result of statistical test provided is that: one hypothesis (H4) was accepted and 4 hypoteses (H1, H2, H3, and H5) was rejected. It was locus of control that can be accepted as moderating variabel in the budget participation and researcher performance relationship."

"This research aims to determine how performance-based budget planning is implemented in the Civil service police force pematangsiantar city and to find out the constraint faced and to know tha efforts should be done. This research uses descriptive qualitative approach using data collection techniques participant observation, in-depth interviews and documentary studies. there are 12 key information in this research. To test credibility of data, it uses 3 methods namely the extension of the observation, improvement and triangulation of data triangulation and theory triangulation. The results shows that in budget planning the civil service police force pematangsiantar city still has not applied performance-based budgeting. the research find few obstacles encountered in implementing performance-based budgeting in the office of the civil sesrvice police force pematangsiantar city , including: 1. the low competence of human resources; 2. there are not any performance indicators;3. lack of internal coordination; 4. the limited budgeting allocated; 5. lack of coordination with making up taams budgets in the pematangsiantar city government and the parlianment pematangsiantar city."