Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Suksesnya Program Konversi Minyak Tanah ke LPG yang dimulai sejak tahun 2007 menyebabkan meningkatnya kebutuhan LPG nasional. Namun kapasitas produksi LPG nasional tidak dapat mengikuti peningkatan kebutuhan LPG nasional. Dimetil Eter (DME) dapat dimanfaatkan sebagai bahan pencampur LPG. Untuk mendorong pemanfaatan campuran LPG-DME di sektor rumah tangga perlu didorong melalui mandatori Pemerintah. Keekonomian pemanfaatan DME yang diproduksi dari batubara sebagai bahan bakar pencampur LPG di sektor rumah tangga di Indonesia melalui mandatory Pemerintah ditinjau untuk 2 skenario, yaitu pemanfaaran LD20 (campuran LPG-DME dengan komposisi 80%-20%) dan LD50 (campuran LPGDME dengan komposisi 50%-50%). Keekonomian pemanfaatan DME dievaluasi dengan menghitung penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran dari selisish biaya LPG yang dapat tersubstitusi oleh DME di titik distribusi Depot serta biaya pembagian paket perdana 3 Kg (kompor khusus dan tabung) yang merupakan bagian dari kebijakan mandatori. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas untuk parameter komposisi campuran LPG-DME, Harga Indeks Pasar (HIP) LPG, harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR. Dari hasil perhitungan, didapatkan penghematan Pemerintah selama 5 tahun anggaran untuk pemanfaatan LD20 bernilai negatif yaitu sebesar USD -1,34 milyar, dan pemanfaatan LD50 bernilai positif yaitu USD 796 juta. Hasil analisis sensitivitas menunjukkan bahwa minimal komposisi LPG-DME adalah 60%-40% untuk memperoleh penghematan Pemerintah bernilai positif. Perubahan HIP LPG sangat sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfataan LD20 dan LD50. Sedangkan perubahan harga batubara, rasio efisiensi bahan baku, total investasi, dan IRR tidak sensitif terhadap nilai penghematan Pemerintah untuk pemanfaatan LD20. Untuk mandatori pemanfaatan LD50, penghematan akan mencapai negatif apabila HIP LPG mencapai kurang dari 375 USD/ton dengan resiko sebesar 5% dan harga batubara mencapai lebih dari 70 USD/ton dengan resiko sebesar 45%. Sedangkan untuk LD20, penghematan akan mencapai positif apabila HIP LPG mencapai lebih dari 600 USD/ton dengan potensi sebesar 70%.

---

The Success of Switching Kerosene to LPG Programme in Indonesia started from 2007 has been causing the increasing of LPG demand. But, LPG production capacity is not equal with the increasing of LPG demand. Dimethyl ether (DME) can be used as mixing component of LPG. To encourage utilization DME for LPG-DME mixture in household sector need Government mandatory. The economic of DME -coal derived- utilization as mixing fuel of LPG in Indonesia through Government mandatory can be reviewed for 2 scenarios: utilization LD20 (LPG-DME mixture with 80%-20% composition) and LD50 (LPG-DME mixture with 50%-50% composition). The economic of DME utilization can be evaluated with calculate government?s saving during 5 fiscal years from difference of LPG cost which can be substituted by DME in Depot distribution point and distribution of starter packet cost (special stove and 3 Kg bottle). Then sensitivity analysis used to evaluate the influence of parameters changing to Government saving. The parameters are composition of LPG-DME mixture, market index price of LPG, coal price, ratio of raw material efficiency, total investment, and IRR. The results are the savings from LD20 utilization is USD -1,34 billions and the savings from LD50 utilization is USD 796 millions during 5 fiscal years. The results of sensitivity analysis shows the minimum composition of LPG-DME mixture is 60-40% to reach positive government?s savings. The change of market index price of LPG very sensitive towards the amount of government's savings between LD20 and LD50 utilization. While the change of coal price, total investment, and IRR is not sensitive towards the amount of government?s savings for LD20 utilization. For mandatory of LD50 utilization, the government?s savings can be negative if market index price of LPG reach less than USD 375/ton with risks as big as 5% and coal price reach more than USD 70/ton with risks as big as 45%. While for mandatory of LD20 utilization the government?s savings can be positive if market index price of LPG reach more than USD 600/ton with potency as big as 70%.

Abstrak :
PT X merupakan salah satu perusahaan niaga swasta berfasilitas yang bergerak dalam bidang penyaluran gas alam di wilayah Kabupaten Tangerang. Jaringan pipa distribusi gas yang dimiliki pipa mainline berukuran diameter 8 dan 6 inch, pipa konsumen berukuran 4 inch, dengan total panjang 39,5 km. Pada tahun 2014, PT X diakuisisi oleh PT Y dan menjadi anak PT Y dengan kepemilikan 100% saham. Untuk mengetahui potensi teknis dan keekonomian dari pengembangan aset jaringan pipa yang ada saat ini dalam periode sepuluh tahun mendatang, maka penelitian ini dilakukan. Penelitian dilakukan dengan cara melakukan evaluasi kinerja terhadap jaringan pipa yang ada saat ini, pemetaan sebaran industri di wilayah Kabupaten Tangerang, pembuatan desain teknis pengembangan jaringan pipa gas distribusi dengan menggunakan simulasi proses dan perhitungan keekonomian pengembangan jaringan pipa dengan asumsi semua dana berasal dari ekuitas. Kapasitas laju alir yang dioperasikan saat ini sebanyak 8,1 sampai dengan 9,72 MMSCFD dengan tekanan operasi 120 psig. Nilai keekonomian jaringan pipa existing adalah is NPV = 218.490,92 USD dan PI=1,15. Berdasarkan hasil simulasi proses, jaringan pipa yang ada saat ini memiliki kapasitas maksimum pipa sebesar 28,2 MMSCFD pada tekanan 210 psig. Untuk skenario pengembangan pipa hingga 80% dari kapasitas maksimum (22,6 MMSCFD), maka posisi dan desain pipa pengembangan yang memungkinkan antara lain: 1 km pipa Ø6? dan 3 km pipa Ø4? ke Jalan Industri III dan IV; 2 km pipa Ø4? ke Jalan Telesonik, Jalan Veteran, dan Jalan Jatake; 2 km pipa Ø4? ke Jalan Manis; dan 2 km pipa Ø4? ke Jalan Bhumimas. Total panjang pipa pengembangan adalah 10 km, dengan total biaya investasi sebesar USD 1.326.655,27. Tarif toll fee pipa distribusi ke ruas pipa pengembangan adalah 0,3081 USD/MSCF. Nilai keekonomian jaringan pipa distribusi keseluruhan existing dan pengembangan: NPV= 2.035.313,02 USD and PI=1,49. ......PT X is a private commercial company fully engaged in distribution of natural gas business in Kabupaten Tangerang area. The natural gas existing pipelines owned by PT X have 8 and 6 inches in diameter for mainline, and 4 inch for delivery pipeline with total length 39,5 km. In 2014, PT X was acquired by PT Y and became a subsidiary of PT Y with 100% ownership share. In order to know the technical and economic potential of pipeline development for ten years, the research was conducted. Research was done by evaluating the performance of the existing pipelines, mapping the industrial area in Kabupaten Tangerang, created technical design for pipeline development using process simulation software, and calculated the economic value for developing pipeline made, which the source of investments is from equity. The existing capacity used in operation is 8,1 to 9,72 MMSCFD with 120 psig operation pressure. The economic value for existing pipeline is NPV = 218.490,92 USD and PI=1,15. The maximum pipeline capacity is 28,2 MMSCFD in condition 210 psig operating pressure. To optimize the utilities of existing pipeline up to 80% of maximum pipeline capacity (22,6 MMSCFD), the potential position and pipeline design that fit for development are 1 km of Ø6 and 3 km of Ø4? pipe to Jalan Industri III&IV; 2 km of Ø4? pipeline diameter to Jalan Telesonik, Jalan Veteran and Jalan Jatake; 2 km of Ø4? pipeline to Jalan Manis, and 2 km of Ø4? pipeline to Jalan Bhumimas. The total length for pipeline development is 10 km, with USD 1.326.655,27 in total cost. The toll fee tariff for on development pipeline section is 0,3081 USD/MSCF. The economic value for overall existing pipeline and development: NPV= 2.035.313,02 USD and PI=1,49

Abstrak :
ABSTRAK
Harga bahan bakar minyak (BBM) dunia yang terus naik berpengaruh secara langsung terhadap kondisi ekonomi di Indonesia. Beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah untuk konsumsi BBM dalam negeri menyebabkan defisit anggaran pada APBN. Beban subsidi yang ditanggung oleh Pemerintah tersebut akan makin besar seiring dengan kenaikan harga BBM di pasar internasional yang pada akhirnya akan makin membebani APBN. Berkaitan dengan makin tingginya beban subsidi BBM yang ditanggung oleh pemerintah, maka pemerintah merencanakan pengembangan pola substitusi sumber energi alternatif.

Pemerintah mentargetkan untuk menghapus subsidi kerosene (minyak tanah) secara bertahap dan menggantikannya dengan pemberian subsidi liquefied petroleum gas (LPG). Program substitusi dari kerosene (minyak tanah) ke LPG tersebut didasari dengan fakta bahwa trend konsumsi energi rumah tangga dunia terutama di Asia didominasi oleh penggunaan LPG dan juga dari perhitungan beban subsidi yang ditanggung pemerintah ternyata akan lebih kecil jika subsidi dialihkan kepada penggunaan LPG. Perhitungan perbandingan besarnya subsidi kerosene (minyak tanah) dengan LPG disimulasikan dalam perhitungan model keekonomian yang hasil perhitungannya menunjukkan potensi penurunan subsidi yang akan ditanggung pemerintah dengan adanya program peralihan ke LPG sebesar Rp 15,02 trilliun / tahun. Adapun perhitungan point of supply dari rantai suplai dan distribusi LPG pertamina nasional turut disajikan yang hasil akhirnya menampilkan harga jual keekonomisan LPG pertamina nasional tanpa subsidi ke konsumen sektor rumah tangga sebesar Rp 7.231,81 / Kg.

Sehubungan dengan program substitusi tersebut dilakukan analisis pembangunan jaringan moda distribusi LPG. Langkah-langkah yang dilakukan adalah perancangan program substitusi pemerintah daerah dengan target dan waktu pencapaian, melakukan sosialisasi penggunaan LPG, analisis respon masyarakat pengguna, dan menyusun sistem distribusi dari Pertamina ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) sampai ke agen penjualan. Pada studi ini ditampilkan perhitungan nilai tambah pengembangan penggunaan LPG dari sudut pandang peluang pendirian usaha transportasi darat pendukung SPBBE bagi pihak swasta. Dari hasil simulasi perhitungan indikator kelayakan ekonomi diperoleh nilai IRR untuk usaha transportasi SPPBE sebesar 32,76% dan nilai NPV Rp 110.391.320,95 dengan jangka waktu Pay Out Time hanya 2,6 tahun sehingga peluang usaha transportasi SPPBE dinyatakan layak untuk dijalankan.

---

ABSTRAK
The ongoing world fuel price hike directly affects Indonesia economy. The subsidy given by the government for domestic fuel consumption created deficit in the State Budget. Subsidy given by the government will increase hand in hand with the fuel price hike in the international market, which will then eventually, give more burdens to the State Budget.

Given the condition, the government then developed a plan of alternative energy source substitute pattern. Indonesia government targets itself to eliminate kerosene subsidy in stages and replace the subsidy into liquefied petroleum gas (LPG). Substitution program from kerosene to LPG is based on the fact that the world?s household energy consumption trend, particularly in Asia, is dominated by the use of LPG. Another fact comes from the calculation that shows that subsidy given by the government will be less if the subsidy is directed to LPG.

The calculation on kerosene to LPG subsidy comparison is simulated in the economy model and the results shown that the potential government subsidy retrenchment of using LPG instead of kerosene will be Rp 15,02 trillion / year. The yield of point of supply calculation from the supply chain and LPG distribution indicate that the economical sales price of LPG without subsidy given to the household sector consumers is Rp 7.231,81 / Kg.

This study then conducted LPG distribution network development analysis to apply the substitution program. Steps taken are local government substitution program planning that is targeted by time and achievements, socialization of LPG use, analysis of consumers? response and development of distribution system from Pertamina to the LPG Station (SPPBE) and to the sales representative agents. LPG use development added value calculation of land transportation business provider from the perspective of private sector as the supporter of LPG station is also provided in this study. From the simulation of economic feasibility calculation presents that the value of IRR for LPG trucking business is 32,76% with NPV value Rp 110.391.320,95 and Pay Out Time is only 2,6 years. As a conclusion, all of those results indicate that the LPG trucking business opportunity is feasible to be implemented.

Abstrak :
Indonesia dikenal dengan negara yang berada pada garis khatulistiwa yang memiliki potensi sinar matahari yang besar sehingga bisa di manfaatkan sebagai salah satu sumber energi baru terbarukan di Indonesia, yaitu PLTS Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Guna meningkatkan perkembangan energi baru dan terbarukan, maka diperlukan pihak swasta untuk dapat menjalin kerjsama dan bersedia menanamkan modalnya atau investasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan. Penelitian ini secara umum secara analisis keekonomian menggunakan metode NPV, IRR, Payback Periode, dan WACC terhadap tiga skenario yang berbeda, skenario pertama sesuai dengan harga yang sesuai power purchase agreement PPA pada tahun 2014, skenario kedua melakukan financing scheme dengan diberikannya isentif terhadap perubahan harga beli listrik oleh pemerintah pada tahun 2017, dan skenario ketiga melakukan penyesuain terhadap teknologi solar panel terhadap fluktuatif itensitas radiasi matahari. Berdasarkan hasil perhitungan keekonomian diperoleh untuk skenario pertama didaptakan IRR sebesar 14,47 dan NPV sejumlah 2.821.177 dengan masa pengembalian selama 6,37 tahun, skenario kedua IRR sebesar 12,27 dan NPV sejumlah 1.304.373 dengan masa pengembalian selama 7,65 tahun, dan skema ketiga dengan IRR sebesar 14,89 dan NPV sejumlah 3.056.457 dengan masa pengembalian selama 6,23 tahun. Untuk Analisis risiko menggunakan metode analisis sensitivitas dan teridentifikasi risiko yang berpotensi dapat menggangu parameter resiko investasi IRR, NPV, dan Payback Periode adalah political risk dan natural and climate risk.

---

Indonesia is known as a country that is on the equator which has great sunlight potential so that it can be utilized as one of renewable energy source in Indonesia, that is Solar Power Plant. This study is generally analyzed economically using the NPV, IRR, Payback Period, and WACC methods against three different scenarios, the first scenario corresponds to the appropriate power purchase agreement PPA price in 2014, the second scenario financing scheme with the incentive Changes in electricity purchase price by the government in 2017, and the third scenario is adjusting the solar panel technology to fluctuating solar radiation itensity. Based on the economic calculations obtain for the first scenario is obtain IRR of 14.47 and NPV of 2,821,177 with a payback period of 6.37 years, the second scenario is obtain IRR of 12.27 and NPV of 1,304,373 with a payback period of 7.65 years and the third scenario is obtain IRR of 14.89 and NPV of 3,056,457 with a payback period of 6.23 years.For risk analysis using sensitivity analysis methods and identified risks that could potentially disrupt investment risk parameters IRR, NPV, and Payback Period are political risk and natural and climate risk.

Abstrak :
Surfactant are amphiphilic molecules that have been used in widely used as emulsifier and cleaning agent in various industries. These broad industrial applications made the global surfactant production increased annually. In 2020, the amount of global surfactant production estimated would reach more than 24 million per year. However, the currently used surfactants are synthetically produced from chemical or petroleum derived product, so it is often toxic and non-biodegradable. Rhamnolipids are “surfactant like” molecules produced by Pseudomonas aeruginosa which could be alternatives for more environmentally friendly surfactant. The use of rhamnolipid are quite limited due to its expensive production cost. The production cost of rhamnolipid could be reduced using by agro-industrial by-product as substrate. One of the abundant agro-industrial by-products in Indonesia that can be used as a substrate for rhamnolipid production are Oil Palm Empty Fruit Bunch (OPEFB). This study employed SuperPro Designer v9.5 to performed process simulation and economical assessment of rhamnolipid production using OPEFB as a substrate through two different purification methods which are solvent extraction and chromatography adsorption. Based on the process simulation that has been done, the process that used adsorption chromatography purification methods more efficient in terms of the usage of the feedstock and energy. The economic assessment also shown that these methods were more profitable and economically attractive with the value of NPV 24.954.000 USD, IRR 14,77% and payback period 5,66 years ......Surfaktan merupakan molekul yang bersifat amfifilik dan banyak digunakan sebagai emulsifier dan agen pembersih di berbagai industri. Pengaplikasian surfaktan yang sangat luas menyebabkan produksi surfaktan setiap tahunnya selalu meningkat. Namun, kebanyakan surfaktan yang digunakan dan tersedia dipasaran merupakan surfaktan sintetik yang dibuat dari bahan kimia atau turunan minyak bumi. Surfaktan jenis ini biasanya bersifat racun dan dapat mencemari lingkungan. Rhamnolipid merupakan molekul yang diproduksi oleh bakteri Pseudomonas aeruginosa, bersifat seperti surfaktan namun lebih ramah lingkungan. Penggunaan rhamnolipid masih sangat terbatas, dikarenakan biaya produksinya yang mahal. Biaya produksi rhamnolipid dapat dikurangi dengan menggunakan limbah agroindustri sebagai substrat untuk produksinya. Salah satu limbah agro industri yang jumlahnya sangat melimpah di Indonesia dan dapat digunakan sebagai substrat untuk produksi rhamnolipid adalah Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS). Penelitian ini melakukan simulasi proses dan analisis keekonomian dari produksi rhamnolipid dengan substrat TKKS menggunakan program SuperPro Designer melalui dua metode purifikasi yaitu metode ekstraksi pelarut dan kromatografi adsorpsi. Berdasarkan hasil simulasi proses yang telah dilakukan, produksi dengan menggunakan metode purifikasi kromatografi adsorpsi lebih efisien secara penggunaan bahan baku TKKS dan energi. Selain itu, analisis keekonomian juga menunjukkan proses dengan metode kromatografi adsorpsi lebih menguntungkan secara ekonomis dengan nilai NPV, IRR, dan payback period secara berturut-turut 24.954.000 USD; 14,77%; dan 5,66 tahun.

Abstrak :
Kurangnya infrastruktur distribusi gas bumi ke lokasi calon pelanggan merupakan kendala pemanfaatan gas bumi. Kurang berkembangnya infrastruktur gas bumi tersebut dikarenakan kendala keekonomian sehingga badan usaha belum tertarik mengembangkannya. Oleh karena itu perlu keterlibatan Pemerintah untuk mempercepat penggunaan bahan bakar gas tersebut melalui Pembangunan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga (Jargas) yang salah satunya di Kota Depok pada Tahun Anggaran 2010. Jargas ini selanjutnya pada tahun 2011 diserahkan oleh Pemerintah kepada PT A sebagai operator yang ditunjuk Menteri ESDM untuk mengelolanya. Untuk tetap eksis maka PT A diharuskan untuk mengembangkan jaringan yang telah diserahkan Gas sebesar 1 MMSCFD yang dipasok dari PT B baru dikonsumsi sebesar 0,07 MMSCFD untuk 4000 SR. Sisa 0,93 MMSCFD digunakan untuk pengembangan jargas di sektor rumah tangga dan komersil. Studi ini menganalisis keekonomian terhadap pengembangan jaringan dengan 5 skenario pengembangan: 100% untuk rumah tangga, 75% untuk rumah tangga dan 25% untuk komersil; 50% rumah tangga dan 50% komersil; 25% rumah tangga dan 75% komersil: dan 100% komersil. Dari studi dihasilkan Investasi untuk masing-masing skenario sebagai berikut: Rp 75.288.221.200; Rp 59.472.837.830 ; Rp 51.157.934.290; Rp 33.300.236.800, Rp 25.548.567.780. NPV untuk masing-masing skenario: - Rp 56.005.906.943; - Rp 15.773.305.454; Rp 17.502.346.902; Rp 59.477.612.337; Rp 97.298.270.687. Internal Rate of Return (IRR) untuk masing-masing skenario: - 5%, 4,4%; 13% ; 28% ;48%. Payback Period untuk masing-masing skenario adalah: tidak bisa dihitung,13,8,4,2 tahun. Dengan asumsi bahwa Minimum IRR 13% dan Payback Period maksimal 8 tahun maka skenario 3,4 dan 5 saja yang layak. Dengan berbagai pertimbangan maka skenario 4 yang layak untuk direkomenadasikan ke PT A untuk pengembangan Jaringan Gas Bumi di Kota Depok. ......Lack of gas infrastructure to consumer is barrier in utilizing natural gas. Undeveloped of gas infrastructure is caused by economic threat in which companies are not interesting to develop. That is why it is needed government’s role to speed up utilization of natural gas fuel through construction of gas pipeline network for household in which Depok is chosen as a city which is built at 2010. The network then was given to Jabar Energi as company appointed as operator of Depok’s gas pipeline network to develop. To become exist, PT A is obliged to develop network which was constructed. 1 MMSCFD of natural gas supplied by PT B is only consumed 0,07 MMSCFD for 4000 house hold. 0.93 MMSCFD excess gas is used to household and commercial. This study is to analyze economic feasibily for 5 scenarios i.e: 100% for household; 75% for household and 25% commercial; 50% for household 50% commercial; 25% household and 75% commercial; and 100% commercial. Study shows amount of Investment for each scenarios: Rp 75.288.221.200; Rp 59.472.837.830 ; Rp 51.157.934.290; Rp 33.300.236.800, Rp 25.548.567.780. NPV for each scenarios: - Rp 56.005.906.943; - Rp 15.773.305.454; Rp 17.502.346.902; Rp 59.477.612.337; Rp 97.298.270.687. Internal Rate of Return (IRR) for each scenarios – 5% ; 4,4%; 13% ; 28% ;48%. Payback Period for each scenarios: can’t be calculated,13,8,4,2 years. By assumption Minimum IRR 13% study shows 4th and 5th will be feasible and Maximum Payback Period 8 yeras, study show 3th, 4th and 5th will be feasible. By various consideration 4th is the most feasible to be recommended to PT A to develop the gas network within Depok.

Abstrak :
[ABSTRAK
Sebagai Daerah Otonomi Baru, Kabupaten Pangandaran memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil karena pemanfaatan sumber daya alam yang belum optimal. Pemanfaatan yang optimal memunculkan industri yang dibangun secara terpadu guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Metode Penelitian menganalisis data dari studi literatur, FGD, opini pakar untuk mendapatkan industri dan prioritasnya, model master plan yang sesuai RTRW, model kelembagaan dan kerjasama. Analisa keekonomian menggunakan analisa cash flow mendapatkan nilai NPV, IRR, POT beserta skenario optimum untuk dikerjasamakan. Hasil analisis keekonomian KTM di kabupaten Pangandaran selama 30 tahun dengan membangun kawasan industri dapat meningkatkan PAD sebesar Rp419 milyar ditambah fasilitas infrastruktur yang selesai dibangun pihak swasta pada tahun ke 9. NPV sebesar Rp875 Milyar, IRR 17,07% dan POT selama 11,44 tahun menjadi skenario ideal untuk kerjasama Private Sector dengan BUMD yang menggunakan sistem Revenue Sharing.

---

ABSTRACT
a new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category because they natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of natural resources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income so that development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study, focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriate models based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis using discounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’s economic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increase revenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPV Rp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperation with Public sector that use Revenue Sharing System, a new autonomy region, Pangandaran District’s revenue is relatively low in revenue category because they natural resources is not optimal yet in used. The new industry will come if utilization of natural resources run optimally which is the industry will contribute to leverage to the original district income so that development programs can be done . Methodology Research analyzed data from literature study, focus group discussions, expert opinions, to get type of industry, priority, a master plan appropriate models based on RTRW, institutional models and partnership model. The economic analysis using discounted cash flow analysis to get NPV, IRR,POT along with optimum scenario for partnership. KTM’s economic analysis results in Pangandaran district for 30 years by build industrial zone can increase revenue up to Rp419 billion plus infrastructures facilities will submit by private sector in nine year. NPV Rp875 billion, IRR 17.07% and POT in 11.44 year as the ideal scenario for Private Sector cooperation with Public sector that use Revenue Sharing System]

Abstrak :
Setiap tahunnya perekonomian Indonesia terus meningkat dan diiringi dengan bertambahnya konsumsi energi listrik. Dengan bertambahnya konsumsi energi listrik harus diimbangi dengan bertambahnya pembangkit listrik. Saat ini sebagian besar sumber energi listrik di Indonesia berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan yang sangat besar. Hampir semua jenis energi terbarukan ada di Indonesia, mulai dari air, angin, surya, biomassa, biogas, dan juga panas bumi. Akan tetapi Indonesia belum dapat memaksimalkan penggunaanya untuk pembangkit listrik energi terbarukan. Dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100% maka membuka kemungkinan untuk pihak swasta dalam menjalankan bisnis di bidang usaha penyediaan tenaga listrik. Untuk mendorong hal tersebut pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan peraturan-peraturan yang dapat meningkatkan minat swasta agar berinvestasi. Peraturan tersebut mencakup kemudahan dalam mengurus izin investasi dan juga harga jual energi listrik yang didasarkan pada jenis dan lokasi pembangkit listrik. Setiap wilayah memiliki potensi energi dan harga jual listrik yang berbeda-beda. Untuk itu perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan jenis pembangkit yang cocok di bangun di suatu wilyah berdasarkan potensi dan juga harga jual listriknya. Dari hasil perhitungan diperoleh hasil, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi yang payback period tercepat dibandingkan dengan provinsi lain yaitu selama 3,3 yang berasal dari PLTP. Hal tersebut disebabkan karena harga jual listrik yang mencapai Rp 2.677/kWh. Dan PLTBm merupakan jenis pembangkit listrik yang payback period paling lama, hingga 15,6 tahun apabila menggunakan harga jual listrik sebesar Rp 1.025/kWh sesuai dengan BPP pembangkitan nasional.

---

Each year Indonesian economy continues to increase and is accompanied by increasing consumption of electrical energy. With the increase in electricital consumption, it must be balanced with the increase in electricity generation. Today most of the electrical energy sources in Indonesia comes from fossil-fueled power plants. Indonesia is a country with enormous renewable energy potentialAlmost all types of renewable energy exist in Indonesia starting from water, wind, solar, biomass, biogas, and geothermal. However, Indonesia has not been able to maximize its use for renewable energy power plants. With an electrification ratio that has not reached 100%, it opens the possibility for the private sector to conduct business in the electricity supply business. For this reason, the government represented by the Ministry of Energy and Mineral Resources has issued regulations that could increase private company intrest to invest. These regulations start from the ease of obtaining investment permits and also electricity selling price which is based on the type and location of the power plant. Each region has different energy potential and selling prices. For this reason, a calculation is needed to determine the type of power plant that is suitable to be built in a region based on the potential and selling price of electricity. From the calculations, the results show that Nusa Tenggara Timur (NTT) is the province with the fastest payback period compared to other provinces,whisch is 3.3 years which comes from PLTP. This is due to the selling price of electricity which reached Rp. 2,677/kWh. And PLTBm is the type of power plant with the longest payback period, up to 15.6 years when using an electricity selling price of Rp. 1,025/kWh in accordance with the national generation BPP.

Abstrak :
ABSTRAK
Pertumbuhan sektor komersial Indonesia termasuk di Jawa Timur meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada peningkatan permintaan LPG komersial di Jawa Timur. Akan tetapi, produksi LPG di Indonesia tidak mampu memenuhi permintaan LPG. Di lain hal, cadangan gas bumi di Indonesia cukup tinggi sehingga dapat dimanfaatkan untuk alternatif bahan bakar LPG tersebut. Terdapat dua metode penyaluran gas bumi untuk komersial yang dapat dimanfaatkan selain menggunakan pipa, yaitu CNG dan LNG. Tujuan penelitian ini adalah menentukan peran CNG dan LNG retail dalam mengatasi masalah keterbatasan pasokan LPG dan memperoleh analisis keekonomian CNG dan LNG retail yang digunakan sebagai alternatif LPG komersial. Adapun metode yang digunakan adalah dengan menggunakan perhitungan harga CNG dan LNG kemudian dilanjutkan dengan metode cash flow dengan menggunakan indikator IRR, NPV, dan Payback Period. Hasil dari penelitian ini adalah CNG dan LNG retail memiliki peran sebagai alternatif LPG. Dengan harga rata-rata CNG lebih murah sekitar 12,78% dan LNG 17,93% dari LPG. CNG dan LNG retail juga memberikan keuntungan bagi pelanggan di penelitian ini dalam masa Payback Period sebesar Rp 164.875.503 sampai Rp 28.437.023.977 dengan CNG, bila menggunakan LNG, maka keuntungan yang diperoleh berkisar pada Rp 767.859.020 sampai Rp 23.413.574.701. Adapun IRR keseluruhan CNG retail yang didapatkan adalah sebesar 23% dan LNG retail sebesar 31%. Nilai NPV keduanya bernilai positif dan Payback Period CNG adalah 4 tahun sedangkan Payback Period LNG adalah 3 tahun. Bila dibandingkan dengan listrik, rata-rata persentase selisih antara harga listrik dan CNG retail adalah sebesar 23,63 % sedangkan untuk LNG retail adalah sebesar 28,14%.

---

ABSTRACT
The growth of Indonesia's commercial sector, including in East Java, is increasing every year. This has an impact on increasing the demand for commercial LPG in East Java. However, LPG production in Indonesia is unable to meet LPG demand. On the other hand, natural gas reserves in Indonesia are high enough so that they can be used for alternative LPG fuels. There are two methods of distributing natural gas for commercial use that can be used in addition to using pipes, namely CNG and LNG. The purpose of this study is to determine the role of CNG and LNG in overcoming the problem of LPG supply limitations and obtain an economic analysis of retail CNG and LNG used as alternatives to commercial LPG. The method used is to use CNG and LNG price calculations and then proceed with the cash flow method using the IRR, NPV, and Payback Period indicators. The results of this study are CNG and LNG have a role as alternative LPG. With an average CNG price of around 12,78% and LNG 17,93% lower than LPG, CNG and LNG also provided benefits for customers in this study for a Payback period of Rp 164.875.503 to Rp 28.437.023.977 with CNG, if using LNG, the benefits range from Rp. 767.859.020 to Rp. 23.413.574.701. The overall IRR of CNG obtained was 23% and LNG was 31%. Both NPV values are positive and Payback Period CNG is 4 years and Payback Period LNG is 3 years.

Abstrak :
Indonesia memiliki potensi gas bumi yang besar dimana salah satu pemanfaatannya adalah pemenuhan kebutuhan listrik. Berdasarkan rasio elektrifikasinya, Nusa tenggara Timur memiliki nilai terendah se-indonesia, yaitu sebesar 88%. Sementara, Nusa Tenggara Barat memiliki rasio elektrifikasinya sebanyak 99% yang belum mencapai target rasio elektrifikasi 100%. Dalam rangka meningkatkan distribusi listrik ke Nusa Tenggara, pembangkit listrik berbahan bakar gas akan dibangun dimana gas bumi akan dikirim dalam bentuk LNG. Pengembangan LNG skala kecil digunakan untuk memenuhi kebutuhan gas di Nusa tenggara dimana LNG akan dikirim dari kilang Tangguh atau Donggi-senoro menggunakan skema logistik milk-run ke 10 terminal penerima. Biaya transportasi paling rendah didapatkan dengan skenario logistik yang dibagi kedalam tiga klaster dengan masing-masing klaster dikirim menggunakan kapal 19.500 dari kilang Donggi. Harga jual LNG yang didapatkan adalah 13,6 USD/MMBTU dengan margin sebesar 2 USD/MMBTU. Skema ini juga dinilai layak untuk diinvestasikan dimana IRR, NPV, dan PBP adalah 19,59%, USD 149.459.736, dan 6 tahun. ......Indonesia has a large natural gas potential where one of the uses is to fulfill electricity needs. Based on its electrification ratio, East Nusa Tenggara has the lowest electrification ratio in Indonesia, which is 88%. Meanwhile, West Nusa Tenggara has an electrification ratio of 99% which has not yet reached the 100% electrification ratio target. In order to increase electricity distribution, gas-fired power plants will be built where natural gas will be delivered in the form of LNG. The development of small-scale LNG will be used to fulfill gas demand in Nusa Tenggara where LNG will be sent from the Tangguh and Donggi refineries using a milk-run logistics scheme and CVRP method. The lowest transportation cost is obtained with a logistics scenario divided into three clusters which each cluster being shipped using a 19,500 vessel. The selling price of LNG obtained is 13.6 USD/MMBTU with a margin of 2 USD/MMBTU. This scheme is also considered feasible for investment where the IRR, NPV and PBP are 19.59%, USD 149,459,736, and 6 years, respectively.