Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tingkat kebisingan yang terpapar pekerja di suatu industri yang melebihi Nilai Ambang Batas dapat menyebabkan mekanisme stres yang akan meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat kebisingan dengan kejadian hipertensi pada pekerja di bagian Refining PT X. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional pada 51 responden pekerja di bagian Refining. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji chi-square dan regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat kebisingan dengan kejadian hipertensi pada pekerja dengan nilai p = 0,029 (OR 4,857: 95% CI 1,318 - 17,896). Ada juga hubungan yang signifikan antara tingkat kebisingan dan riwayat herediter hipertensi dan Indeks Massa Tubuh (IMT). Pada uji multivariat tingkat kebisingan penderita hipertensi memiliki nilai p = 0,019 dan nilai OR 7,540 (95% CI 1,4 - 40,605) setelah dikontrol dengan variabel IMT. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerja yang terpapar kebisingan tinggi dapat berisiko mengalami hipertensi. Perlu adanya perhatian lebih dari pihak perusahaan dalam upaya pencegahan penyakit tertentu akibat lingkungan kerja.
ABSTRACT
The noise level that workers in an industry are exposed to in excess of the Threshold Value can cause a stress mechanism that will increase heart rate and blood pressure. This study aims to determine the relationship between noise levels and the incidence of hypertension among workers in the Refining Section of PT X. This study used a quantitative research method with a cross sectional study design on 51 respondents of workers in the Refining section. The statistical test used in this study was the chi-square test and multiple logistic regression. The results showed that there was a significant relationship between the noise level and the incidence of hypertension among workers with a value of p = 0.029 (OR 4.857: 95% CI 1.318 - 17.896). There was also a significant association between noise levels and hereditary history of hypertension and Body Mass Index (BMI). In the multivariate test, the noise level of hypertensive patients has a p value = 0.019 and an OR value of 7.540 (95% CI 1.4 - 40.605) after being controlled with the BMI variable. So it can be concluded that workers who are exposed to high noise can be at risk of developing hypertension. There needs to be more attention from the company in efforts to prevent certain diseases due to the work environment.

Abstrak :
Asuransi Peer to Peer (P2P) didefinisikan sebagai sistem pengelolaan dana yang dilakukan secara bersama di antara sekelompok individu yang berlandaskan asas kepercayaan di antara semua pihak dimana individu-individu tersebut akan menanggung risiko di bawah nilai ambang batas tertentu dan sisanya dapat ditanggung oleh pihak (re)asuransi mengingat adanya keterbatasan kapabilitas membayar individu dalam menanggung risiko. Risiko komunitas asuransi P2P akan dibagikan diantara partisipan dengan menggunakan conditional mean risk sharing rule. Risiko tiap individu akan diperhitungkan dan berpengaruh ke besaran kontribusi yang harus dibayar oleh masingmasing partisipan. Penggunaan conditional mean risk sharing rule memberikan keuntungan dalam beberapa aspek, (1) memiliki sifat risk-averse yang menguntungkan setiap partisipan, (2) individu baru tidak perlu melakukan penyesuaian risiko, sehingga memudahkan proses transfer risiko, (3) dalam skenario tertentu, dimana terjadi kerugian diatas nilai ambang batas yang ditentukan, individu hanya dapat dikenakan biaya tambahan sebesar besaran premium yang dimiliki. Dalam upaya menganalisis konsep penggunaan conditional mean risk sharing rule terhadap asuransi P2P akan dilakukan (1) Analisa literatur terhadap model asuransi P2P, sifat komonotonik, dan conditional mean risk sharing rule, (2) Penjabaran proses penentuan kontribusi dengan menggunakan conditional mean risk sharing rule, (3) menentukan kontribusi risiko dengan model kerugian compound poisson, dan (4) Analisa numerik dari model pembagian kerugian dengan conditional mean risk sharing rule pada komunitas dengan kelompok risiko berbeda. Hasil yang diharapkan akan menunjukkan perbedaan besaran kontribusi dari tiap partisipan dengan risiko yang berbeda melalui pembagian conditional mean risk sharing rule. ......Peer to Peer (P2P) insurance is defined as a fund management system that is carried out jointly among a group of individuals based on the principle of trust between all parties where these individuals will bear the risk below a certain threshold value and the rest can be borne by the third party (re)insurance company due to individual limited capabilities in bearing certain amount of risk. The risk of the P2P insurance community will be shared among participants using the conditional mean risk sharing rule. The risk of each participant will be calculated and will affect the amount of contribution that must be paid by each participant. The use of the conditional mean risk sharing rule provides benefits in several aspects, (1) having a risk-averse nature that benefits each participant, (2) new participants do not need to undergo risk adjustment, thus facilitating the risk transfer process, (3) in certain scenarios, where If there is a loss above the specified threshold value, the participant can only be charged an additional fee of the amount of the premium they have. In an effort to analyze the concept of using the conditional mean risk sharing rule for P2P insurance, it will be carried out (1) Literature analysis on the P2P insurance model, its comonotonic nature, and the conditional mean risk sharing rule, (2) Elaboration of the contribution determination process using the conditional mean risk sharing rule, (3) determine the risk contribution with the compound Poisson loss model, and (4) numerical analysis of the risk sharing model with conditional mean risk sharing rule in P2P insurance community with different risk profile. The expected results will show the difference in contribution of participants with different risks from the distribution of the conditional mean risk sharing rule that was made earlier.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Mekanisme Penetapan Ambang Batas (Threshold) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial dan Sistem Multipartai Sederhana di Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui secara kongkrit syarat-syarat penting terwujudnya pemerintahan presidensial yang efektif, melalui substansi kebijakan penetapan ambang batas yang berlaku di Indonesia, dan implikasi penetapan ambang batas terhadap stabilitas sistem presidensial dan sistem multipartai Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan, dengan tipologi penelitian preskriptif yaitu melakukan pendekatan secara intensif, mendalam dan mendetail serta komprehensif untuk menggali secara mendalam mengenai masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang pemilihan umum di era reformasi, diberlakukan berbagai aturan seputar ambang batas dalam rangka mewujudkan multipartai sederhana dan stabilitas presidensial, aturan tersebut berupa syarat pendirian partai politik, syarat partai politik mengikuti pemilihan umum, ambang batas perolehan suara untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya (electoral threshold), ambang batas perolehan suara partai politik untuk duduk di parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pembentukan fraksi (fractional threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Kebijakan penetapan ambang batas berakibat hukum: 1)Partai Politik tidak diakui sebagai badan hukum; 2) Partai Politik tidak dapat menjadi peserta pemilu; 3)Partai Politik tidak dapat memperoleh kursi di DPR. Meskipun syarat pendirian partai, pendaftaran partai sebagai badan hukum, serta syarat partai untuk mengikuti pemilu telah efektif menurunkan jumlah partai politik, namun penetapan ambang batas electoral threshold telah gagal dalam praktik disebabkan oleh jumlah partai melakukan fusi terbilang rendah dan kebijakan parliamentary threshold yang tiap tahun semakin tinggi, namun jumlah partai politik di parlemen masih berada pada kondisi multipartai ekstrim. ...... This thesis discusses the Threshold Mechanism for the Stability of the Presidential System and the Simple Multiparty System in Indonesia, with the aim of knowing concretely the essential conditions for the realization of an effective presidential government, through the substance of the policy setting limits in force in Indonesia, and the implications of setting thresholds on the stability of Indonesias presidential and multiparty systems. This research was conducted using normative legal research methods, through library research, with prescriptive research typologies that are conducting intensive, in-depth and detailed and comprehensive approaches to explore deeply about research issues. The results showed that during the general election in the reform era, various rules around thresholds were imposed in order to realize simple multiparty and presidential stability, the rules were in the form of the requirements for the establishment of political parties, the requirements for political parties to participate in general elections, the threshold for votes to be able to participate in general elections next (electoral threshold), the threshold of the vote acquisition of political parties to sit in parliament (parliamentary threshold), the threshold for fraction formation (fractional threshold), the threshold for presidential nomination (presidential threshold). The policy to determine the threshold has legal consequences: 1) Political parties are not recognized as legal entities; 2) Political parties cannot participate in the election; 3) Political Parties cannot obtain seats in the DPR. Although the requirements for party establishment, party registration as a legal entity, and party requirements for participating in elections have effectively reduced the number of political parties, the electoral threshold has failed in practice because the number of parties fused is relatively low and the parliamentary threshold policy is getting worse every year high, but the number of political parties in parliament is still in extreme multiparty conditions.

Abstrak :
Longsor merupakan kejadian yang terjadi akibat kombinasi dari faktor penyebab dan faktor pemicu. Faktor penyebab dapat meliputi topografi, geologi, tanah, dan penggunaan lahan, sedangkan faktor pemicu utama terjadinya longsor adalah hujan. Intensitas curah hujan yang tinggi ditambah dengan karakteristik topografi Pulau Jawa yang sekitar 22 wilayahnya berlereng curam, menyebabkan pulau ini berpotensi terhadap longsor. Penelitian ini mengelompokan kejadian longsor di Pulau Jawa selama tahun 2012-2015 berdasarkan faktor penyebabnya. Analisis menunjukan bahwa terdapat 4 kelompok cluster kejadian longsor berdasarkan faktor penyebabnya. Berdasarkan pengelompokan tersebut diidentifikasi hujan pemicu longsor menggunakan data curah hujan Qmorph. Pendekatan empiris intensitas dan durasi hujan pada setiap kejadian longsor dilakukan untuk menentukan ambang hujan pemicu longsor mengikuti model kurva Intensitas-Durasi Kurva ID yang diperkenalkan Caine pada tahun 1980. Nilai dari ambang hujan ini menunjukan nilai curah hujan minimum yang diperlukan untuk terjadinya longsor. Hasil penelitian menunjukan nilai ambang hujan yang berbeda untuk setiap kelompok kejadian longsor. Kelompok kejadian longsor 1 memiliki ambang intensitas hujan 24,71 mm/jam, kelompok 2 didapatkan 12,32 mm/jam, kelompok 3 didapatkan 8,65 mm/jam, dan kelompok 4 didapatkan ambang intensitas hujan 19,17 mm/jam. Menurut ambang hujan, kelompok kejadian longsor 3 merupakan kelompok yang paling rawan dibandingkan kelompok lainnya. Nilai dari ambang hujan pemicu longsor pada penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pembuatan sistem peringatan dini kejadian longsor.

---

Landslides is an event that occurs due to a combination of causes factor and triggers factor. Causes factor may include the topography, geology, soil, and land use. Meanwhile, the main trigger factor of landslide is the rainfall. The intensity of heavy rainfall coupled with the topographic characteristics of Java that about 22 of its territory steep slopes, causing this island has great potential to landslides. This research is aiming to grouping the landslide in Java during the years of 2012 2015 based on causes factor. The result show that there were 4 groups clusters landslide based on causes factors. Based on these groupings, it successfully determined the rainfall triggered landslides using Qmorph. Empirical approach of the intensity and duration of rain on any landslide carried out to determine the threshold of rain triggers landslide following the model of intensity duration curve curve ID introduced by Caine in 1980. The value of the rainfall threshold shows the minimum value required for the occurence of landslides. The results showed that the value of rainfall threshold different for each group of the landslide. The rain threshold value for the first group is 24,71 mm h, the second group is 12,32 mm h, the third group is 8,65 mm h, and the fourth group is 19,17 mm h. According to the equation, the landslide points in the third group is the most vulnerable than other groups. The value of rainfall triggered landslide in this research can be used as a reference for the development of the landslide early warning system.

Abstrak :
Pemisahan waktu pemungutan suara dalam pemilihan umum presiden dengan pemilihan legislatif sering menghasilkan pemerintahan yang terbelah pada pemerintahan dalam sistem presidensial. Kondisi tersebut dikarenakan hasil yang tidak kongruen antara hasil dari pemilihan presiden dengan hasil dari pemilihan legislatif. Komposisi yang terbentuk memunculkan presiden seringkali tidak didukung oleh kekuatan suara mayoritas di parlemen dan hal tersebut dapat menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil dan efektif. Ditambah kondisi multipartai yang tumbuh seiring jalannya pemerintahan presidensialisme diIndonesia. Maka dari itu ide desain pemilihan umum serentak memungkinkan akan menghasilkan efek ekor jas bagi partai politik yang terpilih di dalam pemiihan umum legislatif. Efek ekor jas tersebut merupakan suatu kondisi pemilih yang cenderung memiliki kesamaan dalam memilih partai politik yang mengusung calon presiden yang didukungnya, sehingga komposisi partai politik yang lolos di parlemen akan kongruen dan Presiden terpilih memiliki dukungan mayoritas. Penerapan ambang batas presiden dalam konteks pemilihan umum serentak bertujuan untuk membatasi jumlah kandidat calon presiden sehingga nantinya fragmentasi partai politik di parlemen tidak semakin banyak dengan demikian pemilihan umum serentak dapat berlangsung secara efektif dan dapat menghasilkan stabilitaspemerintahan.

---

Separation of the time of voting in presidential elections with legislative elections often results in a divided government in a presidential system. This condition is due to the incongruent results between the results of the presidential election and the results of the legislative elections. The composition formed to bring up a president is often not supported by the power of the majority vote in parliament and this can lead to an unstable and effective government. Coupled with multiparty conditions that have grown along with the presidential government in Indonesia. Therefore, the idea of a simultaneous general election design that will produce coattail effects for the political parties elected in the legislative election. The coattail effect is a condition of voters who tend to have similarities in choosing political parties that carry the presidential candidates they support,so that the composition of political parties that qualify in parliament will be congruent and the elected President has majority support. The application of presidential threshold in the context of simultaneous general elections aims to limit the number of candidates for presidential candidates, later the fragmentation of political parties in the parliament does not increase, so that simultaneous general elections can take place effectively and can produce governmentstability.

Abstrak :
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2% suara yang ditentukan dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU. Pada dasarnya pembentuk undang-undang mengatur ambang batas selisih suara sebagai bentuk upaya penyederhanaan serta membatasi banyaknya jumlah sengketa yang akan masuk ke lembaga penyelesaian perselisihan hasil Pilkada (Mahkamah Konstitusi). Ketentuan tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya hak konstitusional pemohon, karena berdasarkan desain penegakan hukum Pilkada, Mahkamah Konstitusi hanya melihat terkait perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan, sehinga tidak mempertimbangkan peristiwa lainnya seperti tindak pidana Pilkada apabila ketentuan ambang batas selisih suaranya sudah tidak terpenuhi. Guna menjamin hak konstitusional pemohon, perlu segera membentuk Badan Peradilan Khusus sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta menghapuskan ketentuan ambang batas selisih suara, selama Badan belum terbentuk maka Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada tetap memperhatikan substansi pokok permohonan pemohon tanpa mengesampingkan ambang batas selisih suara. ...... Law Number 10 of 2016 mandates the decision on the resolution of the Regional Head Election results by the Special Judiciary Body, but the Constitutional Court authorized the dispute settlement on the result of Regional Heads Election before the Special Judiciary Body formed. In dispute settlement on the result of Regional Heads Election, the margin threshold of the difference votes between the petitioners and the winner of the Regional Heads Election is 0.5% to 2% determined from the decision of the vote result by the General Election Commission. Basiclly the legislator stipulation of margin threshold as a form of simplification and to limit the number of disputes that be registered to dispute settlement on the result of Regional Heads Election institution (the Constitutional Court). This stipulation does not guarantee the petitioners constitutional rights, because based on the design of law enforcement in the Regional Head Election, the Constitutional Court only sees the significant dispute over the determination of votes, so that it does not consider other events such as the Regional Head Election criminal offense if the stipulation on the margin threshold is not fulfilled In order to guarantee the petitioners constitutional rights, the government needs to establish immediately the Special Judiciary Body mandated by Law Number 10 of 2016 and abolish stipulation of margin threshold in the dispute settlement on the result of Regional Heads Election, as long as the Special Judiciary Body has not been formed, the Constitutional Court in settle disputes on the results of the Regional Head Election still considers the main substance of the petition of the petitioners without prejudice to the margin threshold.

Abstrak :
Meningkatnya jumlah penduduk dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan bertambah pula kebutuhan tenaga listrik untuk rumah tangga, disamping untuk proses industri itu sendiri. Kebutuhan akan kehadiran tenaga listrik yang besar ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kemungkinan pengaruh medan listrik dan medan magnet yang terjadi terhadap kesehatan. Penelitian yang sudah banyak dilakukan hasilnya tidak menunjukkan konsistensi, di satu sisi akan menyebabkan terhambatnya pembangunan dan pengembangan kelistrikan nasional. Di sisi Iain secara psikologis menimbulkan keresahan pada masyarakat dan dapat membuka peluang bagi orang yang ingin mengambil kesempatan pribadi yang bahkan dipolitisir. Skripsi ini mengusulkan parameter ambang batas medan listrik, medan magnet dan medan elektromagnetik yang diperbolehkan memapar pada manusia sesuai kondisi di Indonesia dengan membandingkan standard ambang batas lnternasional dan mengacu pada ketentuan WHO tentang kriteria kesehatan lingkungan.

Abstrak :
Triclustering merupakan salah satu metode data mining yang juga merupakan pengembangan dari metode biclustering dan clustering. Metode tersebut mengelompokkan set data berupa matriks tiga dimensi (gen, kondisi, dan waktu) menjadi kelompok-kelompok submatriks yang memiliki kesamaan satu sama lain. Salah satu algoritma dari analisis triclustering adalah Extended Dimension Iterative Signature Algorithm (EDISA). Algoritma ini mempertimbangkan jarak Pearson antara tiap gen dan kondisi terhadap vektor rata-rata sebagai ukuran kemiripan. Proses pertama dari EDISA adalah langkah preprocessing yaitu menghapus gen yang memiliki nilai ekspresi gen yang berbeda sangat signifikan dengan nilai ekspresi gen lainnya. Lalu langkah selanjutnya yaitu memilih sebanyak s sampel gen dengan cara memilih satu gen secara random untuk menjadi seed gen, lalu mencari sebanyak s-1 gen yang memiliki jarak Pearson terdekat dengan seed gen tersebut. Tahap berikutnya membuat vektor bobot gen dan kondisi, lalu memasangkannya dengan sampel gen yang telah terpilih, kemudian menghitung vektor rata-ratanya. Proses selanjutnya yaitu proses iterasi di mana setiap gen dan kondisi yang memiliki jarak Pearson terhadap vektor rata-rata di atas ambang batas tertentu (TG dan TG, keduanya merupakan ukuran seberapa baik keselarasan suatu gen dan kondisi terhadap rata-rata kandidat tricluster) harus dihapus karena dianggap tidak memiliki kemiripan yang cukup dengan anggota tricluster lain pada setiap iterasinya. Proses selanjutnya adalah postprocessing yang bertujuan untuk menggabungkan tricluster yang memiliki kemiripan untuk dijadikan tricluster yang lebih besar dan dijadikan sebagai kumpulan tricluster final. Algoritma ini diterapkan pada data ekspresi gen penyakit paru-paru. Penerapan algoritma tersebut menggunakan beberapa skenario dengan nilai Tg dan TG yang berbeda. Hasil dari penerapan pada data ekspresi gen penyakit paru-paru diperoleh bahwa semakin besar nilai TG, maka jumlah gen yang dapat masuk ke dalam tricluster makin banyak, dan semakin besar nilai TG, maka jumlah kondisi yang dapat masuk ke dalam tricluster juga makin banyak. Selain itu, dilakukan evaluasi dari tricluster menggunakan nilai Tricluster Diffusion Score (TD Score) untuk mencari skenario terbaik. Didapat bahwa skenario terbaik merupakan skenario dengan nilai Tg=0,3 dan nilai TG=0,2. Melalui algoritma ini dapat dideteksi gen-gen yang dapat membedakan karakteristik pasien yang berpenyakit paru-paru dan pasien yang sehat.

Abstrak :
Salah satu kunci bagi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai serta salah satu yang paling sensitif adalah ambang batas (threshold) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di mana setiap pengusaha yang omzetnya berada di atas threshold tersebut wajib untuk mendaftarkan usahanya untuk kepentingan PPN. Terlepas dari kepentingannya, penelitian mengenai threshold yang ideal hanya mendapat sedikit perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk membahas latar belakang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak yang masuk sebagai salah satu urgensi penyusunan Rancangan Undang Undang Pajak atas Barang dan Jasa serta peluang dan tantangannya bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan threshold selama ini dilakukan untuk menyesuaikan tingkat kewajaran usaha kecil dan mengikuti laju inflasi. Dengan menggunakan rumus Ebrill, Keen, Bodin, dan Summers, angka threshold PKP yang sesuai untuk keadaan saat ini adalah sebesar 1,28 miliar rupiah. Peluang dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah peningkatan penerimaan PPN sebesar 8,8%, peningkatan penerimaan PPh hingga 14,19 triliun rupiah, dan penurunan kesempatan UMKM untuk melakukan bunching. Tantangan dari rencana penurunan threshold Pengusaha Kena Pajak ini adalah biaya kepatuhan bagi UMKM, biaya administrasi bagi DJP, penentuan angka yang tepat, penentuan sistem implementasi yang tepat, taktik sosialisasi yang tepat, dan juga strategi pengawasan dari DJP. Atas hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan lebih banyak asosiasi UMKM dan pengusaha untuk mendapatkan pemahaman mengenai kondisi dan sumber daya UMKM serta mendapatkan lebih banyak masukan terkait kebijakan yang paling sesuai untuk UMKM dan bagi institusi perbankan untuk memasukkan Nomor Pengukuhan PKP (NPPKP) dan SPT PPN sebagai syarat pengajuan kredit usaha. ......One of the key features of Value Added Tax—and often one of the most sensitive—is the threshold of Value-Added Tax (VAT) in which every entrepreneurs whose turnover is above the threshold are obliged to register their business for VAT purposes. Despite its importance, analitycal research on the ideal threshold has received little to none attention. This study aims to discuss the background of the plan to lower the VAT threshold in which enters as one of the urgencies for the preparation of the Draft Law on Taxes on Goods and Services as well as the opportunities and challenges for the Directorate General of Taxes (DGT) and also Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This research uses a qualitative approach with field studies and literature studies as the data collection techniques. The results of this study indicate that the increasement in threshold level so far has been carried out to adjust to the fairness level of small businesses and to follow the inflation rate. With using Ebrill, Keen, Bodin, and Summers formula, the appropriate VAT threshold figure for the current situation is 1.28 billion rupiah. Opportunities from the plan to lower the VAT threshold are an increasement in VAT revenues of 8.8%, increasment in Income tax revenue by 14.19 trillion rupiahs, and decreasing chance for MSMEs to do bunching. The challenges of this plan to lower the VAT threshold are compliance costs for MSMEs, administrative costs for DGT, determining the right number, determining the right implementation system, the right socialization tactics, and also monitoring strategies by DGT. Based on the results of this research, the researcher provides recommendations for the government to cooperate with more MSMEs associations and entrepreneurs to gain an understanding of the conditions and resources of MSMEs and obtain more input regarding the most appropriate policies for MSMEs and for banking institution to include Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) and VAT reports as a requirement to apply for business credits.