Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, berdasarkan perspesi rumah tangga sasaran selaku masyarakat yang menerima bantuan serta penentuan strategi kebijakan dari para pelaksana kebijakan sebagai ekspert dalam analisis proses hirarki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan analisis Univariat dan AHP (Analyitic Hierarchy Process) sebagai alat analisisnya.Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dengan sebagai sampel yaitu rumah tangga sasaran sebagai masyarakat yang menerima kebijakan diperoleh hasil bahwa kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil kuesioner terutama berdasarkan tujuan kebijakan, sebagian besar masayarakat sudah memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok namun terdapat juga sebagian masyarakat yang menggunakan dana bantuan untuk membayar hutang sehingga penggunaan atau pemanfaatan dana belum maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar.Dari hasil analisis AHP didapatkan hasil bahwa strategi untuk mengalihkan kebijakan mendapatkan prioritas tertinggi, kemudian disusul dengan keberlanjutan kebijakan, kemudian alternative terakhir yang dipilih yaitu untuk menghentikan kebijakan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam program bantuan langsung tunai, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain itu dalam merencanakan sebuah kebijakan selain memperhitungkan berbagai kendala yang mungkin timbul dalam implementasi sebuah kebijakan kiranya dapat menyamakan persepsi antara aparat selaku pelaksana kebijakan dengan persepsi dari masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal.

---

This thesis explains about the performance evaluation of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul, Muara Enim regency. The purpose of this study was to evaluate the performance of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, based perceptions households receiving public assistance as well as determining the policy strategy of the policy implementers as expert in the analysis hierarchy process. The research approach used is quantitative approach with descriptive research using univariate analysis and AHP (Anayitic Hierarchy Process), as a tool of analysis.Based on the results of the study using the evaluation criteria with a sample policy that is targeted as a community of households that receive the policy result that the performance of direct cash assistance policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, has been running well this is shown from the results of the questionnaire, mainly based on policy objectives, the majority of society has for subsistence use but there are also some people who use the funds to help pay the debt so that the use or not maximum utilization of funds for basic needs.From the results of AHP analysis showed that the strategy to transfer the policy to get the highest priority, followed by sustainability policies, then selected the last alternative is to stop the policy. Government as policy makers need to revise the various shortcomings inherent in direct cash assistance program, which conducted the evaluation would not only be a mere formality, but really became a recommendation in the next policy-making and can actually record the real problems that occur in the field. Also in the planning of a policy other than taking into account the various constraints that may arise in the implementation of a policy would be to equate the perception among officers as policy implementers with the perception of society as an object of a policy so that performance can be achieved with the optimal policy."

"Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan, peluang, kendala dan potensi pengembangan aktivitas sekuritisasi tagihan KPR melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIKEBA) pada bank yang menjadi pelopor aktivitas tersebut. Bagi bank, sekuritisasi aset menjadi alternatif strategi pendanaan jangka panjang yang ditujukan untuk mengatasi masalah mismatch antara pembiayaan kredit bertenor panjang dengan sumber dana jangka pendek. Dana segar hasil sekuritisasi dapat membantu bank memperbesar kapasitas pembiayaan KPR bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala pemasaran produk KIK-EBA, karena relatif baru bagi investor. Namun, mengingat kebutuhan perumahan tinggi dan untuk pembiayaannya membutuhkan dana yang besar, maka kedepannya sekuritisasi aset akan semakin berkembang dengan dukungan semua pihak yang terlibat.

---

The purpose of this study is to know the implementations, opportunities,obstacles and development of mortgage asset securitization through Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) at one bank that became a pioneer in securitization. This activity has become an alternative strategy for long term financing to resolve mismatch problems between lending and third party fund. The proceeds of mortgage asset securitization could enhance bank's capacity in lending. However, this kind of investment (EBA) still new in Indonesia and takes time to improve. In the future, EBA will take an important role in the financing market since the demand of housing is high. Nevertheless, the need of housing is absolutely high in the society and for financing the mortgages, bank needs a huge of funds. In the future, this kind of activity will be growing with some support from all parties."

"Dalam situasi ketidakpastian di Indonesia yang sudah berlangsung sejak tahun 1997 sampai sekarang ini, banyak perusahaan yang berhenti beroperasi bahkan sampai gulung tikar, khususnya yang bergerak di bidang stamping parts. Akan tetapi ada juga yang tetap bertahan dan mulai bergerak kembali dengan berbagai usaha yang dilakukannya. Salah satu usaha yang dilakukan adalah mengubah strategi utamanya dengan melakukan Diversifikasi Produk/Jasa.Ketika melakukan perubahan strategi ini, akan muncul banyak masalah , baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor ekstemal atau hal lain yang tidak pernah disadari oleh pihak manajemen. Keadaan tersebut menjadi hal yang menarik untuk diteliti, yaitu sejauh manakah pihak manajemen melakukan perubahan dan beradaptasi terhadap perubahan tersebut serta meneliti apakah kebijakan strategi diversifikasi yang diputuskan oleh manajemen sudah benar dan cocok dengan kondisi internal perusahaan.Dengan menggunakan analisis SWOT, Five Forces Porter dan AHP penulis melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut. SWOT memetakan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman yang berada disekitar perusahaan, sedangkan dengan Five Forces Porter akan didapat posisi relatif perusahaan terhadap para pesaing dalam industri sejenis, dimana datanya diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara terbatas. Sedangkan AHP akan merupakan alat terakhir yang digunakan adalah hasil pengamatan para ahli yaitu yang se level atau satu level di atas penulis dalam struktur organisasi perusahaan. Namun dalam pengisian kuesioner tersebut penulis juga menyertakan pihak diluar perusahaan dalam industri yang sejenis dengan maksud agar didapat hasil yang lebih objektif.Dari analisis yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa perusahaan sebenarnya tidak atau belum dalam kondisi untuk melakukan strategi diversifikasi, hal ini disebabkan oleh faktor internal yang masih lemah. Untuk itu disarankan agar perusahaan melakukan pembenahan internal secepatnya agar peluang yang sudah ada tidak hilang begitu saja."

"Salah satu Bahan Bakar yang masuk dalam kelompok Non-Bahan Bakar Minyak (NBBM) yang dipasarkan di dalam negeri atas Pertamina adalah LPG (Liquified Petroleum Gas) yang berupa campuran propana dan butanra, kondisi bertekanan. Pemasaran LPG ini dimaksudkan untuk mendapatkran keuntungan bagi perusahaan.Kebutuhan LPG dalam negeri yang dipakai untuk keperluan rumuh tangga maupun industri terus meningkat dari tahun ketahun, seperti selama ini ditunjukkan laju pertumhuhannya sekitar 15 % per tahun. Laju tersebut dapat lebih besar lagi dengan adanya rencana penggalakan penggunaan LPG sebagai bahan bakar bersih untuk transportasi maupun sebagai bahan baku industri petrokimia. Untuk melihat besarnya jumlah kebutuhan LPG dalam negeri dimasa mendatang dilakukan dengan permalan yang didasarkan pada realism; kebutuhan LPG selama 1 18 tahun terakhir. Konsentrasi kebutuhan terbesar adalah berada di Pulau Jawa yakni sebesar 80,30%, diantaranya khusus di DK.I dan Jawa Barat sekitar 52 %.Kenaikan kebutuhan LPG dalam negeri yang pesat tersebut tidak diimbangi dengan kemampuan sarana untuk supply. Pengadaan LPG dalam negeri yang selama ini berasal dari kilang - kilang minyak dan LPG yang ada maupun rencana produksi yang ada hanya akan mencukupi sampai tahun 2003 (data perkiraan produksi lebih didasarkan pada rencana produksi yang dikeluarkan oleh Dit. Pengolahan PERTAMINA), sehingga untuk seterusnya akan dijumpai defisit yang semakin lama semakin membengkak Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif pengadaan dari sumber produksi LPG yang lain, yakni dari Kilang LNG Bontang (berupa bahan brrku LPG Refrigerated) yang selama ini diekspor. Kontrak ekspor LPG tersebut telah berakhir pada tahun 1998, sehingga ini merupakan potensi pengadaan LPG dalam negeri. Untuk keperluan tersebut dibutuhkan fasilitas terminal LPG untuk menampung, mengkanversi, menjadikan LPG Pressurized maupun menyiapkan distribusinya ke konsumen.Pada penelitian ini akan dibandingkan beberapa alternatif strategi untuk memenuhi kekurangan pasokan LPG tersebut yakni menggunakan Fasilitas LPG Bantang, atau menggunakan fasilitas terminal LPG yang telah ada di Tanjung Uban , atau membangun terminal LPG baru di Pulau Jawa di daerah yang paling dekatdengan D KI Jakarta.Setelah dikaji dengan penekanan pembahasan pada Analisa Keekonomian Proyek dari segi PW of Cost dan IRR, alternatif yang terbaik untuk memenuhi kekurangan pasokan LPG terutama untuk Pulau Jawa adalah dengan membangun Terminal LPG Refrigerated di Tanjung Gerem - Merak."