Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Interkoneksi adalah keterhubungan jaringan antara operator atau jaringan operator-operator telekomunikasi, sehingga pelanggan dari suatu operator dapat saling berkomunikasi dengan pelanggan pada operator lain. Hal ini terjadi sebagai akibat dari adanya deregulasi di sektor telekomunikasi yang menyebabkan jumlah operator menjadi lebih banyak dan sekaligus meningkatkan jumlah pelanggan telepon. Sistem interkoneksi sendiri merupakan pengembangan dari sistem transfer price. Transfer price adalah harga produk atau jasa yang harus ditransfer antar pusat pertanggungjawaban dalam perusahaan yang sama. Konsep ini kemudian menjadikan suatu dasar bagaimana menghitung biaya interkoneksi antara dua operator fixed dan seluler yang melakuken pertukaran informasi. Tulisan ini menyaikan suatu metode dalam menghitung biaya interkoneksi yaitu metode Fully allocated cost. Pada metode ini semua unsur biaya yang terlibat dalam kelangsungan perusahaan diperhitungkan. Biaya-biaya yang dimaksud adalah Biaya investasi, operasi dan pemeliharaan serta biaya akibat loss opportunity. Dengan prinsip alokasi biaya bersama maka unsur-unsur biaya tersebut didistribusikan kedalam unit-unit produksi. Dengan diketahuinya biaya masing-masing unit produksi maka setiap langkah atau alur hubungan komunikasi antara fixed dan seluler dapat dengan mudah ditentukan biayanya.

---

Interconnection is a connection of network between operators or network of telecommunication operators, so that customers from one operator can communicate each other with those from other operator. Interconnection arises due to the government deregulation in the telecommunication sector which resulted in an increasing number of telecommunication operators and customers as well. The interconnection system itself is the development of the transfer price system. Transfer price is a price of product or services, which should be transferred between cost centers in the same company. This concept, then, becomes a basis on how to calculate interconnection costs between two operators, fixed and cellular operators who are engaged in the information exchange. This thesis describes a method in calculating interconnection costs i.e., Fully Allocated Cost Method. In this method all cost elements incurred in the company's going concerns will be taken into account. The intended costs include capital cost, operation and maintenance costs as well as any cots incurred due to loss of opportunity. With the joint cost allocation principle, such cost elements can be distributed into each production unit and because we know the costs of every production unit, then the cost of every communication that take places between fixed and cellular operators can be easily determined.

Abstrak :
Kegiatan operasional perusahaan, khususnya pembangkit listrik tenaga panas bumi cenderung memiliki risiko yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian analisis risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, dan kemudian menyusun strategi untuk mengelola risiko tersebut. Pada penelitian ini, dilakukan proses identifikasi risiko untuk memperoleh risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional pembangkit listrik tenaga panas bumi. Analisis risiko dilakukan untuk mengetahui tingkatan dari masing-masing risiko tersebut. Setelah itu dilakukan simulasi dengan beberapa skenario berdasarkan asumsi dana yang tersedia untuk memperoleh alokasi biaya penanganan risiko yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi perusahaan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, maka semakin besar pula keuntungan yang diperoleh.

---

Operational activity of the company, especially in geothermal powerplant, tends to resulting risks that can bring potential losses for the company. Therefore, it needs to conduct operational risk analysis in order to identify, measure, and prepare risk response planning. This research contains of risk identification process to determine risks that can disrupt the operational activities of geothermal powerplant. Risk analysis has been conducted to determine the level of each risk. Furthermore, simulation using some scenarios based on available budget assumption has been conducted in order to determine budget allocation of risk treatment that can give maximum profit for the company. Overall, it can be concluded that more budget that company spend to manage risks, more advantage that company gain.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar Belakang

Pemerintah Indonesia hingga saat ini masih menerapkan kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang murah, yaitu tingkat harga jual yang lebih rendah dan harga pasar, rata- rata biaya pokok BBM atau harga jual di negara tetangga. Namun dengan persetujuan DPR, Pemerintah pada tahun 2000 telah sepakat babwa kebijakan subsidi BBM di masa mendatang tidak akan dipertahankan lagi, karena besaran subsidi yang menjadi beban APBN dirasakan semakin berat. Pengbapusan subsidi BBM ini memang tidak akan dilakukan sekaligus, melainkan berangsur-angsur dikurangi untuk meminimalisasi guncangan sosial, ekonomi dan politik di masyarakat. Dengan demikian kenaikan harga memang tidak dapat dihindarkan lagi. Persoalannya kini adalah seberapa besar kenaikan itu dan pada jenis BBM apa saja kenaikan layak dilakukan.

Kebijakan harga BBM sebelum penghapusan subsidi secara penuh diperkirakan akan ditetapkan secara spesifik untuk setiap jenis BBM, artinya kebijakan harga suatu jenis BBM mungkin berbeda dengan jenis BBM lainnya, Bahkan harga jual suatu jenis BBM mungkin akan berbeda, bisa dijual dengan harga pokok, harga subsidi atau harga pasar, sesuai dengan kondisi konsumen. Sebelum pemerintah bisa memutuskan besarnya kenaikan itu dan pada jenis BBM apa saja, salah satu informasi yang sangat penting sebagai dasar pengambilan keputusan adalah berapa barga pokok masing-masing jenis BBM dan bagaimana formula harga jual BBM yang bisa dipakai.

Dari survei pendahuluan yang dilakukan, tampaknya pemerintah tidak memiliki informasi harga pokok masing-masing jenis BBM dan formulasi harga jual masing-masing jenis BBM yang diproduksi oleh Pertamina. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji kemungknan perhitungan biaya pokok masing-masing jenis BBM dan penetapan formula harga jual produk BBM yang bersangkutan, yang bisa dipilih sebagai pola dalam memasuki era perdagangan bebas.

Definisi Permasalahan

Berlatar belakang kondisi yang diuraikan di atas, penulis melihat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah perhitungan biaya pokok prnduksi masing-masing jenis BBM bisa dilakukan? 2. Bagaimana formula harga jual untuk masing-masing jenis BBM yang bisa menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan harga jual masing-masing produk BBM di dalam negeri.

Arena Studi

Sebagai arena studi yang dilakukan, penulis memilih Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMENA), sebagai pelaksana misi pemerintah untuk menyediakan kebutuhan energi BBM di dalam negeri sesuai Undang Undang No.8 tahun 1971. Kemudian sebagai sampel di Pertamina untuk kegiatan pengilangan, penulis memilih Kilang Pertamina Unit Pengolahan IV Cilacap, karena merupakan kilang terbesar yang dimiliki Pertamina dengan kapasitas pengolahan 300.000 barrel per han. Untuk sampel data keuangan yang digunakan dalam kalkulasi, penulis menggunakan data keuangan tahun anggaran 1998/1999.

Metode penelitian

Penelitian pustaka (library research) dilakukan untuk menelaah tulisan terdahulu dari artikel yang sesuai dengan topik ruang lingkup studi yang dimuat dalam surat kabar, jurnal atau buku referensi yang sesuai.

Penelitian lapangan (field research) dilakukan berupa wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya Tim Subsidi BBM Pertamina dan pihak lain yang dapat memberikan informasi yang relevan

Temuan penting

Dari studi yang dilakukan, penulis menemukan hal-hal sebagal berikut: 1. Pertamina sebagai pelaksana tugas pemerintah untuk menyediakan kebutuhan BBM di seluruh wilayah Republik Indonesia, tìdak mendapatkan keuntungan dari operasi BBM., karena setiap keuntungan yang diperoleh harus diserahkan kepada pemerintah. Demikian pula bila mengalami kerugian akan diganti secara penuh oleh pemerintah.

2. Sistem akuntansi yang berlaku di Pertamina belum dapat menghasilkan perhitungan harga pokok penjualan per jenis produk BBM yang dihasilkan. Informasi akuntansi biaya pada Pertamina hanya menyediakan laporan biaya pokok BBM secara total yang terpisah dan operasi Non BBM.

3. Jenis produk yang dihasilkan oleh Pertamina baik BBM maupun Non BBM merupakan hasil dari serangkaian proses kilang yang teijadi secara simultan sesuai desain kilang Pertamina anggaran 1998/1999.

4. Sebagai dasar penetapan harga yang dibebankan secara sama kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia, pemerintah selama ini lebih menggunakan pertimbangan aspek politik dan aspek sosial melalui kebijaksanaan subsidi BBM.

5. Dengan menggunakan data akuntansi yang ada, perhitungan harga pokok produksi per jenis produk BBM bisa dilakukan oleh Pertamina dengan melakukan alokasi biaya menggunakan metode Market /Sales Value Methoa Average Urnt Cosi Methoa Weighted Average Method, atau Quantitative Unit Method

6. Dengan menggunakan harga pokok produksi masing-masing jenis BBM yang telah dihitung, pemerintah bisa menetapkan harga jual produk BBM yang menampung kepentingan produsen untuk dapat membayar kembali biaya-biaya yang dikeluarkan sesuai alternatif formula harga jual yang penulis ajukan. Untuk melindungi kepentingan konsumen, kebijakan penetapan harga BBM bisa dipelajari pemerintah dan praktik penetapan harga BBM di beberapa negara.

Kelemahan studi Untuk mendapatkan besaran harga jual yang pkpn diterapkan di masyarakat kiranya perlu dilakukan studi lebih lanjut mengenai dampak kenaikan harga BBM di Indonesia secara rnakro maupun sektoral baik mengenai aspek ekonomi, sosial maupun politik yang belum tercakup dalam studi yang dilakukan

Abstrak :
Untuk mengatasi alokasi biaya atas penggunaan fasilitas Santan dibuatlah JOA yauitu Santan Terminal Joint Operating Agreement dengan makasud untuk mengatur tentang penggunaan asset dan fasilitas di Santan Terminal. Terlepas dari metode apa saja yang digunakan, yang terpenting adalah bahwa metode alokasi biaya ini harus dapat dirasakan adil bagi semua pihak, transparan, dapat diaudit dan memberikan manfaat baik berupa peningkatan fungsi control serta efisiensi biaya atas pelaksanaannya.

Abstrak :
Penelitian dilakukan untuk menganalisis metode alokasi biaya tidak langsung dengan menggunakan metode alokasi biaya tradisional dan metode alokasi biaya berdasarkan aktivitas atau metode activity based costing (ABC). Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh perbandingan kedua metode sebagai acuan bagi manajemen perusahaan dalam menerapkan metode alokasi yang tepat. Metode penelitian dilakukan dengan studi kasus, wawancara dan kepustakaan. Dampaknya adalah perbaikan perhitungan alokasi biaya dengan menggunakan metode ABC, yang mengatasi masalah distorsi biaya yang terjadi pada metode alokasi biaya tradisional. Hasilnya adalah metode ABC dapat mengalokasikan biaya secara lebih baik dibandingkan alokasi biaya tradisional, sehingga memberikan dasar pengambilan keputusan lebih baik bagi manajemen. ......The study conducted to analyze indirect cost allocation method using traditional cost allocation compared with activity-based costing (ABC) methods. The purpose of this study is to produce a comparison of both methods as reference for the companys management to apply appropriate allocation method. The research were done by case study, interview, and literature study. Significant impact is the improvement of cost allocation calculation using ABC method, which overcomes the problem of cost distortion occurs in traditional cost allocation method. The results is that the ABC can allocate costs better than traditional cost allocations, which providing better decisionmaking base for management.

Abstrak :
Analisa biaya adalah suatu analisa yang dilakukan terhadap biaya-biaya yang telah dìkeluarkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Analisa biaya diperlukan oleh setiap perusahaan, selain untuk mengetahui perilaku biaya selama perusahaan beroperasi, juga untuk dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian usaha, dan penetapan harga jual produk. Analisa biaya dapat dilakukan dengan berbagai metode sesuai dengiin kebutuhan perusahaan. antara lain metode analisa biaya-volume-laba, metode analisa biaya diferensial. metode komparatif, metode alokasi biaya, dan lain-lain. Dalam perusahaan asuransi jiwa, analisa biaya dapat juga dilakukan untuk menentukan asumsi biaya yang digunakan dalam penentuan tarif premi suatu produk huni serta untuk memvalidasi asumsi biaya yang digunakan dalam tarif premi produk yang sedang dipasarkan. Penentuan asumsi biaya untuk produk baru yang sesual dengan karakteristik perusahaan sangat penting dilakukan, untuk menjamin agar premi yang dikenakan memadai untuk memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan untuk menutup biaya yang dikeluarkan produk tersebut. Validasi asumsi biaya juga diperlukan untuk menilai apakah asumsi tersebut masih layak atau tidak jika dibandingkan dengan kondisi saat ini, mengingat asumsi blaya, seperti halnya asumsi lainnya, digunakan untuk jangka waktu yang relatif panjang. Untuk tujuan tersebut, analisa biaya dapat dilakukan dengan menggunakan metode alokasi biaya, dimana transaksi-transaksi biaya yang secara normal dicatat berdasarkan akun dan pusat biaya. dialokasikan ke dalam bidang usaha dan/atau fungsi kerja. Dalam proses pengalokasian terdapat 4 metode alokasi yang dapat digunakan, yaitu:
1. alokas Iangsung (direct allocation)
2. alokasi berdasarkan kegiatan (activity-based allocation)
3. alokasi berdasarkan indeks (index-based allocation)
4. alokasi dengan penyesuaian (judgmental allocation). Pemilihan metode yang akan digunakan dalam proses pengalokasian tergantung pada struktur pencatatan biaya yang dimiliki perusahaan dan imaginasi masing-masing analis. Dalam suatu proses pengalokasian, dapat digunakan lebih dari satu metode yang berbeda untuk fungsi atau jenis bìaya yang berbeda. Dengan menggunakan metode alokasi biaya akan diperoleh hasil analisa, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menentukan asumsì biaya dalam penetapan tarif premi untuk procluk baru dan untuk memvalidasi asumsi biaya yang digunakan dalam tarif premi produk yang sedang dipasarkan. Berdasarkan struktur biaya pada tarif premi, biaya diaiokasìkan berdasarkan biaya tahun pertam.a (first year) dan tahun-tahun berikutnya (renewal). Biaya-biaya tersebut didistribusikan menurut jumlah uang pertanggungan, jumlah polis, dan persentase premi. Proses pendistribusian biaya ini disesuaikan berdasarkan pengalaman dan karakteristik perusahaan, khususnya dalam penentuan persentase distribusi. Metodologi ini dapat menghasilkan analisa biaya yang lebih akurat dan terperinci, karena biaya lebih dialokasikan berdasarkan kegiatan yang berkaitan dengan produk tersebut. Namun demikian. metode ini masih bergantung pada subyektivitas dan adjustment dan analis, sehingga basil yang diperoleh dapat bervariasi. Dalam studi kasus dengan rnenggunakan data dan perusahaan PT Asuransi Jiwa ABC. hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa asumsi yang dihasilkan berdasarkan metodologi ini mendekati asumsi yang digunakan oleh perusahaan asuransi jiwa ABC dalam tarif preminya.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui total biaya yang dikonsumsi tiap unit produksi rumah sakit serta menghitung unit cost layanan akomodasi rawat inap jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelusuran langsung, Activity Based Costing (ABC), dan alokasi biaya departemen pendukung metode resiprokal. Penelitian ini memberikan hasil sebagai berikut: unit cost akomodasi rawat inap jiwa kelas I Rp 171.834,15, unit cost akomodasi rawat inap jiwa kelas II Rp 168.722,29, unit cost akomodasi rawat inap jiwa kelas III Rp 160.796,02. Karena perhitungan unit cost memasukkan unsur belanja pegawai maka jika dibandingkan tarif yang ada, tarif belum dapat menutup biaya yang dikeluarkan. Hal ini cukup logis karena operasional rumah sakit sebagian besar masih ditunjang dari subsidi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan dari hasil pendapatan layanan rumah sakit. Berdasarkan analisis Cost Volume Profit (CVP) dengan menggunakan asumsi bahwa: (1) memasukkan komponen belanja pegawai dalam perhitungan unit cost, (2) tidak ada kebijakan subsidi silang antar produk layanan, maka jumlah tempat tidur yang perlu disediakan untuk mencapai Break Even Point (BEP) yaitu 1.501 tempat tidur. Menyediakan tempat tidur sejumlah ini kurang relevan sebagai jalan keluar karena jumlah tempat tidur untuk mencapai BEP jauh di atas kapasitas jumlah tempat tidur yang ada sekarang. Langkah yang mungkin dapat dilakukan yaitu revisi tarif dan efisiensi biaya pada berbagai level. Revisi tarif kemungkinan besar tidak dapat dilakukan sampai mencapai unit cost yang dikeluarkan karena tarif dalam kondisi ini tidak mencerminkan kemampuan dan kemauan membayar dari pasien/masyarakat.

---

ABSTRACT
This study aims to determine total cost consumed per production departement, and to calculate unit cost of psychiatric inpatient. The method used in this study is direct tracing, Activity Based Costing (ABC), and the allocation of support department cost. The results of the study are: unit cost of psychiatric inpatient class I Rp 171.834,15, unit cost of psychiatric inpatient class II Rp 168.722,29, unit cost of psychiatric inpatient class III Rp 160.796,02. The calculation of unit costs includes personnel expenses so when compared to the existing tariff, the tariff is not able to cover up the costs incurred. This occurs because most of hospital operational cost is supported by the state budget subsidies than hospital service revenue. Based on the Cost Volume Profit (CVP) analysis, the number of beds that need to be provide to reach Break Even Point (BEP) is 1.501 beds. Assumptions used for the CVP analysis are: personnel expense included in the unit cost calculation; and there is no cross-subsidy among the product services. However, this option is not feasible since the number of beds from CVP analysis exeeds the capacity. Other options that may be taken are tariff revision and cost efficiency at various level. Tariff revision may not reach the specified unit cost due to inability to pay from the patients side.

Abstrak :
Laporan magang ini bertujuan mengevaluasi ketepatan prosedur pembuatan rate alokasi biaya yang dilakukan oleh PT EPS untuk mengalokasikan common support costs terhadap produk berupa minyak dan gas bumi. PT EPS merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas (Migas) dan merupakan perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Prosedur yang dilaksanakan adalah melakukan perhitungan rate alokasi yang didasarkan pada proporsi dari total biaya eksplorasi dan biaya produksi non-capital. Evaluasi prosedur pembuatan rate alokasi common support costs dilakukan dengan membandingkannya dengan pedoman tata kerja (PTK) terkait, yaitu PTK 059 revisi 01, PTK 063, serta dokumen terkait lainnya. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, prosedur pembuatan rate alokasi untuk mengalokasikan common support costs PT EPS telah dilaksanakan sesuai dengan kedua PTK tersebut. ......This internship report aims to evaluate the accuracy of the procedure for making cost allocation rates carried out by PT EPS to allocate common support cost to products in the form of oil and gas. PT EPS is a company engaged in the oil and gas industry that act as a Production Sharing Contract company (PSC). The procedure implemented is to calculate the allocation rate based on the proportion of the total exploration costs, and non-capital production costs. Evaluation of the procedure for making the common support costs allocation rate is carried out by comparing it with the pedoman tata kerja (PTK) that is relevant, which is PTK 059 revision 01, PTK 063, and other related documents. Based on the evaluation, the procedure for making allocation rate to allocate PT EPS common support costs has been implemented in accordance with the two PTKs.