Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Beras merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Permintaan beras terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan. Namun, adanya aktivitas alih fungsi lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan dapat menyebabkan penurunan jumlah produksi. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan beras akan menyebabkan instabilitas baik di daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak strategi penyediaan beras di Kalimantan Selatan yang melalui pendekatan analisis kebijakan berbasis model sistem dinamis. Berdasarkan hasil simulasi hingga tahun 2025, alternatif kebijakan gabungan berupa program lahan sawah abadi, program intensifikasi dengan pendekatan System of Rice Intensification (SRI), dan program gerakan diversifikasi pangan memberikan hasil capaian terbaik, yaitu surplus 1 juta ton beras, pertumbuhan produksi mencapai 4,95% serta konsumsi beras per kapita berhasil ditekan hingga penurunan 1,5% tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang berswasembada beras berkelanjutan juga sebagai daerah pemasok kebutuhan beras nasional.

---

Rice is the staple food for the people of South Kalimantan. Rice demand continues to increase each year in line with population growth. However, the activity of land conversion and land availability constraints may lead to a decrease in the amount of rice production. The inability of the government to meet the needs of rice will lead to regional and national instability. This study aims to quantify the impact of rice supply strategies in South Kalimantan through policy analysis approach and based on system dynamics model. Based on the simulation results up to 2025, the combined form of alternative policies perennial wetland programs, intensification program with the System of Rice Intensification (SRI) approach, and the food diversification movement program gives the best performance, namely a surplus of 1 million tons of rice, production growth reaches 4, 95% and per capita rice consumption was reduced by a decrease of 1.5% each year. This makes South Kalimantan region self sufficient in rice as well as a regional supplier of sustainable national rice requirement.

Abstrak :
ABSTRAK
Banjir merupakan bencana alam yang dapat diprediksi karena memiliki periode tertentu. Akan tetapi, banjir yang terjadi di Daerah Aliran Sungai DAS Citarum Hulu terjadi setiap musim penghujan datang yang disebabkan oleh tingginya laju alih fungsi lahan dan pencemaran limbah industri, rumah tangga, pertanian, peternakan, dan kegiatan bisnis lainnya. Pada pertengahan Maret tahun 2010, Karawang terkena banjir terbesar selama 15 tahun terakhir. Banjir ini, selain disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, juga adanya kiriman dari hulu karena tinggi muka air Waduk Jatiluhur sudah melebihi kapasitas maksimal. Banjir di Karawang memiliki periode 3-5 tahunan, namun setelah terjadi banjir tahun 2010, sama seperti yang terjadi dengan DAS Citarum Hulu, Karawang yang berada di DAS Citarum Hilir pun mengalami banjir hampir setiap tahun.Perubahan watak banjir dan pencemaran yang terus terjadi di Sungai Citarum ini menyebabkan respon berbeda-beda dari masyarakat Karawang. Respon pertama, masyarakat yang menerima begitu saja tanpa perlawanan. Respon kedua, masyarakat yang ingin melakukan perlawanan tapi tidak memiliki kekuatan. Respon ketiga, masyarakat yang ingin mengubah kondisi lingkungan yang tercemar dan melakukan usaha perubahan.

---

ABSTRACT
Flood is predictable environmental disaster because it came periodically. But, this condition unoccured at Upper Course of Citarum rsquo s Riverbank that every year became a flooded area. Land conversions and industrial plants, domestic, agriculture, and animal farms waste became one of causes the floods occured. In the mid of March 2010, the biggest flood since two decades happened in Karawang, which is as Lower Course of Citarum rsquo s Riverbank. And ever since, every year, like the Upper Course, this Lower Course area flooded.The change of flood nature in Citarum River caused difference responds from Karawang citizens. First respond, there were accepted it as nothing happened. Second respond, citizen who showed resistance but cannot do anything because power unpossessed. Third respond, citizen who want to rehabilitate the environment and did it.

Abstrak :
Disertasi ini membahas konteks komodifikasi ruang poskolonial dengan mengambil studi kasus yang terjadi pada PG Colomadu (1861) yang mengalami alih fungsi menjadi De Tjolomadoe (2018). Komodifikasi ruang yang terjadi di Kawasan peri urban Colomadu- Karanganyar ini melibatkan kepentingan aktor-aktor yang saling berkelindan dalam memaknai perubahan sebuah situs industri mejadi situs komersial. Tujuan penulisan disertasi ini untuk mengetahui pemaknaan alih fungsi tersebut yang diduga merupakan kelanjutan dari praktik relasi kuasa yang pernah berlangsung sejak masa kolonial. Untuk itu diperlukan analisis dengan membongkar keterlibatan para aktor dalam relasi kekuasaan sejak situs ini pertama kali didirikan hingga dalam proses alih fungsinya, dan juga untuk melihat respon masyarakat sekitar dengan kehadiran situs komersial De Tjolomadoe. Metode sejarah dan etnografi digunakan untuk mengolah data dan temuan yang digunakan untuk menjawab hipotesis dari disertasi ini. Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik pemanfaatan ruang poskolonial yang terjadi saat ini merupakan keberlanjutan dari praktik yang berlangsung sejak masa kolonial, meskipun memiliki pola dan strategi yang berbeda, tergantung pada relasi kekuasaan antara para aktor di masanya. ......This dissertation discusses the context of the commodification of postcolonial space by taking a case study that occurred in PG Colomadu (1861), which underwent adaptive reuse to De Tjolomadoe (2018). The transfer of functions in the Colomadu- Karanganyar peri-urban area involved the interests of intertwined actors in interpreting the change of an industrial site into a commercial site. This dissertation aims to find out the meaning of this transfer of function, which is thought to be a continuation of the practice of power relations that has been going on since the colonial period. For this reason, an analysis is needed to dismantle the involvement of actors in power relations since this site was first established to transfer its functions and to see the response of the surrounding community to the presence of the De Tjolomadoe commercial site. Historical and ethnographic methods were used to process the data and findings used to answer the hypothesis of this dissertation. From the analysis results, it can be concluded that the current practice of using postcolonial space is a continuation of the practices going on since the colonial period. However, they have different patterns and strategies, depending on the power relations between the actors at that time.

Abstrak :
Kebijakan alih fungsi lahan merupakan proses perkembangan kota yang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu pertumbuhan penduduk dan transformasi. Pertambahan penduduk di kota Bandung sebesar 2,62% per tahun dan jumlah penduduk sebesar 3.351.048 jiwa (BPS Kab. Bandung 2017). Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal yang layak, sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebijakan pemerintah kabupaten bandung dalam penyediaan perumahan adalah melalui alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi perumahan.Permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan apabila tidak sesusai dengan peruntukannya mengakibatkan bencana banjir, longsor, kekeringan, dan dampak lainnya yang merugikan kehidupan manusia

Abstrak :
Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia. Sebanyak 1,2 juta hektar perkebunan kelapa sawit berada di kawasan hutan dan tidak memiliki izin. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yuridis. Penelitian ini mengindetifikasi penyebab terjadinya alih fungsi kawasan hutan yang tidak memiliki izin khususnya untuk perkebunan kelapa sawit. Dampak yang terjadi akibat alih fungsi ini adalah rusaknya ekosistem hutan, negara mengalami kerugian pajak, konflik perusahaan dengan masyarakat, dan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Alih fungsi kawasan hutan diperbolehkan berdasarkan Pasal 19 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun harus diimbangi dengan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan sebagai undang-undang dasar alih fungsi kawasan hutan sudah cukup memperhatikan lingkungan, namun hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang banyak mengganti dan menghapus pasal-pasal dari Undang-undang Kehutanan dan Perkebunan menjadi tidak ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai grundnorm yang menganut Green Constitution. ......Riau has the largest oil palm plantations in Indonesia. As much 1,2 million hectares of oil palm plantations are located in forest land and unlicensed. This research used normative juridical. This research identifies cause functions shift forest land unlicensed especially for oil palm plantation. Impact this functions shift is damaged forest ecosystems, tax losses, corporate conflict with communities, and livelihood loss. The functional shift of forest land be permitted based on article 19 Law Number 41 of 1999 on Forestry but must balance with sustainable and environmentally friendly development. Forestry law and Plantation law as the constitution  forest shift functional land notice environment,  but not in line with Law Number 11 of 2020 on Job Creation which replaces a lot and removes articles from The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as grundnorm follow The Green Constitution.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai efektivitas dari Peraturan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 (Perda Nomor 6 Tahun 1999) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah 2010 dikaitkan dengan kebutuhan akan tanah pemakaman. Ternyata keterbatasan tanah bukan terjadi bagi orang yang hidup saja akan tetapi berlaku pula bagi orang yang sudah meninggal. Besarnya angka kematian dalam setiap harinya dan kebutuhan akan tanah pemakaman yang terbatas di wilayah DKI Jakarta ditekankan dalam penulisan ini. Dalam Perda tersebut diatur mengenai Persentase Ruang Terbuka Hijau yang ditargetkan untuk DKI Jakarta sampai tahun 2010, dimana tempat Pemakaman merupakan salah satu klasifikasi dari Ruang Terbuka Hijau. Tempat Pemakaman dalam Pasal 14 Perda Nomor 6 Tahun 1999 di kategorikan sebagai kawasan hijau binaan sedangkan dalam Pasal 5 dan Pasal 1 ayat (19) Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan merupakan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik. Dalam Pasal 14 ayat (5) Perda Nomor 6 Tahun 1999 diatur bahwa kawasan yang termasuk dalam bagian kawasan hijau binaan tidak dapat diubah peruntukannya dan Pasal 12 ayat (3) PMDN juga dijelaskan bahwa RTHKP Publik tidak dapat dialih fungsikan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian dilapangan terdapat penyimpangan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 1999, Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 12 ayat (3) PMDN, salah satunya Perubahan peruntukan sebagian tanah pemakaman yang menjadi areal hunian dan non hunian milik swasta, yakni TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan yang ditukar oleh pemerintah dengan pihak swasta dengan cara ruilslag atau tukar guling. Banyak pertimbangan pemerintah memberikan izin perubahan peruntukan tersebut akan tetapi hasil penelitian menyarankan agar pemerintah konsisten terhadap Perda nya dan lebih selektif dan bijak dalam memberikan izin perubahan peruntukkan lahan terutama apabila tanah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari urgensi kepentingan umum. karena pemberian izin yang menyimpang dengan RTRW dikenakan sanksi pidana dan apabila Perda tersebut dianggap sudah tidak dapat memenuhi perkembangan kota DKI Jakarta baiknya Pemerintah meninjau kembali dengan merubah atau merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Perda tersebut.

---

This thesis discusses the effectiveness of the Regulation of the Special Region of the Capital City of Jakarta Number 6 of the Year 1999 (Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999) regarding the regional spatial planning of 2010 linked to the needs of cemetery area. Apparently the scar city of land is not only towards the living but it is also applicable to the dead. The mortality rate each day and the needs of limited cemetery area in the territory of the Special Region of the Capital City of Jakarta are emphasized in this thesis. In the Local Government?s Regulation, it is stipulated that the percentage of Green?s Opened Spaces which is targeted for the Special Region of the Capital City of Jakarta up to the year 2010, in which cemetery Area constitutes one of the classifications of Green?s Opened Spaces. Cemetery Area in Article 14 of the Local Government?s Regulation Number 6 of the year 1999 is categorized as fostered green zone, whereas in Article 5 and Article 1 paragraph (19) of the Regulation of the Minister of Domestic Affairs no. 1 of the Year 2007 regarding the Structure of Green?s Opened Space of Urban Area, it constitutes Public Urban Area?s reen?s Opened Spaces. In Article 14 paragraph (5) of the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, it is stipulated that zones included in fostered green zones cannot be changed/replace with regard to its allocation and in Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, it is normative and empirical law research with descriptive analitycal research?s typology. From the result of field research, there are difference between the Local Government?s Regulation Number 6 of the Year 1999, Article 14 paragraph (5) and Article 12 paragraph (3) of the Regulation of the Minister of Home Affairs, one of them is the change of allocation of parts of cemetery area to become privately owned residential and non residential area, which is Menteng Pulo Public Cemetery Area, Tebet, South Jakarta, which is replaced by the government and the private party by menas of exchange or swap. There are many considerations of the government in granting such permit for the change of allocation, however, the result of research suggests that the government should be consistent with is own Local Government?s Regulation and should be more selective and wise in granting permit for the change of allocation of area, especially if such area previously constitutes a part of public interest urgency, because the granting of permit which is deviating from Local Spatial Planning will be penalized by criminal sanction and if such Local Government?s Regualtion is no longer considered accommodating the urban development of the Special Region of the Capital city of Jakarta, it would be better that the Government review it by menas of amending or revising the Local Spatial Planning or such Local Government Regulation.

Abstrak :
Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, perubahan penatagunaan tanah pun menjadi lebih sering dilakukan, terutama dengan mengikuti perkembangan dan kepentingan usaha. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya tanah-tanah pertanian, baik itu di perkotaan, pinggiran kota bahkan di pedesaan yang pada umumnya pertanian merupakan mata pencarian pokok penduduknya, yang beralih fungsi menjadi kawasan perindustrian, tempat rekreasi, pertokoan, real estate atau penggunaan selain pertanian lainnya. Gencarnya pengalihfungsian ini bukan hanya karena peraturan perundangundangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin pemfungsian suatu lahan, tetapi juga tidak didukung oleh "tidak menarik"nya sektor pertanian itu sendiri. ......Along with the rapid development in various sectors, changes in land Stewardship became more frequent, especially by following the developments and business interests. This can be seen from the increasing number of agricultural lands, whether in urban, suburban and even rural agriculture in general is the principal livelihood of its inhabitants, who converted to industrial areas, recreational areas, shopping malls, real estate or use other than agriculture other. Incessant the transfer of function this not only because the legislation ineffective, both in terms of substance of its provisions are not clear and unequivocal, as well as their enforcement is not supported by the government itself as the official authorized to permit functioning of a land, but also not supported by "do not pull its" agricultural sector itself.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi terdiri dari proses perencanaan, proses persiapan, dan proses pelaksanaan. Proses perencanaan terdiri dari proses penetapan lahan yang dibebaskan dan penyusunan RKA. Proses persiapan terdiri dari rapat persiapan, survei dan pemberitahuan perencanaan pembebasan yang terdiri dari sosialisasi dan konsultasi publik. Proses pelaksanaan, proses ini terdiri dari inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan penetapan ganti rugi. Di dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah Kota Bekasi dengan para pemilik lahan dan adanya penolakan dari beberapa warga yang tidak mau tanah/lahannya dibebaskan. Kata Kunci: Pembebasan lahan, alih fungsi, ruang terbuka hijau (RTH).

---

This research was conducted to discusses about the Land Acquisition Process Related to Commercial Land Use Change into Open Green Space RTH at Siliwangi Street, Rawalumbu, Bekasi City. The paradigm used in this research is qualitative by using in depth interview and documentation study for data collection. The purpose of this research is to find out how is the process of land acquisition. The result of this research indicates that the Process of land acquisition in Siliwangi Street consists of planning process, preparation process, and implementation process. The planning process consists of land clearing and RKA preparation. The preparatory process consists of preparatory meetings, surveys, and announcing the planning of land acquisition, socialization and public consultant. Process implementation consists of identification of land ownership and the determination of compensation. Several problems are found in the implementation, the absence of price agreement between local governments and land owners, and also some citizens refused for the land to be freed.

Abstrak :
Peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur menyebabkan alih fungsi lahan semakin meningkat. Terutama alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014, keberadaan luas lahan pertanian di Provinsi Banten setiap tahun mengalami penurunan akibat pembangunan dan usaha alih fungsi. Khususnya luas lahan pertanian di Kecamatan Maja yang berkurang sebesar 378 Ha dan dan 127 Ha di Kecamatan Rangkasbitung pada tahun 2009 hingga 2016. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dampak alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan terhadap ketersediaan pangan di Kecamatan Maja dan Rangkasbitung. Jenis lahan pertanian yang diteliti adalah lahan pertanian tanaman pangan dengan menggunakan variabel jenis tanah, lereng, jarak dari sungai, jumlah penduduk, jarak dari jalan, jarak dari ibukota kabupaten, dan luas lahan pertanian tanaman pangan. Variabel diolah dan dianalisis mengunakan analisis spasial dan statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian mulai terjadi pada periode 2008-2014 dan total luas lahan pertanian tanaman pangan yang beralih fungsi pada tahun 2003-2018 adalah 1.249,675 Ha. Alih fungsi lahan terjadi di berbagai jenis tanah, kelas lereng, kategori jumlah penduduk, jarak ibukota kabupaten, jarak dari jalan, dan jarak dari sungai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel tertentu yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan. Hanya jarak dari ibukota kabupaten yang mempengaruhi alih fungsi lahan pada periode 2014-2018. Adanya alih fungsi lahan pertanian pun tidak menyebabkan defisit ketersediaan pangan di Kecamatan Maja dan Rangkasbitung. ......Increasing of the population and land demand for infrastructure development have resulted in increased conversion of land, especially the conversion of agricultural land into non-agricultural land. Based on Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 4 Tahun 2014, the existence of agricultural land in Banten Province has decreased due to development and business activities every year. Especially in Maja and Rangkasbitung Sub-districts, from 2009 to 2016 the area of agricultural land in Maja Sub-district was reduced by 378 Ha and 127 Ha in Rangkasbitung Sub-district. This study aims to analyze how conversion of agricultural land, especially food crops, that occur, factors influence, and impact of conversion land on food availability in Maja and Rangkasbitung Sub-district. Type of agricultural land studied is food crop commodity, using variables such as soil type, slope, distance from the river, population, distance from the road, distance from the capital district, and the agricultural land area of food crops. Variables are processed and analyzed using spatial analysis and statistics. The results show that conversion of agricultural land began to occur in period 2008-2014 and the total area of agricultural crops that changed in 2003-2018 was 1,249.675 Ha. Conversion of agricultural land occurs in various soil types, slope, categories of population, the distance of capital districts, distance from the road, and distance from the river. There are no certain variables that affect the conversion of agricultural land, only the distance from the district capital affects conversion land, especially in 2014-2018. Conversion of agricultural land also does not cause a deficit in food availability in Maja and Rangkasbitung Sub-districts.