Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi, Rawalumbu, Kota Bekasi. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pembebasan lahan. Hasil dari penelitin ini menunjukkan bahwa proses pembebasan lahan terkait alih fungsi lahan komersil menjadi RTH di Jalan Siliwangi terdiri dari proses perencanaan, proses persiapan, dan proses pelaksanaan. Proses perencanaan terdiri dari proses penetapan lahan yang dibebaskan dan penyusunan RKA. Proses persiapan terdiri dari rapat persiapan, survei dan pemberitahuan perencanaan pembebasan yang terdiri dari sosialisasi dan konsultasi publik. Proses pelaksanaan, proses ini terdiri dari inventarisasi dan identifikasi kepemilikan tanah dan penetapan ganti rugi. Di dalam pelaksanaanya, terdapat beberapa permasalahan yang muncul yaitu belum adanya kesepakatan harga antara pemerintah Kota Bekasi dengan para pemilik lahan dan adanya penolakan dari beberapa warga yang tidak mau tanah/lahannya dibebaskan. Kata Kunci: Pembebasan lahan, alih fungsi, ruang terbuka hijau (RTH).

---

This research was conducted to discusses about the Land Acquisition Process Related to Commercial Land Use Change into Open Green Space RTH at Siliwangi Street, Rawalumbu, Bekasi City. The paradigm used in this research is qualitative by using in depth interview and documentation study for data collection. The purpose of this research is to find out how is the process of land acquisition. The result of this research indicates that the Process of land acquisition in Siliwangi Street consists of planning process, preparation process, and implementation process. The planning process consists of land clearing and RKA preparation. The preparatory process consists of preparatory meetings, surveys, and announcing the planning of land acquisition, socialization and public consultant. Process implementation consists of identification of land ownership and the determination of compensation. Several problems are found in the implementation, the absence of price agreement between local governments and land owners, and also some citizens refused for the land to be freed.