Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Keselamatan penerbangan merupakan suatu masalah yang saat ini memerlukan perhatian dan telah menjadi issue nasional ataupun internasional. Karena moda transportasi yang memiliki karakteristik cepat tersebut makin lama makin padat dan dengan demikian kerawanan terhadap kecelakaan makin banyak. Pada akhir-akhir ini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masalah keselamatan penerbangannya sangat memprihatinkan. Berbeda dengan kecelakaan mode transportasi di darat dan laut yang sering diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, dalam kecelakaan moda transportasi penerbangan ini sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini yang sudah lima puluh tiga tahun tidak ada satupun kecelakaan pesawat udara yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Padahal, KUHP telah mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara (murni) secara lengkap dalam Pasal 359, 360 dan Pasal 479 g KUHP. Di lain pihak kecelakaan pesawat udara yang terjadi telah berpuluh bahkan beratus kali, pada tahun 1997-1998 saja tercatat 57 kali angka insiden dan kecelakaan. Adapun untuk kecelakaan pesawat udara yang fatal pada tahun 1997-1998 tercatat 12 kali. Hasil penelitian dari AAIC Indonesia pun menunjukkan faktor penyebab terbesar adalah faktor manusia (pada saat operasional pesawat udara). Hal demikian inilah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Dengan kesadaran hukum masyarakat yang makin tinggi, pelayanan dan penegakan hukum dalam kaitan keselamatan penerbangan ini sudah barang tentu harus mendapatkan perhatian. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian gabungan, baik penelitian normatif maupun empiris. Dalam kesimpulan dikemukakan bahwa tidak semua kasus kecelakaan pesawat udara murni harus diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana, namun hanya kecelakaan yang mengandung unsur dolus dan culpa, dalam hal ini culpa lata (kesembronoan). Disimpulkan pula bahwa pada prinsipnya KUHP telah mengatur secara lengkap tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara, baik kecelakaan pesawat udara murni dan tidak murni. Namun, masih perlu ada penyempurnaan di beberapa pasal. Kemudian, ditemui adanya suatu kendala fungsionalisasi hukum pidana dalam kecelakaan pesawat udara, antara lain sulitnya mengumpulkan barang bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, kurangnya atau bahkan tidak adanya tenaga ahli pada Polri selaku penyidik yang membidangi masalah ini, tidak adanya akses antara Polri selaku penyidik dengan Aircraft Accident investigation Comission (Panitia Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara) , seringkali seluruh awak pesawat dan penumpang yang ada dalam pesawat udara meninggal dunia serta sangat rumitnya teknologi penerbangan. Sulitnya mengumpulkan informasi kecelakaan dan barang bukti kecelakaan pesawat udara ini antara lain juga disebabkan tidak adanya sifat keterbukaan Panitia Peneliti Kecelakaan Pesawat Udara, baik keterbukaan memberikan resume kecelakaan yang terjadi maupun keterbukaan dalam penyampaian barang bukti. Padahal kecenderungan internasional pada akhir-akhir ini menunjukkan hampir tidak ada satu informasipun yang disembunyikan kepada masyarakat, contoh misalnya dalam kecelakaan pesawat udara Swissair 111 tujuan Genewa tanggal 2 September 1998 yang jatuh delapan kilometer dari Peggy's Cove, Nova Scotia yang menewaskan 229 orang, Bahkan, transkrip percakapan antar awak pesawat atu antara awak pesawat dengan petugas ATC pun bisa diakses melalui internet. Dengan demikian, korban dan atau keluarga korban sebagai konsumen dapat memperoleh hak untuk mengetahui segala perkembangan terbaru yang dapat diperolehnya dengan sangat cepat. Selanjutnya, disarankan perlunya penyempurnaan beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara dalam arti luas. Upaya fungsionalisasi hukum pidana dapat ditempuh dengan dua alternatif. Alternatif pertama dalam Rancangan Peraturan Pernerintah yang mengatur tentang Penelitian Kecelakaan Pesawat Udara perlu diatur kewenangan Ketua Komisi untuk dapat memberikan data penerbangan kepada Polri selaku penyidik (kecuali laporan hasil penelitiannya), selanjutnya Polri dapat memanfaatkan tenaga PPKPT dari Tim PPKPT TNI AU dan tenaga ahli Ditjen Hubud sebagai saksi ahli. Alternatif kedua dengan menyempurnakan UU Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, yaitu dengan membentuk adanya lembaga kolateral (collateral) yang berfungsi sebagai penyidik dalam tindak pidana penerbangan. Penyelidik kolateral ini terdiri dari unsur Polri, tenaga ahli dari Ditjen Hubud dan tenaga ahli dari TNI AU, yang mana sebagai koordinator adalah Poiri. Selanjutnya Aircraft Accident Investigation Comission yang ada perlu dirombak struktur, peran dan tugas serta kewajibannya Dalam hal ini perlu difikirkan adanya Komisi atau Badan keselamatan Transportasi Nasional yang diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada DPR atau setidak-tidaknya kepada Presiden melalui Mensekneg. Badan ini diharapkan akan membawahi Komisi Penyelidikan Kecelakaan Angkutan Darat, Komisi Penyelidikan Angkutan Laut (Mahkamah Pelayaran), dan Komisi Penelitian Kecelakaan Pesawat Udara (Aircraft Accident Investigation Comission). Hal ini sangat diperlukan dalam upaya melindungi keselamatan seluruh mode transportasi dan independensi dari Penyelidik.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen organisasional pada karyawan tetap non-manajerial PT. Aero Systems Indonesia. Variabel independen akan diukur menggunakan Minnesota Satisfaction Questionnaire, sedangkan variabel dependen akan diukur menggunakan Organizational Commitment Scale.

Abstrak :
IFToMM conferences have a history of success due to the various advances achieved in the field of rotor dynamics over the past three decades. These meetings have since become a leading global event, bringing together specialists from industry and academia to promote the exchange of knowledge, ideas, and information on the latest developments in the dynamics of rotating machinery. The scope of the conference is broad, including e.g. active components and vibration control, balancing, bearings, condition monitoring, dynamic analysis and stability, wind turbines and generators, electromechanical interactions in rotor dynamics and turbochargers. The proceedings are divided into four volumes. This fourth volume covers the following main topics: aero-engines; turbochargers; eolian (wind) generators; automotive rotating systems; and hydro power plants.

Abstrak :
This book presents the proceedings of the Symposium on Fluid-Structure-Sound Interactions and Control (FSSIC), (held in Tokyo on Aug. 21-24, 2017), which largely focused on advances in the theory, experiments on, and numerical simulation of turbulence in the contexts of flow-induced vibration, noise and their control. This includes several practical areas of application, such as the aerodynamics of road and space vehicles, marine and civil engineering, nuclear reactors and biomedical science, etc. Uniquely, these proceedings integrate acoustics with the study of flow-induced vibration, which is not a common practice but can be extremely beneficial to understanding, simulating and controlling vibration. The symposium provides a vital forum where academics, scientists and engineers working in all related branches can exchange and share their latest findings, ideas and innovations – bringing together researchers from both east and west to chart the frontiers of FSSIC.;This book presents the proceedings of the Symposium on Fluid-Structure-Sound Interactions and Control (FSSIC), (held in Tokyo on Aug. 21-24, 2017), which largely focused on advances in the theory, experiments on, and numerical simulation of turbulence in the contexts of flow-induced vibration, noise and their control. This includes several practical areas of application, such as the aerodynamics of road and space vehicles, marine and civil engineering, nuclear reactors and biomedical science, etc. Uniquely, these proceedings integrate acoustics with the study of flow-induced vibration, which is not a common practice but can be extremely beneficial to understanding, simulating and controlling vibration. The symposium provides a vital forum where academics, scientists and engineers working in all related branches can exchange and share their latest findings, ideas and innovations – bringing together researchers from both east and west to chart the frontiers of FSSIC.;This book presents the proceedings of the Symposium on Fluid-Structure-Sound Interactions and Control (FSSIC), (held in Tokyo on Aug. 21-24, 2017), which largely focused on advances in the theory, experiments on, and numerical simulation of turbulence in the contexts of flow-induced vibration, noise and their control. This includes several practical areas of application, such as the aerodynamics of road and space vehicles, marine and civil engineering, nuclear reactors and biomedical science, etc. Uniquely, these proceedings integrate acoustics with the study of flow-induced vibration, which is not a common practice but can be extremely beneficial to understanding, simulating and controlling vibration. The symposium provides a vital forum where academics, scientists and engineers working in all related branches can exchange and share their latest findings, ideas and innovations – bringing together researchers from both east and west to chart the frontiers of FSSIC.;This book presents the proceedings of the Symposium on Fluid-Structure-Sound Interactions and Control (FSSIC), (held in Tokyo on Aug. 21-24, 2017), which largely focused on advances in the theory, experiments on, and numerical simulation of turbulence in the contexts of flow-induced vibration, noise and their control. This includes several practical areas of application, such as the aerodynamics of road and space vehicles, marine and civil engineering, nuclear reactors and biomedical science, etc. Uniquely, these proceedings integrate acoustics with the study of flow-induced vibration, which is not a common practice but can be extremely beneficial to understanding, simulating and controlling vibration. The symposium provides a vital forum where academics, scientists and engineers working in all related branches can exchange and share their latest findings, ideas and innovations – bringing together researchers from both east and west to chart the frontiers of FSSIC.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan pemerintah wajib memenuhi prinsip pengadaan. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kriteria penentuan sistem pengadaan jasa penyelenggaraan konferensi internasional dengan metode analytic hierarchy process AHP . Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus pada KAA 2015. Hasil penelitian menunjukkan penentuan sistem pengadaan melalui pelelangan umum didominasi oleh kriteria akuntabilitas sedangkan kriteria efektifitas menempati urutan prioritas terakhir. Hasil validasi menjelaskan hal tersebut dipengaruhi oleh sikap menghindari umpan balik negatif berupa sanksi atas kesalahan prosedur dalam proses pengadaan. Hasil penelitian juga menunjukkan hasil keputusan menggunakan metode AHP hampir sama dengan cara konvensional tetapi lebih didukung dengan dokumentasi prioritas kriteria dalam pengambilan keputusan.

---

ABSTRACT
Government procurement has to obey the procurement principles. This study aims to analysis the criteria in procurement system determination for international conference using analytic hierarchy process AHP method. Research using qualitative method approach with the case study for the Asian African Summit 2015. It shows a tendency to determine procurement system through open bidding as a result of accountability criteria domination. Procurement organization less concern in effectiveness criteria. The validation of analysis implementation shows that accountability is a priority because of the attitude to avoid negative feedback or legal form of negative sanction which may caused by errors in procurement procedure. Research result with AHP method is not different with conventional decision but it is supported with calculated description of criteria priority.