Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai permasalahan penerapan acquit et de charge yang ditinjau melalui putusan-putusan pengadilan pada tahun 2007-2020. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif yaitu dengan studi kepustakaan. Acquit at de charge yang diberikan oleh RUPS merupakan pembebasan dan pelunasan tanggungjawab bagi direksi dan komisaris atas tindakan pengurusan perseroan yang dilaporkan dalam laporan tahunan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa permasalahan terkait dengan penerapan acquit et de charge dalam putusan pengadilan sebagai berikut: permasalahan terkait pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-udangan dan peraturan turunannya dan permasalahan terkait penerapan prinsip acquit et de charge putusan pengadilan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa permasalahan-permasalahan tersebut diakibatkan karena hal-hal sebagai berikut: ketidakadaan pengaturan mengenai acquit et de charge dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan turunannya dan tidak adanya pedoman dalam bentuk apapun dari pihak mahkamah agung yang dapat menjadi pegangan bagi para hakim untuk memutus kasus berkaitan dengan acquit et de charge. ......This thesis discusses the problem of the implementation of acquit et de charge which was reviewed through court decision in 2007-2020. The research in this thesis was conducted using normative method, namely literature study. Acquit et de charge which given by the general meeting of shareholders is release and discharge of responsibility given to the board of directors and the board of commissioners for their duty managing the company reported in the annual report. The research found several problem related to the implementation of acquit et de charge which are how the statutary regulation give definition on acquit et de charge, and also to know how the court implement acquit et de charge in cases related to director and company. The research found there is no regulations that give definition for acquit et de charge in specific manner. Also, there is no further explanation provided by the judge in those cases examined in the research

Abstrak :
Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keputusan Direksi PT Pertamina untuk membeli blok migas Basker Manta Gummy di Australia yang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim yang digunakan untuk mengadili Direksi PT Pertamina adalah kerugian negara akibat blok migas Basker Manta Gummy Australia berhenti beroperasi karena dinilai sudah tidak ekonomis lagi. Namun pada tingkat kasasi, keputusan Direksi PT Pertamina dinilai merupakan implementasi dari doktrin business judgment rule sehingga Mahkamah Agung memutuskan untuk membebaskan Direksi PT Pertamina dari tuntutan hukum. Ada tiga pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Pertama, doktrin business judgment rule dan penerapanannya dalam hukum perseroan di Indonesia. Kedua, implementasi doktrin business judgment rule pada perkara nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Ketiga, analisis ketepatan pertimbangan dan putusan majelis hakim mengenai kasus investasi PT Pertamina pada Blok Basker Manta Gummy Australia pada peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi serta pertanggungjawaban hukum Direksi PT Pertamina. Metode penelitian yang digunakan adalah penilitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu doktrinal, perundang-undangan dan kasus. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu Direksi PT Pertamina melanggar doktrin business judgment rule namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena tidak terbukti adanya mens rea. Pertanggungjawaban yang dapat dimintakan kepada Direksi PT Pertamina adalah secara perdata karena tidak berlakunya acquit et de charge dan terpenuhinya perbuatan melawan hukum secara perdata. Sarannya adalah pembentukan produk hukum yang secara khusus mengatur mengenai doktrin business judgment rule dan acquit et de charge supaya kepastian hukum dapat tercipta bagi dunia bisnis dan penegakan hukum.

---

This thesis background is PT Pertamina Directors have made decision to invest in oil and gas block called Basker Manta Gummy in Australia which based on Central Jakarta Disctrict Court and DKI Jakarta High Court’s sentence, the Director was stated guilty on committing corruption. The consideration is Director’s decision causes state losses since Basker Manta Gummy Block has stopped its operation as it is no longer economical. However Casation has released the Directors from any lawsuits due to the investment is part of business judgment rule doctrine implementation. There are tree points discussed in this thesis. First, business judgment rule doctrine and its implementation in Indonesia’s company law. Second, business judgment rule doctrine implementation in case number 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.JKT.PST. Third, analysis of the accuracy of the jugdes’ considerations and decisions on three levels court and the Directors’ liability. Research method used in this thesis is normative research using three approaches as follows doctrinal, regulation and case. The conclusion is PT Pertamina Directors have violated business judgment rule doctrine however they can not be condemned guilty in criminal law area because bad faith is not proven in this judicial process. PT Pertamina Directors are considered to responsible in civil law scope because the Director's action is not protected by acquit et de charge and has fulfilled the unlawfull action in civil law persperctive. The recommendation is adressed to legislative to issue regulation specifically regulates business judgment rule doctrine therefore legal certainty for business world and law enforcement will put into effect.