Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menyajikan tingkat ketaatan terhadap standar akuntansi keuangan dalam penyajian laporan keuangan dan menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan penyajian laporan keuangan. Penelitian tingkat ketaatan biasanya berupa tingkat ketaatan dihubungkan dengan perbedaan 'rezim' akuntansi. Penelitian mengenai pengungkapan (disclosure) lebih banyak berhubungan dengan pengungkapan yang bersifat sukarela (voluntary disclosure). Penelitian ini menitikberatkan pada pengungkapan laporan keuangan wajib (mandatory disclosure).Metode statistik yang digunakan adalah regresi tinier berganda dengan metode enter. Sample penelitian adalah laporan keuangan tahun 2001 dari perusahaan yang tergolong dalam industri manufaktur pada Bursa Efek Jakarta. Total sample berjumlah 41 perusahaan dari populasi sebanyak 150 perusahaan. Data laporan keuangan diambil dari situs Bursa Efek Jakarta (www.jsx.co.id) sedangkan data keuangan diambil dari Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange.Tingkat ketaatan penyajian lapoan keuangan diukur dengan menggunakan checklist penyajian laporan keuangan yang dibuat dengan mengacu pada Pedoman Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Bapepam. Checklist tersebut bersifat dikotomis karena yang hendak diketahui adalah tingkat ketaatan yang terbagi antara tacit dan tidak tacit. Tingkat ketaatan disajikan dalam dua bentuk yaitu tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan yang disesuaikan. Tingkat ketaatan yang disesuaikan mengeluarkan 6 item penilaian bersifat wajib pada Kebijakan Akuntansi Tertentu yang tidak didasari alasan yang kuat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ketaatan mula-mula penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib berkisar 65,95%-90,22% dengan nilai rata-rata 75,17% dari seharusnya 100%. Sedangkan tingkat ketaatan disesuaikan berkisar 70,11%-94,19% dengan nilai rata-rata 79,74%. Perbedaan pencapaian tingkat ketaatan mula-mula dan tingkat ketaatan disesuaikan mengindikasikan ketidaktaatan perusahaan terhadap ketentuan yang ada didasari alasan yang kuat Untuk itu otoritas bursa disarankan untuk hanya mewajibkan item pada laporan keuangan yang mendasar dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi secara sukarela.Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dapat diambil kesimpulan bahwa:1. kinerja perusahaan, rasio hutang, ukuran perusahaan, proporsi pemegang saham publik, keberadaan komite audit, dan skala kantor akuntan publik secara bersama-sama (dan tidak harus seluruhnya) mampu menjelaskan variasi tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.2. semakin baik kinerja perusahaan, yang ditunjukkan semakin tingginya price to book value ratio, semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.3. semakin besar ukuran perusahaan semakin rendah tingkat ketaatan penyalan laporan keuangan bersifat wajib.4. semakin tinggi proporsi pemegang saham publik semakin tinggi pula tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.5. skala kantor akuntan publik secara signifikan mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan yang bersifat wajib.6. tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik antara tingkat ketaatan penyajian laporan keuangan dengan rasio hutang dan keberadaan komite audit.Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai konfirmasi ulang atas penelitian oleh Fitriani (tt) yang berusaha mengungkapkan tingkat kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela pada laporan keuangan publik yang tercatat pada Bursa Efek Jakarta dengan data laporan keuangan tahun 1996 dan 1999.

---

This research is aimed to present the compliance level to the financial accounting standards in financial statement and to test the factors that influence the financial statement compliance. Research on the compliance level is usually a compliance level that in connection with the difference in accounting "regimes' Research about disclosure is more connected with voluntary disclosure. This research is focus on the mandatory disclosure of the financial statement.

Statistical method that is used is double linear regression with entering method. The research sample is the financial statements for the year 2001 of the companies that are categorized as manufactured industry at Jakarta Stock Exchange. The total samples are 41 companies out of 150 companies in the population. The income statement data are taken from Jakarta Stock Exchange site (www.jsx.co.id) and the financial data are gotten from Monthly Statistics Jakarta Stock Exchange.

The financial statement compliance level is measured by using the financial statement checklist that are made referring to The Income Statement Reporting Guidance/Guidelines issued by Bapepam. The checklist has a dichotomy characteristic since the purpose is know the compliance level that is divided into compliance and noncompliance. The compliance level is presented into two forms that are the original compliance level and the adjusted compliance level. The adjusted compliance level produces 6 items measurement that is mandatory to the Particular Accounting Policy that is not based on strong reasons.

The result of the research shows that the original compliance levels of the financial statements that are mandatory are about 65,95% - 90,22% with the average 75,17% out of 100% that it should be, whereas the adjusted compliance levels are about 70,77% - 94,19% with the average 79,74%. The difference in the original compliance levels and the adjusted ones demonstrates the companies' disobedience to the existing rules has valid reasons. Based on that rationale, the stock authority is suggested to only set any mandatory items that have good basis in the financial statement and support the companies to voluntarily give the information.

Based on the result of the hypothesis test it can be concluded that:

1. The company's performance, debt ratio, company measurement, public stockholders proportion, the existence of the audit committee, and the public accountant scale collectively (but doesn't have to be all) can explain the variety in the compliance level of the mandatory financial statement.

2. The better is the company performance, which is showed by the higher price to book value ratio, the higher is the compliance of mandatory financial statement

3. The bigger is the company size the lower is the compliance of mandatory financial statement.

4. The higher is the proportion of the public stockholders the higher is the compliance of mandatory financial statement.

5. The public accountant scale significantly has a positive influence to the compliance of mandatory financial statement.

6. Any significant statistic relation among the compliance level of the financial statement with the debt ration and the existence of the audit committee is not found.

The result of this research can be utilized to reconfirm the research previously done by Fitriani who tried to reveal the level of completeness of mandatory and voluntary disclosure in the public financial statement that were registered/documented at the Jakarta Stock Exchange which used financial statement data for the years 1996 and 1999."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan PSAK 16 (revisi 2011) dan PSAK 10 (revisi 2010) terhadap proses pelaporan keuangan pada PT “XYZ” sebagai perusahaan penerbangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Penelitian juga dilakukan dengan studi literatur, penelitian lapangan dengan cara wawancara dan pemeriksaan dokumen.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 16 (revisi 2011) belum sepenuhnya dilakukan oleh Perusahaan dalam kebijakan akuntansi aset tetap. Sehingga Perusahaan perlu melakukan penelaahan kembali terhadap kebijakan akuntansi aset tetapnya. Selain itu untuk proses penjabaran laporan keuangan Perusahaan dengan pendekatan proses pengukuran kembali (re-measurement) menjadi Dolar Amerika Serikat, masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam PSAK 10 (revisi 2010).

---

This research was conducted to find out the implementation of PSAK No. 16 (revised 2011) and PSAK 10 (revised 2010) towards financial reporting process in PT “XYZ” as an airline company. The research methods used in this study is descriptive analysis. This research are also conduct with literature review, field research by interview and document examination.

The result of this research indicate that the implementation of PSAK 16 (revised 2011) has not been fully implemented by the company in their accounting policy for fixed asset. Therefore the company need to review the accounting policy of fixed asset. Furthermore for the translation process of financial statement with re-measurement approach to convert to US Dollar in reporting currency, indicate that the process are still inappropriate with the requirement of PSAK 10 (revised 2010)."

"ABSTRAK<>br>Laporan magang ini menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan prosedur audit atas aset tetap pada PT XYZ. Analisis kebijakan akuntansi atas aset didasarkan pada PSAK Nomor 16 Revisi 2015 . Auditor melakukan prosedur substantif dan pengujian terperinci atas saldo aset tetap yang didasarkan pada ABC Audit Manual AAM . Selain itu, penulis juga melakukan analisis prosedur audit atas aset tetap pada PT XYZ. Aset tetap pada PT XYZ untuk laporan keuangan pada periode pelaporan 31 Desember 2016 dapat disimpulkan bahwa telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACT<>br> This internship report describes the accounting policy and audit procedures of fixed assets at PT XYZ. The analysis of accounting policy of fixed assets is based on PSAK No. 16 Revised 2015 . The auditor performs substantive procedures and detailed testing of fixed assets balance under ABC Audit Manual AAM . In addition, the authors also conducted an analysis of audit procedures of fixed assets at PT XYZ. PT XYZ rsquo s fixed assets in the financial statements for the reporting period of December 31st, 2016 can be concluded that it has been presented fairly and in accordance with the prevailing standards in Indonesia."

"Laporan magang ini membahas tentang perbedaan antara PSAK Nomor 24 revisi 2010 dengan PSAK Nomor 24 revisi 2013 dan melihat bagaimana dampak dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut pada nilai liabilitas perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa dua hal yang signifikan terkait perubahan kebijakan akuntansi ini yaitu pengakuan biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian aktuaria. PT XYZ (Grup) memiliki program imbalan pasti sehingga perubahan kebijakan akuntansi ini memiliki dampak terhadap nilai liabilitas perusahaan di tahun 2013, 2014 dan 2015 dimana nilai liabilitas imbalan pascakerja PT XYZ (Grup) pada tahun 2013 dan 2014 mengalami kenaikan ketika menerapkan kebijakan akuntasi PSAK Nomor 24 revisi 2013 karena PT XYZ (Grup) memiliki kerugian aktuaria sehingga membutuhkan penyajian kembali terhadap nilai liabilitas imbalan pascakerja.

---

This report discusses about the differences between PSAK Number 24 revised 2010 and PSAK Number 24 revised 2013 and depicts the effect of the changes of this accounting policy on companys liability. This report concludes that there are two significant things related to the changes of this accounting policy; past service cost and gain or loss from actuarial. PT XYZ (Group) has defined benefit plan so that the changes of this acconting policy really affect companys liability value in 2013, 2014 and 2015. Applying the new accounting policy, companys post employee benefit in 2013 and 2014 will be higher than if company applies PSAK Number 24 revised 2010. This increasing happens due to company has loss in actuarial. This differences in liability value forces the company to make restatement towards post employee benefits value."