Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dennis Andara
Abstrak :
[ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.
ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ;ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.
ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ;ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.
ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. , ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang Eksepsi Kompetensi Absolut sebagai dasar hukum penolakan permohonan Pembatalan Arbitrase Internasional. Skripsi ini juga membahas tentang pertimbangan pengadilan dalam memutuskan permohonan kasus Pembatalan Arbitrase Internasional antara PT. Global Mediacom, Tbk vs KT Corporation. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif yang berdasarkan Undang Undang, dan peraturan peraturan yang berlaku di Indonesia. Skripsi ini menunjukan bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Mahkamah Agung telah tepat dalam pelaksanaan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam menangani permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional. Penulis juga ingin menunjukan bahwa perlunya perubahan terhadap Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 menjadi Putusan Arbitrase Nasional agar tidak menimbulkan kekeliuran dalam permohonan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional kedepannya.
ABSTRACT
This thesis discusses about the Absolute Competence Exception as the legal grounds for rejection of the request for an Annulment of International Arbitral Awards. It also discusses the consideration of the courts in deciding towards a request for an Annulment of International Arbitral Awards between PT. Global Mediacom, Tbk., vs KT Corporation. The method used is normative which is based on the Laws and other regulations in Indonesia. This thesis shows that the District Court in Indonesia in particular the Central Jakarta District Court, as well as the Supreme Court has accurately implemented the Law No 30 Year 1999 in handling the request of the International Arbitral Awards Annulment. The writer would suggest that Article 70 of Law No 30 Year 1999 to be amended become National Arbitral Awards to avoid any misapplication in a request for the International Arbitral Awards Annulment in the future. ]
2015
S59053
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lintang Sukmo Haningtyas
Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai wasiat yang melebihi bagian mutlak yang ditinjau secara yuridis. Skripsi ini menganalisis perkara waris ditingkat kasasi antara para ahli waris yakni Pemohon Kasasi selaku anak angkat yang diakui sah dan Termohon Kasasi selaku istri kedua Pewaris. Permasalahan muncul ketika wasiat yang dibuat Pewaris menyatakan Termohon Kasasi berhak atas harta peninggalan satu-satunya, sementara Pemohon Kasasi selaku legitimaris, tidak mendapatkan hak waris dari Pewaris serta diputuskan oleh Hakim bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak atas warisan Pewaris karena telah mendapat warisan atas harta gono-gini antara Pewaris dengan Istri pertamanya. Skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini meyimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 yang mengesahkan wasiat yang dibuat Pewaris, merupakan kekeliruan dalam memahami ldquo;warisan rdquo; yang menyebabkan Pemohon Kasasi tidak mendapatkan hak waris. Sebagai legitimaris, Pemohon Kasasi berhak atas bagian mutlak yang tidak dapat dikesampingkan oleh siapapun. Putusan Mahkamah Agung Nomor 241/K/Pdt/2015 tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai bagian mutlak karena Hakim mengesampingkan Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang bagian mutlak dan Pasal 914 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang besaran bagian mutlak.
ABSTRACT
This research discuss about the exceed of absolute part of the testament with overview legally. This research explain heir lawsuit in Supreme Court level between The heirs are, The Appellant as legitimate adopted child and The Respondent as The Testators second wife. The set of problems occur when the testament that made by The Testator said that The Respondent reserved the right of his one only property, while his legitimate adopted child as legitimate legacy receiver got nothing, and The Judge set that The Appellant not entitled to receive the heir because he has got heir from community property between The Testator and his first wife. This paper uses the method of juridicial normative research, using secondary data. This study conclude that the decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 that has assigned the testament is misunderstanding ldquo heir rdquo that cause The Appellant got nothing from the heir. As legitimate legacy receiver, The Appellant has right of the absolute part that cannot be breaking by anyone. The decision of the Supreme Court No. 241 K Pdt 2015 is not accordance with Indonesian legislation about the absolute part, because The Judge has been ruled out Article 913 of Act Book of the Civil Code about the absolute part and Article 914 of Act Book of the Civil Code about portion of the absolute part.
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rogatianus Bagus Pratignyo
Abstrak :

 

Latarbelakang: Demam neutropenia merupakan komplikasi tersering pada terapi anak dengan keganasan. Terapi antibiotik empiris diketahui dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Namun demikian, dilaporkan peningkatan kejadian resistensi terhadap seftazidim.  Sefepim menurunkan demam lebih cepat dan mempersingkat lama perawatan dibandingkan seftazidim sehingga pada beberapa negara dilaporkan sebagai antibiotik monoterapi lini pertama. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efektivitas pemberian seftazidim dan sefepim dalam hal lama penurunan demam dan kenaikan jumlah neutrofil absolut yang diamati selama 72 jam pertama setelah pemberian terapi empiris pada demam neutropenia anak dengan leukemia akut, serta bertujuan untuk mengetahui pola kuman dan sensitivitas antibiotik.

Metode: Uji acak terkontrol membandingkan efektivitas pemberian sefepim dan seftazidim. Pasien secara acak dibagi ke dalam dua kelompok intervensi, seftazidim dan sefepim, pada setiap kelompok terdiri atas 36 pasien. Dilakukan pemberian terapi dan hasil dicatat setelah pengamatan selama 72 jam.

Hasil: Penurunan demam didapatkan pada 28 anak (77.8%) dengan terapi seftazidim dan 33 anak (91.7%) dengan terapi sefepim. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok dalam hal lama penurunan demam (p=0.101). Pada kelompok seftazidim, median lama penurunan demam adalah 32 jam (8-171 jam), sedangkan pada kelompok sefepim adalah 24 jam (6-75 jam). Kenaikan jumlah neutrofil absolut didapatkan pada 1 anak (2.8%) dengan terapi seftazidim dan 10 anak (27.8%) dengan terapi sefepim dengan jumlah neutrofil absolut ≥ 1000 sel/mm3 setelah 72 jam pertama pemberian terapi. Terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok (p=0.003). Median kenaikan jumlah neutrofil absolut pada 72 jam pertama kelompok seftazidim adalah 315 (0-1887) sel/mm3, sedangkan pada kelompok sefepim adalah 432 (0-4266) sel/mm3. Tidak terdapat perbedaan bermakna antara kedua kelompok (p=0.235). Pada hasil kultur darah didapatkan biakan terbanyak adalah bakteri Gram negatif, ditemukan pada 8 subyek (72%) dari kedua kelompok yaitu bakteri Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae dan Salmonella sp. Hasil uji sensitivitas isolat bakteri Gram negatif dari biakan darah, antibiotik sefepim mempunyai persentase terbesar, yaitu 75% dari bakteri yang tumbuh pada biakan, sedangkan seftazidim 38%.

Kesimpulan: Sefepim lebih baik dibandingkan seftazidim dalam penurunan suhu dan kenaikan jumlah neutrofil absolut lebih pada 72 jam walaupun secara statistika tidak berbeda bermakna


Introduction: Neutropenic fever is the most frequent complication during cancer therapy in children. Empirical antibiotic therapy has been known to reduce the mortality and morbidity rate. However, resistance against ceftazidime has been reported. Cefepime reduces fever and shorten the length of hospitalization better than ceftazidime that several countries have reported using it as the first-line antibiotic therapy. This study is aimed to compare the effectivity of ceftazidime and cefepime to reduce fever and to increase the absolute neutrophils count in the first 72 hours.

Method: A randomized controlled trial to compare cefepime and ceftazidime. Patients were randomly divided into two intervention groups, ceftazidime and cefepime, each group consist of 36 patients. Patients were treated, the results were noted after 72 hours.

Results: Fever was reduced in 28 children (77.8%) treated with ceftazidime and 33 children (91.7%) treated with cefepime. No significant difference was found between the two groups regarding the amount of time it took for the fever to drop (p=0.101). For ceftazidime, fever was reduced in 32 hours (8-171 hours) on average, while it took cefepime 24 hours (6-75 hours) on average to reduce the fever. The increase of absolute neutrophils in the first 72 hours was found in 1 child (2.8%) treated with ceftazidime, while there were 10 children (27.8%) treated with cefepime whose absolute neutrophils increased ≥ 1000 cells/mm3 in the first 72 hours. A significant difference was found between the two groups (p=0.003). On average, the increase of absolute neutrophils in the first 72 hours for ceftazidime was 315 (0-1887) cells/mm3, while the average number for cefepime was 432 (0-4266) cells/mm3. No significant difference was found between the two groups (p=0.235). Blood culture revealed that the most common pathogen are gram-negative bacterias. Found in 8 subjects (72%) in the two groups were Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, and Salmonella sp. Sensitivity test for isolated gram-negative bacteria from the blood culture revealed that cefepime had the greatest sensitivity of 75% while ceftazidime had only 38%.

Conclusion: It was found that cefepime yielded better results compared to ceftazidime regarding fever reduction and absolute neutrophil increase in the first 72 hours, even if the results were not statistically significant.

 

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019
T55549
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Abstrak :
The Ta'lim Al-Muta'allim book is one of the yellow books taught in Islamic Boarding Schools. Among the IBS, there are still many teachers/ustadz who deem that this book as a good conduct book containing the formulation of standard and final ethics. Meanwhile, a yellow book should be understood contextually, by taking notes the historical, social and politics backgrounds. A yellow book along with all of its contents is not an absolute truth, but also reflecting the culture, requirements and public opinion in its place and era. This paper attempts to see how is the concept ta'dhimu syuyukh in the book positioned correctly, and should the contents of that book be understood in this modern era.
EDJPPAK
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Parinding, Delstin Natalia
Abstrak :
Prediksi mortalitas menjadi suatu aspek penting bagi sebuah perusahaan asuransi maupun perusahaan dana pensiun dalam menentukan premi yang sesuai, melihat kondisi risiko umur panjang yang kian meningkat. Berdasarkan Teori Transisi Demografis, terdapat hubungan antara tingkat mortalitas negara yang berbeda, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam melakukan prediksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu bentuk pemodelan mortalitas antarnegara (multi-populasi) guna mengahasilkan prediksi yang lebih baik. Pemodelan dilakukan dengan pendekatan kredibilitas Bühlmann multidimensi. Multidimensi diambil dari gagasan untuk mempertimbangkan secara serentak beberapa kategori berbeda yang diobservasi untuk kemudian menghasilkan suatu informasi yang dibutuhkan. Penambahan kategori pada penelitian ini sendiri adalah penambahan sumber informasi, dimana data tingkat mortalitas diambil dari beberapa negara. Teori kredibilitas Bühlmann pada umumnya digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu peubah acak pada satu periode yang akan datang. Dalam penelitian ini, prediksi untuk tahun-tahun berikutnya juga dilakukan, yaitu melalui dua strategi Expanding Window dan Moving Window. Untuk setiap prediksi periode berikutnya, masing-masing strategi ini menggunakan data yang berbeda. Expanding Window dan Moving Window menggunakan nilai hasil prediksi sebagai data tambahan untuk membangun model prediksi tahun berikutnya, namun Moving Window juga membuang data terlama. Parameter model diestimasi dengan pendekatan non-parametrik. Model ini kemudian diaplikasikan pada data mortalitas negara Jepang, Swedia dan Ceko. Pada akhir penelitian, performa dari masing-masing model dianalisis melalui ukuran galat Mean Absolute Percentage Error (MAPE) dan Average Mean Absolute Percentage Error (AMAPE). Hasil prediksi menunjukkan bahwa performa model kredibilitas Bühlmann multidimensi cukup baik dalam memodelkan mortalitas antarnegara. ......Mortality prediction is a crucial aspect for insurance and pension fund companies in deciding a suitable premium, by taking into consideration the inevitable risk of increasing life expectancy in a population. Based on the Demographic Transition Theory, there is a relation between countries mortality rates, which therefore ought to be considered in the prediction. The aim of this research is to discuss a cross-country (multi-population) mortality modeling in order to attain better mortality prediction. This modeling is based on multi-dimentional Buhlmann credibility approach. Multi-dimentional approach was derived from the idea to simultaneously observe several different categories that will produce the information needed. Additional categories in this research refer to mortality rates data taken from several countries. The BA¼hlmann credibility theory is generally used to predict the value of a random variable in a given period in the future. In this research, prediction for years to come was done using two strategies, Expanding Window and Moving Window. For every prediction in the upcoming period, both Expanding Window and Moving Window use prediction result value as an additional data to build upon the prediction model for the next year, however Moving Window also dismisses the oldest data. The model parameter is estimated with non-parametric approach. This model is then applied to the mortality data from Japan, Sweden, and Czech. Finally, each models performance is analyzed using Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Average Mean Absolute Percentage Error (AMAPE). The result shows that the performance of the multi-dimensional BA¼hlmann credibility approach is satisfactory in modeling cross-country mortality rates.
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diana Chitra Hasan
Abstrak :
Menurut teori pembandingan, metafora adalah pembandingan yang implisit tanpa kata as atau like dalam bahasa Inggris, atau kata seperti, sebagai, ibarat, umpama, dan serupa dalam bahasa Indonesia, di antara dua hal yang dibanclingkan. Metafora muncul dalam bentuk ketidakcocokan kolokasi, baik ketidakcocokan kolokasi yang jelas maupun yang tersembunyi. Sebuah metafora disusun oleh nga bagian, yaitu topik, citra, dan titik kemiripan Berdasarkan bagian yang dinyatakan secara eksplisit, sebuah metafora dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu metafora dengan pembandingan penuh dan metafora dengan pembandingan takpenuh. Sebagai unsur figuratif, metafora sering tidak dapat ditenjemahkan secara harfiah. Meskipun demikian, dalam penerjemahan sebuah metafora tetap diharapkan tercapainya kesepadanan dinamis , yaitu keserupaan pesan yang diterima oleh pembaca bahasa sumber (Bsu) dan pembaca bahasa sasaran (Bsa). Penelitian ini bertuan untuk mengetahui jenis ketidakcocokan kolokasi dan tipe pembandingan yang membentuk metafora teks sumber (T su), mengetahui bentuk terjemahan metafora Tsu ke dalam Tsa, mengungkapkan kesepadanan metafora Tsu dan terjemahannya dalam teks sasaran (Tsa), mengetahui prosedur penerjemahan yang digunakan dalan penerjemahan metafora Tsu ke dalam Tsa, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya dan tidak tercapainya kesepadanan metafora Tsu dan terjemahannya dalam Tsa, serta kesesuaian metode penerjemahan yang digunakan dengan jenis teks yang diterjemahkan. Dari sumber dam berupa tiga buah novel dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, diperoleh 130 buah metafora. Berdasarkan penelitian terhadap data itu ditemukan bahwa sebagian besar metafora dalam Tsu muncul dalam bentuk ketidakcocokan kolokasi tersembunyi dan tipe pernbandingan takpenuh. Dengan demikian, untuk memahami metafora dalam Tsu sangat diperlukan konteks. Berdasarkan bentuknya, unsur tetjemahan dapal dikategorikan ke dalam tiga kelompok, yaitu metafora, simile, dan ungkapan nonfiguratif. Dengan berpedoman kepada keserupaan atau ketidakserupaan pemahaman informan Bsu dan Bsa, bentuk-bentuk terjemahan tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu terjemahan yang sepadau dan terjemahan yang tidak sepadan. Terjemahan yang sepadan berasal dari terjemahan berbentuk metafora, simile, dan ungkapan nonfiguratif, sedangkan terjemahan yang tidak sepadan berasal dari terjemahan berbentuk metafora dan simile. Terjemahan berbentuk metafora yang sepadan dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok, yaitu (a) terjemahan dengan citra yang sama dengan citra metafora Tsu, dan (b) terjemahan dengan citra yang berbeda dengan citra metafora Tsu. Faktor faktor yang menyebabkan tercapainya kesepadanan pada metafora kelompok (a) adalah (i) metafora Tsu menggunakan citra yang sudah lazim digunakan, baik dalam Tsu maupun dalam Tsa; (ii) ketertafsiran titik kemiripan metafora tersebut melalui citranya, (iii) titik kemiripan yang eksplisit, dan (iv) tersedianya konteks yang memadai Metafora yang tergolong ke dalam kelompok (b) dapat mencapai kesepadanan karena citra metafora Tsu diganti dengan citra yang lain dalam Tsa. Penggantian citra tersebut dilakukan atas dasar (i) perbandingan yang lazim dalam Bsa dan (ii) kurang dikenalnya citra tersebut dalam Bsa atau kekurangjelasan titik kemiripan citra tersebut dengan topiknya.
Abstract According to comparison theory, the detinition of metaphor is an implicit comparison without as or like between the two compared item. Metaphor appears in the form of collocational clash, which can be deviled into two types, namely overt collocational clash and covert collocational clash A metaphor consists of three parts, namely topic, image, and point of similarity. Based on its explicit parts, a metaphor can be classiiied into two types of comparison, i.e. full comparison and abbreviated comparison. As a figurative item, a metaphor is hard to be translated literally, meanwhile the translation of SL a metaphor should be the dynamic equivalent translation The dynamic equivalence is a quality of translation in which the message of source language text (SLT) has been so transported into the target language text (TLT) that the response of the target language (TL) readers is essentially like that of the source language (SL) reader. This research aimed at investigating the following things: (1) the type of collocational clash and the type of comparison that form the SL metaphor; (2) the dynamic equivalence of TL metaphor and its translation in Indonesian (3) the forms of the translation and translation procedures used in translating the SLT metaphor into the TLT; (4) the factors that cause the equivalence and unequivalence between SL metaphors and their translation in Indonesian; and (5) the compatibility between the methods of the translation and the type of the text. One hundred and thirty metaphors and their translation were gathered from the source ofthe data, namely three novels written in English and their translation in Indonesian. The findings are as follows: most of SLT metaphors appear in the form of covert collocational clash with abbreviated comparison. lt means, in order to understand the SLT metaphors the context was highly needed. The translation of SLT metaphors could be divided into three forms, namely metaphor, simile, and nonligurative items. Based on the similarity of the SLT and TLT readers? response, those fomrs could be categorized into two groups, equivalent translation (ET) and nonequivalent translation (NET). The ETS were in the form of metaphors, similes and noniigurative items, while the NETS were in the form of metaphors and similes. The ETS in the form of metaphors could be divided into two groups i.e. (a) translations with the same images as found in SLT metaphors; (b) translations with different images from the ones found in SLT metaphors, The translations which belong to (a) could be equivalent to SLT metaphors because (i) the images of SLT metaphors have been frequently used both in SL or TL; (b) the interpretability of the points of similarity through the images; (iii) the explicitness of the points of similarity; (iv) the availability of adequate contexts. The translations which belong to (b) could be equivalent to SLT metaphors because the images of SLT metaphors were replaced by different images in TLT. The reasons for replacing the images were (i) common comparison in the TL; (ii) the images were not well known in the TL or the points of similarity were not easily recognized.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2000
T2658
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurniyanto
Abstrak :
Latar Belakang. Virulensi methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) yang berasal dari komunitas terutama karena keberadaan toksin Panton Valentin Leukocidin (PVL) dan Phenol Soluble Modulin (PSM) yang tidak dimiliki oleh MRSA yang berasal dari rumah sakit. Kedua toksin tersebut diketahui menyebabkan lisis neutrofil yang kemudian menurunkan kadar neutrofil. Tujuan. Penelitian bertujuan menilai perbedaan nilai hitung neutrofil absolut antara infeksi MRSA yang didapat dari rumah sakit dengan yang dari komunitas. Metode. Penelitian in merupakan studi potong lintang yang melibatkan pasien terinfeksi MRSA yang dirawat di RSCM pada kurun waktu 2012-2017. Klasifikasi varian MRSA dilakukan berdasarkan pola kepekaan dan resistensi kuman terhadap antibiotik non beta laktam menjadi CA-MRSA (resisten ≤ 2 antibiotik non beta laktam) dan HA-MRSA (resisten ≥ 3 antibiotik non beta laktam). Hitung neutrofil absolut diambil pada 24 jam dilakukan kultur yang positif MRSA. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji T tidak berpasangan bila memenuhi syarat. Hasil. Dari penelitian ini didapatkan 62 subyek dengan infeksi MRSA dengan infeksi HA-MRSA (n=35) lebih banyak dibandingkan CA-MRSA (n=27). Median hitung neutrofil absolut CA-MRSA 7410.7 (1147.3-26560.2) dan HA-MRSA 16198.0 (3921.6-28794.1) dengan p < 0.001. Kesimpulan. Dari penelitian ini terdapat perbedaan nilai hitung neutrofil absolut antara infeksi MRSA yang berasal dari rumah sakit dengan yang dari komunitas. ......Background. The virulence factors from community acquired-methicillin resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) mainly due to toxins like Panton Valentin Leukocidin (PVL) and Phenol Soluble Modulin (PSM). Both of toxins cause decrease of value through neutrophil lysis. Objective. The objective of this research is to identify different value of absolute neutrophil count between hospital and community acquired MRSA. Method. This is a cross sectional research which included subjects who were infected by MRSA and hospitalized during 2012-2017. Classification of MRSA were divided due to it's sensitivity and resistance to non-beta lactam antibiotics. Isolate that resistance to ≤ 2 antibiotics were classified as CA-MRSA. The others with resistance to ≥ 3 antibiotics were HA-MRSA. Absolute neutrophils count (ANC) were collected 24 hours from the positive MRSA culture. Hypothesis were analyzed by using independent T test. Result. We collected 62 subjects infected by MRSA which 35 subjects were HA-MRSA and 27 subjects were CA-MRSA. The median of ANC from CA-MRSA is 7410.7 (1147.3-26560.2) and HA-MRSA 16198.0 (3921.6-28794.1) with p < 0.001. Conclusion. There were a different value of absolute neutrophil count in infections due to community and hospital acquired MRSA.
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2018
SP-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ririen Aryani
Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan bank syariah di Indonesia, potensi yang muncul untuk terjadinya sengketa dalam perbankan syariah juga semakin tinggi, sehingga menjadi penting bagi perbankan syariah maupun masyarakat pengguna jasa perbankan syariah untuk memahami secara benar bagaimana pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa pada perbankan syariah. Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan mempunyai kewenangan absolut sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah. Namun 2 (dua) tahun setelah diundangkannya UU Peradilan Agama tersebut, muncullah Undang-Undang (UU) Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 memberikan choice of law, bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat juga dilakukan melalui Peradilan Umum, apabila para pihak menghendaki dalam akad. Dengan adanya ketidakpastian hukum tersebut, keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 yang menghapus Penjelasan pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu bagaimana pengaturan kewenangan lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia diatur dan bagaimanakah implementasi dari putusan MK No. 93/PUUX/ 2012 serta tantangan dan potensinya. Permasalahan-permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan metode penelitian sosio legal, yang merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, putusan MK No. 93/PUU-X/2012 telah mengembalikan Kompetensi Absolut sebagai lembaga penyelesaian sengketa Perbankan syariah beserta derivasinya. Kedua, implementasi putusan MK No. 93/PUUX/ 2012 belum sempurna, terlihat dari masih adanya perkara eksekusi jaminan Hak tanggungan dan hipotek yang diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketiga, masih adanya tantangan dalam penerapan putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tersebut, yang terlihat dari masih adanya ketidakpahaman masyarakat akan kompetensi absolut peradilan agama sebagai lembaga penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia.
ABSTRACT
Along with the rapid growth of Islamic banks in Indonesia, the potential that arises for disputes in Islamic banks are also getting higher, so that it becomes important for Islamic banking and the community users of Islamic banking services to understand correctly how the rules of the institution competence for dispute settlement in Islamic banking. Based on Law No. 3 of 2006 on amendments to Law No 7 of 1989, Religious Courts as judicial institutions have absolute competence as a dispute settlement institution on Islamic banks. However, 2 (two) years after the promulgation of the Law on Religious Court, legalized of Law on Sharia Banking No. 21 of 2008, for giving the choice of law, that Islamic banking dispute resolution can be solved through the General Courts if the parties want in the contract. With the legal uncertainty, the Constitutional Court Decree issued No. 93/PUU-X/2012 which removes the explanation of article 55 paragraph (2) Sharia Banking Law No. 21 of 2008. Based on these, there are legal issues, that are how the regulation of authority for sharia banking dispute settlement institutions in Indonesia and how the implementation of the Constitutional Court decree No. 93 / PUU-X / 2012 and its challenges and potential. These problems are examined using the socio-legal research method, which is legal research that uses a methodology approach of social science in a broad sense. From the research, it can be concluded that first, the Constitutional Court decree No. 93 / PUU-X / 2012 has returned Absolute Competence as an Islamic Banking dispute settlement institution and its derivatives. Second, the implementation of the Constitutional Court Decree No. 93/PUU-X/2012 has not been perfect, it can be seen from the cases of execution of guarantees Mortgage and mortgage rights that are settled in the District Court. Third, there are still challenges in the implementation of the Constitutional Court Decree No. 93/PUU-X/2012, which can be seen from the incomprehension of the community about the absolute competence of the religious court as an institution for dispute settlement on Islamic banking in Indonesia.
2019
T52958
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rahmanul Yusuf Mugiharto
Abstrak :
Dalam mendukung perekonomian di negara berkembang, khususnya di 5 negara ASEAN, Obligasi Pemerintah merupakan salah satu instrumen pembiayaan utama untuk pembangunan. Obligasi Pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) terbagi menjadi 2 jenis yaitu bersifar konvensional disebut Surat Utang Negara (SUN) dan bersifat syariah disebut Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). Peran investor dalam penerbitan SBN berpengaruh terhadap perkembangan dan pendalaman pasar keuangan yang ditentukan berdasarkan besaran yield SBN baik SUN maupun Sukuk. Besaran yield SBN mempengaruhi pola perilaku investor baik secara rasional maupun irasional dalam memutuskan berinvestasi dihubungkan dengan kondisi pasar SBN di negara lain. Pola perilaku investor yang irasional disebut herd investor. Dalam penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisa pola perilaku herd investor di pasar SBN pada 5 negara ASEAN yang dihubungkan dengan kondisi SBN di Emerging Market Asia dan US Treasury dikaitkan krisis ekonomi, ratings, serta adanya penghargaan maupun kritikan. Pendeteksian pola perilaku herd investor menggunakan metode Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) diterapkan pertama kali oleh Chang, Cheng, Khorana (2000). Sebagian besar penelitian sebelumnya menganalisa herd investor di pasar saham, sementara tidak banyak penelitian di pasar obligasi. Salah satu penelitian di pasar obligasi, dilakukan oleh Galariotis, et al (2015) di pasar obligasi Uni Eropa dengan data cleanprice 10Year Government Bonds Benchmark dengan menghubungkan krisis ekonomi serta makroekonomi informasi. Penelitian ini menggunakan data harian yield 10Year SUN periode Januari 2007 - Oktober 2020 dan data harian yield 10Year Sukuk periode Januari 2013 - Oktober 2020. Dengan metode CSAD, ingin mengetahui keterkaitan antara pengembalian yield SUN dan yield Sukuk dengan yield Emerging Market Asia dan US Treasury dikaitkan krisis ekonomi, ratings SBN, adanya penghargaan dan kritikan terhadap perilaku herd investor. Selain itu, ingin mengetahui hubungan antara SUN dan Sukuk di pasar SBN serta peran Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perilaku herd investor. Hasil penelitian menyebutkan bahwa yield Emerging Market Asia kondisi normal dan yield squared Emerging Market Asia dikaitkan krisis ekonomi serta yield squared 10Year US Treasury dikaitkan dengan ratings SUN menunjukan hubungan negatif dan signifikan mempengaruhi pengembalian yield SUN, maka hal ini mengidentifikasikan terjadinya pola perilaku herd investor. Sedangkan, pada yield Sukuk terjadi herd investor hanya pada saat yield Emerging Market Asia kondisi normal. Adanya faktor kepemimpinan yang ditunjukan melalui variabel penghargaan dan kritikan baik pada SUN maupun Sukuk tidak terjadi herd investor. Hubungan antara SUN dan Sukuk menunjukan bahwa termasuk komplementer (melengkapi) dan bukan sebagai substitusi (pengganti) di pasar SBN. Selain itu, Peran Pemerintah dalam menyikapi perilaku herd investor dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT menentukan strategi strength-opportunities (SO) sebagai strategi yang paling tepat dalam kebijakan penerbitan SBN. ......In supporting economies in developing countries, especially in 5 ASEAN countries, Government Securities are one of the main financing instruments for development. Government Securities (SBN) are divided into 2 types, namely conventional ones called Government Bonds (SUN) and Islamic bonds called Government Sharia Securities (SBSN/Sukuk). The role of investors in the issuance of SBN has an effect on the development and deepening of the financial market which is determined based on the amount of yield on both SUN and Sukuk. The amount of yield SBN affects the behaviour patterns of investors both rationally and irrationally in deciding to invest in relation to SBN market conditions in other countries. Irrational patterns of investor behaviour are called herd investors. This study wanted to find out and analyzed the patterns of herd investor behaviour in the SBN market in 5 ASEAN countries which were related to the condition of SBN in the Asian Emerging Market and US Treasury in relation to the economic crisis, ratings, as well as the existence of awards and criticism. Detection of herd investor behaviour patterns using the Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD) method which was first applied by Chang, Cheng, Khorana (2000). Most of the previous studies analyzed herd investors in the stock market, while there was not much research on the bond market. One of the studies on the bond market, conducted by Galariotis, et al (2015) on the EU bond market, uses the 10Year Government Bonds Benchmark clean price data by linking the economic crisis and macroeconomic information. This research uses daily data on yield of 10Year SUN for the period January 2007 - October 2020 and daily data on yield of 10Year Sukuk for the period January 2013 - October 2020. Using the CSAD method, we want to know the relationship between the yield on SUN and yield Sukuk with the yield on Emerging Market Asia and US Treasury. related to the economic crisis, SBN ratings, appreciation and criticism of herd investors behaviour. Apart from that, he wanted to know the relationship between SUN and Sukuk on the SBN market and the role of the Indonesian Government in dealing with herd investor behaviour. The result states that yield in Emerging Market in Asia is normal and yield squared in Emerging Market in Asia is associated with the economic crisis and yield squared of 10Year US Treasury associated with SUN ratings shows a negative and significant relationship affecting the return on yield SUN, so this identifies a pattern of herd investor behaviour. Meanwhile, the yield of Sukuk occurred only when the yield on Emerging Market Asia was normal. There is a leadership factor that is shown through the variable appreciation and criticism for both SUN and Sukuk, there is no herd investors. The relationship between SUN and Sukuk shows that it is complementary (complementary) and not a substitute (substitute) in the SBN market. In addition, the Government role in responding to herd investor behaviour by using the SWOT analysis approach determines the strength-opportunities (SO) strategy as the most appropriate strategy in the SBN issuance policy.
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denis Yanuardi
Abstrak :
Kemampuan produksi minyak di Indonesia semakin menurun sejak tahun 1997 hingga sekarang sedangkan kebutuhan produk minyak/ BBM menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Maka produk dimetil eter (DME) dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pada pabrik purifikasi DME ini, umpan dengan komposisi DME, metanol dan air akan dipisahkan sehingga diperoleh DME murni dengan konsentrasi 99%. Dalam proses produksinya, unit-unit proses mengalami banyak gangguan yang berdampak pada menurunnya efisiensi dan kestabilan operasi dan juga berpengaruh pada aspek keselamatan. Pada penelitian ini, pengendali Model Predictive Control (MPC) memiliki kinerja yang lebih baik dibanding pengendali PI dalam mengatasi gangguan dengan penurunan integral of absolute error (IAE) sebesar 40,08% hingga 96,26% dari pengendali PI. Parameter penyetelan (tuning) pada pengendali MPC yang berupa sampling time (T), prediction horizon (P), dan control horizon (M) dicari menggunakan metode non-adaptive dan fine tuning. Analisis kelaikan ekonomi pemasangan MPC menunjukkan bahwa payback period adalah sebesar 14,5 tahun dan 13,4 tahun serta net present value (NPV) sebesar -11juta rupiah dan -9,3 juta rupiah pada skenario gangguan umpan 5% dan 8% secara berturut-turut, sehingga penggantian pengendali dari PI menjadi MPC pada pabrik purifikasi DME secara ekonomi tidak menguntungkan.
Oil and gas production in Indonesia always decreasing since 1997 until now, and yet the need of oil and fuel product show increasing trajectory. Dimethyl ether (DME) can be used as altenative energy source, it is environmentally safe and sustainable. In this DME purification plant, feed stream containing DME, methanol, and water mixture is separated to obtain DME with 99% purity. In its production process, process unit in DME plant must get disturbances that will affect to the decreasing of process efficiency, operation stability and even safety aspect. In this research, Model Predictive Control (MPC) has better performance than PI controller in order to overcome disturbances with error (IAE) reduction ranging from 40,08% up to 96,26% than PI controller. Tuning parameters in MPC controller, which are sampling time (T), prediction horizon (P) and control horizon (M), are estimated by both non-adaptive and fine tuning method. Economic feasibility analysis on MPC controller implementation shows that the payback period is 14,5 years and 14,3 years, then NPV -11 million rupiah and -9,3 million rupiah in disturbance scheme of 5% and 8% respectively . Hence, it is not economically feasible to change PI controller into MPC controller on dimethyl ether purification plant.
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
S65714
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>