Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan perdagangan dan peredaran VCD bajakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual yang diatur dalam undang - undang No. 12 tahun 1997 tentang hak cipta. Penegakan hukum yang telah dan sedang dilakukan terhadap kegiatan ini temyata tidak memberikan hasil maksimal yang diharapkan. Salah satu lokasi perdagangan dan peredaran VCD bajakan ada di daerah Glodok. Kegiatan perdagangan dan peredaran VCD bajakan di Glodok telah berlangsung selama 3 tahun dan saat ini jumlah pedagang VCD bajakan di daerah tersebut telah mencapai jumlah yang sangat banyak. Untuk tetap melakukan kegiatan berdagang di daerah tersebut, para pedagang VCD bajakan tersebut melakukan berbagai strategi. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar mereka tetap dapat berdagang VCD bajakan dengan aman dan lancar serta tidak khawatir akan ditangkap oleh pihak yang berwajib. Berbagai strategi yang dilakukan oleh para pedagang VCD bajakan di daerah Glodok dipengaruhi oleh adanya proses interaksi sosial diantara para pedagang VCD bajakan. Pola hubungan patron-klien merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang sangat mempengaruhi pelaksanaan strategi para pedagang VCD bajakan. Dalam tesis ini telah ditunjukan berbagai macam strategi yang dilakukan oleh para pedagang VCD bajakan dalam menjalankan kegiatan berdagang VCD bajakan. Dalam menjalankan strategi tersebut peran patron dalam komunitas pedagang VCD bajakan sangat menentukan pencapaian tujuan bersama. para pedagang VCD bajakan, yaitu agar mereka tetap bisa berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara faktor latar belakang pendidikan peserta, sebagai bagian dari karakteristik peserta, kemampuan instruktur, proses interaksi belajar mengajar dan ketersediaan fasilitas pelatihan dengan tingkat keberhasilan dalam mengikuti uji keterampilan bagi calon TKI bidang penatalaksana rumah tangga. Di samping itu, juga untuk mengetahui seberapa jauh efektivitas pelatihannya, ditinjau dari tingkat reaksi peserta dan tingkat hasil belajar. Hal ini didasari kenyataan adanya disparitas masukan dan proses penyelenggaraan pelatihan antar BLK-LN. Unit analisis penelitian ini adalah individu peserta uji keterampilan, dengan sampel sejumlah 80 orang yang terpilih dari penarikan secara berkelompok sederhana. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kombinasi dari teknik angket, observasi, studi kepustakaan dan wawancara. Sedangkan untuk melakukan analisis data digunakan teknik korelasi dan regresi baik sederhana, parsial maupun berganda. Secara umum hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan analisis korelasi dan regresi sederhana, keempat faktor yang dipilih dalam penelitian ini, memiliki derajat keeratan hubungan yang signifikan dengan nilai skor uji keterampilan. Sedangkan berdasarkan atas analisis korelasi parsial dan analisis regresi berganda, temyata proses interaksi belajar mengajar, tidak menunjukkan adanya pengaruh dan kontribusi yang signifikan dengan nilai skor uji keterampilan, sedangkan ketiga lainnya signifikan menentukan nilai skor uji keterampilan sebesar 78,1 %. Dari analisis efektivitas pelatihan dapat dijelaskan bahwa tingkat reaksi dan tanggapan peserta terhadap isi dan proses pelatihan di BLK-LN Aji Ayah Bunda Sejati sebesar 92,1 % dari kriteria yang ditentukan, atau berada pada posisi mendekati sangat baik. Sedangkan tingkat belajar, dijelaskan bahwa pelatihan telah secara efektif meningkatkan pengetahuan dan kemampuan belajar sebesar 41,8 %. Implikasi dari penelitian ini diharapkan akan menjadi acuan dalam melakukan perbaikan kinerja BLK-LN, yaitu penyempurnaan .fasilitas pelatihan yang ada di BLK-LN dan rekrutmen calon peserta yang memenuhi standar minimal oleh perusahaan pengerah jasa TKI.

Abstrak :
Program Mari Sehat sebagai program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membangun kemampuan masyarakat agar dapat menangani masalah-masalah kesehatannya secara mandiri. Dalam prosesnya, pelaksanaan di lapangan harus berpijak pada kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, sekaligus harus dapat mengakomodir kondisi di lapangan. Menilik pada pengalaman lembaga dalam menjalankan program pemberdayaan secara langsung, maka penelitian ini ingin melihat bagaimana pelaksanaan proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat proses. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah kelurahan Kedoya Utara dan kelurahan Palmerah. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah kerja peneliti dan dilakukan oleh tim petugas yang sama, teknik pemilihan yang digunakan adalah purposive sampling, di mana informan yang dipilih sesuai dengan tujuan peneliti. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini mencakup konsep pengembangan masyarakat yang dipandang sebagai program, proses dan metoda, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan konsep pemberdayaan, termasuk di dalamnya adalah konsep tentang proses pemberdayaan. Selain itu juga digunakan konsep-konsep tentang peran petugas dalam proses pemberdayaan serta kebijakan yang ditetapkan dalam program Mari Sehat. Dari penelitian ini, peneliti memperoleh gambaran tentang proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat. Dan temuan fapangan terlihat tahapan proses pemberdayaan yang dilakukan, mencakup: tahap sosialisasi, tahap perencanaan partisipatif dengan metoda PRA, tahap pelaksanaan oleh masyarakat dan tahap evaluasi mandiri. Proses pelaksanaan pemberdayaan berjalan seperti spiral, yang menggunakan pengalaman masyarakat sebagai sumber belajar. Dalam proses pemberdayaan, metode yang digunakan secara dominan adalah metode Pendidikan yang Dewasa. Temuan lapangan menunjukkan adanya perubahan-perubahan yang terjadi akibat proses pemberdayaan. Perubahan yang paling menonjol adalah kapasitas tim RW dan individu-individu di dalamnya. Perubahan kapasitas ini berdampak positif pada kelembagaan posyandu. Temuan lapangan juga memberikan fakta yang mengindikasikan adanya kecenderungan untuk berkesinambungan. Dari hasil analisis data, diketahui bahwa proses pemberdayaan tidak dapat dipandang sebagai suatu proses linear, tetapi lebih seperti spiral yang bergerak terus menerus. Selain itu, analisa data menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan akibat langsung dari intervensi yang diberikan selama proses pemberdayaan. Analisis data terhadap temuan menghasilkan kesimpulan terhadap faktor-faktor yang mengtiambat dan mendukung proses pemberdayaan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah, proses pemberdayaan dalam program Mari Sehat dijalankan sesuai dengan tahapan program pemberdayaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan adalah: lembaga pengubah (kebijakan, sikap petugas, metode), masyarakat (dukungan dari masyarakat, nilai-nilai dalam masyarakat). Saran yang diajukan peneliti kepada pihak lembaga adalah perlunya dilakukan penyamaan persepsi tentang program dan pendekatan pemberdayaan pada tahap persiapan, sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Selain itu juga perlunya kegiatan pemetaan sosial, kajian terhadap lembaga dan psikografi masyarakat lokal, menentukan entry point kegiatan yang sesuai dengan kondisi obyektif masyarakat dan membangun sistem penyelenggaraan proyek yang bersifat luwes, sehingga dapat menyikapi dan dapat melakukan perubahan-perubahan taktis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Penelitian dampak diharapkan juga diusulkan untuk dapat dilakukan oleh lembaga. Kepada instansi kesehatan terkait, saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah saran untuk mengadopsi model pelaksanaan posyandu plus dengan pendidikan orang tua dan anak melalui program Tumbuh Kembang Anak yang ternyata sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu instansi pemerintah (puskesmas setempat) dapat memfasilitasi sumber daya kesehatan baik dari swasta maupun dari lembaga pendidikan kesehatan yang ada.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemerintah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat Presiden Republik Indonesia, 2009 . Sistem Otonomi Daerah mengatur kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, antara lain bidang kesehatan Pemerintah Republik Indonesia, 2000 . Badan yang berwenang dalam hal ini di tingkat kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta adalah Suku Dinas Kesehatan. Suku Dinas Kesehatan bertugas untuk melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesehatan masyarakat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, 2014 . Praktek Kerja Profesi Apoteker PKPA di Suku Dinas Kesehatan ini bertujuan untuk memahami peranan, tugas dan tanggung jawab Apoteker di Suku Dinas Kesehatan, memiliki pengetahuan tentang tupoksi Suku Dinas Kesehatan di bidang farmasi, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di Suku Dinas Kesehatan, serta memiliki gambaran nyata tentang permasalahan kefarmasian di Suku Dinas Kesehatan. Praktek Kerja Profesi Apoteker ini dilaksanakan di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat pada periode Bulan April 2016.

---

ABSTRACT
The government was responsible for planning, organizing, held, developing, and supervising the implementation of equitable and affordable health efforts for the community President of the Republic of Indonesia, 2009 . The Regional Autonomy System regulates the authority that delegated by the Central Government to the Regional Government, including the health sector Government of the Republic of Indonesia, 2000 . The authorized section in the district city level in DKI Jakarta Province is the Public Health Departement. The Public Health Departement was responsible for community development activities Governor of DKI Jakarta Province, 2014 . The aims of the Pharmacist Profession Internship PKPA in the Public Health Departement was to understand the role, duties and responsibilities of Pharmacists in the Public Health Departement, have insight, knowledge, skills, and practical experience of doing the work in the Public Health Departement, and has a real vision of pharmaceutical problems in the Public Health Departement. This Pharmacist Profession Internship was held at West Jakarta Public Health Departement in April 2016.

Abstrak :
Dalam Rencana Strategis Pembangunan DKI Jakarta Tahun 1998-2002, Visi Pembangunan DKI Jakarta adalah membangun Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia serta dihuni oleh masyarakat yang berkehidupan sejahtera. Dan untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkanlah beberapa misi pembangunan, dimana salah satunya adalah membangun citra aparatur pemerintah yang mampu menjawab tuntutan reformasi melalui peningkatan kualitas aparatur. Berdasarkan hasil penelitian terhadap 57 sampel pegawai golongan III dan IV di lingkungan Sekretariat Walikotamadya Jakarta Barat, maka dapat disimpulkan, bahwa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan klnerja pegawai adalah kemampuan, motivasi, disiplin kerja, kompensasi, kondisi lingkungan kerja, kualitas hubungan kerja serta sistem kerja. Setelah dilakukan uji hipotesis dengan mengunakan model regresi terbukti bahwa faktor-faktor yang diduga berpengaruh tersebut diterima secara signifikan. Selanjutnya dari hasil penelitian disarankan bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai di Lingkungan Sekretariat Walikotamadya Jakarta Barat agar dilakukan secara konsepsional, sistimastis, terencana dan terprogram berdasarkan urutan prioritas yaitu sebagai berikut :
(1) Motivasi (X2). melalui peningkatan peran pimpinan dalam memberikan keteladanan dan pembinaan pegawai melalui pengamalan budaya kerja sehingga dapat memotivasi pegawai dan memacu keinginan akan peningkatan kinerja.
(2) Perlunya peningkatan Disiplin Kerja (X3), melalui pelaksanaan program reward and punishment yang dilakukan secara seimbang, teratur dan berkesinambungan.
(3) Kemampuan (X1), peningkatan kemampuan pegawai dilakukan dengan mengadakan berbagai pelaksanaan Program Diklat terpadu antara Perencanaan Diklat dengan Perencanaan Karier dan perlunya penekanan pada Diklat Fungsional yang berhubungan langsung dengan tugas-tugas yang dihadapi dan melakukan evaluasi secara berkala akan program-program pengembangan pegawai sehingga kinerja pegawai dapat terus ditingkatkan.
(4) Kompensasi (X4), perlunya peningkatan insentif bagi pegawai melalui program pengembangan jabatan fungsional guna meningkatkan keahlian dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.
(5) Kualitas Hubungan Kerja (X6), perlunya peran pimpinan dalam menciptakan suatu hubungan kerja yang harmonis, akrab dan saling menghormati sehingga menunjang peningkatan kinerja pegawai.
(6) Terciptanya Kondisi Lingkungan Kerja (X5), yang kondusif bagi karyawan agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik melalui penyediaan peralatan kantor, penciptaan lingkungan kerja yang sehat dan bersih serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.
(7) Sistem Kerja (X7), melalui penekanan pada prosedur kerja yang jelas dan tata kerja yang baku agar tercipta suatu sistem kerja yang komprehensif bagi setiap pegawai.

Abstrak :
Penelitian yang membahas tentang penindakan pelanggaran lalu lintas oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat ini dilatarbelakangi oleh fenomena pelanggaran oleh aparat dalam menjalankan tugas yang justru makin membuat terpuruknya upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas. Masalah penelitian adalah tindakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas, dan fokus penelitiannya dititikberatkan pada pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ. Untuk itu dibuat hipotesa penelitian yaitu jika penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh PPNS-PLLAJ di wilayah hukum Polrees Metro Jakarta Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran kewenangan hukum. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi ini, Cara pengumpulan data dan informasinya dilakukan dengan teknik wawancara dan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti. Adapun teori yang memayungi penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang ditinjau dari teori kekuasaan, teori penyimpangan, serta teori koordinasi dan pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pelanggaran kewenangan hukum oleh PPNS-PLLAJ dalam penindakan pelanggaran lalu lintas, dan peraturan perundang-undangan yang diabaikan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Nota Kesepakatan Bersama Kaplri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tanggal 24 Februari 1999 serta beberapa Keputusan Kapolri menyangkut koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis PPNS-PLLAJ. Dilihat dari sanksi hukumnya, bahwa pelanggaran pada tahap persiapan dan pengiriman berkas perkara yang tidak melalui Polri merupakan pelanggaran non pidana yang bersifat administratif, sedang pelanggaran pada tahap pelaksanaan penindakan merupakan pelanggaran pidana yang bertentangan dengan pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta pasal 3 dan pasal 12 ayat (e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh faktor kekuasaan, egoisme sektoral yang cenderung melepaskan diri dari konteks koordinasi dan pengawasan, serta kurangnya respon pihak Polri selaku penyidik, yang kesemuanya bermuara pada timbulnya penyimpangan dalam bentuk pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat pemakai jalan. Bentuk-bentuk pelanggaran kewenangan hukum tersebut terutama dapat disimak dari penghentian kendaraan bermotor di jalan oleh PPNS-PLLAJ tanpa didampingi penyidik Polri, pelaksanaan penindakan yang tidak berada di bawah koordinasi Polri, pelaksanaan tilang yang menyimpang dari ketentuan penyidikan, penugasan personil yang tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai penyidik serta pengiriman berkas perkara tilang yang disampaikan langsung ke Pengadilan. Sehubungan dengan fenomena pelanggaran kewenangan hukum tersebut, penulis memberikan rekomendasi agar Nota Kesepakatan Kapolri dengan Para Direktur Jenderal selaku Pembina PPNS tahun 1999 yang lalu diperbarui, kemudian dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan untuk masing-masing bidang PPNS. Atas dasar Nota Kesepakatan yang baru ini, Mabes Polri menginstruksikan kepada para Kapolda dengan berkoordinasi dengan Direktur Lalu Lintas Pala membuat petunjuk teknis yang melibatkan para Kapolres. Selain itu, Mabes Polri diimbau untuk melakukan pemantauan secara berkala atas implementasi ketentuan yang baru tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan pelaksanaannya di lapangan. Di sisi lain, pertemuan berkala antara Kapolda dengan Dinas Perhubungan diperlukan untuk membahas hal-hal yang bersifat teknis administratif, serta ditindaklanjuti dengan pertemuan berkala para Kapolres dengan Suku Dinas Perhubungan untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis operasional. Dalam upaya mencapai tegaknya hukum di bidang lalu lintas, perlu direvisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dengan cara menambah penjelasan pasal 7 secara jelas, yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau keputusan Bersama Kapolri dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Demikian pula dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, khususnya pasal 8 hendaknya dipertegas bahwa PLLAJ juga berwenang menghentikan kendaraan bermotor di jalan dalam rangka pemeriksaan. Sebagai upaya untuk mengurangi pelanggaran kewenangan hukum tersebut, diimbau kepada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kesejahteraan PPNS-PLLAJ dan petugas PLLAJ yang bertugas melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Abstrak :
Pajak Hotel dan Restoran merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang cukup potensial, namun pemungutannya kurang maksimal, penyebabnya antara lain terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, iklim usaha yang kurang kondusif, masih tingginya ketidakpatuhan dari Wajib Pajak serta masih kurangnya kuantitas maupun kualitas Pemeriksa. Untuk meningkatkan efektivitas pemungutannya tersebut perlu dilaksanakan pemeriksaan. Agar pemeriksaan mencapai sasaran perlu dikelola dalam bentuk Sistem Pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran. Tujuan penelitian adalah untuk menguraikan Sistem Pemeriksaan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Kodya Jakarta Barat II, menganalisa penerapan Sistem Pemeriksaan yang berlaku seperti program pemeriksaan, teknik pemeriksaan dan kerta kerja pemeriksaan serta menganalisis hambatan-hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mengefektifkan pemeriksaan pajak Hotel dan Restoran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analysis dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan dan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dan hasil Penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Sistem Pemeriksaan merupakan salah satu alat yang digunakan dalam rangka menggali penerimaan pajak secara optimal, namun dalam penerapannya masih ditemukan hambatan berupa terbatasnya kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia maupun terbatasnya waktu pemeriksaan, walaupun pihak Sudin Panda sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian mengenai Kehidupan Pak Ogah dalam Masyarakat Kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat bertujuan untuk menunjukkan corak keteraturan sosial dengan fokus pada kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas di jalan Tubagus Angke maupun sehagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma Jakarta Barat.

Dalam kehidupan masyarakat miskin ditemui adanya upaya untuk mengatasi rasa miskin yang tanpa harapan itu dengan perwujudan bahwa mustahil dapat diraih kesuksesan dalam kehidupannya apabila dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat pada umumnya. Sehingga hal itu menimbulkan sikap kritis dalam pencapaian tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keteraturan sosial pada dasarnya adalah keteraturan masyarakat yang diatur berdasarkan aturan-aturan moral. Keteraturan dalam kehidupan sosial pada hakekatnya adalah suatu teori moral. Hal ini tidak hanya berarti bahwa anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya dibatasi oleh kode-kode moral, yakni mengenai apa yang harus dikerjakan dan apa yang tidak, tetapi keseluruhan dari dunia sosial itu sendiri adalah konstruksi moral.

Dalam kehidupan Pak Ogah pada kesehariannya dilakukan berkaitan dengan pedoman-pedoman yang digunakan untuk menciptakan keteraturan dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan kehutuhan hidup yang pokok baik sebagai perorangan, keluarga maupun kelompok di permukiman tersebut.

Adapun pedoman-pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam menciptakan keteraturan sosial mendapat pengaruh yang sangat besar dari seorang patron, baik mereka selaku Pak ogah yang bekerja selaku pengatur lalu lintas di perputaran arah jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma. Hubungan patron-klien terjadi karena patron yang ada di permukiman itu adalah seorang pemimpin yang kharismatik.

Dalam tesis ini telah ditunjukkan bahwa corak keteraturan yang terdapat dalam kehidupan Pak Ogah yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas pada perputaran arah di jalan Tubagus Angke maupun sebagai warga RT 009/05 Kampung Gusti Kelurahan Wijaya Kusuma dipengaruhi adanya hubungan Patron-Klien.

Implikasi corak keteraturan yang dipengaruhi oleh keberadaan patron dengan program Kamtibmas adalah dengan memanfaatkan patron sebagai mitra dalam pembinaan Kamtibmas akan lebih efektif, karena selain patron lebih dapat menterjemahkan pesan-pesan Kamtibmas dari Polri ia juga dapat menyampaikan pesan itu kepada warga masyarakat yang menjadi kliennya.

Dan yang lebih penting dari semua itu adalah tingkat profesional Polri di masa depan - harus disesuaikan dengan tingkat kemajuan peradaban dan kompleksitas kebudayaan dari masyarakat Indonesia pada umumnya dan komuniti masyarakat setempat pada khususnya.

Abstrak :
Penyakit diare sampai saat ini masih tetap sebagai permasalahan kesehatan masyarakat yang perlu ditanggulangi secara- terus menerus. Peran serta masyarakat mempunyai andil yang besar dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat diare. Hal ini menjadi sangat penting, karena kegiatan tersebut sangat bertumpu pada perilaku dari masyarakat. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan, khususnya di daerah penelitian Kelurahan Semanan I, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Jenis disain penelitian ini adalah `analyzed cross sectional", yang bertujuan untuk mengetahui perilaku pencarian pengobatan penderita diare, faktor-faktor yang mungkin berhubungan dan faktor dominan yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan terhadap sejumlah 3.636 jiwa dan yang berhasil diteliti perilaku pencarian pengobatan diare adalah 419 kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka maiden diare selama dua minggu untuk semua kelompok umur di Kelurahan Semanan I adalah 12,5%, dan kejadian diare adalah 0,59 kali per orang selama satu tahun. Sedangkan episode diare balita terjadi 3,7 kali per anak selama satu tahun. Penderita diare yang terbanyak adalah kelompok umur balita dan bayi, masing-masing 60,9% dan 22,4%. Lama sakit diare bervariasi yang banyak dipilih adalah berobat ke bidan (14,3%), Puskesmas (12,6%), tidak mencari pengobatan sama sekali (11,2%), perawat (6,9%), pengobatan tradisionil/dukun bayi (6,7%), kader kesehatan (4,3%), dokter (2,9%) dan klinik kesehatan (2,2%). Tempat rujukan yang dianggap lebib layak adalah Puskesmas, Praktek Dokter dan Bidan. Penelitian ini mendapatkan bahwa Puskesmas merupakan tempat rujukan yang paling banyak dikunjungi dibanding fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yaitu 74,3%. Faktor-faktor paling dominan yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan adalah sebagai berikut : pada lapisan pertama antara tidak mencari versus mencari pengobatan adalah; sikap pengobat, pekerjaan, persepsi akibat dan lama sakit. Sedangkan pada lapisan ke dua antara mengobati sendiri versus ke pengobat adalah; persepsi gawat, sikap pengobat, pengetahuan penyakit, lama sakit dan biaya berobat Selanjutnya pada lapisan ke tiga antara ke pengobat tradisionil versus ke pengobat modern adalah; kepercayaan gaib dan lama sakit dan pada lapisan ke empat antara pilihan ke fasilitas pelayanan Puskesmas versus pelayanan swasta adalah; jarak, persepsi gawat, pendidikan, persepsi akibat dan sikap pengobat. Sudah waktunya bahwa kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat tidak hanya dititik beratkan pada pelayanan pengobatan di Puskesmas, namun secara proaktif kegiatan pelayanan kesehatan perlu lebih diarahkan pada promosi kesehatan dan pelayanan prevensi sekunder yaitu mendorong masyarakat untuk berobat yang benar, terutama terhadap yang rentan menderita diare.

Abstrak :
Dalam upaya antisipasi menghadapi perdagangan bebas Pemerintah Daerah Tingkat II khususnya perlu semakin mandiri dalam penyediaan dana guna pembangunan infrastruktur, sehingga mempunyai daya tarik bagi investor. Salah satu sumber dana yang paling potensial adalah dari penerimaan Pajak Daerah khususnya Pajak Pembangunan I (P.Pb. I). Penerimaan P.Pb. I di Suku Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Jakarta Barat mempunyai urutan pertama dari jenis-jenis Pajak lainnya. Pada tahunT1995/1995 ada gejala bahwa penerimaan masih belum sesuai dengan rencana yang diharapkan sehingga perlu dicari permasalahan. Sebagai perumusan permasalahan sementara dilihat dari sistem perpajakan yang ada yang menyangkut masalah kebijaksanaan perpajakan, Undang-undang Perpajakan dan administrasi perpajakan. Dengan methode penelitian deskriptif analisis telah dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara secara mendalam terhadap informan potensial, serta mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku yang diharapkan dapat diperoleh data dan informasi yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut di atas. Dari hasil analisis ditemukan berbagai hal yang terdiri antara lain sebagai berikut : 1. Adanya kasus obyek pemajakan yang memasuki lapangan Pajak Pertambahan Nilai. 2. Obyek pemajakannya tidak memenuhi prinsip kepastian (certainty) 3. Beberapa hal masih perlu penyempurnaan yang menyangkut pelimpahan wewenang dan lain-lain. Dengan mengkaji berbagai konsep serta teori yang lazim berlaku kiranya dikemukakan saran-saran yang dapat dipakai sebagai pertimbangan untuk mengatasi temuan-temuan di atas, sehingga diharapkan ada manfaat dalam rangka perbaikan-perbaikan lebih lanjut.