Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Era globalisasi akan dimulai tahun 2003 (AFTA) berlanjut ke tahun 2020 (WTO). Pengangguran pada tahun 2000 sudah mencapai lebih dari 36 (tiga puluh enam) juta orang (Mennaker-trans 01.08.2000); menurut Survei Angkatan Kerja Nasional Biro Pusat Statistik Agustus 1999 pengangguran terbuka 6.030.300, dan setengah pengangguran 31.371.100 orang. Kualitas SDM Indonesia - menurut para pakar tenaga kerja - sangat rendah: pada tahun 2000 Human Developent Index (HDI) berada pada urutan ke-109 dari 1974 negara di dunia; Filipina (77), Thailand (76), Malaysia (61), Brunei (32), Korsel (30), Singapura (24), (UNDP dalam H.D. Report tahun 2000). Untuk meningkatkan mutu TKI diperlukan reformasi pendidikan pelatihan dan merevitalisasi mereka agar menjadi "knowledge based workers" dan "multiskilled workers".Telah dilakukan penelitian deskriptif-normatif(historis-empiris). Didasarkan data sekunder Biro Pusat Statistik,=hahan dari Badan Perencanaan Pengsmbangan Depnakertrans RI, dari data statistik Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina. Diyakini bahwa dengan revitalisasi pendidikan-pelatihan tenaga kerja bisa menghasilkan tenaga yang bermutu, berkapabilitas dan berkompetensi tinggi. Saran yang dimanfaatkan melalui penambahan anggaran pendidikan minimum 20 persen dari Anggaran Pembangunan (APBH). Operasionil pelaksanaan perencanaan strategik, bersifat komprehensif dan feasible, untuk semua peringkat pendidikan - pelatihan. Diharapkan para pihak yang terkait melakukan tugasnya sebaik-baiknya demi kepentingan bersama rakyat dan Negara tentunya dengan ridho Tuhan yang Haha Kuasa."

"Negerally trading dispute resolution between WTO's membersettled by mediation of dispute settlemen body (DSB) . Can thus body solved objectively the dispute between developing country and developed country? con the DSB's decision fairly implemented? what's next step if the DSB's decision has not been realised by defeated country till deatline what's next step? how is the procedure if retaliation as the last effort to be chosen and permitted by the DSB? ...."

"The WTO dispute settlement system has become one of the most dynamic, effective and successful international dispute settlement systems in the world over the past twenty years. This second edition of A Handbook on the WTO Dispute Settlement System has been compiled by the dispute settlement lawyers of the WTO Secretariat with a view to providing a practice-oriented account of the system. In addition to describing the existing rules and procedures, this accessibly written handbook explains how those rules and procedures have been interpreted by dispute settlement panels and the Appellate Body, and how they have evolved over time. The handbook provides practical information to help various audiences understand the day-to-day operation of the WTO dispute settlement system."

"Legitimate expectation sebagai suatu konsep pertama kali diperkenalkan pada kasus hukum administrasi. Pada hakikatnya legitimate expectation merupakan bentuk akan pengharapan yang muncul dari janji-janji yang diberikan oleh pejabat pemerintah maupun berdasarkan kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Dalam konteks perdagangan di WTO, legitimate expectation menciptakan ekspektasi bahwa Negara Anggota WTO akan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian-perjanjian di WTO dan juga berdasarkan preseden pada kasus-kasus terdahulu. Penelitian ini menemukan bahwa: a.) penggunaan legitimate expectation sebagai dasar hukum dapat ditemukan pada sengketa dagang WTO; b.) secara umum doktrin legitimate expectation dapat digunakan pada kasus apapun selama memang ada ekspektasi yang sah yang mendasarinya, namun legitimate expectation tidak dapat digunakan ketika ada amandemen regulasi oleh suatu negara

---

The concept of legitimate expectation was firstly introduced in an administrative law case. In essence legitimate expectation is a hope, expectancy, which arises from promises or commitments given by the government nor it comes from the past practices or habits. In the matter of trade specifically in WTO, legitimate expectation creates expectations that WTO Member States will carry out or implement policies in accordance with the provisions as stipulated in the WTO Agreements, as well as according to the precedents of the past cases. This research found that: a.) the use of legitimate expectation as legal basis can be found in trade disputes under WTO; b.) legitimate expectation in general can be used in any cases provided that there is a valid expectancy in it, but it cannot be used when there is an amendment or new law enforced by a Country."