Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berusaha untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD dari segi : (1) KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, (3) Kemandirian KUD.

Langkah pertama, dilakukan studi literatur terhadap teori-teori yang relevan dengan topik penelitian ini, yakni meliputi : Teori koperasi sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Teori pembangunan kelembagaan, dan Kemandirian KUD. Langkah kedua, melakukan analisis data penemuan penelitian tentang : KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), Strategi Peinbangunan kelembagaan KUD yang berkelanjutan, dan Kemandirian KUD; berdasarkan hasil wawancara berstruktur, serta hasil kuesioner. Langkah ketiga, melakukan kesimpulan dan niemberikan saran kebijakan, berdasarkan penemuan penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kelembagaan KUD terkait dengan keberhasilan KUD, dalam artian keberhasilan pembangunan kelembagaan KUD Subur dapat dilihat dari: (1) Dalam KUD Subur terdapat penerapan prinsip KUD sebagai organisasi mutual (usaha bersama), (2) Dalam KUD Subur terdapat strategi pembangunan kelembagaan KUD yang berkeianjutan, (3) KUD Subur telah memenuhi kriteria kemandirian.

Saran kebijakan yang disampaikan adalah menyangkut masalah penilaian kemandirian KUD; yang menurut peneliti perlu disempurnakan dari segi materi penilaian dan dari segi unsur penilai, agar hasil kemandirian yang dicapai aleh KUD benar-benar menunjukkan "Citra Obyektivitas" yang tinggi.

Abstrak :
Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan sebuah perusahaan dengan bentuk Usaha Bersama (Mutual) yang merupakan salah satu jenis perusahaan yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha perasuransian. Belum adanya Undang-undang dan / Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Usaha Bersama (Mutuit) mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan diskriminasi terutama bagi pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputeta 1912. Berangkat dari ad-arrya te-tiAatiastlan hukum dan diskriminasi yang mengakibatkan tidak terlindunginya kedudukan pemegang polis dan tidak ada yang pembagian tanggung jawab yang adil, beberapa pemegang polis mengajukan permohonan perkara tentang Usaha Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama (Mutual) dengan objek pengujian Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian terhadap Undang-undang Dasar 1945. Tulisan ini difokuskan kepada kedudukan dan tanggung jawab pemegang polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 karena tidak adanya Undang-undang dan atau Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Usaha Bersama (Mutual) penulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan melakukan penelitian hukum kepustakaan dan didukung wawancara kepada informan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Sebagaimana diatur dalam anggaran dasar, pemegang polis yang merupakan Anggota dari Badan Perwakilan Anggota harus bertanggung jawab untuk aspirasi para pemegang polis yang tidak tergabung sebagai Anggota. Pemerintah harus segera mengesahkan RUU Perasuransian sebagaimana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32|PLJU-XA}}B tanggal 3 April 2014. Selain itu, untuk mengantisipasi apabila dalam waktu yang ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, Pemerintah belum membuat Undang-undang terkait usaha perasuransian yang berbentuk Usaha Bersama, Badan Perwakilan Anggota dapat mengadakan Sidang Badan Perwakilan Anggota dengan agenda mengubah badan hukum Asuransi Jiwa Bersama Bumiputeta 1912 menj adi Perseroan Terbatas. ...... Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera l9l2 is a company with a form of a Mutual Company, which is one type of company which may conduct insurance business the since of Acts and / or Government Regulation that governing Mutual company lead to legal uncertainty and discrimination, especially for the policy holders of Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912. Departing from legal uncertainty and discrimination that lead to unprotected position of the policy holder and the absence of disseverance of fair responsibility, some of policy holders apply for the case of the Insurance Business Form of Mutual Company with the object of the petition for Article 7 paragraph(3) of Act No. 2 of 1992 on Insurance Business of the Act of 1945. This studyy focus on the position and responsibility of Asuransi Jiwa Bersam a l9l2 policy holders because of the absence of Acst and / or Government Regulation governing the Mutual Company. This study is a normative juridical by conducting legal research literature as well as informant interviews. The type of data used is secondary data. The analytical method used is qualitative method. As set forth in the articles of association, the policy holder who is a Member of the Board Member Representative shall be responsible for delivering the aspirations from policy holders who are not incorporated as a Member. The government should immediately affirm the draft of Insurance Acts as it stated in constitutional court Decision No. 32/PUU-XA201f]. April 3, 20L4 In addition, to anticipate when the time specified by the Constitutional Court, the Government has not made Acts related insurance business in the form of Mutual Company, Board Member Representative may hold a Member Representative Body Assembly with an agenda to change the legal status of the Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera l9l2 to Limited Liability Company.

Abstrak :
ABSTRAK
Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.

Tesis ini merupakan hasil peneiitian tentang pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama khususnya di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terutama untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi Ianjut usia, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripitif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumentasi dengan para inforrnan. Sedangkan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data antara lain Kepala Kantor Sosial Kota Samarinda, Lurah Baqa, Ketua Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosiai, Anggota Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial, Ketua Kelompok Usaha Bersama dan Anggota Kelompok Usaha Bersama.

Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (Empowerment) yang dilaksanakan di Kelurahan Baqa sebagai lokasi penelilian, mulai terlihat dari tahap persiapan yang meliputi orientasi dan observasi, identifikasi dan registrasi, perencanaan program plaksanaan, penyuluhan sosial umum, evaluasi persiapan. Tahap pelaksanaan meliputi pembentukan kelompok dalam bentuk kelompok usaha bersama yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal dan saling mengenal satu sama Iain, pemilihan atau penentuan jenis usaha yang Iayak dan cocok untuk dilakukan, pelatihan pendamping dan pelatihan keterampilan anggota kelompok usaha bersama serta tahap monitoring dan evaluasi.

Pada saat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat baik dari anggota kelompok usaha bersama maupun dari Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial. Faktor pendukung terlihat adanya dukungan dari pemerintah dan motivasi para Ianjut usia. Sedangkan faktor penghambat adalah sumbar daya manusia yang masih rendah, keterbatasan kemampuan iisik, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, minimnya fasilitas dan kurangnya waktu yang dimiliki para pendamping.

Dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi ini maka disarankan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk pelaksanaan program pada masa mendatang antara lain memprioritaskan lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pihak Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial dengan unsur pemerintah keiurahan agar meningkatkan kerjasama dan saling koordinasi pada setiap pelaksanaan kegiatan, dalam upaya meningkatkan semangat para pendamping agar senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, diharapkan diberikan tambahan intensif dan fasilitas yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, petugas pendamping agar meningkatkan frekuensi ke Iapangan, konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan dan melihat secara Iangsung pelaksanaan kegiatan guna memaksimalkan pencapaian tujuan program dan pemberian bantuan modal berikutnya jumlahnya Iebih ditingkatkan.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam rangka pelaksanaan Program kali Bersih (Prokasih), pada tahun 2002 Pemda DKI Jakarta menggusur penghuni liar di sepanjang bantaran kali Angke. Sebagai tindak lanjutnya, Pernda DK! Jakarta mengajak kctcrlibatan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Perumnas dalam penyediaan sarana perumahan yang layak bagi lcorban gusuran tersebut. Perkembangan komunitas dalam program nelokasi ini belum menunjukkan peningkatan dengan masih rendahnya pendapatan masyarakat dan peningkatan angka pengangguran. Program lntervensi yang dilaksanakan pada komunitas rusun, khususnya RT 09/ I7, dirancang dengan tujuan mengorganisir kelompok usaha bersama yang menjadi motor penggerak roda perekonomian komunitas. Program Imervensi dilakukan dalam delapan sesi pertemuan yang menekankan pada perrumbuhan Community Participation berbasis pada pendekatan Appreciatfve Inquiry melalui tahapan Asset Based Commzmiry Development. Pendekatan dalam proses pembelajaran mcnggunakan Teori Pembelajaran Sosial / Social Learning Theory, sedangkan tehnik yang digunakan adalah stratcgi cdukasi bempa ajakan ajaran agama dan manajemen kelompok kecil. Program intcrvensi ini mencapai target keberhasilan dengan adanya pencapaian sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan. Salah satu faktor kcberhasilan adalah program ini diangkat dari aspirasi masyarakat sehingga dapat memperkecil resistensi terhadap program. Demikian pula, hubungan (rapport) yang bisa terbina dengan baik menumbuhkan Irusf dan mempersempit kesenjangan antara inrervemionisz dengan masyarakat. Program ini masih membutuhkan intervensi Ianjutan agar keberlangsungan pemberdayaan komunitas bisa tetap terpelihara.

---

ABSTRACT
ln 2002. the DK! Jakarta district authorities (Pemda DKI) had displaced all illegal inhabitants along the Angke riverbank, as one of initiatives taken in the Clean River Program (PROKASIH). As a proceeding, Pemda DKI, paired with Buddha Tzu Chi Indonesia Foundation and PERUMNAS, urged to facilitate decent housings for the displaced people. Serving as relocation only, the housings were still unable to lift up the social resistance quality within the new area, which are indicated by the low social income and unemployment rise. The Intervention Program was carried out with the Cinta Kasih Tzu Chi Rusun community, in RT09/l7 area, and designed for organizing joint business groups to encourage local economy. The Intervention Program was conducted in eight meeting sessions, emphasizes the Community Participation growth, based on the Appreciative Inquiry approach in an Asset Based Community Development stages. Besides using Social Leaming theory in the leaming process, religious teaching approach and small groups managements was also used as an educational strategy. The intervention program had achieved its success target based on the initially stated indicators. Among the pi-ogram?s achievement factors are: the low resistance due to the community?s aspiration that generates the program itself initially and well-managed rapports which develops trust and narrows the gap between interventionist and community. The program still requires further advance intervention to maintain sustainability in the community?s seltlreliance.

---

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang ada di wilayah Jakarta Selatan. Kelompok usaha bersama adalah salah satu program pemerintah melalui kementerian sosial untuk meminimalisasi angka kemiskinan di Indonesia. Jakarta sebagai pusat negara dengan kompleksitas masalah melaksanakan program ini pada tahun 2009. KUBE merupakan metode pendekatan yang terintegrasi dari keseluruhan proses kementerian sosial dalam rangka MPMK. KUBE tidak dimaksudkan untuk menggantikan keseluruhan prosedur kecuali untuk Program Bantuan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin yang mencakup Keseluruhan proses. Pembentukan KUBE dimulai dengan proses pembentukan kelompok sebagai hasil bimbingan sosial, pelatihan keterampilan berusaha, bantuan stimulans dan pendampingan. Pelaksanaan KUBE belum menjadi jawaban yang pasti dalam pengentasan kemiskinan di ibu kota. Jakarta selatan dipilih sebagai pilot project program ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan program KUBE sebagai bentuk penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Jakarta Selatan da mengetahui hambatan dalam implementasi kebijakan program KUBE. Dalam pelaksanaannya kemampuan manajerial serta pemasaran dalam bentuk kemasan menjadi kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dengan narasumber yang sudah ditentukan. Hasil penelitian ini menyarankan untuk melakukan penilaian terhadap kebutuhan kelompok sasaran. Selain itu Pendampingan terhadap KUBE perlu ditingkatkan dan dikembangkan sehingga efektivitas KUBE dalam meningkatkan keterampilan para anggota menjadi lebih tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan sasarannya secara lebih besar. Hambatan dari pelaksanaan program ini adalah pada implementasi program ini, banyaknya jenis usaha macet. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan anggota juga menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program ini.

---

The focus of this study is implementation of policy for Tackling Poverty through a program of economic empowerment group together (KUBE) in South Jakarta. Joint business group is one of the Government through the Ministry of social programs to minimize poverty rate in Indonesia. Jakarta as the Centre of the country with the complexity of the problems of implementing this program in 2009. KUBE is an integrated approach to the method from Social Departement of whole process in order MPKP. It is not intended to replace all the prosedure except for social walfare assistance programs that cover the entire process. Formution of KUBE began with the formation of the group as a result of process guidance, social skill training and assistance and mentoring stimulant. Implementation of the KUBE is not yet a definite answer in alleviating poverty in the capital. South Jakarta was chosen as a pilot project this program. Managerial capability in the implementation as well as marketing in the form of packaging to be obstacles faced. This research is a qualitative research using the method of data collection in the form of interviews. The interviewer is a pople who has a qualification to answer. The results of this research suggest to carry out assessment of the needs of the target group. In addition to Mentoring KUBE needs to be improved and expanded so that its effectiveness in improving the skills of the KUBE members became higher and can ultimately increase revenue goals are bigger. The resistance of the implementation this programme is the implementation of this programme has many of bussiness to a standstill. Still limited abilities and skill of its member has also become a obstacles in the implementation of the programme.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi usaha bersama AJBB 1912 atas terjadinya gagal bayar klaim asuransi dalam Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor: 2/PDT.G/2021/PN Mme. dan Jakarta Selatan Nomor: 482/PDT.G/2020/PN Jkt. Sel. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini terbagi atas dua masalah, yakni: pertama, bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang polis AJBB 1912 atas perintah eksekusi putusan untuk membayar klaim asuransi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Maumere dan Jakarta Selatan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap namun eksekusi tetap tidak dilaksanakan oleh AJBB 1912; dan kedua, bagaimanakah pertanggungjawaban AJBB 1912 yang tidak mau menjalankan perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan data sekunder, dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Para Pemegang Polis AJBB 1912 adalah dengan menempuh upaya litigasi dan mengadukan permasalahan yang dihadapi ke OJK. Selanjutnya, bentuk pertanggungjawaban dari AJBB 1912 atas tidak dilaksanakannya perintah eksekusi atas kedua putusan tersebut adalah dengan melakukan penjualan sebagian asetnya untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. Saran dari penelitian ini adalah bahwa OJK perlu untuk memberikan peringatan dan tekanan kepada AJBB 1912 untuk melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan dan agar AJBB 1912 segera menjual sebagian asetnya untuk dapat melaksanakan perintah eksekusi atas putusan pengadilan. ......This thesis presents the results of research or studies on the liability of The Mutual Insurance Company AJBB 1912 for failure of payment in insurance claims on the Maumere District Court Decision No. 2/PDT.G/2021/PN Mme and South Jakarta No. 482/PDT.G/2020/PN Jkt.Sel. The problems discussed in this research are divided into two problems, namely: first, how are the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 policy holders against the order to execute both court decisions which have executable legal force but the execution is still not carried out by AJBB 1912; and second, how are the liabilities of AJBB 1912 who doesn’t want to carry out the execution order of both the court decisions. The research method used in this research is juridical-normative with secondary data, and data analysis is carried out qualitatively. The results of this study indicate that the legal efforts that can be taken by the AJBB 1912 Policy Holders are by taking litigation efforts and reporting the problems they face to the OJK. Furthermore, the form of liability from AJBB 1912 for not carrying out the execution order for the two decisions is by selling part of its assets to carry out the execution order for the court decision. The suggestion from this research is that the OJK needs to give a warning and pressure towards AJBB 1912 to carry out the execution order on the court decisions and so that AJBB 1912 immediately sells some of its assets so that it can carry out the execution order on the court decisions.

Abstrak :
Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasil KUBE adalah pendampingan sosial, oleh karenanya perlu digambarkan Persiapan Pendampingan Sosial, Peran Pendamping Sosial serta faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pendampingan Sosial pada KUBE di Desa Serdang Wetan Kecamatan Legog Kabupaten Tangerang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Persiapan pendampingan sosial terdiri dari: sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai pendamping sosial. Peran pendamping sosial dilaksanakan pada Fungsi Pemungkin / Fasilitasi, Penguatan, Perlindungan, dan Fungsi Pendukung. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan sosial diantaranya: 1) Pelaku Perubahan Itu Sendiri; 2) Internal Komunitas Yang Berasal dari Internal Komunitas Sasaran; dan 3) Internal Komunitas yang Berasal dari Luar Komunitas Sasaran. ......One of the factors which influences the success of Kelompok Usaha Bersama (KUBE) is a social facilitation. Therefore, this research describes the preparation of social facilitation, the role of social facilitator, and the supporting and inhibiting factors of social facilitation implementation on KUBE in Serdang Wetan Village, Legog Subdistrict, Tangerang Region. This research is a qualitative research with descriptive method. The preparation of social facilitation includes pre- and post-appointment stages of social facilitator. The role of social facilitator is implemented on these functions: enabling/facilitating, enhancing, protecting, and supporting. The supporting and inhibiting factors of social facilitation implementation consist of 1) the change agent himself; 2) internal community which comes from inside the target community; and 3) internal community which comes from outside the target community.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pemberdayaan UMKM dalam program KUBE PRSE, yang dikaji berdasarkan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi kemiskinan di Kota Serang, yang merupakan salah satu permasalahan pokok yang membutuhkan penanganan khusus. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Kota Serang berupaya untuk terus menekan angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan menanggulangi kemiskinan, melalui program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Penelitian ini bertujuan untuk untuk mendeskripsikan pelaksanaan program KUBE PRSE, serta untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dari program tersebut. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan program KUBE PRSE, apakah sudah berjalan sesuai dengan proposal program yang sudah diajukan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Maret 2022 hingga Mei 2022 melalui melalui studi pustaka, dan pengamatan lokasi penelitian menggunakan metode wawancara mendalam pada 10 (sepuluh) orang informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini mendekripsikan pemberdayaan UMKM dalam KUBE PRSE yang dilihat melalui tahapan proses pemberdayaan dan kendala yang terjadi pada tahapan proses pemberdayaan. Berdasarkan hasil temuan penelitian, menunjukan bahwa program tidak berjalan sesuai dengan proposal yang sudah diajukan, bantuan barang yang seharusnya digunakan untuk membuat sebuah warung usaha sembako yang dikelola oleh anggota KUBE, dibagi rata kepada anggota nya. Hal tersebut terjadi karena program tidak melalui tahapan proses pemberdayaan yang sempurna, selain itu faktor penghambat ditemukan lebih banyak dibandingkan faktor pendorong. Hasil penelitian ini diharapkan bersumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial berupa pengayaan pada mata kuliah masalah kemiskinan, dasar-dasar pembangunan sosial dan mata kuliah analisis masalah sosial. ......This study discusses the empowerment of MSMEs in the KUBE PRSE program, which is studied based on the discipline of Social Welfare Science. This research is motivated by the condition of poverty in Serang City, which is one of the main problems that require special handling. The Ministry of Social Affairs through the Serang City Social Service seeks to continue to reduce the number of Social Welfare Service Needs (PPKS) and reduce poverty, through the Joint Business Group (KUBE) assistance program. This study aims to describe the implementation of the PRSE KUBE program, as well as to describe the supporting and inhibiting factors of the program. The urgency of doing this research is to see how the implementation of the PRSE KUBE program, whether it has been running in accordance with the program proposals that have been submitted. The approach in this study uses a qualitative approach with a descriptive study. Data collection was carried out from March 2022 to May 2022 through library research, and observation of research locations using in-depth interviews with 10 (ten) informants selected using purposive sampling technique. The results of this study describe the empowerment of MSMEs in KUBE PRSE which are seen through the stages of the empowerment process and the obstacles that occur at the stages of the empowerment process. Based on the results of the research findings, indicating that the program did not run according to the proposals that had been submitted, the aid of goods that should have been used to make a basic food stall managed by KUBE members was divided equally among its members. This happened because the program did not go through the stages of a perfect empowerment process, besides that the inhibiting factors were found to be more than the driving factors. The results of this study are expected to contribute to the Social Welfare Study program in the form of enrichment in courses on poverty issues, basics of social development and social problem analysis courses.

Abstrak :
Tulisan ini mendiskusikan mengenai Ekonomi Pancasila dan Makna yang terkandung di dalam Pasal 33 UUD 1945 sebelum dan sesudah dilakukannya amandemen. Ekonomi Pancasila adalah sistem pengaturan hubungan antar negara dan warganegara yang ditujukan untuk memajukan kemanusisan dan peradaban, memperkuat persatuan nasional melalui proses usaha bersama/ gotong royong, dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warganegara yang dilandasi oleh nilai-nilai etik pertanggungan jawaban kepada Tuhan yang Maha Esa. Sementara pasal 33 memberikan corak yang lebih jelas dalam menggambarkan bagaimana ekonomi pancasila diberlakukan sebagai sebuah sistem perekonomian sebuah negara.

Abstrak :
ABSTRAK Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengakui adanya bentuk Usaha Bersama sebagai badan hukum, namun bentuk badan hukum ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Fokus pembahasan Tesis ini pada masalah apakah Usaha Bersama merupakan badan hukum; bagaimana tugas dan tanggung jawab organ Usaha Bersama; dan apa saja kekurangan yang dihadapi Usaha Bersama jika dibandingkan dengan Perseroan Terbatas. Jenis penelitian ini adalah normatif dan bersifat deskriptif analitis. Metode penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder terkait Usaha Bersama khususnya pada AJB bumiputera 1912. Sebagai hasil penelitian didapat bahwa Usaha Bersama merupakan badan hukum, sehingga sebagai badan hukum melekat ciri-ciri yang dimiliki oleh badan hukum; AJB Bumiputera 1912 sebagai Usaha Bersama, menurut Anggaran Dasarnya, memiliki organ perusahaan yang terdiri dari Badan Perwakilan Anggota, Dewan Komisaris, dan Direksi. Ketiga organ tersebut melakukan metabolisme tubuh dari dalam badan hukum AJB Bumiputera 1912, menjalankan roda kegiatan perusahaan ke arah visi dan misinya. Kegiatan organ-organ tersebut meliputi fungsi pembuatan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan; Dibandingkan dengan Perseroan Terbatas, Usaha Bersama memiliki beberapa kekurangan seperti terbatasnya akses penambahan modal; Usaha Bersama menjadi kurang dapat berkompetisi karena terbatasnya modal; penerapan tata kelola perusahaan berkurang kualitasnya karena aspirasi anggota terpaksa melalui sistem perwakilan; perlindungan yang rendah terhadap pemegang polis dan tertanggung asuransi dari risiko kegagalan perusahaan dan pengurangan hak-hak dalam polis bila terjadi masalah kesehatan keuangan; pembagian hasil keuntungan baru dapat dinikmati pada waktu klaim polis ataupun pada saat polis habis kontrak; dan kemungkinan adanya demutualisasi sebagai proses konversi badan usaha dari Usaha Bersama menjadi Perseroan Terbatas.

---

ABSTRACT Indonesian Act No. 40 of 2014 on Insurance acknowledges the form of Mutual Company as a legal entity, but this form of legal entity has not been regulated specifically in Indonesia. The focus of this thesis lies on the issues such as is the Mutual Company a legal entity or not; What are the duties and responsibilities of Mutual Company?s organ in Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company; and what are the disadvantages of Mutual Company compared to a Limited Liability Company. This is a normative research using analytical description. The method used in this research is literature study using all of related literatures or secondary data related to Mutual Company especially on Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company. The research points out that: Mutual Company is a legal entity. It has characteristic features similar to legal entity; Bumiputera 1912 Mutual Life Insurance Company, according to its Articles of Association, has organs consisting of Representative Board Members, Board of Commissioners and Board of Directors. All of them are running the company's activities toward its vision and mission. Activities of these organs including the functions of policy making, implementation and supervision; Compared to the Limited Liability Company, Mutual Company has some disadvantages such as: Lack to the access towards additional capital; Mutual Company become less able to compete due to limited capital; Application of corporate governance is deteriorating due to the aspirations of members forced through a system of representation; a low protection against the policyholder and insured person according to the risk of company failure and the reduction of the rights under the policy in the issue of financial health problem; The profit sharing only can be enjoyed at the time of claims under the policy or at the end of the contract limit time; The possibility of demutualization as the conversion process of a business entity from a Mutual Company into a Limited Liability Company.