Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimohonkan oleh Iwan Piliang, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Aliansi Jurnalis Independen, dan Lembaga Bantuan Hukum Pers telah diputuskan oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Mei 2009, bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tersebut adalah konstitusional, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujian konstitusionalitas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bersesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang bersifat deskriptif oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang perhatian utamanya adalah pengaturan norma secara yuridis dari objek yang akan diteliti. Penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan pidana pencemaran nama baik secara elektronik dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bentuk pengaturan tersendiri (sui genetis) dari norma penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); 2) Konsep pemidanaan Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan delik yang dikualifikasi sebagai penghinaan atau pencemaran nama baik sehingga konsep akan mengacu kepada KUHP namun ancaman pidanaannya lebih berat yakni merujuk pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 3) Perbedaan ancaman pidana antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wajar karena distribusi dan penyebaran informasi melalui media elektronik relatif lebih cepat, berjangkauan luas, dan memiliki dampak yang massif; 4) Pasal 27 ayat (3) UU 1TE tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena meskipun ada ketentuan Pasal 28F UUD 1945; 5)Putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan Pemohon adalah tepat karena pada dasarnya Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Abstrak :
Sukuk Ritel adalah salah satu instrumen keuangan syariah yang dapat ditransaksikan di pasar sekunder. Sukuk Ritel dapat mengalami perubahan harga, dalam aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Beberapa teori menyatakan bahwa likuiditas, time to maturity (jangka waktu jatuh tempo) dan kupon dapat mempengaruhi perubahan harga suatu obligasi dalam hal ini Sukuk Ritel di pasar sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh frekuensi transaksi, volume transaksi, time to maturity dan kupon (baik secara parsial maupun simultan) terhadap harga Sukuk Negara seri Sukuk Ritel di pasar sekunder selama periode 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang diteliti adalah data cross section dengan metode analisis regresi linier berganda (multivariate regresion) berdasarkan persamaan simpangan kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Squares (OLS) dan uji Kausalitas Granger. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat faktor tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan (baik secara parsial maupun simultan) terhadap harga Sukuk Negara seri Sukuk Ritel di pasar sekunder, dengan perincian koefisien regresi yaitu sebesar 0,037 untuk frekuensi transaksi, 0,002 untuk volume transaksi, 0,116 untuk time to maturity, dan 0,609 untuk kupon. Kesimpulan dari penelitian ini adalah frekuensi transaksi, volume transaksi, time to maturity, dan kupon mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga Sukuk Negara seri Sukuk Ritel di pasar sekunder (baik secara parsial maupun simultan). ......Retail Sukuk is one of the Islamic financial instruments that can be transacted on the secondary market. Retail Sukuk can experience price changes, in trading activities on the secondary market. Some theories state that liquidity, time to maturity and coupons can affect changes in the price of a bond in this case Retail Sukuk on the secondary market. The objective of this research is to analyze the effect of transaction frequency, transaction volume, time to maturity and coupon (both partially and simultaneously) toward Sovereign Sukuk price Retail Sukuk series on the secondary market during the 2018 period. This research uses quantitative approach, the data researched are data cross section with multivariate regression analysis method based on the smallest quadratic deviation equation or Ordinary Least Squares (OLS) and Granger Causality test. The result of this research indicate that these four factors have a significant influence (both partially and simultaneously) on the price of Sovereign Sukuk Retail Sukuk series on the secondary market, with details of the regression coefficient of 0,037 for transaction frequency, 0,002 for transaction volume, 0,116 for time to maturity, and 0,609 for coupons. The conclusion of this research is the frequency of transactions, transaction volume, time to maturity, and coupons that have a significant effect on the price of Sovereign Sukuk Retail Sukuk series on the secondary market (both partially or simultaneously).

Abstrak :
Penelitian ini mencoba menguji faktor apa saja yang mempengaruhi perceived value, dan transaction cost terhadap repurchase intention. Analisis dilakukan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner, dan diolah dengan metode analisis SEM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perceived value dan transaction cost berpengaruh secara negatif terhadap repurchase intention dalam studi kasus Lazada.co.id di Indonesia. ...... This study tries to examine what factors affect perceived value and transaction cost to the repurchase. Analyses were performed using data obtained through questionnaires, and processed using SEM analysis method. This study concludes that perceived value and transaction cost have negative impact to the repurchase intention in the case study of Lazada.co.id in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perbankan, sering kali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan balk sehingga menimbulkan friksi antara Nasabah dan Bank. Tidak adanya mekanisme standar dalam penanganan pengaduan Nasabah selama ini menyebabkan sengketa antara Nasabah dan Bank cenderung berlarut-larut. Antara lain ditunjukkan dengan cukup maraknya keluhan-keluhan Nasabah di berbagai media, hal itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Perbankan dan berakibat pada reputasi jangka panjang bank tersebut. Bank Indonesia dalam Arsitektur Perbankan Indonesia menyatakan akan mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan. Perlindungan terhadap Nasabah merupakan tantangan perbankan yang berpengaruh secara langsung terhadap sebagian besar masyarakat kita. Oleh karena itu, tantangan untuk menciptakan standar yang jelas dan mudah dipahami dalam membentuk mekanisme penyelesaian sengketa transaksi keuangan Nasabah menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan. Dengan demikian dibentuklah Mediasi Perbankan yang saat ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Dengan dibentuknya Mediasi Perbankan ini nasabah dilindungi dari dominasi bank dalam menyelesaikan sengketa, khususnya bagi nasabah kecil yang sulit mendapatkan akses hukum karena keterbatasannya. Sesuai dengan amanat PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, fungsi Mediasi Perbankan ini akan dilaksanakan oleh asosiasi perbankan. Tetapi yang berkembang asosiasi perbankan saat ini dirasakan kurang cocok untuk melaksanakan fungsi ini karena ditakutkan akan muncul esprit de corps,apalagi bank sebagai pihak yang bersengketa. Menurut penulis, dalam suatu kondisi yang ideal dengan menjunjung independensi mediasi, sebaiknya fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga independen yang mediatornya dipilih dari seleksi umum. Tetapi dengan keterbatasan pendanaan, sarana, dan cakupan wilayah, fungsi ini dapat terus dilaksanakan Bank Indonesia dengan melakukan pengembangan dan perbaikan aturan agar mediasi ini dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang handal dan memberikan hasil positif bagi nasabah dan bank.

Abstrak :
Bisnis Non Keuangan dan Profesioanl merupakan area dimana para pelaku pencuci uang melakukan akitivitas dalam pencucian uang.Bisnis non keuangan dan profesional menjadi pilihan karena merupakan suatu hal yang lumrah karena bisnis non keuangan dan profesional sangat hadir dalam hampir seluruh kehidupan masyarakat dan tidak harus pelaku kejahatan.Pemilihan Bisnis Non Keuangan dan Profesional dalam membantu pencucian uang lebih kepada kesempatan yang dipikirkan oleh para pelaku tersebut.Pada kenyataanya pelaku pencucian uang dapat memilih hanya sebagai konsumen atau pemilik bisnis non keuangan dan profesional. Pencuci Uang selalu mencari teknik atau metode yang paling aman untuk melakukan proses pencucian uang. Dari sejak jaman dulu bisnis non keuangan selalu menjadi sarana pencucian uang bagi para pelaku kejahatan.Perkembangan teknologi dan pengetahuan mendorong perkembangan kejahatan termasuk didalamnya para pencuci uag.Par Sejak berlakunya UU TPPU di Indonesia kewajiban pelaporan transaksi keuangan bagi Bisnis Non Keuangan belum diterapkan.Pelaporan hanya terbatas pada institusi keuangan sajaDi negara lain seperti Amerika Serikat. Di Australia, Negara yang perangkat UU anti pencucian Uangnya menjadi acuan bagi Indonesia dalam membuat UU anti pencucian uang juga sudah diterapkan. Penerapan Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan bagi Bisnis Non Keuangan dan Profesional harus diterapkan untuk dapat membantu PPATK dalam memberikan informasi untuk di analisa dalam memberikan laporan informasi bagi pencegahan dan penanggulangan pencucian uang di Indonesia. Kewajiban pelaporan ini harus disertai sanksi, snaksi tidak hanya dikenakan kepada bisnis non keuangan dan profesi tetapi juga kepada lembaga pengawas yang tidak melakukan tugasnya. sanksi harus yang berarti sehingga memaksa bisnis non keuangan dan proesional untuk melaksanakan kewajiban tersebut.Sanksi tidak hanya terbatas pada denda atau administratif saja tetapi dengan hukuman badan.;

Abstrak :
Lingkungan persaingan dalam industri perbankan semakin hiperkompetitif, tidak terbatas diantara bank-bank yang sudah ada maupun ancaman masuknya bank-bank asing tetapi juga dengan pasar uang, pasar modal dan perusahaan pembiayaan. Perubahan lingkungan persaingan perbankan tersebut menyebabkan bank yang sejak awal bergerak di sektor Korporasi tldak dapat hanya mengandalkan pendapatan yang berasal dari interest income. Era perdagangan bebas merupakan suatu peluang yang dapat dipergunakan perbankan dalam memasarkan produk jasa untuk mmeningkatkan/fee based income/non interest income. Menurut Hamel dan Prahaiad persaingan di masa yang akan datang adaiah persaingan untuk mendapatkan opportunity share bukan market share. Untuk mendapatkan opportunity share sebuah bank harus memiliki kompetensi inti sehingga bank tersebut mampu mendominasi esempatan yang timbul. Dengan latar beiakang tersebut diatas, penuiisan karya akhir ini untuk mengetahui strategi Bank X meningkatkan fee based income di sektor korporasi dalam era perdagangan bebas. Salah satu pertimbangan pemilihan Bank X karena bank tersebut sejak berdiri bergerak di bidang korporasi. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengetahui peranan Bank X dalam perdagangan internasional, peluang pengembangan produk/jasa yang dapat meningkatkan fee based income, keunggulan bersaing yang harus dimiliki Bank X agar dapat memanfaatkan peluang perdagangan bebas dan strategi yang ditempuh Bank X untuk meningkatkan daya saing daiam mengantisipasi perdagangan bebas. Metode penulisan karya akhir dilakukan secara diskriptif analisis. Untuk menganalisis strategi Bank X meningkatkan fee based income di sektor korporasi dalam era perdagangan bebas dilakukan kajian pustaka mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Iingkungan industri perbankan, peluang pengembangan produk/jasa fee based income dan strategi bersaing dengan pendekatan resource based. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan fee based income berupa pendapatan dan komisi di luar kredit yang diperoeh Bank X sebesar 8364 % berasal dari kegiatan transaksi luar negeri yang meliputi inkaso/transfer, option valuta asing, Garansi Bank, pendapatan selisih kurs karena transaksi valuta asing dan transaksi luar negeri Iainnya. Sedangkan dalam kegiatan transaksi dalam negeri yang paling dominan adalah kegiatan jasa-jasa pasar modal. Sumber daya yang dimiliki Bank X adalah jaringan kegiatan operasional di dalam dan luar negeri, sistem pengawasan intern yang telah mendapat ISO 9002, sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan dan ketramplian dalam mengelola transaksi perdagangan luau negeri dan jasa-jasa pasar modal. Kompetensi inti yang dimiliki Bank X saat mi adalah foreign exchange services, transaction processing dan relationship management. Kompetensi inti tersebut merupakan gabungan Kernampuan (skill) dan teknoiogi serta proses belajar bersama antar unit untuk menghasilkan produk dan jasa. Strategi Bank X untuk meningkatkan fee based income dalam era perdagangan bebas berupa renàana pembentukan unit bisnis yang bercinikan investment banking. Sehubungan dengan rencana tersebut maka Bank X perlu melakukan pengembangan kompetensi inti yang baru yaitu financial advisory dan melakukan penyebaran kompetensi inti secara internal serta pemeliharaan kompetensi inti yang telah dimiliki.

Abstrak :
Didalam karya akhir ini dibahas mengenai pasar kelabu komponen kendaraan penumpang di Indonesia, mulai dari Jatar belakang bidang usaha kendaraan bermotor yang mempengaruhi distribusi komponennya, pengertian pasar kelabu dan sebab-sebab terjadinya, dampak pasar kelabu terhadap pihak-pihak yang terlibat, hingga uraian mengenai transaksi impor komponen kendaraan penumpang di Jakarta. Kemudian dijabarkan suatu analisis kinetja pemasar kelabu dibandingkan terhadap kinerja distributor yang ditunjuk bagi merek kompone kendaraan penumpang tertentu, dengan menggunakan model Pawitra bagi pasar kelabu kendaraan penumpang. Merek komponen yang dipilih adalah Mercedes Benz dan Toyota. Pada dasarnya fenomena pasar kelabu merupakan masalah jalur distribusi, yakni setiap jalur distribusi diluar jalur yangtelah ditunjuk oleh produsen pemegang merek, baik dalam lingkup domestik maupun internasional. Masalah timbul karena produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang tidak ditunjuk ini sama dengan produk yang disalurkan melalui jalur distribusi yang ditunjuk, yaitu produk asli, akan tetapi dijual kepada pelanggan dengan harga yan jauh lebih murah. Pembahasan masalah dalam karya akhir ini dilihat dari sudut pandang distributor yang ditunjuk, selaku pihak yang paling dirugikan dengan adanya fenomena pasar kelabu. Dari wawancara yang dilakukan dengan pihak distributor yang ditunjuk serta dengan para pedagang komponen kendaraan penumpang di pasar Asem Reges dan Sawah Besar, diperoleh informasi yang lebih akurat mengenai keadaan pasar komponen kendaraan penumpang di Jakarta, karakteristik pembeli dan jalur distribusi komponen, terutama jalur distribusi yang tidak ditunjuk oleh produsen, serta perbedaan transaksi antara komponen bermerek Mercedes Benz dengan komponen bermerek Toyota. Diperoleh pula data harga dan kuantitas penjualan dari suatu kelompok komponen yang telah memenuhi asumsi-asumsi tertentu. Asumsi-asumsi tersebut adalah bahwa : produk yang dipilih adalah produk asli, komponen kendaraan yang dipilih adalah komponen kendaraan penumpang, bukan kendaraan niaga, sifat komponen kendaraan penumpang yang dipilih adalah fast moving components, serta tingkat harga yang ditawarkan adalah tingkat harga yang berlaku selama masa penelitian, yakni antara bulan Desember 1993 sampai dengan bulan Pebruari 1994. Analisis kinerja distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang dilakukan berdasarkan model Pawitra yang digunakan untuk menganalisis pasar kelabu kendaraan penumpang. Penjabaran model tersebut mengindikasikan bahwa kinerja yang viable dari pemasar kelabu komponen kendaraan penumpaiig dipengaruhi oleh variabel-variabel: tingkat potongan harga dari produsen di luar negeri, besarnya margin distributor yang ditunjuk dan pemasar kelabu, serta fluktuasi nilai tukar valuta asing. Dari data harga dan kuantitas penjualan dari kelompok komponen yang dipihih, diperoleh pendapatan total dari kelompok komponen dari distributor yang ditunjuk. Dengan peñjabaran model Pawitra diperoleh besarnya laba dari distributor yang ditunjuk maupun pemasar kelabu. Analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan profitabilitas dan rasio laba. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa pemasar kelabu komponen kendaraan penumpang merek Mercedes Benz dapat menikmati profitabilitas yang sangat baik, sedangkan komponen kendaraan penumpang merek Toyota tidak memberikan profitabihitas kepada pemasar kelabu. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kebijaksanaan penentuan harga. Berdasarkan hasil simulasi analisis sensitifitas, diperoleh dasar untuk menentukan strategi distributor yang ditunjuk dalam menghadapi fenomena pasar kelabu. Distributor yang ditunjuk mempunyai tiga pilihan strategi untuk menghadapi fenomena pasar kelabu komponen kendaraan penumpang, yakni penurunan harga, konfrontasi atau partisipasi. Ketiga strategi tersebut tidak dapat secara tuttas meniadakan pasar kelabu. Naniun, distributor yang ditunjuk dapat secara efektif mengurangi daya tank kinerja pasar kelabu dengan mehakukan penurunan harga juah untuk suatu periode yang relatif lama sebagai hasil penurunan biaya operasionalnya.