Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kondisi transportasi yang ada di kota bandung pada saat ini cukup emadai dari sisi ketersediaan sarana maupun prasarana serta didukung fasilitas penunjang transportasi yang baik.

Abstrak :
Kondisi transportasi yang ada di Jakarta pada saat ini cukup memadai dari sisi keterseiaan sarana maupun prasarana serta didukung fasilitas penunjang transportasi yang baik. ...

Abstrak :
Pada Tesis ini, penulis ingin menunjukkan bahwa calo tiket kereta api di Stasiun Gambir merupakan masalah sosial yang dapat mengakibatkan ketidak percayaan terhadap petugas, karma keberadaan dan kelanggengan calo dapat merusak keteraturan sosial yang menghambat produktifitas masyarakat, yang disebabkan adanya faktor-faktor 1) Iemahnya sistim penjualan dan pendistribusian tiket, 2) perilaku social sebagian rnasyarakat, 3) tidak seimbangnya "suplay and demand", dan 4) belum adanya aturan hokum yang mengatur tentang percaloan. Sejalan dengan pemikiran tersebut, yang menjadi permasalahan dalam Tesis ini adalah praktek percaloan tiket kereta api di Stasiun Gambir, sedangkan fokusnya adalah mencari dan menemukan factor-faktor penyebab kelanggengan calo tiket kereta api di Stasiun Gambir tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dengan tehnik pengamatan, wawancara, dan pengamatan terlibat untuk mendapatkan gambaran nyata tentang praktek percaloan tiket. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calo adalah seseorang atau sekelompok orang yang bisa mendapatkan tiket dengan mudah karena adanya hubungan yang sating menguntungkan dengan petugas dan memahami sistim penjualan tiket, sehingga dapat menguasai tiket, memblokir akses calon penumpang untuk mendapatkan tiket, selanjutnya membuat calon penumpang membeli melalui mereka.

Abstrak :
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk industri penerbangan. Pembatalan penerbangan oleh maskapai penerbangan sebagai tindakan pengamanan kesehatan telah menjadi suatu kewajiban. Biarpun demikian, pembatalan ini seringkali berdampak pada konsumen yang telah membeli tiket pesawat. Salah satu bentuk pengembalian dana yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan adalah voucer kredit dengan batas waktu tertentu. Hal ini menimbulkan masalah bagi konsumen yang menginginkan pengembalian dana secara penuh dan berbentuk tunai. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pengembalian dana berupa voucer kredit atas pembatalan sepihak maskapai akibat pandemic Covid-19 dengan mempertimbangkan larangan penerbangan akibat mudik yang diatur dalam Peraturan Kementerian Perhubungan No. 25 Tahun 2020. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum mengenai pengembalian dana maskapai berupa voucer kredit, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, kebijakan larangan penerbangan, dan tanggung jawab pelaku usaha atas tidak terpenuhinya asas perlindungan konsumen akibat pengembalian dana berupa voucer kredit yang ditinjau berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian. Hasil penelitian ini menghasilkan bahwa Pelaku usaha yaitu pihak maskapai pada dasarnya telah memberikan kompensasi atas pembatalan penerbangan akibat Covid-19 sesuai dengan UUPK namun pengembalian dana tiket berupa voucer kredit tidak sesuai dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam pelindungan konsumen. Pemberian voucer tiket sebagai bentuk kompensasi atas pembatalan penerbangan akibat larangan operasional penerbangan maskapai tidak diatur secara khusus dalam perundang-undangan Indonesia. Namun, dengan pemberlakuan Permenhub 25/2020 memberikan opsi bagi maskapai untuk memberikan kompensasi dalam bentuk voucer kredit. ......The Covid-19 Pandemic has an impact on various sectors, including the aviation industry. Airlines cancel flights as an act of health security, which has become an obligation. However, these cancellations often negatively impact consumers who have already bought plane tickets. One form of refund offered by airlines is a credit voucher with a certain time limit. This causes problems for consumers who want a full cash refund This research aims to analyze consumer protection for refunds in the form voucher for unilateral airline cancellations due to the Covid-19 pandemic. It will consider the prohibition of flights due to homecoming, which is regulated by the Ministry of Transportation's Regulation No. 25 of 2020. Using the Normative-Normative Research Methods, this thesis will review legal provisions regarding refunds in the form of credit vouchers, legal relations between businesses and consumers, aviation prohibition policies, and the responsibility of businesses to fulfill the principle of consumer protection. Refunds in the form of credit vouchers will be reviewed based on the Consumer Protection Act and Agreement Law. The results of this study show that airlines have provided compensation for flight cancellations due to Covid-19 in accordance with the UUPK. However, returning tickets in the form of a credit voucher does not adhere to the principles of legal certainty and justice in consumer protection. The provision of ticket vouchers as a form of compensation for flight cancellations due to the airline's operational ban is not specifically regulated in Indonesian laws. Nonetheless, the enactment of Permenhub 25/2020 provides airlines with options to provide compensation in the form of credit vouchers.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pemberian ganti rugi kepada penumpang pesawat udara akibat keterlambatan penerbangan oleh maskapai penerbangan di Indonesia dan Belanda. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian Yuridis Normatif dimana data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Maraknya kasus keterlambatan penerbangan akhir-akhir ini banyak menimbulkan keluhan dan kritik dari pengguna jasa angkutan udara akibat kerugian yang mereka alami. Hasil penelitian Penulis, masih banyak maskapai penerbangan yang mencantumkan klausula baku di dalam tiket pesawatnya dengan tujuan pengalihan tanggung jawab. Oleh karena itu, diberlakukan suatu hukum untuk melindungi kepentingan konsumen secara khusus, agar hak-hak konsumen dapat terjamin. Jika dilihat dari kasus yang terjadi di Indonesia dan Belanda, tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan sebagai ganti rugi kepada penumpangnya di Indonesia tidak sebesar tanggung jawab yang diberikan oleh maskapai penerbangan di Belanda. ......This thesis discusses the granting of compensation to air passengers due to flight delays by airlines in Indonesia and the Netherlands. This study utilizes the Normative Juridical research methodology where data from this study was obtained largely through literature study and interviews with sources. Rampant cases of flight delays in recent years generated a lot of content and criticisms from users of airfreight services due to their losses. The result of the study done by the author, found that there are many airlines that include standard clause in their plane ticket that enables airlines to transfer responsibility in cases of delay. Thus, a law to protect the interests of consumers was enacted, to assure the rights of the consumers. Comparing and analyzing cases that had occurred in Indonesia and Netherlands, the author found that compensation given to passengers in Indonesia is consistently numerically inferior compared to those given in the Netherlands.

Abstrak :
Salah satu lembaga yang berperan penting dalam pemajuan kebudayaan adalah museum. Ironisnya, saat ini tarif tiket Museum Nasional relatif rendah jika dibandingkan dengan harga pokok produksi maupun harga tiket museum di negara lain. Salah satu cara menambah pendapatan yaitu dengan melakukan penyesuaian tarif tanpa membebani masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan analisis terhadap kesediaan membayar tiket Museum Nasional untuk mengetahui besarnya tarif yang aspiratif dengan kemauan masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengestimasi besaran kesediaan membayar (WTP) tiket Museum Nasional dan faktor-faktor yang berpengaruh. Metode yang dipakai adalah Contingent Valuation Method melalui pendekatan double bounded dichotomous choice dan regresi logistik. Data diperoleh melalui survei secara daring kepada masyarakat di provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kesediaan membayar berada pada rentang median dan jarak interkuatil sebesar Rp25.000-Rp35.000 per orang. Frekuensi mengonsumsi konten sejarah, arkeologi, etnografi bukan melalui kunjungan museum tapi melalui media seperti koran, radio, televisi atau internet (off-site consumption), pendidikan tinggi dan nilai penawaran awal yang diajukan merupakan variabel yang signifikan mempengaruhi probabilitas kesediaan membayar. Penelitian ini merekomendasikan kepada Museum Nasional agar mengusulkan penyesuaian tarif tiket sekitar Rp25.000-Rp35.000 per orang. Selain perbaikan layanan, Museum Nasional dapat melakukan upaya dalam rangka meningkatkan off-site consumption masyarakat agar dapat mendorong WTP masyarakat maupun jumlah kunjungan ke Museum Nasional (on-site consumption). ......Museum plays an important role in the promotion of culture. Ironically, the National Museum  ticket rates are relatively low when compared to the cost of production and museum ticket prices in other countries. One way to increase income is to make tariff adjustments without burdening the community. Therefore we need an analysis of the willingness to pay for the national museum ticket to find out the amount of aspirational tariffs with the will of the community.This study aims to estimate the amount of willingness to pay (WTP) of the entrance ticket at National Museum  and the factors that influence it. The method used is the Contingent Valuation Method through a double bounded dichotomous choice approach and logistic regression. The data was obtained through a survey of people in the provinces of DKI Jakarta, West Java and Banten. The results showed that the willingness to pay was in the range between median and interquatile distance was Rp25,000-Rp35,000 per person. The frequency of consuming historical, archeological, ethnographic content not through museum visits but through media such as newspapers, radio, television or internet (off-site consumption), higher education and the value of the initial bid are significant variables in the probability of WTP. This study recommends to the National Museum  to adjust the fixed exhibition rate around Rp. 25,000-Rp. 35,000 per person. In addition, the National Museum  can make efforts in order to increase off-site consumption in order to encourage public WTP as well as the number of visits to the National Museum  (on-site consumption).

Abstrak :
Menyadari potensi pariwisata Indonesia yang baik, pemerinah Indonesia sedang giat melakukan pembangunan di sektor pariwisata yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementrian Pariwisata 2015-2018. Tujuannya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kontributor tertinggi PDB negara. Salah satu program yang ingin disukseskan saat ini adalah penerapan transaksi non-tunai pada tempat pariwisata di Indonesia. Taman Margasatwa Ragunan TMR dipilih menjadi pilot project dalam penerapan transaksi non-tunai tersebut. Salah satu bentuk transaksi non-tunai yang diterapkan adalah transaksi pembelian tiket masuk TMR yang sudah berlaku sejak bulan Mei 2016. Namun hingga saat ini masih banyak pengunjung yang merasa tidak puas dengan pelayanan pembelian tiket masuk TMR tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan perbaikan rancangan pelayanan yang sesuai dengan preferensi pengunjung. Peneliti menggunakan Service Quality Servqual untuk menyusun kuisioner yang disebarkan kepada 390 responden. Hasil dari kuisioner tersebut kemudian dioleh menggunakan Fuzzy Gap Analysis dan dilanjutkan dengan metode TRIZ untuk mendapatkan solusi perbaikan yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketersediaan informasi, kompetensi petugas, durasi pelayanan, dan antrian adalah hal-hal yang perlu diperbaiki. Service Blueprint digunakan untuk menggambarkan rancangan perbaikan layanan pembelian tiket masuk di Taman Margasatwa Ragunan berdasarkan hasil penelitian.

---

Realizing potential in Indonesia tourism, Indonesian government is actively doing development porgrams in the tourism sector. The final goal is to make tourism sector one of the highest contributors to Indonesia GDP. And non cash transactions at recreation places in Indonesia is one of many programs that has been made by government. Ragunan Zoo has been selected to be the pilot project in this program. Ragunan have applied non cash transaction on ticket purchasing since May 2016 but there still a lot of dissatisfaction from the visitor. Then the purpose of this research is to make improvements for the services design in accordance with Ragunan visitor preferences to increase the visitor satisfaction. Researcher use Service Quality Servqual to develop a questionnaire that has been distributed to 390 respondents. The result of the questionnaire is then processed using Fuzzy Gap Analysis and TRIZ method to get the possible solutions. The result shows the availability of information, competence of officers, duration of service, and the queues are things that need to be improved. Then, Service Blueprint is used to illustrate the improvement of service design on ticket purchase at Ragunan based on result from this research.

Abstrak :
Perkembangan industri perfilman dan bioskop di Indonesia terbilang cukup pesat dikarenakan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital baik secara langsung maupun sebagai pendukung. Platform aplikasi pembelian tiket bioskop secara digital merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang mendukung dan memudahkan pembelian tiket bioskop kapanpun dan dimanapun. Namun sebagai salah satu instrumen pasar digital, aplikasi pembelian tiket bioskop berpotensi melakukan perjanjian tertutup (tying agreement) yang mengharuskan konsumen membeli produk ikatan selain produk pokoknya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha pada aplikasi pembelian tiket bioskop perlu ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Mengingat pada kenyataannya, aplikasi TIX ID hingga saat ini hanya menerapkan satu-satunya metode pembayaran yakni melalui aplikasi dompet elektronik (e-market) DANA. Untuk memudahkan penulis dalam penulisan, metode yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan potensi atas pelaksanaan kegiatan usaha platform aplikasi pembelian tiket bioskop TIX ID dengan berdasarkan fakta yang ditemukan serta dilandasi melalui analisis perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia melalui unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Adapun hasil dari penulisan ini adalah mengenai besar kecilnya telah terjadinya perjanjian tertutup (tying agreement) sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terhadap aplikasi TIX ID. ......The development of the film and cinema industry in Indonesia is quite rapid due to the increasing use of digital technology both directly and as a support. The movie ticketing application platform is one of the uses of technology that supports and facilitates the purchase of cinema tickets anytime and anywhere. However, as one of the digital market instruments, the movie ticketing application has the potential to conduct a closed agreement (tying agreement) which requires consumers to buy tied products other than the tying product. Therefore, the discussion of closed agreements made by business actors on movie ticket purchase applications needs to be reviewed based on Law No. 5 of 1999. Given that in reality, the TIX ID application until now has only implemented the only payment method, namely through the DANA e-Wallet application. To facilitate the author in writing, the method used is qualitative analysis with descriptive analytical type of research that explains the potential for the implementation of business activities of the TIX ID movie ticketing application platform based on the facts found and based on an analysis of the perspective of business competition law in Indonesia through the elements of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. The result of this writing is about the size of the tying agreement as prohibited by Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 Year 1999 on the TIX ID application.