Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Publik saat ini memberikan atensi yang besar terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi oleh lembaga tinggi negara tersebut, yakni kinerja yang masih buruk. Adapun saat ini DPR RI sudah didukung oleh 2 orang staf dan 5 orang tenaga ahli. Sehingga masing-masing anggota DPR dibantu setidaknya 7 orang. Jumlah tersebut belum termasuk tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan lainnya. Tenaga ahli merupakan seseorang pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan bagian dari sistem pendukung DPR RI. Dengan banyaknya tenaga bantu, kinerja DPR seharusnya dapat optimal. Adapun, pokok permasalahan mengenai tenaga ahli tersebut yakni mengenai status hukum serta lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban dalam pengaturan dan implementasinya. Hal tersebut perlu ditinjau dari prinsip-prinsip yang mengatur mengenai pekerja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni berbentuk yuridis-normatif. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara yuridis-normatif mengenai status hukum dan beserta perlindungan hak dan kewajiban tenaga ahli DPR RI.

---

ABSTRACT
Recently the general public has been paying great attention to the performance of the House of Representatives. This is inseparable from the issue faced by the high state institutions (lembaga tinggi negara), which is underperformance. At present, a Member of the Republic of Indonesia House of Representatives (DPR RI) may be supported by two ordinary staff and five expert staff. Therefore, a member may be supported by up to seven individuals. This amount does not take into account expert staff appointed the faction (fraksi) and other instrumental expert staff. An expert staff is a worker that has certain expertise and is a part of DPR RI support system. With that amount of assistance, the performance of DPR should be optimal. An issue that has arisen in relation to expert staff is regarding their legal status, furthermore their rights and obligations under law and implementation thereof. This needs to be reviewed from legal principles on workers contained in prevailing laws and regulations. This research applies a juridical-normative approach. This research seeks to identify the legal status and the protection of rights as well as obligations afforded to expert staff at the DPR RI from a juridical-normative perspective.

Abstrak :
Rumah Sakit Umum Daerah Tasikmalaya, sebagai organisasi jasa pelayanan kesehatan, berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan secara terpadu dan menyeluruh dalam upaya membantu meningkatkan program kesehatan masyarakat. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, visi dan misi organisasi rumah sakit, diarahkan menjadi profit oriented guna menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, merupakan bagian dari sarana penunjang medis bidang pelayanan, tugas pokoknya melaksanakan pelayanan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh.Instalasi ini dinilai masih belum menunjukan produktifitas seperti yang diharapkan, tercermin dari keluhan rendahnya kinerja instalasi tersebut.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan indikasi yang mengarah pada gangguan stres kerja pada sebagian tenaga analis, terlihat dari dampaknya berupa gejala-gejala fisiologis, psikologis dan perilaku. Sumber stres kerja, berasal dari faktor-faktor yang ada di lingkungan, pekerjaan, organisasi dan individu pekerjanya.

Hasil Analisa menunjukan, kondisi kerja di instalasi tersebut kurang kondusif, peran pemimpin kurang efektif, komunikasi kurang terjalin dengan baik, hubungan antar pribadi pekerja kurang kompak, disiplin dan komitmen terhadap pekerjaan rendah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dirancang program intervensi berupa pelatihan manajemen stres, dengan tujuan menghilangkan gejala stres yang dirasakan dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam situasi kerja yang mengancam serta meningkatkan kerjasama tim agar lebih efektif dan produktif.

Rancangan intervensi diarahkan pada level individu dan kelompok kerjanya, melalui dua tahapan kegiatan yaitu : 1. Tahap pertama, berupaya meredusir stres pada individu pekerja, dengan metoda Personal stres profile feedback. 2. Tahap kedua, diarahkan untuk membangun kerjasama kelompok dan rencana perubahan, dengan metoda Team Building dan Balikan Survey.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kesesuaian keputusan sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta No.28 Tahun 2007 tentang peresmian Pemberhentian Tenaga Ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar membuat Surat Keputusan Peresmian Pemberhentian Tenaga ahli secepatnya yang disesuaikan dengan berakhirnya jangka waktu masa jabatan Tenaga ahli ; Sekretaris DPRD Propinsi DKI Jakarta agar jeli memeiksa data administratif tentang masa dinas tenaga ahli; Tenaga ahli DPRD Propinsi DKI Jakarta agar sesegera mungkin menjelang masa jabatannya berakhir untuk mengajukan surat yang meminta kejelasan atau kepastian tentang statusnya sebagai tenaga Ahli pada tahun anggaran berikutnya.

---

ABSTRACT
The focus of this study is Decision of Regional Assembly Secretary of The Province of the Capital City of Jakarta Number 28 in the Year of 2007. The purpose of the study is to understand the consistency of The Decision of Regional Assembly Secretary of The Province of The Capital City of Jakarta Number 28 in the Year of 2007 and the principles of good governance. This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected by means of secondary data. The research suggest that Regional Assembly Secretary of the province of The Capital City of Jakarta to make new decision concerning resignation of expert; Regional Assembly Secretary of the Province of the Capital City of Jakarta has check the administrative data concerning the period job of the expert; the expert should send letter concerning whether his job period will end or will continue to the following year.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor keterbatasan tenaga ahli dalam seleksi umum pengadaan jasa konsultansi di Ditjen Bina Marga yang berpengaruh terhadap penyimpangan kinerja waktu pelaksanaan seleksi serta mengetahui seberapa besar tingkat pengaruhnya. Hasil penelitian ini adalah faktor-faktor keterbatasan tenaga ahli yang berpengaruh terhadap kinerja waktu seleksi adalah tenaga ahli yang diusulkan tidak dapat dinilai karena masih terkontrak di paket lain, tenaga ahli tidak memiliki/melampirkan SKA, SKA tenaga ahli tidak sah karena sudah kadaluarsa, SKA tenaga ahli tidak sesuai KAK, tenaga ahli tidak memiliki/melampirkan referensi pengalaman kerja.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to find factors of experts’ constraint in consultant procurement which have an impact on time performance and to discover how big is the influence. The result if this research is that expert’s constraint factors in consultant procurement are: proposed experts can not be evaluated because they have been contracted in other package, experts do not have certificate of expertise, their certificate of expertise have been expired, their certificate is not match with the criteria in the Term of Reference and experts do not have the job references.