Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Asuransi Jiwa Bersama atau AJB yang merupakan usaha bersama/mutual merupakan usaha yang dimiliki oleh konsumen asuransi/pemegang polis secara bersama sama, Pasal 7 Ayat 3 UU No. 2 Tahun 1992 mengamanatkan bahwa Usaha Perasuransian mutual diatur lebih lanjut dengan Undang Undang. Mutual mempunyai kendala dalam memperoleh akses permodalan kepada publik untuk melakukan ekspansi dan mengatasi insolvency. OJK sebagai sebagai regulator memberikan izin kepada AJBB untuk beroperasi kembali/siuman sebagai badan usaha bersama dalam kondisi insolvency dan diwajibkan untuk dapat menyehatkan badan usahanya dan keluar dari krisis. Artinya kebijakan terhadap AJBB kedepan sangat ditentukan oleh mandat dan kepemimpinan OJK sebagai pengawas dan pembinanya.

Abstrak :
Indonesia dibangun di atas cita-cita demokrasi ekonomi produk dialektika para pendiri negara berisi gagasan-gagasan jelas demi mewujudkan perekonomian yang berkeadilan. Namun demikian, implementasi ide dan cita-cita luhur tersebut belum pernah sungguh-sungguh berhasil dilaksanakan dalam sejarah 72 tahun merdeka. Bahkan, kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang menekankan kemakmuran bersama kemudian sering dikesampingkan ketika perekonomian nasional sedang menghadapi krisis, untuk digantikan oleh kebijakan yang pragmatis semata-mata mengamankan pertumbuhan dan penyelamatan ekonomi. Tulisan ini berargumentasi bahwa terdapat indikasi kuat salah satu penyebab utama kegagalan tersebut adalah lemahnya strategi, secara lebih spesifik manajemen mikroekonomi yg mengabaikan sumberdaya manusia dan tatakelola. Atas dasar itu, artikel ini mengusulkan perbaikan manajemen mikroekonomi berfokus pada peningkatan sumberdaya manusia dan tatakelola, tanpa menunggu terselesaikannya penyelarasan kelembagaan dan kerangka perundang-undangan dengan UUD NRI Tahun 1945 sudah akan menyumbangkan perbaikan pada pemerataan pendapatan dan dengan demikian mendekatkan pada cita-cita terwujudnya kesejahteraan umum.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini menguji pengaruh pengadopsian XBRL terhadap asimetri informasi dengan memasukan Corporate Governance sebagai pemoderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang ada di bursa efek negara-negara di Asia yaitu Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengadopsian XBRL dan Corporate Governance menurunkan asimetri informasi. Selain berpengaruh secara langsung, Corporate Governance juga terbukti memperkuat pengaruh negatif pengadopsian XBRL terhadap asimetri informasi

---

ABSTRACT
This research discusses the effect of XBRL adoption on asymmetric information with employ the corporate governance as a moderator. The data used in this research is from public company in Asia country such as Japan, South Korea and Singapore. This research show that XBRL adoption and good corporate governance reducing asymmetric information. Moreover, the corporate governance also indirectly strengthened the negative effect of XBRL adoption on asymmetric informatio

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh preferensi risiko dan Good Corporate Governance terhadap efisiensi biaya bank Syariah yang diukur dengan menggunakan Stochastic Frontier Approach. Sampel penelitian ini adalah 8 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2010-2014. Hasil pengujian menunjukkan bahwa solvabilitas (Equity to Asset Ratio) dan likuiditas (Cash to Asset Ratio) berpengaruh positif, sedangkan kualitas pembiayaan (Not Performing Financing), Good Corporate Governance, dan jumlah anggota dari masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap efisiensi bank Syariah di Indonesia. ...... This research investigates the effects of risk preferences and good corporate governance on cost efficiency of Islamic Banks listed on Indonesia Financial Service Authority during the period 2010-2014. The cost efficiency score is measured by Stochastic Frontier Approach. The result shows that solvability (equity to asset ratio) and liquidity (cash to asset ratio) have positive and significant effects on efficiency of the banks. However, financing quality (not performing financing), good corporate governance, and member of Executive Boards, Non Executive Boards, and Sharia Supervisory Boards have no significant effect on cost efficiency of the banks.

Abstrak :
Sebagai suatu organisasi pelayanan publik Samsat Polda Metro Jaya (Kepolisian, Pemerintah Daerah, Jasa Raharja) dalam penyelenggaraan pelayanannya masih dijumpai adanya hubungan kerja yang bersifat asimetris antar instansi sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya permasalahan dalam kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Sebagai upaya peningkatan pelayanan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informative dibutuhkan koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder yang terlibat yaitu. Disertasi ini berkontribusi dalam memahami kondisi power resource asymmetries dalam pelayanan Samsat Polda Metro Jaya serta membangun model tata kelola kolaborasi yang tepat agar efektif dalam peningkatan kualitas pelayanan Samsat Samsat Polda Metro Jaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan post positivism, serta pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model tata kelola kolaborasi pada pelayanan Samsat Polda Metro Jaya adalah menempatkan organisasi Samsat sebagai suatu lembaga yang mandiri dan professional serta sebagai satu kesatuan antar komponen penyusunnya, sehingga diharapkan Samsat bisa menjadi lembaga yang bersifat simetris di masa yang akan datang tidak akan menimbulkan dominansi instansi khususnya dalam kelembagaan Samsat. ......As a public service institution, Samsat Polda Metro Jaya in implementation of the services still found an asymmetrical work relationship among agencies (Police, Local Government, Jasa Raharja) as one of the trigger problems in the quality of public services In order to improve services that are integrated and coordinated quickly, accurately, transparently, accountably, and informatively, the coordination and collaboration of all related stakeholders. This dissertation contributes to understanding the condition of power resources asymmetric in Samsat Polda Metro Jaya services, and to design the right collaborative governance model to be effective in improving the service quality of Samsat Samsat Polda Metro Jaya This research use qualitative methods with post positivism approach, and data collection using in-depth interview. The research results showed that the model of collaboration management on Samsat Polda Metro Jaya services is by placing the Samsat organization as an independent and professional institution and as a unity among components, expected Samsat become a symmetrical institution in the future will not cause the dominance of institutions especially in Samsat institutional.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan antara tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan dengan credit rating perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan terbuka di wilayah ASEAN yang mengeluarkan laporan keberlanjutan dan memiliki credit rating di Moody?s Invesment Services, dengan total observasi sebanyak 73 firm-years dengan rentang waktu tahun penelitian 2009-2013. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengungkapan laporan keberlanjutan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap credit rating. Hal ini dapat disebabkan karena adanya skeptisme atas informasi-informasi yang ada dalam laporan keberlanjutan oleh pemeringkat kredit di negara-negara berkembang atau kawasan emerging market, karena kondisi keuangan dan operasional yang masih belum kuat.

---

This research was conducted to analyze the relationship between the level of disclosure of sustainability reporting and firm's credit rating. This study used a sample of publicly listed companies in ASEAN region which issued sustainability reports and have a credit rating at Moody's Investment Services, with a total observation as much as 73 firm-years with a span of years of research from 2009 to 2013. The results showed that the level of disclosure of sustainability reporting has no significant effect on the credit rating. This may be due to skepticism over the information contained in the sustainability report by credit rating agency in developing countries or region with emerging market, because of the financial condition and operations are still not strong.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan, yang diukur dengan efektivitas dewan komisaris dan efektivitas direksi, serta struktur kepemilikan, yang diukur dengan kepemilikan terkonsentrasi terhadap pengungkapan masa depan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan masa depan terhadap FERC. Penelitian ini mengambil sampel 87 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2013. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan, efektivitas direksi berpengaruh positif signifikan, dan konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan masa depan. Sementara pengungkapan masa depan tidak berpengaruh terhadap FERC.

---

This study aims to examine the effect of corporate governance, which is measured by the effectiveness of the board of commissioners and the effectiveness of directors, as well as ownership structure, which is measured by concentrated ownership on forward-looking disclosure. In addition, this study also aimed to determine the effect of the forward-looking disclosure on FERC. This study use 87 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2012-2013 as samples. The results of this study found that the effectiveness of the board of commissioners does not affect, effectiveness of directors positively affect, and ownership concentration negatively affect forward-looking disclosure. While forward-looking disclosure does not influence the FERC.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat peran dari country governance dan faktor internal terhadap kinerja perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan protabilitas dan risiko sebagai indikator kinerja perbankan. Country governance diukur menggunakan politcal stability dan regulatory quality sedangkan faktor internal berupa ukuran, kapitalisasi, dan likuiditas. Penelitian ini menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif country governance terhadap kinerja perbankan. Ukuran, kapitalisasi, dan likuditas memberikan pengaruh positif signifikan pada kinerja perbankan.

---

ABSTRACT
This paper aims to examine the role of country governance and bank internal factor on Islamic Banking. This paper uses profitability and risk as an indicator of bank performance. Country governance measured by political stability and regulatory quality while internal factor measured by size, capitalization, and liquidity. Research is conducted with regression analysis. The resulits show that country governance has significant negative relationship with bank performance. Size, capitalizattion, and liquidity have significant positive relationship with bank performance.

Abstrak :
"ABSTRACT
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kriteria Islam terhadap kualitas tata kelola perusahaan. Kualitas tata kelola perusahaan dinilai menggunakan ASEAN CG Scorecard dengan kategori disclosure transparency. Kriteria Islam merupakan variabel dummy apakah perusahaan secara konsisten termasuk didalam Indeks Saham Syariah Indonesia ISSI selama periode 2014-2016. Sampel penelitian sebanyak 60 perusahaan dari sektor consumer goods, building construction, dan ritel dengan periode penelitian selama tiga tahun yaitu dari tahun 2014-2016. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapatnya pengaruh signifikan antara kriteria Islam terhadap kualitas tata kelola perusahaan khususnya pada kategori disclosure and transparency. "hr>" "b>ABSTRACT
" This study aims to determine the effect of Islamic criteria on the quality of good corporate governance in Indonesia. Quality of good corporate governance is assessed from ASEAN CG Scorecard in Disclosure and Transparency category. Islamic criteria are dummy variable whether the company is consistently inculded in Indona Sharia Shares Index ISSI during the period 2014 2016. The sample of reseach is 60 companies from consumer goods, building construction, and retail sector with research period for three years from 2014 2016. The result of this research shows that there is no significant effect between Islamic criteria on the quality of good corporate governance.

Abstrak :
Di era sekarang ini telah banyak kantor-kantor pemerintah yang secara besar-besaran mulai membangun sistem informasi di unitnya masing-masing. Hal ini berdampak pada semakin besarnya beban pengeluaran negara sebagai akibat dari adanya proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI yang harus di laksanakan. Namun pada kenyataannya banyak dijumpai bahwa penerapan sistem informasi yang telah dibangun belum mencapai maksud dan tujuan yang sesungguhnya (belum optimal). Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai salah satu kantor pemerintah di dalam melaksanakan tugasnya telah pula mengimplementasikan berbagai perangkat sistem informasi di unit nya masing-masing khususnya pada unit Sekretariat Jenderal. Berbagai proyek/kegiatan pengadaan TI dilakukan demi untuk mewujudkan suatu Tata Kelola yang efektif dan efisien. Penelitian yang bersifat deskriptif ini mencoba untuk mengetahui apakah pengelolaan proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI tersebut sesuai dengan Standar Tata Kelola TI dan Rencana Strategis Sistem Informasi yang sudah dibuat. Dengan menggunakan beberapa model IT Governance yang sudah ada. Penggunaan beberapa model ini diharapkan dapat memetakan kondisi IT Governance di Sekretariat Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dikaitkan dengan pengelolaan proyek-proyek/kegiatan pengadaan TI di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

---

In this era, many government institutions have been developing information systems in large scales. This results in dramatic increases of the state expenditure needed for IT procurement projects/activities. But in reality, many applications of information systems in the government sector have not achieved their intended objectives. Department of Energy and Mineral Resource is one of the government organizations that have been actively implementing various information systems, especially at the Secretariat General office. A variety of IT procurement projects/activities have been conducted in the effort to improve the organization's efficiency and effectiveness. The condition of the current IT governance at the Secretariat General of the Department of Energy and Mineral Resources is mapped using a number of IT governance models and the control objectives for IT Project Management from CobiT 4.1.