Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Struktur persaingan industri perhotelan di Yogyakarta semakin ketat. Kondisi mi memaksa Ambarrukmo Palace Hotel (APH) mengembangkan strategi penetapan tarif kamar yang fleksibel agar mampu bersaing dengan hotel berbintang empat lainnya. Tujun penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa dan mengukur efektivitas strategi penetapan tarif kamar hotel APH disesuaikan dengan target pendapatannya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi mi adalah kepustakaan dan analisa data yang mengarah ke pengukuran tingkat efektivitas strategi penetapan tarif kamar dalam mencapal target penjualan. Peralatan analisa yang dipakai adalah Regresi Linier Tiga Variabel, yaitu varibel tarif kamar standar ganda, superior ganda dan suite deluxe serta biaya promosi, yang dikorelasikan terhadap tingkat penghunian kamar APH Semakin tinggi occupancy rate menunjukkan bahwa penerapan strategi penerapan tarif kamar benar-benar efektif. Hasil penelitidn menunjukkan bahwa pada kamar standar ganda memiliki tingkat korelasi negatif dimana bila tarif kamar dinaikkan maka tingkat penghuniannya berkurang. Sebaliknya, pada kamar kategori superior ganda dan suite deluxe apabila tarif kamar dinaikkan maka tingkat penghuniannya meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel harga bukanlah merupakan satu-satunya penentu tinggi rendahnya tingkat penghunian kamar APH. Variabel lain seperti promosi serta perilaku konsumen yang menganggap harga samadengan kualitas ternyata berpengaruh atas occupancy rate APH. Jadi penulis menyarankan agar pihak manajemen hotel Ambarrukmo meningkatkan anggaran dan kegiatan promosinya serta kualitas pelayanan kepada para tamu. Tujuannya agar para tamu memperoleh kesan memuaskan berniat menginap di Hotel Ambarukmo.

Abstrak :
Setiap kali dilakukan perubahan tarif air minum PDAM Jaya oleh pemerintah, seringkali diiringi oleh berbagai keluhan dan protes dari masyarakat pelanggan air minum PDAM Jaya. Perubahan tarif air minum ini diidentikkan dengan kenaikan tarif yang cenderung dianggap kurang realistis. Tujuan skripsi ini adalah untuk melakukan analisa terhadap penetapan tarif air minum yang realistis pada PDAM Jaya tahun 1994. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan buku-buku dari berbagai sumber, wawancara dengan berbagai pihak yang berwenang dalam tubuh PDAM Jaya, observasi langsung terhadap kegiatan operasional PDAM Jaya, studi terhadap dokumen-dokumen yang dimiliki PDAM Jaya serta survey yang dilakukan dengan mengambil sejumlah sample dari pengguna air minum non-PDAM Jaya. Ternyata tarif air minum PDAM Jaya ini sangat dipengaruhi oleh tingkat UFW (Kebocoran) dan PUF (Plant Utilization Factor) yang masih sangat tinggi. Alternatif termurah untuk memperoleh air bersih saat ini adalah dengan menggunakan pompa listrik, dan yang termahal dengan pembelian air mineral. Pihak masyarakat sendiri ternyata sangat awam dan kurang memperhitungkan soal harga perolehan air bersih mereka per meter kubiknya, terbukti dengan beraneka ragamnya harga perolehan air bersih yang mereka miliki dan banyaknya masyarakat yang tidak dapat menyatakan berapa rupiah tarif air minum PDAM Jaya per meter kubik yang mereka harapkan. Mereka hanya dapat menilai mutu air minum PDAM Jaya, yang saat ini rata-rata dari mereka menilainya masih dalam kondisi yang jauh dari memadai. Bagi PDAM Jaya sendiri, masih banyak kesempatan untuk dapat memperbaiki opini dari masyarakat ini, yaitu dengan memperbaiki kondisi PDAM Jaya itu sendiri hingga akhirnya dapat bersaing dengan sumber-sumber air bersih masyarakat lainnya.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak ACFTA terhadap neraca perdagangan dari negara ASEAN dan China serta Indonesia. Dengan mengacu pada model gravitasi, penelitian ini membuktikan bahwa penurunan tarif sebagai konsekuensi dari ACFTA berpengaruh signifikan pada peningkatan ekspor dan impor pada negara ASEAN dan China. Namun, ACFTA tidak mempengaruhi keseimbangan neraca perdagangan pada negara ASEAN dan China secara agregat karena dampak ACFTA pada ekspor dan dampak ACFTA pada impor dapat saling meniadakan. Studi ini juga menunjukkan bahwa penurunan tarif bukan merupakan faktor penting dalam peningkatan ekspor dan impor di Indonesia. Sehingga, dampak ACFTA terhadap keseimbangan neraca perdagangan tidak dapat diukur secara akurat.

---

This study estimates the impact of ACFTA on ASEAN countries and China`s trade balance in general, and also Indonesia`s trade balance in specific. Using the gravity model, this paper finds that the impact of tariffs elimination due to the implementation of ACFTA increased exports and imports for ASEAN countries and China. However, the aggregate trade balances of ASEAN member countries and China is zero since the impact of ACFTA on imports offset the impact of ACFTA on exports. Tariffs have not played significant role on increasing Indonesia`s exports and imports. As a result, the impact of ACFTA on Indonesia`s trade balance cannot be quantified clearly.

Abstrak :
Seiring dengan berjalannya waktu, keberadaan kerjasama multilateral semakin tergantikan oleh kerjasama melalui forum regional dan kerjasama bilateral, tingkat ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap forum kerjasama multilateral seperti World Trade Organization (WTO) dan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) karena dinilai tidak efektif dalam peningkatan isu liberalisasi perdagangan global. Indonesia telah menunjukkan sikap positif terhadap pengaturan perdagangan multilateral yang dibuktikan dengan keanggotaan Indonesia dalam GATT sejak tanggal 24 Februari 1950 dan kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.Larangan ekspor mineral mentah berlaku terhadap penjualan bijih ke luar negeri tanpa proses pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri, maka dari itu setiap bijih harus melalui pemurnian dan pengolahan sampai batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang barulah dapat di ekspor. Penerapan kebijakan tersebut menimbulkan kecaman oleh Uni Eropa yang menilai kebijakan Indonesia melanggar sejumlah ketentuan dalam The General Agreement of Tariffs and Trade. Putusam Panel WTO terhadap sengketa nomor DS592 tersebut menyatakan Indonesia bersalah melanggar ketentuan dalam GATT. Ketentuan Pasal XI ayat 2 huruf a GATT 1994 tidak relevan lagi diterapkan dalam peradaban masyarakat internasional, mengingat ketika bijih nikel diproduksi maka cadangan nikel akan semakin berkurang. ......Over time, the existence of multilateral cooperation is increasingly replaced by cooperation through regional forums and bilateral cooperation, the level of distrust is increasing towards multilateral cooperation forums such as the World Trade Organization and Asia Pacific Economic Cooperation because they are considered ineffective in increasing the issue of global trade liberalization. Indonesia has shown a positive attitude towards multilateral trade arrangements as evidenced by Indonesia's membership in GATT since February 24, 1950 and then ratified through Law Number 7 of 1994.The prohibition on the export of raw minerals applies to the sale of ore abroad without processing and/or refining in the country, therefore each ore must go through refining and processing to certain limits regulated in the law before it can be exported. The implementation of this policy has led to criticism by the European Union which views Indonesia's policy as violating a number of provisions in The General Agreement on Tariffs and Trade. The WTO Panel's decision on the dispute over the number DS592 stated that Indonesia was guilty of violating the provisions of the GATT. The provisions of Article XI paragraph 2 letter a GATT 1994 are no longer relevant to be applied in the civilization of the international community, bearing in mind that when nickel ore is produced, nickel reserves will decrease.

Abstrak :
Tinjauan terhadap pengaturan penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No. 20/2019 pada hakikatnya didasarkan atas adanya potensi ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum persaingan usaha. Perilaku anti persaingan merupakan suatu konsekuensi atas karakteristik sistem dari persaingan usaha yang menekankan pada kebebasan mekanisme pasar, dengan adanya keberlakuan hukum dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan kepada pelaku usaha dalam melakukan usaha serta membangun iklim persaingan yang kondusif sehingga menghasilkan produk-produk yang efisien. Dalam menganalisis kasus ini, Penulis menggunakan penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan memberikan pemahaman lebih lanjut terkait keberlakuan pengaturan penetapan tarif maskapai penerbangan yang diatur dalam Permenhub No. 20/2019 terhadap perilaku anti persaingan. Penulis mencoba mengkonstruksikan apakah penetapan tarif maskapai penerbangan yang diformulasikan dalam Permenhub No. 20/2019 dapat sepenuhnya menjadi bentuk perlindungan perilaku anti persaingan dan meninjau ulang adanya ketidaktepatan dalam penegakan hukum persaingan usaha yang ditunjukkan dengan adanya kontradiksi antara tarif maskapai penerbangan yang tunduk pada pengaturan penetapan tarif dan tindakan maskapai penerbangan yang telah memenuhi unsurunsur dalam Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, Permenhub No. 20/2019 yang ditujukan untuk melindungi maskapai penerbangan belum sepenuhnya berjalan efektif, hal tersebut diidentifikasi dari adanya strategi bisnis maskapai penerbangan yang mengarah kepada tindakan anti persaingan, sebab diketahui bahwasannya pengaturan penetapan tarif mengakibatkan pertentangan terutama dari segi manajemen keuangan tiap maskapai. Selain itu, celah ketidakpastian hukum muncul karena adanya disharmonisasi antara kebijakan persaingan usaha dan hukum persaingan usaha sehingga dibutuhkan keselarasan serta penegakan hukum yang konkret guna menciptakan kondusifitas dalam pasar persaingan khususnya industri penerbangan. ......The review of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 is essentially based on the potential for legal uncertainty in the enforcement of business competition law. Anti-competitive behavior is a consequence of the characteristics of the system of business competition, which emphasizes the freedom of market mechanisms, with the existence of law enforcement intended to guarantee legal certainty and protection to business actors in conducting business and to build a conducive competitive climate so as to produce efficient products. In analyzing this case, the author uses descriptive analytical research through a qualitative approach, namely by providing further understanding regarding the applicability of airline tariff setting arrangements regulated in Permenhub No. 20/2019 against anticompetitive behavior. The author attempts to construct whether the determination of airline rates formulated in Permenhub No. 20/2019 can fully serve as a form of anticompetitive behavior protection and examines the existence of inaccuracies in the enforcement of business competition law as indicated by the discrepancy between airline rates subject to tariff setting arrangements and actions of airlines that have fulfilled the elements in Article 5 of Law No. 5 of 1999. Based on the results of research conducted by the author, Permenhub No. 20/2019, which is aimed at protecting airlines, has not been fully effective. This is identified by the existence of an airline's business strategy that leads to anti-competitive actions, because it is known that tariff setting arrangements result in conflict, especially in terms of each airline's financial management. In addition, gaps in legal uncertainty arise due to disharmony between business competition policy and business competition law, so that harmony and concrete law enforcement are needed to create conduciveness in competitive markets, especially the aviation industry.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai implementasi kebijakan lapisan tarif dan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi DKI Jakarta. Tesis ini menganalisis tujuan, implikasi, kendala yang muncul dalam penetapan lapisan tarif dan penyesuaian NJOP serta upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menyarankan agar Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perhitungan PBB-P2 atas rumah susun dan apartemen strata title dan dalam hal Pemda ingin mengoptimalkan penerimaan PBB-P2 maka dapat dilakukan dengan menaikkan NJOP secara bertahap dan menghindari pengenaan tarif tinggi.

---

The focus of this thesis are policy implementation of levelling tariffs and issuing property values (NJOP) as the tax base of property tax in Province Special Capital District of Jakarta. This thesis analysed the reason, impact, and problems in policy implementation and the efforts of local government to optimize the income from ruralurban property tax. This research was the qualitative research with the descriptive design. The research suggested local government to accelerate the determination of Governors Regulation on the Procedure for calculation of the rural-urban property tax over flats and apartments strata title. If the local government wants to optimize the income from rural-urban property tax can be done by raising property values and avoid the imposition of high tariffs.

Abstrak :
Jaringan Produksi Global telah mengubah jalannya globalisasi, khususnya teori Stolper-Samuelson. Saat ini Indonesia sedang dalam proses bergabung dengan JPG di unbundling ketiga di mana biaya komunikasi merosot, mengubah pola permintaan tenaga kerja. Indonesia juga menerima sejumlah besar investasi asing (FDI), memberikan lebih banyak ruang untuk peningkatan teknologi di perusahaan-perusahaan. Dengan tren-tren baru ini, Dampak globalisasi pada upah premium sekarang menjadi ambigu. Sebelumnya, penelitian tentang dampak perdagangan internasional terhadap premi upah menggunakan data 1991-2000 di Indonesia menemukan bahwa penurunan tarif impor diikuti oleh penurunan premi upah. Berdasarkan penelitian menggunakan OLS fixed effect balanced panel data regression 2011-2015, ditemukan bahwa berbagai aspek globalisasi mempengaruhi upah secara berbeda.

---

......Global Production Network has changed the rule of globalization, in particular the Stolper-Samuelson Theory. Indonesia is in the process of joining the third unbundling where communication cost plummets, changing the pattern on labor demand. Indonesia also receives a huge amount of foreign direct investment, giving more room for a technology upgrade in firms. With these new trends, the Impact of globalization on wage premium is now ambiguous. Previously, research on the impact of international trade on wage premium using 1991-2000 data in Indonesia found that a decrease in import tariff was followed by a decrease in wage premium. Based on the research using OLS fixed effect balance panel data regression from 2011-2015, it is found that various aspects of globalization affect wage premium differently.

Abstrak :
WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) merupakan standar internasional tentang Broadband Wireless Access yang mengacu kepada standar IEEE 802.16. Keunggulan utama WiMAX adalah jarak jangkauan yang mampu mencapai 50 km, dan secara teoritis mampu menangani kecepatan data sampai 75 Mbps. Segmentasi pelanggan WiMAX diperlukan agar operator dapat menjangkau seluruh tipe pelanggan yang ada (class 1, class 2, dan class 3) dan mengoptimalkan bandwith yang tersedia, sesuai dengan karakteristik tipe pelanggan tersebut. Setelah melakukan segmentasi pelanggan, operator perlu menyelidiki bagaimana perbandingan tarif pada tiap segmen agar mencapai keuntungan yang diharapkan. Pada skripsi ini dilakukan dua perhitungan. Perhitungan pertama bertujuan untuk mengetahui rancangan segmentasi pelanggan terbaik pada metropolitan dan rural area, berdasarkan perhitungan ekspektasi keuntungan (Present Worth). Perhitungan kedua akan mencari perbandingan tarif pada tiap segmen metropolitan dan rural area, sehingga didapat hubungan tarif tiap segmen pelanggan. Rancangan segmentasi pelanggan WiMAX pada Metropolitan dan Rural Area dapat digunakan sebagai acuan bagi operator mengenai ekspektasi keuntungan yang akan didapat setiap rancangan segmentasi. Perhitungan perbandingan tarif tiap segmen menunjukkan bahwa segmen yang ditujukan untuk tipe pelanggan class 3 akan memberi kontribusi yang minim terhadap keuntungan. Meskipun demikian, keberadaan segmen ini membuat operator dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat menjadi pelanggannya.

---

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) is an international standard for Broadband Wireless Access which refers to IEEE 802.16. The most prominent features of WiMAX are it's wide coverage and high speed data-rate. The maximum distance that can be covered by WiMAX in one area is 50 km, and theoretically, data transfer can be supported up-to 75 Mbps. A segmentation for WiMAX subscribers is needed by operators in order to reach all available subscriber type (class 1, class 2, dan class 3). A segmentation for WiMAX subscribers could also optimize the use of available bandwith, according to the characteristics of each subscriber type. After implementing subscribers segmentation, operators need to compare the tariff for each segment, in order to achieve expected profit. In this thesis, two calculations have been proposed. The first calculation was done to understand the best subscriber segmentation design in metropolitan and rural area, based on Present Worth method. In the second calculation, tariffs comparison for each segment in metropolitan and rural area has been calculated, in order to understand the corelation between each segment tariffs. The aim of designing WiMAX subscriber segmentation in metropolitan and rural area is to provide operators with a reference of profit expectations in each subscriber segmentation design. The tariffs comparison calculation of each segment showed that the segment aimed for class 3 subscriber types will give minimum profit contribution. Nonetheless, this segment could be used by operators as a medium to reach the entire society stratum to become its costumer.