Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Terapi musik merupakan salah satu tindakan keperawatan yang dapat digunakan pasien hipertensi primer. Tindakan tersebut dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, frekuensi nadi dan frekuensi nafas. Tujuan Penelitian ini akan mengidentifikasi efektivitas terapi musik terhadap penurunan tanda-tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi, dan frekuensi pernafasan) pada pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Metodologi penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain quasi eksperimental dengan pendekatan desain prepost test control group. Sampel penelitian ini berjumlah 30 responden, terdiri dari 15 responden sebagai kelompok intervensi yang diberikan terapi farmakologi antihipertensi + terapi musik 2 kali/hari selama 30 menit selama 3 perawatan, dan 15 responden sebagai kelompok kontrol yang mendapat terapi antihipertensi. Pengambilan sampel dengan cara purpusive sampling. Pengujian perbedaan penurunan rata-rata tanda-tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan nafas) pada Kelompok intervensi dan kelompok kontrol adalah dengan uji t-test. Hasil menunjukkan rata-rata penurunan tanda-tanda vital setelah intervensi terapi musik pada kelompok intervensi lebih besar dibanding dengan kelompok kontrol (p value < 0,05). Kesimpulan terapi musik dapat menurunkan tanda-tanda vital pasien dengan hipertensi primer di Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura. Disarankan agar terapi musik dapat diterapkan dalam pemberian asuhan keperawatan pada pasien dengan hipertensi primer minimal sehari sekali selama 30 menit.

Abstrak :
Meningkatnya pengguna internet dan juga penetrasi telepon seluler mengakibatkan masyarakat telah melakukan transaksi elektronik. Walau elektronik menghemat banyak waktu dan biaya ketimbang transaksi konvensional, namun transaksi via sistem telekomunikasi konvensional (circuit switching) ini relatif lebih aman ketimbang transaksi melalui internet (packet switching). Mengingat begitu pentingnya nilai dari sebuah transaksi, maka dalam menjamin keamanan bertransaksi yang dilakukan secara elektronik dapat sama seperti transaksi secara konvensional mengakibatkan munculnya tanda tangan elektronik. Dengan adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai Tanda Tangan Elektronik (TTE) membawa perubahan besar dalam menjamin autentikasi dan verifikasi serta dengan menghadirkan alat bukti baru pada hukum pembuktian. Nilai kekuatan pembuktian TTE semakin kuat dengan adanya penyelenggara sertifikasi elektronik (Certificate Authority/CA) sehingga CA memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dari data dan informasi para pihak terkait. Baru-baru ini penyelenggara tanda tangan digital di Belanda, yaitu DigiNotar, mengalami masalah dan menuai tanggung jawabnya sebagai CA. Disisi lain, Indonesia yang telah menggunakan CA asing pada bank-bank Indonesia dan telah tumbuhnya CA asing hendaknya dapat belajar dari kasus DigiNotar tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum TTE dan transaksi elektronik dalam konteks ilmu hukum serta mengkaji dan menganalisis tanggung jawab penyelenggara tanda tangan elektronik di Belanda dan Indonesia dengan menerapkan beberapa faktor dalam ketentuan hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu dengan melakukan inventarisasi hukum positif yang mengatur dan berkaitan dengan TTE dan tanggung jawab CA sedangkan data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu data sekunder yang berupa teori, definisi dan substansinya dari berbagai literatur, dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis dengan undang-undang, teori dan pendapat pakar yang relevan, sehingga didapat kesimpulan tentang tanggung jawab hukum penyelenggara tanda tangan elektronik. ......The increase of Internet users and mobile phone penetration has resulted in the electronic transactions. Although electronic saves a lot of time and cost than conventional transactions, but transactions via conventional telecommunications systems (circuit switching) is relatively more secure than transactions over the Internet (packet switching). To realize the importance of the value of a transaction, Thus to ensuring security of transactions conducted electronically can be the same as in the conventional transaction resulted in the emergence of Digital signatures. With the legal provisions governing of the Electronic Signatures (e-sign) brought major changes to ensure the authentication and verification as well as by presenting new evidence on the law of evidence. The power value of the e-sign more strength by the organizers of the electronic certification (Certificate Authority / CA) so that CA has an important role in maintaining the security of data and information related parties. Recently, new digital signature providers in the Netherlands, ie: DigiNotar, having problems and reap the responsibility as a CA. On the other hand, Indonesia has used foreign CA on banks in Indonesia and has been the growth of private CA must be able to learn from the case DigiNotar. The purpose of this study was to determine the legal provisions of e-sign and electronic transactions in the context of legal science as well as review and analyze the responsibility of the electronic signature in the Netherlands and Indonesia by implementing some of the factors in the law. This study uses an empirical approach, juridical, to conduct an inventory of the positive law governing and relating to the e-sign and responsibilities CA while the data in this study were analyzed by qualitatively ie: the secondary data such as theory, the definition and substance of the literature, and legislation and regulations, and then analyzed with the laws, theories and opinions of relevant experts, in order to get conclusions about the legal responsibilities of providers of electronic signatures.

Abstrak :
ABSTRAK
Latar belakang: Skabies merupakan salah satu penyakit kulit yang paling sering ditemui di negara berkembang seperti Indonesia. Ukuran tungau Sarcoptes scabiei sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Diagnosis definitif skabies adalah dengan identifikasi mikroskopis tungau, telur, atau feses tungau. Dermoskopi merupakan alat yang sangat bermanfaat dalam menegakkan diagnosis skabies, namun masih dibutuhan kajian mengenai akurasi dermoskopi di Indonesia terkait kelebihan dan kekurangan untuk penegakan diagnosis skabiesTujuan: Mengetahui sensitivitas dan spesifisitas pemeriksaan dermoskopi pada penegakan diagnosis skabiesMetode: Subjek penelitian adalah santri di Pondok Pesantren di Citeurerup, Bogor. Penelitian dibagi menjadi dua tahap, tahap pertama dilakukan uji inter-rater untuk memastikan peneliti kompeten dalam melakukan pemeriksaan dermoskopi. Tahap kedua menggunakan desain penelitian uji diagnostik potong lintang. Tahap kedua dilakukan satu minggu setelah tahap pertama dengan pengambilan sampel secara konsekutif.Hasil: Pada uji inter-rater antara peneliti dan Spesialis Kulit dan Kelamin SpKK pada 32 subjek penelitian SP didapatkan nilai kappa 0,5. Pada penelitian tahap ke-dua didaptkan hasil spesifisitas dermoskopi sangat baik 90,48 sedangkan sensitivitasnya rendah 44,29 . Nilai duga positif dermoskopi sangat baik 93,94 namun nilai duga negatifnya rendah 32,76 . Rasio kemungkinan positif dermoskopi adalah 4,65 IK 95 1,612-13,42 dan rasio kemungkinan negatif adalah 0,6158 IK 95 0,5793-0,6546 Simpulan: Dermoskopi dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan alat yang baik dalam menegakkan diagnosis. Bila pada dermoskopi ditemukan gambaran a jet with contrail, diagnosis dapat langsung ditegakkan, namun bila tidak, perlu dilakukan pemeriksaan konfirmasi lainnya.

---

ABSTRACT
Scabies occurs worldwide and can affect everyone. Scabies is one of the most common skin diseases in developing countries such as Indonesia. The size of the Sarcoptes scabiei mite is too small to be seen by the naked eye. The definitive diagnosis of scabies is by microscopic identification of mites, eggs, or scybala. Dermoscopy is a very useful tool in diagnosing scabies. Although there are few advantages and disadvantages to be considered in using dermoscopy to diagnose scabiesObjective To determine the sensitivity and specificity of dermoscopic examination in diagnosis of scabiesMethods The study design is using. Research subjects are students of Pondok Pesantren Al Hidayah. The research is divided into two stages, the initial stage is done inter rater test to ensure the researcher is competent in conducting dermoscopy examination. The second stage is a cross sectional diagnostic test with a consecutive sampling.The second stage is done one week after the first stage.Results The inter rater test between the researcher and dermatovenereologist with 32 subjects result in Kappa 0,5. Second stage with 95 subjects shows the specificity of dermoscopy is very good 90.48 while the sensitivity is low 44.29 . The dermoscopic positive predictive value was very good 93.94 but the negative predictive value is low 32.76 . Positive likelihood ratio of dermoscopy is 4,65 CI 95 1,612 13,42 and negative likelihood ratio of dermoscopy is 0,6158 CI 95 0,5793 0,6546 Conclusion Dermoscopy can be used as a good tool for diagnosis of scabies. If the dermoscopy shows a jet with contrail appearance, patient can be treated directly, but if its not found, examination should be followed by other diagnostic methods.

Abstrak :
Tesis ini membahas nilai-tanda BlackBerry yang merupakan bagian dari komodifikasi yang muncul pada era masyarakat konsumen menggantikan nilaiguna suatu objek konsumsi. Penelitian ini adalah penelitian kritis dengan desain kualitatif yang menggunakan metode semiotika. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu dilakukan lebih banyak penelitian kritis terhadap objek-objek konsumsi, mengingat objek-objek ini merupakan artifak dari suatu peradaban sehingga pada objek-objek tersebut terdapat unsur-unsur ideologis dari sebuah wacana yang berkembang dalam peradaban dimana objek tersebut diproduksi, diditribusi dan dikonsumsi. ......The focus of this study is about the sign-value of BlackBerry which is a part of commodification that emerge on consumer society's era replacing function-value of object consumption. The purpose of this study is to understand what are these BlackBerry sign-value looks a like. Knowing this will allow us to identify the grand narrative behind the existence of objects which is could help us to become more selective on consuming objects. This research is a critical semiotic. The data were collected by analysing technologies that built the object. The researcher suggest that we need more critical study toward objects whereas the objects are a very common thing around us that could be hiding the power of ideology on our civilization.

Abstrak :
"Pertunjukan Barongsai dalam upacara ritual Imlek yang dilangsungkan secara arak-arakan di Kota" "Semarang, merupakan pertunjukan budaya yang unik dan khas. Aspek-aspek estetis pertunjukan yang disajikan sangat erat bertalian dengan simbol-simbol maknawi dengan Jatar belakang pada pola budaya yang berlaku dan dijunjung oleh warga masyarakat pendukungnya. Secara khusus masalah yang diaju­ kan dalam penelitian ini adalah makna teks pertunjukan Barongsai dalam upacara ritual Imlek. Untuk mengkaji masalah tersebut digunakan pendekatan performance studies, sebagai payung teori dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dok:umen­ tasi. Bersamaan dengan proses pengumpulan data dilakukan juga tahapan analisis secara kualitatif dengan merujuk model analisis siklus interaktif. Prosedur analisis ditempuh melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Hasil penelitian menemukan makna dalam teks pertunjukan Barongsai, yaitu (1) makna religius manusia dengan Tuhan, (2) makna relasi manusia dengan leluhur dan sesama, dan (3) makna harmoni dan atau keseimbangan antara manusia dan alam. Kata kunci: barongsai; tanda; makna; teks pertunjukan"

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia menurut Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Administrasi Negara serta pengaruh penetapan batas usia dewasa dalam administrasi kependudukan dihadapkan pada masalah kewarganegaraan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pengaturan batas usia dewasa dalam sistem hukum Indonesia berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Pembatasan hak pilih anak kewarganegaraan ganda yang berindikasi pada pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu penyelarasan batas usia dewasa di dalam sistem hukum, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang Hukum Administrasi Negara.

---

ABSTRACT
This thesis is to describe and analyze determination of adult age limit on Indonesia legal system according to the Civil Law, Criminal Law, Constitutional Law, Islamic Law, Customary Law and Administrative Law as well as the effect of the determination of adult age limit on the population administration faced with the problem of citizenship. Based on the results of research shows that determination of adult age limit on Indonesian legal system is different. Such differences lead to legal uncertainty which has negative implications on the law enforcement in Indonesia. Restrictions on voting rights of child who has dual citizenship which indicate the violation of human rights. Therefore, it is necessary harmonization of the adult age in the law system, especially legislation in the field of Administrative Law.

Abstrak :
Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini mengenai kedudukan tanda bukti hak lama sebagai petunjuk kepemilikan hak atas tanah. Mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. PP No. 18 tahun 2021 ini menanggapi kedudukan hukum tanda bukti hak lama saat ini hanya merupakan petunjuk untuk kepentingan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan derajatnya lebih rendah daripada alat buktiuntuk melakukan perbuatan hukum. Keberadaan tanda bukti hak lama menjadi dasar penerbitan sertifikat. Dengan adanya PP ini pemerintah secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya, agar terhindar dari permasalah seperti tumpang tindih alat bukti dalam suatu bidang tanah. Untuk mengurangi timbulnya berbagai permasalahan terkait pembuktian hak lama, sebaiknya Pemerintah memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya memberikan penyuluhan dan mendampingi masyarakat terkait pendaftaran tanah untuk pertama kali. Kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran untuk mendaftarkan tanahnya untuk pertama kali agar mendapat kepastian hukum pemegang haknya. ......The main problem in this paper is regarding the position of the old rights evidence as an indication of ownership of land rights. Referring to the provisions of Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Apartement and Land Registration. PP No. 18 of 2021, responding to the legal position of the old right evidence that currently is only a guide for the interests of land registration for the first time and is of a lower degree than evidence for carrying out legal actions. The existence of proof of old rights becomes the basis for issuing certificates. With this PP, the government indirectly forces the community to register their land, in order to avoid problems such as overlapping evidence in a plot of land. To reduce the emergence of various problems related to proving old rights, the Government should facilitate and provide convenience in the implementation of land registration. The National Land Agency should provide counseling and assist the community regarding land registration for the first time. To the community to increase awareness of registering their land for the first time in order to obtain legal certainty for the holder of the right.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang kewajiban pemerintah untuk menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional kepada Lembaga Negara maupun Badan usaha sebagai bagian dari kedaulatan bangsa Indonesia. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan penelitian berupa bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pada penelitian ini ditemukan bahwa belum ada peraturan khusus terkait dengan Standarisasi tanda Waktu Nasional sehingga mengakibatkan negara dalam menjaga kedaulatan bangsa tidak berjalan dengan baik. Tanda waktu merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kedaulatan bangsa ini juga mempengaruhi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia yang mana dalam penerapannya membantu seluruh kegiatan usaha maupun kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan tepat dan efisien berdasarkan waktu yang akurat. Badan meteorologi klimatologi dan Geofisika (BMKG) selaku penjaga tanda waktu indonesia harus didukung oleh berbagai lembaga negara seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika(Kemkominfo), Badan Standar Nasional (BSN) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional. sehingga perlu ada peraturan khusus dalam menerapkan Standarisasi Tanda Waktu Nasional. ......This thesis discusses the government's obligation to apply the National Time Sign Standardization to State Institutions and Business Entities as part of the sovereignty of the Indonesian nation. This thesis uses a normative juridical research method using research materials in the form of library materials and related laws and regulations. In this study, it was found that there were no special regulations related to the Standardization of National Time Signs, which resulted in the state in maintaining the sovereignty of the nation that did not work well. Time sign is an inseparable part of the sovereignty of the nation, it also affects the economic development of the Indonesian nation which in its application helps all business activities and government activities to run accurately and efficiently based on accurate time. The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) as the keeper of Indonesian time sign must be supported by various state institutions such as the Ministry of Communication and Information (Kemkominfo), the National Standards Agency (BSN) and the Investment Coordinating Board (BKPM) in implementing the National Time Sign Standardization. so there needs to be special regulations in implementing the National Time Sign Standardization.