Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan bantuan investor asing untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Ketentuan perdagangan diatur oleh World Trade Organization (WTO) dengan tujuan mengurangi segala hambatan atau barrier dalam perdagangan dunia. Seiring dengan masuknya berbagai produk dan investasi asing, pada umumnya negara berkembang juga akan memberlakukan ketentuan local content requirements yang di Indonesia dikenal dengan sebutan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam bidang pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, khususnya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pemerintah Indonesia mengatur tentang kadar minimal TKDN dalam pembangunan pembangkit listrik. Ketentuan TKDN tersebut secara normatif bertentangan dengan prinsip WTO yaitu National Treatment karena terdapat diskriminasi terhadap produk impor. Dalam tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana penelitian dilakukan dengan mengkaji regulasi TKDN Indonesia terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terhadap perjanjian WTO serta penerapan regulasi di beberapa negara untuk dilakukan analisis secara lebih mendalam. Penulis ingin mengkaji apakah ketentuan TKDN yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia selaras dengan kebijakan WTO. Penulis menyimpulkan bahwa kebijakan TKDN Indonesia dapat melanggar ketentuan WTO karena tidak dimiliki dan dioperasikan secara langsung oleh negara. ......As a developing country, Indonesia really needs the help of foreign investors to be able to improve the welfare of its people. Trade provisions are regulated by the World Trade Organization (WTO) with the aim of reducing all barriers or barriers in world trade. Along with the entry of various foreign products and investments, in general, developing countries will also apply local content requirements, which in Indonesia are known as Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). In the field of electricity infrastructure development, especially Solar Power Plants (PLTS), the Government of Indonesia regulates the minimum level of TKDN in the construction of power plants. The provisions on TKDN normatively conflict with the WTO principle, namely National Treatment, because there is discrimination against imported products. In this thesis, the author uses a normative juridical research method, in which research is conducted by examining Indonesian TKDN regulations related to the construction of solar power plants against WTO agreements and the application of regulations in several countries for a more in- depth analysis. The author wants to examine whether the TKDN provisions made by the Government of Indonesia are in line with WTO policies. The author concludes that Indonesia's TKDN policy may violate WTO provisions because it is not owned and operated directly by the state.

Abstrak :
Perdagangan internasional sangat vital dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu negara. Salah satu bentuk perdagangan internasional adalah ekspor dan impor. Pada suatu negara bila nilai impor melebihi nilai ekspor dan keadaan ini berlangsung cukup lama akan menyebabkan suatu ketidakstabilan perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal diatas adalah dengan membuat penghambat impor. Terdapat dua jenis penghambat impor yaitu hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Salah satu hambatan non-tarif yang dikenal adalah local content requirement LCR atau di Indonesia dikenal dengan istilah tingkat komponen dalam negeri TKDN . Istilah TKDN di Indonesia dikenal dalam berbagai sektor antara lain: pengadaan barang/jasa pemerintah; pertambangan; ketenagalistrikan; teknologi komunikasi dan informatika; dan perdagangan. Pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dinilai tidak sesuai dengan berbagai peraturan internasional baik di tingkat multilateral maupun regional. Pada tingkat multilateral, World Trade Organization WTO , terdapat aturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade GATT dan Agreement in Trade-Related Investment Measures TRIMs . Sementara itu pada tingkat regional, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , terdapat aturan ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . Pengaturan LCR pada TKDN di Indonesia dan risiko hukumnya merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan TKDN di Indonesia dalam berbagai sektor dengan GATT, TRIMs, dan ATIGA.

---

International trade is vital to improve the economy of a country. One form of international trade is export and import. In a country where import is more than export, and this situation lasts long enough, it will cause an instability of the economy. One thing that can be done to avoid this is to create import barriers. There are two types of import barriers tariff barrier and non tariff barrier NTB . One form of NTB is local content requirement LCR or tingkat komponen dalam negeri TKDN in Indonesia. TKDN is known in various sectors such as government procurement mining electricity information and communication technology and trade. Regulations about TKDN in various sectors are considered contrary to various international regulations, both in multilateral and regional level. At the multilateral level, World Trade Organization WTO , there are General Agreement on Tariffs and Trade GATT and Agreement in Trade Related Investment Measures TRIMs . Meanwhile at the regional level, Association of Southeast Asian Nations ASEAN , there is ASEAN Trade in Goods Agreement ATIGA . LCR application in TKDN in Indonesia and its legal risk are the main problems of this research. The method used for this research is a normative juridical with secondary data obtained from study of literature. The conclusion of this research shows that there are inconsistencies between TKDN regulations in Indonesia and GATT, TRIMs, and ATIGA.

Abstrak :
ABSTRACT
Sejak Oktober Tahun 2009, terdapat Committee on TRIMs yang secara konsisten membahas Local Content Requirements di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang dinilai melanggar Paragraf 1 (a) Daftar Ilustrasi Perjanjian TRIMs. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah adanya pengaturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan Local Content Requirements yang ada dalam kerangka Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Tidak ada aturan dalam Perjanjian TRIMs yang dapat mengecualikan aturan penggunaan barang dalam negeri di sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar komitmennya sebagai negara anggota dari World Trade Organization. Namun, Pemerintah Indonesia harus tetap mendorong kegiatan perdagangan barang dalam negeri.

---

ABSTRACT
Since October 2009, there has been a Committee on TRIMs that consistently addresses Local Content Requirements in the mineral and coal mining sector in Indonesia which are considered to violate Paragraph 1 (a) List of Illustrations of the Agreement on TRIMs. This thesis is a normative legal research with a type of legislation approach. The conclusion of this thesis is the regulation of the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia that are not in accordance with the provisions of the Local Content Requirements contained in the framework of the On Trade-Related Investment Measures Agreement (Agreement on TRIMs). There are no rules in the TRIMs Agreement which can exclude the rules for the use of domestic goods in the mineral and coal mining sector in Indonesia. Adjustments must be made by the Indonesian government so that Indonesia does not violate its commitment as a member state of the World Trade Organization. However, the Indonesian Government must continue to encourage domestic goods trading activities.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) ditinjau dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan atas alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution (LTE) tidak sesuai dengan ketentuan Agreement On Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs) dan karenanya harus dilakukan langkah-langkah penyesuaian oleh pemerintah Indonesia agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization. ......This thesis discusses the analysis of Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) and its relation with the provisions stipulated in the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). Research conducted in this thesis is a normative and prescriptive study. The research concluded that Local Content Requirements (LCR) which is required for any telecommunication devices and/or equipments with standardsbased technology Long Term Evolution (LTE) is inconsistent with the provisions of TRIMs Agreement and therefore there should be steps taken by the government of Indonesia to bring these measures into conformity with TRIMs Agreement which will eliminate the inconsistency with Indonesia?s obligations under the TRIMs Agreement as a member state of World Trade Organization.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam kebijakan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian hasil penambangan mineral di dalam negeri dan pelarangan ekspor mineral mentah serta relaksasinya yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Minerba serta peraturan pelaksanaannya terindikasi terdapat ketidaksesuaian dengan pirinsip-prinsip dalam Agreement On Trade-Related Investment Measures TRIMs Agreement , tindakan yang dilarang menurut paragraf 2 huruf c Illustrattive List TRIMs Agreement mengenai Export Restrictions, yaitu tindakan yang membatasi ekspor atau penjualan untuk ekspor, yang ditentukan dalam hal produk tertentu, baik dalam hal volume atau nilai produk, atau dalam hal perbandingan volume atau nilai produksi lokalnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan data sekunder yang didapatkan dari bahan kepustakaan, serta didukung dengan data primer sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip dalam TRIMs Agreement, yaitu mengandung export restriction, dalam hal tindakan pembatasan ekspor mineral, bahwa tidak semua produk hasil penambangan mineral dapat dilakukan ekspor, melainkan khusus untuk produk mineral tertentu hasil pengolahan dan pemurnian sesuai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian nilai produk tertentu dan dan dibatasi dalam jumlah tertentu.

---

ABSTRACT
In the policy of the increasing of mineral added value obligation through processing and smelting of domestic mining and raw material export restrictions and its relaxations in Indonesian Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal Mining Mining Law and its implementing regulations indicated there are incompatibility with principles of Agreement On Trade Related Investment Measures TRIMs Agreement , which is the prohibited acts under paragraph 2 c Illustrative List of TRIMs Agreement, namely Export Restrictions, which measures restricting the export or sale for export, which is defined in terms of specific products, both in terms of volume or value of products, or in terms of proportion of volume or value of its local production. The method used is the juridical normative with secondary data obtained from the literature, and supported by primary data. The results showed that not in accordance with the principles of the TRIMs Agreement, which contains export restriction, in terms of restrictions on exports of minerals, that not all products can be mined mineral exports, but specific to certain mineral products processing and smelting results corresponding minimum limit of processing and or smelting the value of a certain product and the specific and limited in number.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen Dalam Negeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai Local Content Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTO dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negara anggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubah dalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barang dagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan dengan Perjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip National Treatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions, yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antara peraturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan Local Content Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan dan penerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO, ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMs maupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untuk menanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untuk mematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akan mengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACT
This thesis examined the adjustment of domestic Local Content Requirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail business in Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesia showed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerning the Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization on November 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia has received protests from WTO member countries in relation to the Local Content Requirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domestic products that must be sold on the modern retail market on Ministry of Trade Regulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation 56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled by Article III GATT on National Treatment and Article XI GATT on General Elimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTO Establishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison between the regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions will be done by looking at the adjustments between regulations and the application of WTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the Modern Retail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on the provisions. To respond to the concerns raised by member countries, modern retailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and the Ministry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai analisis ketentuan persyaratan muatan lokal untuk industri kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan ditinjau dari kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Agreement on Trade-Related Investment Measures (Perjanjian TRIMs). Penelitian dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan persyaratan muatan lokal dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan tidak sesuai dengan peraturan GATT dan Perjanjian TRIMs. Pasal 17 menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang memenuhi ketentuan persyaratan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dapat menerima insentif fiskal dan nonfiskal dari pemerintah. Hal ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIMs dan juga Pasal III:2 dan Pasal III:4 GATT. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus melakukan penyesuaian atas peraturan persyaratan muatan lokal untuk kendaraan listrik dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 agar Indonesia tidak melanggar kewajibannya sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO). ......This undergraduate thesis discusses the analysis of local content requirements for the electric vehicle industry in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 regarding the Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation in terms of its compliance with the regulations in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the Agreement on Trade-Related Investment Measures (TRIMs Agreement). The research in this undergraduate thesis is juridical normative. The results of this research conclude that the provisions of local content requirements in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 Regarding Acceleration of Battery-Based Electric Vehicles Program for Road Transportation are not in accordance with the regulations of the GATT and the TRIMs Agreement. Article 17 states that companies that meet the requirements of Local Content Value (TKDN) as mentioned in Article 8 can receive fiscal and non-fiscal incentives from the government. This is inconsistent with the provisions of the TRIMs agreement as well as Article III:2 and Article III:4 of the GATT. Therefore, the Indonesian government must make adjustments to the local content requirements for electric vehicles in Presidential Regulation Number 55 Year 2019 so that it is more consistent with its obligations as a member country of the World Trade Organization (WTO).