Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap Notaris diharapkan untuk bersikap mulia dan harus menghindari penggunaan cara atau perilaku yang berpengaruh negatif terhadap reputasi profesi Notaris serta menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris baik sebagai profesi maupun sebagai pelayan masyarakat. Seorang Notaris harus menjalankan tugasnya dengan kejujuran, obyektivitas dan integritas yang paling tinggi. Pada kenyataannya, ada Notaris yang menjalankan profesinya dalam keadaan atau situasi yang dapat mengurangi mutu layanan jasa yang diberikannya, sebagai contoh melakukan praktek yang mengandung benturan kepentingan, dan lain sebagainya. Dengan pemikiran diatas, maka keberadaan Kode Etik Notaris adalah sangat penting, baik sebagai kontrol sosial masyarakat maupun sebagai acuan bagi Notaris dalam memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Dengan adanya Kode Etik Notaris maka pembinaan dan pengawasan kinerja Notaris dapat ditingkatkan secara lebih efektif. Dalam persiapan penulisan Thesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan didukung dengan beberapa pengalaman pribadi penulis sebagai pengguna jasa notaris dilapangan.

---

Every notary is expected to act with dignity and shall refrain from using methods or adopting attitudes likely to detract from the good repute of the profession or from the notary?s ability to serve the public interest. A notary shall observe the strictest rules of probity, objectivity and integrity. In reality, there are notaries who conduct their profession under conditions or in situation likely to impair the quality of their services, such as practicing in a situation of conflict of interest etc. With the above considerations, the existence of Code of Ethics of Notaries is very important, both as a social control as well as a tool to measure how notaries provide public services. By having Code of Ethics, the development and the quality control of notaries? performance could be enhanced more effectively. In the preparation of this thesis, the Writer uses library research method and supported by her own past experience as the public who use notary?s services.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol untuk mempertahankan kemantapan jalan dalam rangka pemenuhan SPM, sedangkan saat ini dari hasil penilaian SPM setiap tahunnya nilai IRI dan Kekesatan jalan semakin mendekati nilai yang telah ditentukan serta masih ditemui adanya perkerasan jalan yang rusak, yang disebabkan faktor penerapan standar mutu dalam pelaksanaan yang kurang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan perkerasan jalan tol sangat tergantung kompetensi SDM pengelola pekerjaan dalam penerapan dan pengendalian standar mutu dalam hal ini konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu sejauh mana kompetensi konsultan pengawas dalam penerapan standar mutu dalam pemeliharaan jalan tol. Metode yang digunakan yaitu validasi pakar, kuesioner dengan analisa data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian Kompetensi kinerja konsultan pengawas memberikan pengaruh yang kuat dalam penerapan standar mutu

---

ABSTRACT
Obligations of Toll Road Enterprises to maintain road stability in order to fulfill SPM, whereas now from SPM assessment every year the value of IRI and Road Awesight closer to the predetermined value and still found more pavement damage more due to the factor of application of quality standards in the implementation that is not quite right. The successful implementation of toll road pavement maintenance is highly dependent on the competence of human resources managers in implementing and controlling quality standards in this case supervisor consultant as representative of service user. This study aims to determine the extent to which the competence of supervisory consultants in the application of quality standards in the maintenance of toll roads. The method used is expert validation, questionnaire with data analysis using SPSS program. The results of research The performance competence of supervisory consultants gives a strong influence in the application of quality standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan P2JK KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze the implementation of INA CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting in depth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance P2JK Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of t he INA CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INA CBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance.

Abstrak :
Buku ini mebahas topik mengenai strategi benchamarking dalam manajemen

Abstrak :
Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarif INA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangku kepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalam melakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakan belum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS. Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangka membuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik, termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkan ke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGs memerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknya mempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesi dengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariff policy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepth interview. The research informants involved stakeholder actors such as Center of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health, professional associations, and private health insurance. The results showed that private hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGs because the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expense of hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda in order to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDI preparing the quality standard of medical services that should be proposed to the Ministry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requires better formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGs tariff as per the expectations of professional organizations and prepare the calculation of CBGs based on performance.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap standar mutu suatu produk dan upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan perkaranya yang ditinjau dari kasus pelanggaran tanggung jawab standar mutu produk mobil oleh PT. Nissan Motor Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan Standar Nasional Indonesia yang khusus mengatur mengenai standar mutu produk mobil guna melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang melanggar tanggung jawab standar mutu produk mobil, serta guna mencegah munculnya ketidakjelasan tanggung jawab produk dari pelaku usaha, khususnya tanggung jawab atas standar mutu produk mobil. ......This thesis discusses aspects of consumer protection to the quality standard of a product and the efforts of legal protection that can be taken by consumers to resolve the matter in terms of responsibility for violation case of quality standards of the car product by Nissan motor Indonesia Limited Company. The result of this research suggest that governments need to establish the Indonesian National Standard regulation specifically regulating automobile product’s quality standards to protect consumers’ rights of business operators who violate the standards of responsibility for cars’ quality product, and to prevent the emergence of unclear responsibility of products from business actors, in particular responsibility for the quality standards of car product.