Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peran pembinaan yang dilaksanakan oleh KanwilDirektorat Jenderal Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan kualitasLKPP.Dalam menjalankan peran pembinaan di bidang perbendaharaan, baikpengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan negara kepada satuan kerjakementerian negara/lembaga, Kanwil Ditjen Perbendaharaan telah didukungdengan tim penyuluh perbendaharaan. Penelitian kualitatifdengan menggunakanmetode soft system methodologyini mencoba menguraikan problematika yangterjadi dalam pelaksanaan peran pembinaan tersebut. Penelitian ini berusahamenjawab problem solving interest melalui tujuh tahapan soft systemmethodology.

---

ABSTRACTThis research is about theguidance role undertaken by Directorate General ofTreasury Regional Office of Central Java to improve the quality of government?sfinancial statement. Incarrying out the treasury guidance role, both financialmanagement andaccountability, to the ministries or government?s agencies,Directorate Generalof Treasury Regional Office of Central Java has beensupported by a treasuryguidance team. This qualitative research using soft systemmethodology is aimedto analyse the problems that occur in the implementation ofthe guidance role.This research tries to answer the problem solving interestthrough the sevenstages of soft systems methodology.

---

"

"Perubahan requirement merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembanganperangkat lunak. Penerapan kerangka kerja yang tepat diharapkan dapat mengurangi dampak dari perubahan tersebut. Penelitian ini mencoba merancang kerangka kerja yang tepat berdasarkan studi literatur dan pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik soft systems methodology (SSM). Kerangka kerja yang dihasilkan berupa model proses yang terdiri dari kegiatan, peran, dan artefak yang diperoleh dari studi literatur dan dikelompokkan berdasarkan tiga sudut pandang hasil analisis SSM. Diskusi kelompok terarah dengan praktisi yang mewakili ketiga sudut pandang tersebut menghasilkan kegiatan-kegiatan dari masing-masing sudut pandang yang efektif mengendalikan dampak perubahan requirement.

---

Requirement changes is one of the main challenges in software development. Application of an appropriate framework would mitigate the impact caused by the changes. This research is trying to design an appropriate framework based on literature study and data analysis using soft system methodology techniques. The framework is produced as a process model which consists of activities, roles, and artifacts found from literature study and grouped based on three viewpoint from SSM anlaysis. Focus group discussions with practitioners representing the three viewpoints gives as result the activities from each viewpoint that could effectively control the impacts of requirement changes."

"Dalam beberapa tahun terakhir, cloud computing telah berkembang menjadi salah satu TI yang tumbuh paling cepat. Saat ini beberapa instansi pemerintahan di Indonesia sudah mengimplementasikan layanan teknologi tersebut. Diantara semua keunggulan dan manfaat yang ditawarkan cloud computing, muncul tantangan-tantangan baru terhadap manajemen keamanan pada cloud computing, seperti kebocoran data. Sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai keamanan dalam transisi cloud computing adalah klasifikasi data. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik di Indonesia, khususnya pada Pasal 20 ayat (6) dan ayat (7) juga menyebutkan bahwa dalam hal Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik yang menggunakan layanan pihak ketiga, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Publik wajib melakukan klasifikasi data sesuai risiko yang ditimbulkan, namun ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi data tersebut akan diatur dengan Peraturan Menteri terpisah. Berdasarkan penyataan tersebut diketahui bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Menteri atau standar baku terpusat lainnya yang membahas tentang klasifikasi data untuk PSE di Indonesia, sehingga sebagian besar PSE yang sudah mengimplementasikan cloud computing belum melakukan proses klasifikasi data. Oleh karena itu untuk memudahkan PSE dalam melakukan klasifikasi data sesuai tingkat risiko, maka perlu disusun suatu regulasi atau kebijakan yang dapat dijadikan pedoman bagi PSE lingkup publik dalam melakukan klasifikasi data. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Adapun perumusan kebijakan klasifikasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada standar ISO / IEC 27001: 2013 dan NIST SP 800-60. Hasil penelitian ini berupa konsep dan rancangan kebijakan klasifikasi data yang menggunakan model dengan skema klasifikasi tiga tingkat yang terdiri dari rahasia, terbatas, dan biasa/terbuka. Masing-masing tingkat klasifikasi tersebut diberikan rekomendasi penanganan keamanan yang harus dilakukan yang terdiri dari pelabelan, penyimpanan, pemberian akses, pengiriman elektronik, pengiriman manual, penggandaan, dan metode penghancuran. Selanjutnya untuk melengkapi kebijakan tersebut, terdapat rancangan standar operasional prosedur (SOP) yang pendukung draf kebijakan tersebut yang dapat dijadikan panduan PSE dalam menentukan tingkat klasifikasi data dan pengamanan data tersebut.

---

In recent years several government agencies in Indonesia have implemented these technology services. Among all advantages and benefits offered by cloud computing, there are new challenges related to security management in cloud computing, such as data leakage. One of the steps that can be take to achieve security in cloud computing is data classification. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 71 of 2019 state that in the case of Public Sector Electronic System Operation using third party services, the Electronic System Operator (PSE) is required to classify data according to risks level, but further provisions regarding the data classification will be regulated by a separate Ministerial Regulation. Based on this statement, it is known that until now there is no Ministerial Regulation or other centralized standard that discusses data classification for PSE in Indonesia, so the most of PSE have not carried out the data classification process. Therefore, to facilitate PSE in classifying data according to risk the level, it is necessary to develop a regulation or policy that can be used as a guide for PSE. This research was conducted with a qualitative research methodology. The development of the data classification policy in this study was carried out using the Soft System Methodology with reference to the ISO/IEC 27001: 2013 and NIST SP 800-60 standards. The results of this study are concept and design of data classification policy using three-tier classification scheme consisting of confidential, limited, and public data. Each classification level is given recommendations for security that must be carried out which consist of labeling, storage, granting access, electronic delivery, manual delivery, copying, and destruction methods. Furthermore, to complete the policy, there is a standard operating procedure (SOP) that supports the policy which can be used as a guide for PSE in determining the level of data classification and data security. "

"ABSTRAKThis research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Pengetahuan merupakan sumber inovasi di BPTP Jawa Timur, sehingga keberadaanya harus mudah untuk diperoleh. Kendala yang dirasakan oleh peneliti dan penyuluh BPTP Jawa Timur adalah keberadaan pengetahuan terutama pengetahuan spesifik lokasi sulit untuk ditemukan. Pengetahuan masih tersebar di berbagai sumber dan sebagian besar pengetahuan milik peneliti dan penyuluh masih belum terdokumentasi. Oleh karena itu BPTP Jawa Timur memerlukan sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan bertujuan untuk memfasilitasi para peneliti dan penyuluh untuk saling berbagi pengetahuan melalui sistem yang terintegrasi, sehingga proses mendapatkan pengetahuan terutama pengetahuan spesifik lokasi semakin mudah. Penelitian ini dirancang dengan pendekatan soft system methodology (SSM), organizational culture assessment instrument (OCAI), knowledge audit, dan teori manajemen pengetahuan. Penelitian ini menghasilkan sebuah fitur yang harus dimiliki sistem manajemen pengetahuan. Fitur tersebut kemudian ditranslasi kedalam rancangan prototipe sistem manajemen pengetahuan yang dapat digunakan oleh BPTP Jawa Timur sebagai pedoman dalam membuat sistem manajemen pengetahuan.

---

Knowledge is a source of innovation in East Java BPTP, so the knowledge existence should be easy to obtain. But there is obstacle that perceived by researchers and extension worker is that the existence of knowledge, especially location specific knowledge is difficult to find. Knowledge is still scattered in many sources and most of the researcher's and extension worker's knowledge still undocumented. Therefore, East Java BPTP need knowledge management system. The knowledge management system aims ato facilitate researchers and extension workers to share knowledge through integrated system, so that the process of acquiring knowledge, especially location specific knowledge is easier. This research was designed with soft system methodology approach, organizational culture assessment instrument (OCAI), knowledge audit, and knowledge management theory. This research produced a feature that knowledge management system must possess. The feature is then translated into prototype design of knowledge management system that can be used by East Java BPTP as a guidance in building knowledge management system."

"Penelitian ini merupakan model aplikasi Soft System Methodology based AR(action research) dalam membahas mengenai relasi antara Seknas Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) dengan Institute for Essential and Service Reform (IESR) dalam usahanya mengadvokasikan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Penelitian ini menggunakan analisa berdasarkan kerangka pemikiran dari Richard Hall mengenai Hubungan Antar Organisasi (HAO) dan Lingkungan Organisasi.Hasil penelitian mengindikasi adanya perbedaan bentuk-bentuk formalisasi pada relasi dua organisasi yang berbentuk koalisi. Temuan ini berdampak pada implikasi teoritis pertama, yaitu bentuk formalisasi pada situasi dunia nyata dapat berkembang dan tidak tergambar dalam dimensi formalisasi dari Hall. Kedua, organisasi dalam studi ini yaitu PWYP Indonesia dan IESR ternyata tidak hanya mampu mengonstruksikan lingkungan dimana mereka berada, tetapi juga dapat mengonstruksikan elemen-elemen apa saja yang akan menimbulkan kerentanan seiring dengan meningkatnya adaptasi organisasi.

---

This research is a model application of Soft System Methodology based AR (action research) in exploring relationship between National Secretariat of Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) and Institute for Essential and Service Reform (IESR) within a context of advocating EITI. This research uses Richard Hall's analysis of Interorganizational Relationship and Organizational Environment as a conceptual framework.The result of this research indicates difference of type of formalization in a context of dyad relationship in terms of alliance organization. This finding, furthermore, has its impact theoretically to Hall's IOR's analysis in formalization. Thereupon, organization in this research, PWYP Indonesia and IESR, showed that they could construct the environment in which they exist as well as constructing the elements that cause vulnerability along with the enhancement of organization's adaptive skill."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang paling signifikan dan merumuskan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan soft system methodology (SSM) dan pendekatan contingency theory. Penelitian ini menemukan empat masalah Pelaporan Keuangan DJBC yang signifikan yaitu perhatian dan komitmen DJBC yang kurang, pengembangan aplikasi DJBC yang belum jelas arahnya, minat pegawai DJBC yang kurang terhadap tugas dan fungsi pelaporan keuangan, dan pengendalian internal yang kurang optimal dalam pengelolaan penerimaan dan piutang. Rekomendasi yang dapat dilakukan oleh DJBC yaitu meningkatkan peran Laporan Keuangan DJBC, memprioritaskan pengembangan aplikasi pelayanan DJBC yang mendukung sistem akuntansi, manajemen pegawai yang terkait dengan pelaporan keuangan, dan mengoptimalkan peran unit kerja terkait.

---

This research aims to identify the most significant problems of Directorate General of Customs and Excise (DJBC) Financial Reporting and formulate recommendations to resolve the issue. This research is conducted by the soft system methodology (SSM) and the contingency theory approach. This research finds four significant problems of DJBC Financial Reporting that lack of DJBC attention and commitment, unclear direction of DJBC application development, lack of interest of employees in the duties and functions of financial reporting, and lack of internal controls in the management of receipts and receivables. This research recommends DJBC to enhance the role of the DJBC Financial Statements, prioritize the development of applications that support the services DJBC accounting system, personnel management related to financial reporting, and optimize the role of the related units."

"Penerapan infografis di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah dilakukan sejak tahun 2014. Namun, mengingat adanya keterbatasan SDM dalam hal desain, infografis ini belum dapat diterapkan di semua wilayah, sebagian besar masih dilakukan di BPS pusat. Oleh karena itu, BPS membangun perangkat lunak Infografis Editor v.1 dengan maksud untuk membantu unit kerja teknis supaya dapat mendesain infografis sendiri. Pada awalnya, Infografis Editor dibuat dengan keinginan mengadopsi fitur-fitur yang ada pada perangkat lunak online yang sudah ada sebelumnya, yaitu easel.ly dan piktochart.com. Namun demikian, berdasarkan kuesioner, responden berpendapat bahwa Infografis Editor belum dapat memenuhi fasilitas-fasilitas yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan rancangan fitur-fitur perangkat lunak editor infografis di lingkungan Badan Pusat Statistik baik di pusat maupun daerah. Perancangan fitur-fitur tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dimana di dalamnya menggunakan metode studi dokumen, observasi, wawancara, dan kuesioner untuk menggali informasi/data sebanyak mungkin terkait penelitian. Kuesioner dipilih sebagai metode untuk mengumpulkan data kebutuhan dan validasi fitur dikarenakan keterbatasan penulis untuk menjangkau responden di daerah secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan case study research dan action research. Hasilnya, diperoleh 29 fitur yang dipertahankan dari Infografis Editor v.1, 29 fitur tambahan, 6 usulan non fungsional terkait perangkat lunak Infografis Editor dan rancangan antarmuka (mockup) yang bertujuan memperjelas pemahaman pengembang perangkat lunak nantinya.

---

Application of infographics in the BPS-Statictics Indonesia has been conducted since 2014. However, the lack of human resources in terms of design causes infographics can not yet be applied in all areas in Indonesia, it is still largely done in center BPS-Statistics Indonesia. This condition encourage BPS-Statistics Indonesia to build a software named Infographics Editor v.1 to assist technical and operational units in order to be able to design their own infographics. At first, the Infographics Editor created with adopting the features of online software that already exist, namely easel.ly and piktochart.com. But, based on the questionaire, the respondents found that Infographics Editor v.1 can not fill their expected facilities.

This research conducted to produce the design features of Inforgraphics Editor v.1 in BPS-Statistics Indonesia, in both central area and local levels. The design of the features were performed using Soft System Methodology (SSM) which included using document study, observation, interview, and questionaire to collect related data and information. Questionaires chosen as a method to collect the requirement data and its validation, because the researcher can not reach the respondents in local levels directly. This research used a qualitative method with case study and action research.

The result obtained 29 features retained from Infographics Editor v.1, 29 additional features, 6 related non-functional proposals, and interface design (mockup) which aims to facilitate software developer later."

"Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur capaian program kerja di Balitbangdiklat Kementerian Agama adalah meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian sebagai basis pengambilan kebijakan oleh unit teknis di Kementerian Agama. Faktanya sampai akhir tahun 2014, pemanfaatan hasil penelitian Balitbangdiklat oleh unit teknis di Kementerian Agama tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Tidak terdapatnya sistem berbagi pengetahuan (knowledge sharing) antar peneliti di Balitbangdiklat diindikasikan menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas hasil penelitian, sehingga berdampak pada sedikitnya hasil penelitian Balitbangdiklat yang digunakan oleh unit teknis. Penelitian ini menganalisis model dan merancang prototype knowledge management system bagi peneliti di Balitbangdikat Kementerian Agama, dengan menggunakan pendekatan soft system methodology yang dipadukan dengan teori pendukung seperti knowledge audit dari Burnett dan teori budaya organisasi dari Cameron & Quinn. Penelitian ini menghasilkan 11 aktivitas sistem dalam model konseptual, enam fitur knowledge management system dan rancangan mekanisme non teknis bagi implementasi knowledge management system di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

---

One of indicators used to measure work performance in Agency of Research and Development, and Training, Ministry of Religious Affairs is the utilization of research results as the policy-making basis by a technical working-unit in the ministry. In fact until late 2014, the utilization of research results had not meet the stated target. The not existence of knowledge sharing system for researchers is predicted as one of the factors of insufficcient quality of research, which lead to the under-used of research results. This study aims to analyze model and design prototype of knowledge management system for researchers in Agency of Research and Development, and Training. This study uses soft system methodology approach combined with supporting theories such as Burnett's knowledge audit and the theory of culture organization by Cameron&Quinn. This research resulted in 11 activities in the conceptual model, six functional features, and non technical mechanism design for the organization in implementing knowledge management system."

"Penelitian ini berjudul "model manajemen informasi untuk mewujudkan konsep connected goverment di Pemda DIY:. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model manajemen informasi untuk mewujudkan konsep connected di Pemda DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode SSM . Sementara teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi dan FGD. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa manajemen informasi Pemda DIY saat ini belum menunjukkan pengelolaan yang mengacu pada sebuah kerangka manajemen informasi, tetapi masih bersifat sektoral. Kontribusi peneliian ini adalah urgensi GCIO dan unit khusus manajemen informasi bagi pengelolaan informasi sektor publik"