Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keteraturan sosial dalam kehidupan pedagang buah-buahan di Pasar Induk Kramat Jati dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesarbesarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usahanya.

Fokus dalam tesis ini adalah mengenai corak keteraturan sosial dalam kehidupan pedagangn buah-buahan dan pedoman-pedoman yang mereka gunakan dalam upaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan guna pemenuhan kebutuhan hidup serta mengembangkan usahanya. Keteraturan sosial yang ada pada kehidupan mereka dapat dilihat dari tindakan-tindakan berpola para pedagang tersebut dalam melakukan aktivitas-aktivitas perdagangannya sehari-hari sebagai sumber nafkah. Dimana keuntungan dari usaha perdagangan tersebut dipergunakan utuk pemenuhan kebutuhan hidupnya maupun pengembangan usahanya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum dari sistem pembayaran yang diatur pada UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Sistem pembayaran dalam suatu perekonomian memiliki peranan untuk menjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter, serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi perekonomian suatu negara. Maka demikian perlu diatur dan diawasi secara ketat agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat akan sistem pembayaran yang efisien, cepat, handal dan aman. Melalui UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, ketentuan-ketentuan yang diatur dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk melakukan sistem pembayaran non tunai melalui transaksi transfer dana. Manfaat tersebut dapat dirasakan dikarenakan sudah adanya pengaturan terhadap kepastian pada proses transfer dana, status transfer dana dalam hal bank pengirim atau bank penerima akhir di likuidasi atau dipailitkan, transfer dana yang bersifat lintas negara dan diakuinya surat elektronik sebagai perluasan dari alat bukti yang sah. ......This research purpose to ascertain legal aspects of payment system that regulate on Law No. 3 year 2011 on Transfer of Funds. Payment system have a role to maintain stability of financial and banking, means of transmission of monetary policy, as a tools to increases the efficiency of the economy of a country in economical matters. Because of that payment system need to regulated and supervised in order to escalate public confidence for payment system. Law No 3 year 2011 on Transfer of Funds could provide sense of security from the society to perform non-cash payment system. Law No. 3 year 2011 on Transfer Funds provide the assurance of transfer of funds process, transfer of funds status on liquidation bank, crossborder transactions, and electronic letter as a valid evidence.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di Indonesia secara umum. Dalam skripsi juga akan dibahas mengenai efektivitas pengaturan pengawasan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku regulator dan pelaksana fungsi pengawasan. Perkembangan alat pembayaran yang terus mengikuti perkembangan global tentunya harus diikuti pula dengan pengaturan dan pengawasan yang efektif. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengaturan sistem pembayaran di Indonesia sudah belansung efektif dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the regulation and supervision of payment systems in Indonesia in general. In this thesis will discuss the effectiveness of supervision payment systems conducted by Bank Indonesia as regulator and executive oversight functions. The development of payment instruments continue to follow global develoment of payment system. This should be followed by the effective regulation and supervision. By using normative juridical research method and using primary data, secondary and tertiary can be concluded that the implementation of the supervision and regulation functions of the payment system in Indonesia has been going effectively and in accordance with applicable regulations.

Abstrak :
Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran telah menyediakan dua fasilitas yaitu Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Dalam Peraturan Bank Indonesia untuk sistem tersebut harus memiliki suatu contigency plan untuk menjaga kesinambungan dan kelancaran pelaksanaan transfer dana. Bank XYZ dalam menjamin ketersedian sistemnya telah menyediakan sistem pembayaran cadangan di data center cadangan dan juga menerapkan proses replikasi sistem antara data center utama dan data center cadangan, akan tetapi permasalahan yang dihadapi adalah belum maksimalnya penggunaan sistem pembayaran di data center cadangan karena belum optimalnya penggunaan infrastruktur yang ada. Penelitian difokuskan kepada permasalahan teknologi dengan tujuan melakukan perancangan infrastruktur sistem pembayaran pada Bank XYZ untuk mendukung proses bisnis dan menyediakan sistem yang handal sehingga dapat mewujudkan strategi bisnis. Tahapan dalam penelitian ini mengacu kepada TOGAF yang dihasilkan oleh Kurniawan & Suhardi. Hasil penelitian ini adalah menyatukan proses bisnis BI-RTGS dan SKN Kredit dan merubah proses kerja manual ke otomasi dengan sistem. Untuk arsitektur aplikasi dilakukan penyederhanaan dari 5 sistem yaitu STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, dan KUMF menjadi 1 sistem yaitu Middleware Payment System. Untuk teknologi sudah membuat kedua data center menjadi aktif-aktif dengan memanfaatkan Domain Name System, load balancer, database konsolidasi, server virtual, message queue dan menambahkan jalur komunikasi ke Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia provides two facilities in the payment system. There are Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) and Bank Indonesia National Clearance System (SKNBI). Bank Indonesia Regulation for such a system should have a contingency plan to maintain the continuity and reliablity of funds transfer operations. Bank XYZ in ensuring the availability of the system has been providing backup payment system in alternative data center and also replicating the proses between main and backup data center, but the problem we faced is that the payment system in backup data center had not maximal used because not optimal use of the existing infrastructure. The research focused on technology issues with the aim of designing payment systems infrastructure at XYZ Bank to support business processes and provides a reliable system that can realize business strategies. Steps in this study refer to the TOGAF produced by Kurniawan & Suhardi. Results of this research is to combine BI-RTGS and SKN Credit business process and change the manual work processes to automation system. For application architecture made simplification from 5 system there are STPK, SmartInward, Passthrough, Connect Direct, and KUMF into one system that is Middleware Payment System. Technology has made a both of data center into an active-active by using Domain Name System, load balancer, database consolidation, virtual server, message queue and add communication line to Bank Indonesia.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak inovasi sistem pembayaran atau sistem pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di ASEAN-4 selama periode 2010-2018. Studi ini menggunakan variabel inovasi sistem pembayaran baik yang bernilai kecil, yaitu kartu debet, kartu kredit, dan uang elektronik, maupun yang bernilai besar, yaitu RTGS. Stabilitas sistem keuangan diukur dengan menghitung indeks komposit yang mencerminkan risiko lembaga keuangan, yaitu perbankan, pasar saham, dan obligasi. Hasil estimasi menggunakan GMM menunjukkan pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS berdampak signifikan dan negatif terhadap indeks stabilitas sistem keuangan. Artinya, meningkatnya pertumbuhan nilai transaksi kartu debet, kartu kredit, dan RTGS diduga akan menurunkan risiko pada sistem keuangan.

---

This study aims to examine relationship between innovation in payment system to financial stability in ASEAN-4, from 2010-2018. This study using retail (debit card, credit card, and electronic money) and large value payment system (RTGS) as proxy of payment system innovation. Financial system stability is measured by calculating a composite index that reflects the risk of banks, the stock market, and bonds. Estimation result using GMM shows that the growth of debit card, credit card, electronic money, and RTGS transaction values has a significant and negative impact on the financial system stability index. It indicates that payment system innovation promotes financial stability.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh persepsi kegunaan, persepsi kemudahan penggunaan, dan keamanan yang dirasakan, melalui ganti rugi variabel mediator, kepercayaan, dan kepuasan untuk m-wallet melanjutkan penggunaan niat. Penelitian ini menggunakan crosssectional deskriptif konklusif metode dan kuesioner didistribusikan secara online kepada 267 pengguna m-wallet di Indonesia. Dengan menganalisis menggunakan pemodelan persamaan struktural (SEM), penelitian ini menemukan manfaat yang dirasakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan, tetapi tidak untuk keluhan ganti rugi. Persepsi kemudahan penggunaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengaduan ganti rugi, kepercayaan dan kepuasan. Persepsi keamanan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepuasan, tetapi tidak untuk ganti rugi keluhan. Pemulihan keluhan memiliki pengaruh langsung untuk melanjutkan niat penggunaan dan pengaruh tidak langsung melalui kepercayaan mediator. Kepercayaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan tetapi tidak untuk kelangsungan penggunaan niat secara langsung, di lain kata, kepuasan adalah mediator pengaruh kepercayaan terhadap niat penggunaan berkelanjutan. Akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa kepuasan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan berkelanjutan niat. Memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kelanjutan penggunaan niat mwallet, akan membantu manajer untuk memprediksi perilaku konsumen, oleh karena itu, dalam penelitian ini ada juga implikasi manajerial yang dapat dilakukan oleh manajer dan saran untuk penelitian lebih lanjut.

---

ABSTRACT
This study discusses how the perceived usefulness, perceived ease of use, and perceived security effects through mediator variable compensation, trust, and satisfaction for the m-wallet to continue using intentions. This study uses a descriptive cross sectional method and a questionnaire distributed online to 267 m-wallet users in Indonesia. By analyzing using structural equation modeling (SEM), this study found that perceived benefits have a significant effect on trust and satisfaction, but not for compensation claims. Perceived ease of use has a significant effect on complaints of compensation, trust and satisfaction. Security perception also has a significant influence on trust and satisfaction, but not for compensation for complaints. Recovery of complaints has a direct effect on continuing intentions of use and indirect influence through the mediator's trust. Trust has a significant effect on satisfaction but not on the continuity of the use of intention directly, in other words, satisfaction is the mediator of the influence of trust on the intention to use it continuously. Finally, this study found that satisfaction has a significant effect on sustainable use intention. Understanding the factors that can influence the continuation of the use of mwallet intentions will help managers to predict consumer behavior, therefore, in this study there are also managerial implications that can be done by managers and suggestions for further research.

Abstrak :
ABSTRAK
Konsumen melakukan transaksi jual beli dalam kehidupannya sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup. Intensi belanja konsumen dalam transaksi jual beli dipengaruhi oleh sistem pembayaran dan rekening mental. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa ada perbedaan intensi belanja antara konsumen pengguna kartu kredit dan cek atau uang tunai; dan dalam teori Rekening Mental disebutkan bahwa manusia selalu melakukan proses kognitif dalam bertransaksi, yaitu saat mengeluarkan cost dan mendapatkan benefit.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan intensi belanja konsumen dipengaruhi oleh sistem pembayaran uang tunai, kartu debit, kartu kredit; dan rekening mental identik, rekening mental serupa, rekening mental berbeda.

Penelitian ini menggunakan alat berupa vignette, yaitu kasus yang ditanyakan kepada partisipan penelitian. Pengambilan data dilakukan dengan metode eksperimen, dengan desain 3x3 faktorial. Variabel bebas pertama adalah sistem pembayaran, yang mempunyai tiga variasi, yaitu uang tunai, kartu debit, dan kartu kredit. Variabel bebas kedua adalah rekening mental, yang mempunyai tiga variasi, yaitu rekening mental identik, rekening mental serupa, dan rekening mental berbeda. Partisipan penelitian berjumlah 310 orang yang terbagi dalam sembilan kelompok eksperimen.

Uji signifikansi dilakukan dengan metode anova, sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan mean antar kelompok eksperimen. Hasil uji signifikansi menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen, namun arah hipotesis telah sesuai

Dari hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh sistem pembayaran dan rekening mental terhadap intensi belanja konsumen di Indonesia, khususnya Jakarta. Saran yang diberikan adalah saran-saran untuk penelitian selanjutnya, terutama untuk mengembangkan psikologi ekonomi. Implikasi praktis ditujukan bagi para produsen yang ingin meningkatkan strategi penjualan.

Abstrak :
Dalam era perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, ternyata berpengaruh pada perkembangan metode sistem pembayaran, yaitu dimana yang tadinya dengan uang kertas, beralih kepada uang elektronik. uang elektronik atau yang disebut e-money. E-money di Indonesia diatur dalam PBI Uang Elektronik, SEBI Uang Elektronik, PBI APU-PPT dan peraturan perundangan lainnya, seperti UU BI, UU Perbankan, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Transfer Dana, PP 82/ 2012 tentang Sistem dan Transaksi Elektronik, UU Mata Uang, dan sebagainya. Dalam pelaksanaannya E-money memeberikan berbagai keuntungan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Tetapi, disamping dampak positif dari penyelenggaraan e-money ini, ternyata juga memiliki berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan e-money di Indonesia, yaitu permasalahan yang terjadi terkait potential security risk, dan permasalahan yang dapat terjadi terkait money laundering. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatid, dengan pendekatan undang-undang. Penulis juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis terhadap produk e-money Bank X, maka diperoleh kesimpulan bahwa regulasi yang menjadi payung hukum pelaksanaan e-money di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan, yaitu dengan melakukan kodifikasi dengan peraturan lainnya yang terkait dengan e-money, yang kedua penulis menemukan permasalahan dalam hal permasalahan pelaksanaan e-money seperti malfunction, pencurian, yang terkait dengan potential security risk, dan isu money laundering terkait dengan jenis e-money tipe unregistered.

---

In this era of information technology development is so rapid, it was influential in the development of methods of payment systems. Where previously with bank note, switch to electronic money. It ussualy it?s called electronic money or emoney. E-money in Indonesia is regulated in Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money, Circullar Letter of Bank Indonesia concerning Electronic Money, Bank Indonesia Regulation concerning APU-PPT and Moreover, such as the BI Law, Banking Law, the ITE Law, Consumer Protection Law, Law on Funds Transfer, Government Regulation No. 82/2012 on System and Transactions electronics, Currency Law, and so on. In the implementation of E-money gives various advantages both for society and the government. But, besides the positive impact of the implementation of e-money, it also has a variety of problems encountered in the implementation of e-money in Indonesia, namely the problems that occur related to potential security risk, and the problems that may occur related to money laundering. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. Based analysis of research on e-money product of Bank X, the author has conclusion that the regulation of e-money in Indonesia still needs to be improved, namely by codification with other regulations related to e-money, which the authors found the problem in terms of the problems of e-money like malfunction, theft, related to the potential security risk, and the issue of money laundering related to the type of e-money types unregistered.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum mengenai teknologi finansial dan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Pada skripsi ini akan dibahas dua hal. Pertama, tinjauan umum terkait ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Kedua, analisis mengenai pemberlakuan terkait pengaturan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) sistem pembayaran di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah mengenai bagaimana pengaturan mengenai ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) teknologi sistem pembayaran di Indonesia dan bagaimana permasalahan yang mungkin timbul dalam pengaturan ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) terhadap penyelenggara teknologi finansial payment system di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa ruang uji coba terbatas (regulatory sandbox) diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/ PBI 2017 tentang Teknologi Finansial dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial dan permasalahan yang mungkin timbul adalah ketiadaan insentif selepas berhasil menjalankan regulatory sandbox dan bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat apabila terjadi kegagalan atau kerugian. Saran yang penulis berikan adalah untuk memberikan izin khusus bagi penyelenggara teknologi finansial yang telah dinyatakan berhasil serta membuat layanan pengaduan bagi masyarakat dan membuat sistem penyelesaian sengketa 2(dua) tingkat. ......This thesis discusses the legal provisions regarding financial technology and limited trial space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia. In this thesis two things will be discussed, first is payment system in Indonesia. Secondly, an analysis of enforcement is related to the limited testing space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia. Related to the formulation of the problem raised is the regulation of the limited trial space (regulatory sandbox) of the payment system in Indonesia and the problems that may arise in the limited trial space (regulatory sandbox) of the providers of financial technology payment system in Indonesia. The research method used is normative juridical. The conclusion that can be drawn is the limited trial space (regulatory sandbox) regulated in Bank Indonesia Regulation Number 19/12 / PBI 2017 concerning Financial Technology and Regulation of Board of Governors Members Number 19/14 / PADG / 2017 Concerning Limited Trial Room (Regulation Sand Box). Suggestions submitted are given to give special permission for the implementation of financial technology that has been agreed to be completed and by making complaint service for the public and making a 2 (two) level dispute approval system.