Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagai pemberi sertifikasi keandalan berusaha, berupa trustmark kepada pelaku usaha sebagai bentuk perlindungan hukum kepada konsumen dalam transaksi elektronik. Metodologi penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yang mengacu kepada normanorma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan melakukan perbandingan hukum, yaitu melihat pada persamaan dan perbedaan pengaturan mengenai lembaga pemberi sertifikasi di beberapa negara. Perbandingan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentukan dan penerapan ketentuan yang mengatur Lembaga Sertifikasi Keandalan di Indonesia. Hasil penelitian menyarankan perlunya segera diatur secara rinci dan jelas tugas dan tanggungjawab, serta kewenangan Lembaga Sertifikasi Keandalan.

---

ABSTRACT
The focus o f this study is Lembaga Sertifikasi Keandalan as a Certification Body for business reliability, such Trustmark as consumer protection law to business participant in electronic transactions. The research methodology is normative juridical, which based on the law norm in the act regulation. The research compares the law by investigating the differences and equality o f the regulation o f the institution as the certificate assessor in many countries. The result is expected to be useful as an input or consideration for regulation development and implementation as guidelines for Lembaga Sertifikasi Keandalan in Indonesia. The research result suggests the need o f immediate detailed order o f job descriptions, responsibilities, and authorities o f Lembaga Sertifikasi Keandalan.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada penyelenggaraan jasa fintech kerap ditemukan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, sehingga perlu adanya penerapan dari sertifikat keandalan dalam perlindungan data pribadi untuk melindungi hak dari pengguna jasa dan masyarakat secara umum. Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU ITE dan PP 82/2012, penerapan penggunaan sertifikasi keandalan untuk perlindungan data pribadi, serta penerapan penggunaan sertifikasi keandalan di Indonesia dalam penyelenggaraan jasa fintech.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder. Indonesia sampai saat ini belum memiliki lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan controller dan processor untuk patuh terhadap regulasi yang ada seperti Supervisory Authority di Eropa ataupun FTC di Amerika Serikat. Penggunaan sertifikat keandalan oleh pelaku usaha dapat memastikan praktik usaha yang dilakukannya terkait data pribadi tidak melanggar regulasi yang ada dengan bantuan pihak ketiga yang menerbitkan sertifikat tersebut. PP 82/2012 belum membahas terkait akreditasi Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berfungsi melakukan sertifikasi terhadap penyelenggara jasa fintech termasuk terkait perlindungan data pribadi penggunanya. Dalam penyelenggaraan jasa fintech, perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan khusus baik dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia. Mekanisme sertifikasi keandalan ini akan berjalan secara efektif apabila regulasi yang ada dapat mengatur pelaksanaannya secara jelas dan komprehensif, sedangkan regulasi mengenai sertifikasi keandalan yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur secara jelas sehingga sertifikasi keandalan di Indonesia belum diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur mengenai sertifikasi keandalan dengan lebih jelas, terutama mengenai prosedur pendirian dan akreditasi dari lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melindungi hak privasi masyarakat.

---

ABSTRACT
In practice, fintech businesses often do activities that are against the protection of personal data. Therefore, implementation of sertifikat keandalan (certification) becomes necessary in protecting personal data, in order to protect the rights of users of fintech services as well as society in general. This research discusses about the regulation concerning the protection of personal data under the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Government Regulation (PP) 82/2012, the implementation of sertifikat keandalan (certification) to protect personal data, as well as the implementation of sertifikat keandalan (certification) in Indonesia in conducting fintech businesses. This research is normative juridical research utilizing secondary source of data. Indonesia to this day is yet to have an institution authorized to ensure both controller and processor are compliant to the prevailing regulation, such as Supervisory Authority in Europe or FTC in the US. Aside from that, UU ITE and PP 82/2012 stipulates that violation against laws concerning protection of personal data is punishable with administrative, civil, as well as penal sanctions. The use of sertifikat keandalan (certification) by business entities could make sure that they do not violate regulations regarding protection of personal data, with the help of a third party issuing such certificate. PP 82/2012 is yet to address the issue of accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) which functions to do certification towards fintech businesses, in matters including protection of its users' personal data. In conducting fintech services, protection of personal data is also regulated under special regulations such as regulations of Financial Service Authority (POJK) and regulation of Bank of Indonesia (BI). Mechanism of sertifikasi keandalan (certification) will run effectively with the existence of clear and comprehensive regulations. However, the existing regulations concerning sertifikat keandalan (certification) in Indonesia is yet to regulate as clearly, thus sertifikasi keandalan (certification) in Indonesia is yet to be implemented effectively. Therefore, the Government of Indonesia needs to regulate sertifikasi keandalan (certification) more clearly, especially regarding the procedures of establishment and accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) to protect privacy rights of the people.

Abstrak :
ABSTRAK
Kepastian kontraktual bagi konsumen dalam e-commerce tidak dapat dipisahkan dari sistem proteksi yang dapat diandalkan di suatu negara berupa Lembaga Akreditasi terhadap produk yang dipasarkan. Terdapat perbedaan yang sangat besar antara aktivitas virtual dengan aktivitas dunia nyata dalam segi tindak dan perbuatan hukum, dampak yang diakibatkan, penerapan sanksi dan juga pembuktiannya. Di samping itu jika ada hukum positif yang secara substantif dapat langsung diterapkan dalam pelanggaran dunia maya, diperlukan suatu konsep sebagai pemberlaku kaidah-kaidah dalam perbuatan hukum dunia maya. sebagai pertimbangan pokok yang mendasari pemberian sertifikasi pada pelaku usaha, sebagai jaminan kepercayaan yang tinggi dari konsumen. Tesis ini mengkaji tentang keterkaitan hukum dan prinsip pertanggungjawaban produk dalam e-commerce berupa perlindungan para pihak untuk mendapat informasi yang benar mengenai persyaratan kontrak, dan penawaran produk melalui internet menurut hukum dan regulasi terkait, sehingga menandakan pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan usahanya dengan jujur dan itikad baik. Melalui konsep kelembagaan yang diadopsi dari Singapura dan Uni Eropa, kesejahteraan sosial masyarakat akan tercipta melalui peran lembaga peradilan, dimana dalam hal ini LSK selaku pihak ketiga dapat mengambil bagian dalam pertanggungjawaban produk yang diperoleh dari perniagaan online, melalui penafsiran perjanjian pihak yang berkepentingan satu sama lain dalam bentuk kontrak elektronik dan peran penyediaan layanan dalam penyelesaian sengketa yang ada dalam tujuan peningkatan efisiensi ekonomi.

---

ABSTRACT
Contractual certainty for consumers in e-commerce cannot be separated from a reliable protection system in a country, in the form of Certification Authority accrediting the market products. It is naïve to believe that the Certification Authority will exist independently, aloof from the world's legal systems due to the vast difference between virtual and actual transactions in terms of legal acts, its effects, the sanctions system, and the burden of proof. Besides, any legislation enacted for consumer protection on e-commerce can substantively build a major concept in cyberspace as the prime consideration underlying the entrepreneurs’ accreditation. There are areas of potential legal exposure for an organization such as a Certification Authority involved in e-commerce product liability. Working from this baseline of exposure, it will be incumbent on Certification Authority authorities and the legislative bodies that would endorse them to engineer effective risk management strategies so as not to jeopardize the ameliorative effects. The avowed, logical, and admirable purpose of a Certification Authority system in Singapore and European Union is to establish a fully functional self- and third-party rating system enabling patients and consumers to filter harmful information and to positively identify and select high quality information. This thesis outlines and evaluates the current discussion on the propriety and feasibility of enacting a national law in Indonesia enunciating a body of general principles overarching e-commerce legislations on product liability. By way of the critical and comparative appraisal, it advocates the enactment of such general principles and suggests the salient features and the essential structure of the future code.