Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama beberapa dekade terakhir, struktur ekonomi ASEAN terus mengalami perubahan. Secara keseluruhan struktur ekonomi ASEAN telah bergeser ke arah sektor jasa seiring dengan semakin pentingnya sektor ini dalam perekonomian. Pergeseran struktur ini sangat cepat seiring dengan peran penting sektor jasa dalam menunjang sektor pertanian dan sektor manufaktur. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika yang terjadi pada perdagangan jasa di ASEAN dalam mencapai terbentuknya integrasi. Studi ini memiliki fokus pada keterbukaan negara-negara ASEAN dalam melakukan perdagangan jasa. Keterbukaan sebagai komponen dasar dalam proses integrasi dianalisis melalui perangkat kebijakan perdagangan jasa yang dibuat serta kompleksitas dan kedalaman komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa. Basis data yang digunakan mencakup seluruh negara ASEAN selama rentang waktu 2005-2014. Studi ini menggunakan analisis deskriptif sebagai pendekatan utama dan didukung oleh Fixed Effect Model untuk melihat faktor-faktor yang berkontribusi pada keterbukaan negara-negara ASEAN. Hasil studi ini menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN dipengaruhi oleh seperangkat kebijakan yang membatasi dan memfasilitasi. Selain itu, kompleksitas dan tingkat kedalaman komitmen perjanjian juga berperan dalam memengaruhi keterbukaan perdagangan jasa. Sementara itu, variabel-variabel volume perdagangan, jumlah penduduk, nilai tukar efektif riil, fasilitas perdagangan jasa, dan modal manusia berkontribusi secara signifikan terhadap keterbukaan perdagangan jasa di ASEAN. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan perdagangan jasa ditentukan oleh perangkat kebijakan dan komitmen dalam perjanjian perdagangan jasa yang dibuat.

---

Over the past few decades, ASEAN 39 s economic structure has continued to change. Overall, ASEAN 39 s economic structure has shifted towards the service sector in line with the growing importance of this sector in the economy. This structural shift is very rapid along with the growing in the importance of the role of the service sector in supporting the agricultural sector and the manufacturing sector. Therefore, it is important to conduct further researches on the dynamics occurring in the service trade in ASEAN in achieving integration. This study focuses on the openness of ASEAN countries in trade. Openness as a basic component in the integration process is analyzed through a set of trade policies made as well as the complexity and depth of commitment in service trade agreements. The database used covers all ASEAN countries during the 2005 2014 timeframe. This study uses a descriptive analysis as the main approach supported by Fixed Effect Model to see the factors that contribute to the openness of ASEAN countries. The results of this study indicate that the openness of service trade in ASEAN is influenced by a set of limiting and facilitating policies. In addition, the complexity and depth of commitments also play a role in influencing the openness of service trade. Meanwhile, variables of trade volume, population, real effective exchange rate, service trade facilities, and human capital contribute significantly to the openness of service trade in ASEAN. Therefore, it can be concluded that the openness of service trade is determined by the policy instruments and commitments in the service trade agreements made.

Abstrak :
ABSTRAK Aspek Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan telah mendapatkan perhatian dari berbagai pihak antara lain dari pihak regulator yang berkeinginan agar tercipta sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatnya pemberdayaan Konsumen dan tumbuhnya kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan Konsumen untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Salah satu perlindungan konsumen yang diharapkan tercipta dari pelaku usaha jasa keuangan adalah terkait dengan perjanjian baku antara Bank dengan nasabahnya. Perjanjian baku dimana klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh Bank, di dalam praktek telah lazim dilakukan. Calon Nasabah hanya mempunyai pilihan antara menerima seluruh isi klausul-klausul perjanjian itu atau tidak bersedia menerima klausulklausul itu baik sebagian maupun seluruhnya yang berakibat calon nasabah tidak dapat menjadi nasabah Bank. Salah satu risiko dalam pembuatan perjanjian baku antara Bank dengan nasabah ialah adanya pihak yang mempermasalahkan atau menganggap bahwa perjanjian baku yang dibuat bersifat berat sebelah dan mengandung klausula yang secara tidak wajar memberatkan bagi pihak lainnya sehingga perjanjian baku yang dibuat tidak memenuhi aspek perlindungan konsumen. Di sisi lain, sampai saat ini tidak atau belum ada pedoman atau tuntunan yang secara jelas dapat dijadikan acuan oleh bank-bank mengenai standar perjanjian baku yang seharusnya dipergunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum. Analisa permasalahan berisikan analisa penulis terhadap implementasi perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di BNI dan perjanjian baku antara BNI dan Nasabah dalam kaitan dengan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, yang dilakukan dengan menganalisa penerapan ketentuan hukum khususnya dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam penulisan disimpulkan bahwa BNI perlu menyesuaikan perjanjian baku yang dibuat sehingga dapat memenuhi aspek perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Lebih lanjut, untuk semakin meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap pelaku usaha jasa keuangan, maka perlu ditetapkan suatu standar perjanjian baku yang berlaku bagi semua pelaku usaha jasa keuangan dengan keterlibatan regulator dan seluruh pelaku usaha jasa keuangan.

---

ABSTRACT Consumer Protection in financial services sector aspect has gained attention from various parties including the regulator who willing to create a reliable system of Consumer protection, to increase Consumer empowerment and to develop Financial Services Institution awareness about the importance of Consumer protection in order to increase society trust to financial services sector. One of the consumer protection which is expected to be created from financial services institutions is the standard contract between the Bank and the consumer. The standard contract which has standard clauses prepared by the Bank is common in banking practice. The Prospective Consumer only has a choice to accept all the clauses in that contract or to refuse the clauses, in part or in whole, but with the consequence that the prospective consumer will not be the consumer of the Bank. One of the potential risk of the standard contract between the Bank and the Consumer is the presence of a party who considered that the standard contract has unfair clauses and contains clauses that unreasonably onerous the other party in the contract, so that the standard contract between the Bank and the Consumer does not meet the consumer protection aspect. On the other side, there is not any clear guidance yet for the Bank in respect of the standard contract that should be used. The research is used on this writing is a normative judicial method, so that the approach conducted by the writer is by searching the principles of law in general. The analysis of the issues contain the writer analysis on the implementation of consumer protection in financial services sector in BNI and the standard contract between BNI and the Customer in relation to consumer protection in financial services sector, by analyzing the application of legal provision, particularly Regulation of Financial Services Authority on Consumer Protection Sector Financial Services. In the writing is concluded that BNI is necessary to adjust the existing standard contract between BNI and its customer so that the contract will meet the consumer protection aspect. Futhermore, to increase the customer trust to the financial services institution, the standard contract which applicable for all the financial services institutions is necessary to be determined by the involvement of regulators and all the financial services instutions.

Abstrak :
Perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan suatu perjanjian dagang dimana tidak hanya bertujuan untuk membuka akses pasar perdagangan namun juga mempertimbangkan aspek kerja sama ekonomi dan inisiatif pembangunan antara kedua negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang menjadi perjanjian dagang bilateral pertama bagi Indonesia yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi, mulai berlaku pada tahun 2008. Perkembangan sektor jasa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis perkembangan sektor jasa menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut terutama jika dikaitkan dengan berlakunya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang EPA. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi yang digunakan adalah model Gravity dengan Difference in Difference (DiD) untuk melihat pengaruh adanya dampak dari perjanjian IJEPA. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel interest tidak signifikan terhadap variabel dependen memberikan gambaran bahwa adanya perjanjian IJEPA secara statistik kurang dapat menjelaskan hubungan yang terjadi dengan nilai ekspor maupun nilai impor sektor jasa Indonesia. Adanya implementasi IJEPA di Indonesia masih belum berpengaruh dan belum memperoleh manfaat yang optimal khususnya untuk perdagangan sektor jasa. ...... The Economic Partnership Agreement (EPA) is a trade agreement that aims to open trade market access and considers aspects of economic cooperation and development initiatives between the two countries. The trade agreement between Indonesia and Japan is Indonesia's first bilateral trade agreement covering trade in goods, services, and investment, and entry into force in 2008. The development of the service sector is an important factor in supporting economic growth. Research on the analysis of the development of the service sector is interesting for further review, especially if it is associated with the enactment of the bilateral agreement between Indonesia and Japan EPA. This study uses panel data regression with the estimation method used by the Gravity model with Difference in Difference (DiD) to see the impact of the IJEPA. The study results show that the interest variable is not significant to the dependent variable illustrating that the existence of the IJEPA agreement is statistically unable to explain the relationship that occurs with the value of exports and imports of the Indonesian service sector. Implementing IJEPA in Indonesia still does not have an impact and has not given benefits, especially for service trade.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Sektor Jasa ke Indonesia. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian dengan metode data panel, dengan observasi pada 21 propinsi di Indonesia, dan periode penelitian adalah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Dari hasil pemilihan model estimasi diketahui bahwa model estimasi adalah dengan menggunakan random effect model. Adapun hasil dari regresi dengan menggunakana random effect model tersebut didapatkan hasil bahwa PRDB, Oppennes, inflasi dan kondisi sosial-politik memang secara signifikan mempengaruhi masuknya FDI Sektor Jasa ke Indonesia, sedangkan perubahan inflasi akan berpengatuh negatif dan signifikan terhadap arus masuknya FDI Sektor Jasa ke Indonesia. ......This study aims to find out the determinant of Foreign Direct Investment (FDI) on service sector in Indonesia. Methods of analysis used in this research is the panel data methods, with 21 provinces in Indonesia as observation, and the research period is from 2003 until 2005. The results of the estimation model election, shown that random effect model is used as estimation model. The results from the regression is shown that GDP, openness, inflation, and socio-political conditions significantly affect the entry of FDI flows on services sector in Indonesia. Changes in GDP, openness, and inflation is positive and significant on the entry FDI flow on services sector in Indonesia, while changes in inflation will be negative and significant effect on the entry of FDI flows on services sector in Indonesia.

Abstrak :
Dengan dikukuhkannya industri Jasa Konstuksi sebagai bidang yang menyumbang cukup banyak kecelakaan (Tahun 2005 Bereau Labor Statistics: terjadi 200,000 luka-luka serius dan kematian 1,200 setiap tahun di Amerika. Dengan komposisi 7% dari tenaga kerja keseluruhan menyumbang 21% kematian kerja) sedangkan di Indonesia: Jasa Konstruksi menyumbang 31,9% kecelakaan kerja. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga Agustus 2008 telah terjadi kecelakaan di Jasa Konstruksi: sebanyak 6 kali di daerah Porvinsi Jakarta. Tenaga kerja yang terlibat dalam Sektor Jasa Konstruksi beragam: dari tingkat Direktur hingga Subkon. Dalam kerja pelaksana dikenal dengan jenjang General Superintendent, Manajer Proyek, Mandor, Pelaksana. Tingkatan Mandor hingga pelaksana dalam keseharian pekerjaannya dijalankan oleh subkon. Tingkat subkon tersebut mempunyai pendidikan, pengalaman, pelatihan dan keahlian belum sesuai persyaratan K3. Meningkat dan pesatnya kebutuhan percepatan pembangunan konstruksi berhubungan dengan kompetensi pelaksana pekerjaan, sehingga perlu ada kebijakan pengamanan kerja serta bimbingan perilaku K3 pada pekerja subkon di lapangan. Seiiringnya pesatnya pembangunan konstruksi sesuai dengan percepatan dari kebijakan pemerintah, akan memicu perusahaan untuk berhati-hati dalam menjalankan sesuai dengan kompetensi pekerjanya, antara lain dengan pemahaman akan perilaku K3 pekerja pelaksana di subkon, maka perlu diadakan kajian pemahaman perilaku K3 pekerja subkontraktor di Jasa konstruksi untuk mendukung tenaga kerja dengan menggunakan Knowledge-Based Error dalam pembangunan konstruksi hingga meredam kecelakaan kerja seminim mungkin. Setelah dianalisa dari isi knowledge based error berdasarkan kepada perilaku pekerja yang terbesar adalah Tendency to haste (24,23%), Selective focusing (20,09%), Disregarding contradictory evidence (18,66%). Dari keseluruhan hasil penelitian tersebut maka human error yang paling dominan dipilih untuk kajian adalah knowledge based error. Program error prevention sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus human error secara berulang. ...... As reported recently of accident and injury in the construction sector gain significant numbers. (In teh year of 2005 United States Bereau Labor Statistics: recorded 200,000 seriously injured and fatality amount 1,200 every year, composition 7% from all worker submit fatality 21%). Compared in Indonesia: construction sector gain 31,9% of accident and incident during January to August 2008: accidents performed more than 6 times fatality in the Jakarta province only. The worker in construction varies from directors to sub contractors worker. Named such as: General superintendent, Project Manager, Site Manager, Engineer, Foreman (Mandor), and Worker. Classification differ from Foreman (mandor) to site worker supplied by sub contractors (vendor). Level of education varies from elementary school to senior high school, many of the workers did not have special ability as construction worker in regards of safety health and environment. In fast growing construction project nowadays as boost and recommended by government, soon will be triggered safety implication in regards of construction worker competences. Specially for sub contractors worker should aware of safety at work, hazard at the worksite, safety sign and symbols. The main contractors should established daily safety briefing, short briefing and safety patrols. To cope the meaning of human error on safety behavior at sub contractors worker, need more study to avoid and minimalize accident and incident at constructions worker. The study based on Human Error. After analysing worker human error based on knowledge based error, the main result are Tendency to haste (24,23%), Selective focusing (20,09%), Disregarding contradictory evidence (18,66%). In Conclusion of the study held, human error is chosen as dominant cause to trigger knowledge based error. To avoid and prevent continous case of human error should need error prevention programme.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Enterprise Risk Management (ERM) terhadap kinerja perusahaan sektor jasa konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2019. Total sampel yang digunakan mencakup 17 perusahaan dengan jumlah observasi 111 firm-year. Aspek-aspek ERM yang digunakan terdiri atas ERM adoption, risk committee, risk department, dan BoC/BoD expertise, sedangkan kinerja perusahaan diukur dengan return on assets (ROA), return on equity (ROE), dan Tobin’s Q. Informasi terkait aspek-aspek ERM diperoleh dari analisis konten laporan tahunan secara manual dan pengujian hipotesis dilakukan dengan metode data panel fixed-effect dan random-effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan risk committee memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Selain itu, penerapan keempat aspek secara bersama-sama memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, ROE, dan Tobin’s Q. ......This paper investigates the effect of Enterprise Risk Management (ERM) on firm’s performance among construction companies listed on Indonesian Stock Exchange for the period of 2009-2019. The sample includes 17 companies with a total of 111 firm-year observations. The ERM aspects used on this paper are ERM adoption, risk committee, risk department, and BoC/BoD expertise, while company performance is measured by return on assets (ROA), return on equity (ROE), and Tobin's Q. The data related to ERM aspects are obtained through manual content analysis of annual report and the estimation techniques used on this paper are panel data fixed-effect and random-effect. The result shows a negative and significant effect of risk committee on ROA. In addition, the joint effect of the four aspects shows a negative and significant effect on ROA, ROE, and Tobin's Q.

Abstrak :
Tulisan ini membahas tiga rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apakah penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan penyidik sebagaimana disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); kedua, apakah penyidikan pada sektor jasa keuangan yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian; dan ketiga, bagaimana akibat hukum Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 terhadap kewenangan Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal yang bersifat kualitatif, dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penyidikan berdasarkan ketentuan KUHAP, terdapat dua jenis penyidik yaitu Penyidik Pejabat Polisi dan Penyidik PNS. Namun, setelah adanya UU P2SK, muncul permasalahan yang diajukan oleh Para Pemohon dalam permohonan ke MK Nomor 59/PUU-XXI/2023. Lebih lanjut, hasil penelitian menemukan bahwa putusan tersebut menghalangi tujuan pembentukan Penyidik OJK untuk mengembangkan perekonomian nasional, khususnya di sektor jasa keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyidikan dalam tindak pidana khusus dapat dilakukan oleh penyidik sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, tetapi penyidikan yang bersifat khusus tidak dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (5) UU PPSK. Akibat hukum dari Putusan MK Nomor 59/PUU-XXI/2023 adalah perubahan frasa dalam Pasal 49 ayat (5) dari "hanya dapat" menjadi "dapat," yang berdampak pada kewenangan penyidikan oleh Penyidik Pejabat Kepolisian dan Penyidik Pejabat OJK. ......The paper discusses three main problems, namely: first, whether investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as stated in the Criminal Procedure Code; second, whether investigations in the financial services sector which are special in nature can be carried out by Police Officer Investigators; and third, what are the legal consequences of Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 on the authority of Police Officer Investigators and Financial Services Authority Officer Investigators. This research uses a qualitative doctrinal research method, with data collection through literature study. Secondary data in this study consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results showed that in conducting investigations based on the provisions of the Criminal Procedure Code, there are two types of investigators, namely Police Officer Investigators and Civil Servant Investigators. However, after the existence of the P2SK Law, problems arose that were raised by the Petitioners in the petition to the Constitutional Court Number 59/PUU-XXI/2023. Furthermore, the research found that the decision hinders the purpose of establishing Financial Services Authority Officer Investigators. Investigators to develop the national economy, especially in the financial services sector. This research also found that investigations in special criminal offenses can be carried out by investigators as mentioned in the Criminal Procedure Code, but special investigations cannot be carried out by Police Officer Investigators based on the provisions of Article 49 Paragraph (5) of the PPSK Law. The legal effect of the Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXI/2023 is a change in the phrase in Article 49 paragraph (5) from "can only" to "may," which has an impact on the authority to investigate by Police Officer Investigators and OJK Officer Investigators.

Abstrak :
[Di Indonesia, sektor jasa berkembang relatif lebih cepat dibanding sektor lain sejak tahun 2000 hingga saat ini. Perubahan proporsi sektor jasa menurut hipotesis Baumol (1967, 1985, 1989) berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhan agregat. Penelitian ini bermaksud mengkaji pengaruh pertumbuhan sektor jasa terhadap laju pertumbuhan produktivitas agregat di Indonesia. Metode empiris yang digunakan adalah dekomposisi dan estimasi model pertumbuhan Solow extended. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan sektor jasa berdampak positif terhadap laju pertumbuhan produktivitas. Sektor jasa modern (telekomunikasi dan keuangan) berpengaruh positif lebih besar dibanding sektor jasa lainnya. ......Services sector is growing relatively faster than other sectors in Indonesia. The growth of the service sector according to the hypothesis Baumol (1967, 1985, 1989) negatively affect aggregate growth rate. This study intends to assess the effect of the growth of the services sector to aggregate productivity growth rate in Indonesia. Empirical methods used are decomposition and estimation of the Solow growth model extended. The results showed that growth in the services sector had a positive impact on productivity growth rate. Modern service sector (telecommunication and finance) has a greater positive effect than other service sectors.;Services sector is growing relatively faster than other sectors in Indonesia. The growth of the service sector according to the hypothesis Baumol (1967, 1985, 1989) negatively affect aggregate growth rate. This study intends to assess the effect of the growth of the services sector to aggregate productivity growth rate in Indonesia. Empirical methods used are decomposition and estimation of the Solow growth model extended. The results showed that growth in the services sector had a positive impact on productivity growth rate. Modern service sector (telecomm;Services sector is growing relatively faster than other sectors in Indonesia. The growth of the service sector according to the hypothesis Baumol (1967, 1985, 1989) negatively affect aggregate growth rate. This study intends to assess the effect of the growth of the services sector to aggregate productivity growth rate in Indonesia. Empirical methods used are decomposition and estimation of the Solow growth model extended. The results showed that growth in the services sector had a positive impact on productivity growth rate. Modern service sector (telecomm;Services sector is growing relatively faster than other sectors in Indonesia. The growth of the service sector according to the hypothesis Baumol (1967, 1985, 1989) negatively affect aggregate growth rate. This study intends to assess the effect of the growth of the services sector to aggregate productivity growth rate in Indonesia. Empirical methods used are decomposition and estimation of the Solow growth model extended. The results showed that growth in the services sector had a positive impact on productivity growth rate. Modern service sector (telecomm, Services sector is growing relatively faster than other sectors in Indonesia. The growth of the service sector according to the hypothesis Baumol (1967, 1985, 1989) negatively affect aggregate growth rate. This study intends to assess the effect of the growth of the services sector to aggregate productivity growth rate in Indonesia. Empirical methods used are decomposition and estimation of the Solow growth model extended. The results showed that growth in the services sector had a positive impact on productivity growth rate. Modern service sector (telecomm]

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak volatilitas nilai tukar efektif riil REER terhadap ekspor jasa riil Indonesia, Thailand, Singapura, Malaysia, dan Filipina ke dunia pada periode 2005 ndash; 2014 dalam periode waktu per kuartal dan per tahun. Dengan menggunakan standar deviasi sebagai pengukuran volatilitas nilai tukar efektif riil dan regresi panel fixed effects dalam estimasinya, hasil penelitian menunjukkan perbedaan dampak volatilitas REER terhadap sektor jasa dalam periode per kuartal dan tahunan. Dalam periode kuartal, volatilitas nilai tukar efektif riil tidak signifikan mempengaruhi ekspor jasa riil kelima negara ASEAN ke dunia. Hal ini dapat dikarenakan dalam periode kuartal yang pendek, eksportir sulit dalam melakukan penyesuaian barang modal dan tenaga kerja untuk ekspor. Dalam periode tahunan, volatilitas REER secara signifikan mempengaruhi ekspor jasa riil secara positif. Ekspor jasa riil tetap menujukkan peningkatan meskipun terdapat peningkatan risiko yang tercermin dalam volatilitas REER. Hal ini dapat dikarenakan oleh eksportir yang memiliki tingkat risk aversion yang rendah, terdapat tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menyesuaikan volume ekspor, dan eksportir yang memiliki akses terhadap fasilitas keuangan lindung nilai hedging sehingga ekspor jasa dapat meningkat meskipun volatilitas naik. ......This study attempts to assess the impact of real effective exchange rate REER volatility on real services exports of ASEAN 5 member states including Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, and Philippines to the world, with the period of analysis from 2005 ndash 2014. The analysis is divided into two time period, yearly and quarterly analysis. A standard deviation method of calculation is used to measure real effective exchange rate REER volatility. In addition, this study applies fixed effects panel regression for its estimation to verify the impact of REER volatility on services exports. The result finds a difference in its quarterly and yearly estimation result. In the quarterly period, result shows that real effective exchange rate volatility has no statistically significant on the real export of ASEAN 5 countries to the world. The result in yearly period however provides an evidence that real effective exchange rate volatility has an economically and statistically positive impact on services export. Exporter rsquo s low risk aversion, higher flexibility to adjust export rsquo s volume in a longer period, and sufficient access to financial instruments, such as hedging, to guard exporters from risk arising from real effective exchange rate volatility can explain the positive impact of REER volatility on services exports.