Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelayanan rawat jalan sebagai unit terdepan yang menampilkan citra rumah sakit dan merupakan penyumbang pasien terbesar harus dikelola dengan baik, salah satunya adalah dengan meperbaiki waktu tunggunya. Waktu tunggu merupakan salah satu dimensi mutu dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa waktu tunggu pelayanan rawat jalan di RSIA Aulia tahun 2014. Penelitian dilakukan dengan metoda penelitian kualitatif dan kuantitatif pada unit rawat jalan, mulai dari pendaftaran, poliklinik, farmasi, dan kasir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu pendaftaran rata-rata adalah 8,77 menit saat peak hours dan 7,37 menit saat non peak hours. Lama waktu tunggu poliklinik paling lama adalah pada poliklinik anak dengan waktu tunggu rata-rata 63,82 menit saat peak hours dan 40,27 menit saat non peak hours. Waktu tunggu farmasi rata-rata saat peak hours adalah 21,39 menit untuk obat jadi, dan 33,92 menit untuk obat racikan, sedangkan saat non peak hours 17,50 menit untuk obat jadi dan 31,23 menit untuk obat racikan. Waktu tunggu pelayanan kasir adalah 15,09 menit saat peak hours dan 9,43 menit saat non peak hours. Semua waktu tunggu sudah sesuai Standar Pelayanan Minimal untuk Rumah Sakit menurut Kepmenkes no.129 Tahun 2008 dan RS kecuali untuk waktu tunggu polilinik. Waktu tunggu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu Man, Material, Methode, Mechine, dan Money. Pada poliklinik, waktu tunggu yang lama terutama disebabkan oleh faktor SDM, yaitu ketidakdisiplinan dokter terhadap jam praktek, sehingga hasil penelitian ini menyarankan kepada managemen untuk menganalisis kembali dan memperbaiki ikatan kerja sama dengan para dokter praktek guna mempersingkat waktu tunggu, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan dimasa yang akan datang. ......Outpatient services as the leading unit which displays image of the hospital and the largest contributor to patient must be properly managed, one of which is improving wait-times. Wait-times is one of the dimensions of quality in health care. This research aims to analyze the wait-times in outpatient services at Rumah Sakit Ibu Dan Anak Aulia for 2014. This research is using the qualitative and quantitative methods in outpatient services, starts from registration, polyclinic, pharmacy, and cashier. The results showed that approximate time for registration is 8.77 minutes at peak hours and 7.37 minutes at non peak hours. The longest wait-times is in the children's polyclinic with approximate wait-times about 63.82 minutes at peak hours and 40.27 minutes at non peak hours. The approximate wait-times in pharmacy at peak hours is 21.39 minutes for generic medicine and 33.92 minutes for personalized medicine, while approximate wait times at non peak hours is 17.50 minutes for generic medicine and 31.23 minutes for personalized medicine. At cashier, the approximate wait times is 15.09 minutes in peak hours and 9.43 minutes in non peak hours. All wait times is already referred to Minimum standard of services for hospital according to Kepmenkes no. 129/2008 except for the polyclinic's wait times. Wait times is influenced by some factors, consists of man, material, method, machine, and money. At polyclinic, the long wait times is mainly due to human resources factor, which is indiscipline doctor to practice hours, so the result of this research suggests the management to re-analyze and restore the agreement with the doctors to shorten the wait times so the quality of service in the future will improve.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efek pemberian sel punca mesenkim (SPM) asal tali pusat yang diduga dapat menurunkan TGF- β1 dan meningkatkan interleukin-10 serta menurunkan derajat fibrosis hati dengan skoring fibrosis NAFLD, menggunakan blok parafin hati tikus dari penelitian sebelumnya. Tikus diberi 2AAF/CCl4 untuk menimbulkan model fibrosis, dosis CCl4 2mg/kgBB, 2AAF 10mg/kgBB dan SPM 1x106. Kelompok dibagi menjadi tiga yaitu kelompok I kontrol tidak diberi perlakuan, kelompok II diberikan 2AAF/CCl4, dan kelompok III diberikan 2AAF/CCl4 serta SPM asal tali pusat manusia. Ekspresi sitokin interleukin-10 dan TGF- β1 diperiksa dengan menggunakan pulasan imunohistokimia. Kuantifikasi pemeriksaan imunohistokimia dengan menghitung jumlah sel kupffer positif warna coklat pada sinusoid lalu dibagi dengan jumlah keseluruhan sel kemudian dikali seratus persen pada sepuluh lapang pandang. Terdapat perbedaan signifikan ekspresi TGF- β1 antara kelompok tanpa SPM dibanding dengan kelompok kontrol (p=0.02) dan kelompok SPM (p=0.04). Terdapat peningkatan bermakna ekspresi interleukin-10 antara kelompok SPM dengan kelompok kontrol (p=< 0.00) dan tanpa kelompok SPM (p=0.005). Terdapat korelasi positif TGF- β1 dengan peningkatan skoring NAFLD (r=0.39,p=0.035) dan tidak ada korelasi IL-10 dengan skoring NAFLD. Pemberian SPM dapat menurunkan ekspresi TGF-β1 dan meningkatkan ekspresi interleukin-10 pada jaringan hati tikus yang diinduksi oleh 2-AAF/CCl4 dan memperbaiki fibrosis dengan menurunkan skoring NAFLD. ......This study aims to look at the effect of mesenchymal stem cell (SPM) originating from the umbilical cord which is thought to reduce TGF-β1 and increase interleukin-10 and reduce the degree of liver fibrosis by scoring NAFLD fibrosis, using rat liver paraffin blocks from previous studies. Mice were given 2AAF / CCl4 to cause fibrosis model, 2 mg / kgBB of CCl4 dose, 2AAF 10mg / kgBB and 1x106 SPM. The group was divided into three namely control group I was not given treatment, group II was given 2AAF / CCl4, and group III was given 2AAF / CCl4 and SPM from human umbilical cord. Interleukin-10 and TGF-β1 cytokine expressions were examined using immunohistochemical smear. Quantification of immunohistochemical examination by counting the number of brown positive kupffer cells in sinusoids and then divided by the total number of cells and then multiplied one hundred percent in ten fields of view. There was a significant difference in TGF-β1 expression between the groups without SPM compared to the control group (p = 0.02) and the SPM group (p = 0.04). There was a significant increase in the expression of interleukin-10 between the SPM group and the control group (p = <0.00) and without the SPM group (p = 0.005). There was a positive correlation of TGF-β1 with increased NAFLD scoring (r = 0.39, p = 0.035) and there was no IL-10 correlation with NAFLD scoring. Giving SPM can reduce TGF-β1 expression and increase the expression of interleukin-10 in rat liver tissue induced by 2-AAF / CCl4 and improve fibrosis by decreasing NAFLD scoring.

Abstrak :
ABSTRAK
Kewajiban Badan Usaha Jalan Tol untuk mempertahankan kemantapan jalan dalam rangka pemenuhan SPM, sedangkan saat ini dari hasil penilaian SPM setiap tahunnya nilai IRI dan Kekesatan jalan semakin mendekati nilai yang telah ditentukan serta masih ditemui adanya perkerasan jalan yang rusak, yang disebabkan faktor penerapan standar mutu dalam pelaksanaan yang kurang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pemeliharaan perkerasan jalan tol sangat tergantung kompetensi SDM pengelola pekerjaan dalam penerapan dan pengendalian standar mutu dalam hal ini konsultan pengawas sebagai wakil dari pengguna jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahu sejauh mana kompetensi konsultan pengawas dalam penerapan standar mutu dalam pemeliharaan jalan tol. Metode yang digunakan yaitu validasi pakar, kuesioner dengan analisa data menggunakan program SPSS. Hasil penelitian Kompetensi kinerja konsultan pengawas memberikan pengaruh yang kuat dalam penerapan standar mutu

---

ABSTRACT
Obligations of Toll Road Enterprises to maintain road stability in order to fulfill SPM, whereas now from SPM assessment every year the value of IRI and Road Awesight closer to the predetermined value and still found more pavement damage more due to the factor of application of quality standards in the implementation that is not quite right. The successful implementation of toll road pavement maintenance is highly dependent on the competence of human resources managers in implementing and controlling quality standards in this case supervisor consultant as representative of service user. This study aims to determine the extent to which the competence of supervisory consultants in the application of quality standards in the maintenance of toll roads. The method used is expert validation, questionnaire with data analysis using SPSS program. The results of research The performance competence of supervisory consultants gives a strong influence in the application of quality standards.

Abstrak :
Nama : Atrie Fitriah PribadiProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : Hubungan Kapasitas Organisasi Puskesmas Dengan Kinerja Program Penyakit Tidak Menular di Puskesmas Kota Bekasi Tahun 2017Pembimbing : DR. Ede Surya Darmawan, SKM, MDMPuskesmas adalah penyelenggara program UKM terutama dalam deteksi dini dan kontrolterhadap PTM. Capaian kinerja upaya pencegahan dan pengendalian PTM masih jauhdengan capaian SPM yaitu target 100 . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kapasitas organisasi puskesmas dengan kinerja program PTM capaian SPM .Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Ujikorelasi Spearman dan multivariate dengan Partial Least Square. Data penelitian adalah data primer dan subyek yang diteliti adalah 31 puskesmas di kota Bekasi. Hasil ujikorelasi untuk variabel sumber daya puskesmas menunjukan dana dan SDM tidak berhubungan dengan kinerja program PTM p > 0,05 dan koefisien korelasi atau r = 0,00 ndash; 0,25 . Sedangkan sarana prasarana berhubungan dengan kinerja program PTM p 0,05 dan r = 0,00 ndash;0,25 . Sedangkan P2 Penggerakkan Pelaksanaan dan P3 Pengawasan, Pengendaliandan Penilaian berhubungan secara signifkan dengan kinerja program PTM p < 0,05 danr = 0,26 ndash; 0,50 . Hasil analisis PLS, diketahui bahwa sumber daya dan manajemenpuskesmas berhubungan dengan kinerja program PTM, hubungan ini hanya menjelaskansekitar 5.89 R=0.0589 . Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahandan pengendalian PTM yaitu dengan menjadikan SPM sebagai indikator kinerja programPTM. Adanya sinergisme dana Puskesmas dalam pembiayaan kesehatan menjadikanUKM sebagai upaya mendukung pembangunan kesehatan. Saran dari penelitian iniadalah menjadikan program PTM sebagai program prioritas agar kinerja meningkat sertamenjadikan SPM sebagai instrumen untuk pelaksanaan anggaran berbasis kinerja Performance Based Budgeting .Kata kunci: Kapasitas Organisasi, Penyakit Tidak Menular, Standar Pelayanan Minimal,Manajemen Puskesmas ......Name Atrie Fitriah PribadiStudy Program Public Health SciencesTitle Relationship of Puskesmas Organization Capacity with NonCommunicable Disease Program Performance at PuskesmasBekasi City 2017Counsellor DR. Ede Surya Darmawan, SKM, MDMPuskesmas is the organizer of the UKM program, especially in the early detection andcontrol of PTM. Achievement of the performance of prevention and control of PTM isstill far with the achievement of SPM that is 100 target. The purpose of this study is todetermine the relationship between the organizational capacity of the puskesmas and theperformance of the PTM program achievement of SPM . This research is a quantitativeresearch with cross sectional design. Spearman and multivariate correlation test withPartial Least Square. The research data are primary data and subjects studied are 31puskesmas in Bekasi city. The result of correlation test for resource variable of puskesmasshows that fund and human resources are not related to program performance of PTM p 0,05 and correlation coefficient or r 0,00 0,25 . While infrastructure facilities arerelated to program performance of PTM p 0,05 and r 0,00 0,25 . While P2 Activity Implementation and P3 Supervision, Controlling and Assessment are significantly correlated with programperformance of PTM p

Abstrak :
ABSTRAK
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga PIS PK merupakancara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan aksespelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas dengan mendatangi keluarga. Salahsatu tujuan PIS PK adalah mendukung Standar Pelayanan Minimum SPM agar semuaorang mendapat jenis dan mutu pelayanan sesuai dengan rentang usia dan kondisikesehatannya secara minimal. Skala prioritas nasional dalam mencapai Indonesia Sehatsalah satunya adalah menanggulangi penyakit tidak menular termasuk hipertensi,Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa yang semakin hari prevalensinya semakinmeningkat. Hipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa merupakan salah satuindikator keluarga sehat dalam PIS PK untuk mencapai SPM.Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan pembiayaan hipertensi,diabetes melitus dan gangguan jiwa untuk mendukung pelaksanaan PIS PK di kotaDepok termasuk permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatifdengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen terkait. Kesiapan pembiayaanhipertensi, Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa dihitung dengan menggunakan metodecosting SPM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja kesehatan untuk kegiatanPIS PK digunakan untuk sosialisasi, edukasi dan pendataan. Mengacu pada perhitungancosting SPM, Depok mampu melaksanakan SPM untuk Pelayanan Dasar Hipertensi,Diabetes Melitus dan Gangguan Jiwa karena hanya menggunakan 1,38 APBDKesehatan Belanja Langsung Non Gaji Kota Depok.Dinas Kesehatan Kota Depok belum siap dalam melaksanakan PIS PK dalamhal komitmen, SDM, dan anggaran. Saat ini Dinas Kesehatan Depok sudah memahamiPIS PK namun pelaksanaannya tergantung pada ketersediaan pembiayaan yang berasaldari pencairan anggaran DAK Non Fisik. Hal ini disebabkan karena terdapat jeda waktucukup lama antara proses pengusulan dan realisasi pencairan anggaran sementara SDMterbatas. Diperlukan proses perencanaan yang lebih optimal serta pengalokasian SDMsesuai kebutuhan.

---

ABSTRACT
Healthy Indonesia Program with Family Approach PIS PK is a way to expandPuskesmas rsquo reach and coverage and providing closer access to health services throughfamily home visitations. Overcoming non communicable diseases i.e., hypertension,diabetes mellitus and mental disorder is a national priority in achieving HealthyIndonesia Indonesia Sehat . One of the goals of PIS PK is to support the MinimumService Standards SPM assuring everyone receives the minimum requirements of typeand quality of services in accordance with the range of age and health. The prevalenceof non communicable diseases continues to increase, even though communicablediseases remain at high rates. Managing non communicable diseases specificallyhypertension, Diabetes Mellitus and mental disorders are among the indicators ofhealthy families in achieving SPM in PIS PK.This study aims to determine the readiness of financing directed forhypertension, Diabetes Mellitus and mental disorders to support the implementation ofthe PIS PK in the city of Depok, as well as uncover challenges faced. This researchutilizes a qualitative approach through in depth interviews and study of relateddocuments. Analysis of readiness of financing for hypertension, Diabetes Mellitus andmental disorder is calculated using the SPM costing method. The results indicatedhealth spending for PIS PK activities were utilized for socialization, education and datacollection. Referring to SPM costing calculation, the City of Depok was able toimplement SPM for hypertension, Diabetes Mellitus and Mental Disorder with usingonly 1.38 of the total APBD non salary APBD .Depok City Health Office is not ready in implementing PIS PK, specifically interms of commitment, human resources, and budget. Though already familiar with PISPK, Depok City Health Office states due to its limited resources, PIS PKimplementation depends on the availability of funding from DAK Non Physicaldisbursement that tends to have a lengthy lag time between the proposal process and therealization of the disbursement. The preparation of fnancing PIS PK requires a moreoptimal planning process and allocation of human resources as needed.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kinerja Puskesmas dan peningkatan kinerja Puskesmas dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Depok tahun 2018. Tesis ini menggunakan teori sistem dimana peneliti mendeskripsikan faktor input Puskesmas, factor proses puskesmas berupa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan output Puskesmas yaitu Kinerja Puskesmas berdasarkan 12 indikator SPM. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods, yaitu penelitian kuantitatif dari univariate hingga multivariate dengan menggunakan data sekunder. Metode kualitatif menggunakan wawanara mendalam dan diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Puskesmas terhadap pencapaian SPM sangat rendah, fackor yang berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas adalah factor bangunan, alat kesehatan dan BMHP serta factor ketenagaan. Hasil uji regresi logistik menunjukan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ketenagaan.

---

This thesis discusses the performance and efforts to improve the performance of Puskesmas in achieving minimum service standards in the health sector in Depok City. This thesis uses a system theory where the researcher describes the input factor, the process factor in the form of puskesmas service delivery and the output factor, namely the Health Center Performance based on 12 SPM indicators. The research method used is mixed methods research, which is quantitative research from univariate to multivariate using secondary data. Qualitative methods use in-depth interviews, focused discussions and document review. The results of the study showed that the performance of the Puskesmas towards achieving SPM was very low, the factors that affected the performance of the Puskesmas were building factors, medical devices and BMHP as well as workforce factors. The results of the logistic regression test show that the most influential factor is the workforce factor.

Abstrak :
Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.   ......Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved.

Abstrak :
Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas. ......Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.

Abstrak :
ulisan ini membahas mengenai kinerja pelayanan angkutan umum pada tiga jenis angkutan yang berbeda, yaitu bus Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT, halte Transjakarta, angkutan kota Non Jak Lingko, dan mikrotrans Jak Lingko yang beroperasi di Kecamatan Pasar Minggu. Tujuan penelitian ini adalah ingin menganalisis kepuasan penumpang terhadap kinerja dari angkutan umum dengan menggunakan dua metode, yaitu metode IPA (Importance Performance Analysis) serta metode CSI (Customer Satisfaction Index) dengan variabel penilaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 untuk Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek. Jenis penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara pengambilan data responden menggunakan kuesioner online (Google Form) melalui media sosial serta menyebarkan kartu survei di lapangan baik pada halte ataupun di dalam angkutan. Metode analisis data dilakukan menjadi dua jenis data berdasarkan sering tidaknya penumpang menggunakan angkutan umum, yaitu data keseluruhan (kategori sering dan jarang), dan data sebagian (kategori sering saja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan penumpang terhadap kinerja bus Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT, halte Transjakarta, angkot Non Jak Lingko, dan mikrotrans Jak Lingko berturut-turut adalah 85,716% (sangat baik), 80,606% (sangat baik), 71,837% (baik), dan 76,461% (sangat baik). ......This paper discusses the performance of public transport services on three different types of transportation, namely Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT buses, Transjakarta bus stops, Non Jak Lingko city transportation, and Jak Lingko microtrans operating in Pasar Minggu District. The purpose of this study is to analyze passenger satisfaction on the performance of the public transport using two methods, namely IPA method (Importance Performance Analysis) and the CSI method (Customer Satisfaction Index) with assessment variables referring to the Regulation of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2015 for Transportation People With Public Motorized Vehicles On Routes. This type of research uses a quantitative approach by collecting respondent data using an online questionnaire (Google Form) through social media and distributing survey cards in the field either at bus stops or in transportation. The method of data analysis is carried out into two types of data based on whether or not passengers use public transportation, namely overall data (frequent and rare categories), and partial data (frequent categories only). The results showed that passenger satisfaction with the performance of Transjakarta BRT (Bus Rapid Transit)/Non BRT buses, Transjakarta bus stops, Non Jak Lingko city transportation, and Jak Lingko microtrans respectively were 85.716% (very good), 80.606% (very good) , 71.837% (good), and 76.461 (very good).

Abstrak :
Laporan magang ini membahas prosedur penelaahan pengendalian mutu pada perikatan PT. Corleone yang bergerak di bidang properti dan pembangunan dan pengembangan perkotaan. Dalam laporan magang ini dijelaskan mengenai prosedur pengendalian mutu perikatan yang dilakukan oleh divisi Quality Assurance (QA). Selain itu, dilakukan juga perbandingan atas penerapan prosedur pengendalian mutu tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Standar Pengendalian Mutu 1 (SPM 1) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Secara garis besar, prosedur yang dilakukan oleh divisi QA adalah prosedur pengendalian mutu tambahan atas perikatan klien dengan kriteria tertentu, atau yang disebut high-profile client (HPC) dalam kebijakan KAP ABD, beriringan dengan prosedur pengendalian mutu yang dilakukan oleh penelaah atau EQCR / concurring partner. Secara keseluruhan prosedur yang dilakukan oleh QA KAP ABD telah sejalan dengan ketentuan SPM 1. ......This internship report discusses the quality control review procedure of PT. Corleone Audit Engagement, which engaged in property and urban development. In this internship report described the engagement quality control procedures performed by the Quality Assurance (QA) Divission of ABD Public Accounting Firm. In addition, a comparison is also made of the application of the quality control procedures with the provisions stipulated in Quality Control Standard 1 (SPM 1) established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountings (IAPI). Broadly speaking, the procedure performed by the QA division is an additional quality control procedures on client engagements with certain criteria, or so-called high-profile client (HPC) in the ABD Public Accounting Firm’s policies, alongside the quality control procedures performed by the reviewer partner or concurring partner. Overall, the procedures performed by QA Divission of ABD Public Accounting Firm are in line with the SPM 1 provisions.