Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebuah organisasi publik yang bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Departemen. Di dalam pelaksanaan tugasnya, diperlukan aparatur negara sebagai sumber daya manusia yang bercirikan profesional, kompeten dan akuntabel. Aparatur Negara sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan nasional, oleh karena itu maka kinerja sumber daya manusia senantiasa harus ditingkatkan dan diarahkan agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Kesadaran akan perlunya sumber daya manusia yang berkualitas, perlu ditindaklanjuti dengan strategi yang dapat meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang dapat dilakukan disini adalah mengimplementasikan sistem remunerasi pegawai yang mencerminkan keadilan dan kelayakan baik secara internal maupun eksternal. Untuk dapat mengimplementasikan sistem remunerasi pegawai, maka diperlukan analisis sistem remunerasi berdasarkan karakteristik dan nilai jabatan yang harus dikembangkan sebagai bahan masukan penyempurnaan sistem penggajian yang berlaku saat ini. Jumlah sampel yang diambil yaitu semua pejabat eselon II (Kepala Biro) sebanyak 6 orang ditambah dengan kelompok pegawai sebanyak 80 pegawai, sehingga total sampel sebanyak 86 pegawai. Tehnik pengambilan sampel pada unit kerja kerja di Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan Simple Random Sampling dan Cluster Sampling. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan analisis hasil penelitian, dengan menggunakan metode sistem poin dapat diindikasikan bahwa kondisi sistem remunerasi pegawai yang ada di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah cukup baik. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar gaji yang diterima oleh pegawai berada pada posisi in paid. Bila dihubungkan dengan perumusan masalah, bagaimanakah sistem remunerasi pegawai yang adil dan layak, ternyata sistem penggajian yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya masing-masing. Akan tetapi dalam mengimplementasikan sistem remunerasi diperlukan strategi untuk penetapan standar kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui analisis jabatan dan evaluasi jabatan yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga memudahkan dalam perhitungan bobot kerja sebagai dasar dalam perhitungan gaji yang sesuai dengan beban kerjanya masing-masing. Struktur gaji yang layak bersifat relatif, karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, namun bila dilihat dari rasio gaji yang sekarang dengan harga kebutuhan pokok, dapat dilihat bahwa standar gaji Pegawai Negeri Sipil belum dapat dikatakan layak. Oleh karena itu, maka perlu adanya penyempurnaan sistem penggajian pegawai, dengan menaikan gaji melalui pertimbangan adanya penyesuaian besaran gaji pokok dan tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi pasar yang berlaku saat ini. Strategi implementasi sistem remunerasi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM ini dapat dijadikan bahan referensi/kajian dalam melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat pula dijadikan masukan bagi pengelola sumber daya manusia sebagai pemegang kebijakan.

---

Secretary General Department of Law and Human Rights is a public organization which has a duty to coordinate duty implementation, founding and giving administration support of the department. In the implementation of its duties, it is needful of state apparatus as human resources which professional, competent and accountable. State apparatus as human resources is an asset of national development, because of that the human resources performance must be upgraded and directed in order to achieve the objective Conscious thought to needfulness of high grade human resources, it is necessary to be followed up with strategies which could increase the employee?s performance. The strategy is to implement employee?s remuneration system which reflects fairness and proper which in internal and external manner. To implement employee?s remuneration system than it is needful of an analysis of remuneration system base on characteristic and position value which must be developed as an input to action of perfection remuneration system as occur this moment. The numbers of samples which are taken are all echelon II position (Head of Bureau) plus group of employees who are 80 employees, so the total sample is 86 employees. The technique of sample interpretation in work unit of Secretary General Department of Law and Human Rights is done by Cluster Sampling and Simple Random Sampling. The research method which is used is an analytical descriptive which have characteristic qualitative and quantitative.

Base on the result analysis of research, using point system method, could be indicated that employee?s remuneration system which in fieldwork of Secretary General Department of Law and Human Rights is already good enough. This matter can be seen that most of salaries which are received by the employees are ?in paid? position. If related with the issue of formulation, how is the remuneration system which is fair and proper, the employee remuneration system which occur this moment is already turn out to be appropriate with the their work load and responsibilities. But in the implementation of remuneration system, it needs strategy to determine state employee standard performance through position analysis and position evaluation which suitable with current needs. So it facilitate in work load calculation as base in remuneration calculation which is appropriate with each work load. Remuneration structure which proper is relative because each person has different view, however if it is seen from current remuneration ratio compare with basic need price, it could be seen that state employee standard remuneration cannot be determined as proper. Because of that, it needs existence of perfection remuneration system, with upgrading the remuneration through consideration of adjustment of basic salary and allowance which is accord with the market condition which occurs this moment. Implementation strategy of remuneration system in Secretary General Department of Law and Human rights can be used as reference / knowledge in implementing continuation of research and could be used as inputs to human recourses manager as policy holder."

"Peningkatan kemampuan motivasi kerja dan remunerasi yang diterima pegawai akan berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai Perhatian terhadap peningkatan kemampuan kerja motivasi kerja dan remunerasi pegawai ke arah yang lebih baik tentunya akan mendorong pada penciptaan kesejahteraan pegawai yang lebih baik Begitupula sebaliknya lemahnya perhatian terhadap salah satu dari variabel variabel tersebut di atas pada akhirnya akan berdampak negatif terhadap hasil kerja pegawai dan terganggunya pencapaian sasaran organisasi pada umumnya Hal ini dikarenakan sumber daya pikiran tenaga dan waktu yang ada pada diri pegawai sebagian besar hanya tercurah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami pegawai terkait dengan kemampuan motivasi remunerasi dan kesejahteraan.

---

Increased ability work motivation and employee remuneration will be associated with an increase in employee welfare Attention to improving work ability motivation and remuneration of employees working towards a better of course would lead to the creation of a better employee welfare Nor vice versa lack of attention to any of the variables mentioned above will ultimately have a negative impact on the work of employees and the disruption of the achievement of organizational goals in general This is because the resources thought energy and time of the employees devoted only to resolve the various problems experienced by employees related to ability motivation remuneration and welfare."

"Profesional merupakan suatu karakter yang dibutuhkan oleh pegawai negeri sipil (PNS) agar mereka dapat memberikan layanan publik dengan kualitas yang baik. Para ahli menyatakan bahwa motivasi adalah faktor kunci yang mempengaruhi tingkat profesionalitas dari PNS di Indonesia. Menurut teori, motivasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Berdasarkan remunerasi di lingkungan kementrian keuangan, artikel ini hendak menganalisa apakah remunerasi bisa digunakan sebagai alat yang efektif untuk mendorong atau meningkatkan motivasi para PNS di kementerian ini. "

"Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini  belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet.Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C.Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan  RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation.Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik.

---

Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980).

Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory.

Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet.

Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels."

"Sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang kesehatan, maka Rumah Sakit memiliki hak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun indikator pemberian remunerasi bagi Dokter Spesialis saat ini dinilai belum komprehensif karena belum menunjukkan keadilan dan kinerja diluar tugas utama yang dilakukan oleh Dokter Spesialis. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis indikator (struktur pembentuk) pemberian remunerasi untuk pegawai khususnya untuk tenaga medis Dokter Spesialis. Pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus menggunakan wawancara kepada informan dengan penentuan informan dilakukan secara purposive sampling. Hasil studi ditemukan bahwa indikator pemberian remunerasi yang digunakan saat ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2021 lebih menitikberatkan pada kinerja berupa koefisien tindakan sesuai ICD-9 namun dirasa belum mencakup pada faktor individu yang juga perlu dipertimbangkan dalam pemberian remunerasi kepada dokter spesialis, seperti masa kerja, kondisi kerja/kegawatdaruratan dan posisi/tanggung jawab. Selain itu penerapannya belum maksimal karena belum terlaksananya penilaian kinerja yang optimal dan belum dilakukan monitoring serta evaluasi secara berkala kepada dokter spesialis melalui komite medik. Namun dengan dilaksanakannya pemberian jasa pelayanan terhadap dokter spesialis dengan menggunakan pola perhitungan remunerasi, memperlihatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan saat pemberian jasa pelayanan dengan pola per-kehadiran.

---

In accordance with the latest laws and regulations on health, the Hospital has the right to receive service fees and determine remuneration, incentives and awards in accordance with applicable regulations. However, the current indicator of remuneration for Specialist Doctors is considered not comprehensive because it has not shown fairness and performance outside the main duties carried out by Specialist Doctors. This study aims to analyze the indicators (forming structure) of remuneration for employees, especially for medical personnel of Specialist Doctors. A qualitative approach with the type of case study research using interviews with informants with the determination of informants is carried out by purposive sampling. The results of the study found that the remuneration indicators currently used in accordance with Governor's Regulation Number 51 of 2021 focus more on performance in the form of coefficients of action in accordance with ICD-9 but do not include individual factors that also need to be considered in providing remuneration to specialist doctors, such as working period, working conditions/emergencies and positions/responsibilities. In addition, the implementation has not been maximized because performance assessments have not been carried out and periodic monitoring and evaluation have not been carried out to specialist doctors through the medical committee. However, with the implementation of the provision of services to specialist doctors using the remuneration calculation pattern, it shows better performance than when providing services with a per-attendance pattern."

"This research studies the influence of gift remuneration to the services quality of The State Exchequer Service Office (KPPN) Jakarta I. Remuneration represents one part of the bureaucracy reform programs. KPPN represents the sample office specified by the Department of Finance to administer public service reform programs.The research uses quantitative approach and the method of survey. The result of the research indicates that the remuneration can give motivation to the officers to increase their performance. The achievement is marked by the good performance service (service excellent). The program of remuneration run by the Department of Finance can be operated at direct interconnection with other governmental institutions, especially with the public service"

"PT KSM adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang embroidery dan priming dalam bidang garmen. Pennasalahan yang sedang dihadapi oleh PT KSM adalah sistem remunerasi yang tidak adil sehingga timbul rasa ketidakpuasan karyawan yang ditunjukan dengan melakukan demonstrasi. Permasalahan lain adalah meningkamya tum over karyawan terutama pada tingkat pelaksana akibat ketidakpuasan gaji. Untuk rnengatasi pennasalahan tersebut maka perusahaan memutuskan memperbaiki sistem remunerasi baru yang lebih adil dan kompctitif bagi karyawan. Salah satu Iandasan remunerasi yang adil adalah evaluasi jabatan. Sebelum sampai pada tahap evaluasi jabatan maka perlu dilakukan analisa jabatan dimana hasil analisa jabatan dapat dilihat tanggung jawab jabatan, dan faktor yang digunakan sebagai pembanding jabatan. Tahap selanjutnya adaiah evaluasi jabatan, dimana setiap jabatan akan direview kembali untuk mengetahui aspek-aspek penting yang ada pada jabatan (job conrent) dan melihat sejauh mana kontribusi jabatan tersebut terhadap pencapaian tujuan organisasi (fob value). Metode evaluasi jabatan yang dipergunakan adaiah metode Point Factor. Kelebihan menggunakan rnetode ini adalah Iebih bersitht adil dibandingkan metode evaluasi jabatan yang lain walaupun dalam pelaksanaannya memakan waktu yang lama dan lehih komplek. Pelaksana cvaluasi jabatan terdiri dari karyawan intemal dan konsultan yang telah mcmiliki pengalaman. Konsultan berfungsi sebagai pendamping pemsahaan dalarn program evaluasi jabatan. Untuk mensukseskan program ini maka sosialisasi program evaluasi jabatan kepada seluruh karyawan sangat dipcrlukan. Hasil pelaksanaan program evaluasijabatan ini dapat digunakan untuk menilai beban/ bobot keqa yang ada pada tiap jabatan sehingga besar kompensasi yang diberikan akan sepadan dengan beban kerja yang harus dilakukan. Pemberian kompcnsasi yang dinilai adil akan berdampak pada kepuasan karyawan dan produktifitas kerja seluruh karyawan.

---

PT KSM is company which in embroidery and printing garment industry. A problem which is being faced by PT KSM is system of inequitable remuneration so that arise to feel dissatisfaction of employees which conducted demonstrate. Other Dissimilar problem is the increasing ofnun over of employees especiaily at storey level of executor of effect of dissatisfaction employee. To overcome the problems hence the company decide to improve new remuneration system of faimess and competitive for employees. One of base of fair remuneration isjobs evaluation.

Before coming up with the phase jobs evaluate hence require to be conducted by a jobs analysis of where result analysis visible jobs of job responsibility, and the factor which is used as a job comparator. Phase here in alter jobs evaluation, where each job review retum to know important aspect exist in job content and see how far the job contribution to organizational target attainment. Job evaluation method utilized by is Point Factor method. Excess use this method is more have the character of compared to by fair of other job evaluate method although in execution eat time old ones and more complex.

Executor job evaluate consisted of the internal employees and the consultant owned experience. Consultant timctions as mentoring company in program job evaluate. For the success program this hence the socialization program job evaluation to all employees very needed. Result of execution program this job evaluation applicable to assess weight work exist in every big occupation so that the compensation given will good match for work load which must be conducted. Compensation assessed fair will affect work productivity and employees satisfaction all employees."

"Abstract. This research studies the influence of gift remuneration to the services quality of The State ExchequerService Office (KPPN) Jakarta I. Remuneration represents one part of the bureaucracy reform programs. KPPNrepresents the sample office specified by the Department of Finance to administer public service reform programs.The research uses quantitative approach and the method of survey. The result of the research indicates that theremuneration can give motivation to the officers to increase their performance. The achievement is marked by thegood performance service (service excellent). The program of remuneration run by the Department of Financecan be operated at direct interconnection with other governmental institutions, especially with the public service. "

"Kinerja perawat pelaksana di ruangan sangat menentukan kualitas asuhan keperawatan terhadap pasien. Kemampuan kepala ruangan dalam mengelola manajemen ruangan akan mempengaruhi kinerja perawat pelasana. Remunerasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pihak manajemen rumah sakit untuk meningkatkan kinerja perawat dalam asuhan keperawatan. Penelitian ini mengidentifikasi hubungan persepsi remunerasi,fungsi manajemen kepala ruangan dan motivasi terhadap kinerja perawat dalam melakukan asuhan keperawatan, menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian analitik dan rancangan cross-sectional terhadap 387 perawat. Dari kuesioner didapatkan hasil hubungan yang signifikan antara persepsi remunerasi p value 0,001 dan motivasi (P 0,000) terhadap kinerja perawat, persepsi remunerasi dan motivasi baik dapat meningkatkan kinerja sebanyak 99 %. Rekomendasi penelitian ini adalah mengoptimalkan sistem pengelolaan remunerasi sesuai peraturan pemerintah, meningkatkan fungsi manajemen kepala ruangan dalam membangun motivasi perawat sehingga dapat meningkatkan kinerja perawat pelaksana dalam melakukan asuhan keperawatan

---

The performance nurses in carrying out nursing care will be influenced by various factors both from within (intrinsic) and from outside (extracurricular) of the nurse itself, what needs will be increase a nurse is motivation to provide quality service and improve safety culture. Patients go through the performance while doing nursing care, remuneration is one of the efforts made by both the government and hospital management to improve the performance of nurses in providing nursing care. This study identifies the relationship between remuneration perspectives, management function of the head of the room and motivation to the performance of nurses in performing nursing care The method uses a quantitative approach with analytical research design and cross-sectional design of 387 nurses using a questionnaire with there is a significant relationship between perceptions of remuneration p value 0.001 and motivation (0.000) on nurse performance, perceptions of good remuneration and motivation can improve performance by as much as 99% government regulations, improve the management function of the head of the room in building nurse motivation so that it can improve the performance of nurses in carrying out nursing care "