Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang gagalnya forum kerjasama Border Liaison Meetingyang dilaksanakan oleh RI-PNG untuk mengatasi meningkatnya ancamankeamanan non tradisional di perbatasan RI dan PNG. Border Liaison Meeting(BLM adalah forum pertemuan tingkat daerah yang diselenggarakan olehpemerintah Propinsi Papua (RI) dengan Pemerintah PNG dalam rangkamendukung pembangunan wilayah perbatasan dan penyelesaian isu-isu keamanannon tradisional di kawasan perbatasan kedua negara.Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis sebagai penelitianinterpretatif yang menekankan pemahaman pada dunia sosial. Penelitian inimenunjukkan hasil bahwa kedua Negara belum siap untuk melakukan pembukaanpasar bersama dalam mengimplementasikan hasil BLM dan kurangnya saranaprasarana bagi petugas pengawas keamanan di perbatasan. Dengan ketidaksiapanini maka menghasilkan masalah baru yaitu meningkatnya ancaman keamanannon-tradisional di kawasan perbatasan RI-PNG khususnya di Propinsi Papua.

---

ABSTRACTThe focus of this studey is analyzing the failure of Border Liaison Meeting Forum MOUbetween the Republic of Indonesia and Papua New Guinea (PNG) to deal with the nontraditionalsecurity threats in the border area of the two countries. BLM is a region-levelforum held by the province of Papua and the government of PNG in order to support thedevelopment of border areas as well as handle the non-traditional issues occurred in theseareas. This study is qualitative research that aims to give a descriptive analysis of a socialphenomenon especially that happens in the border area of Indonesia and PNG. This studysummarize that MOU on BLM between the two countries has failed due to the lackreadiness in opening the open market accessed by the two countries as a way ofimplementing the BLM. Moreover, Indonesian officials are still lacking of securityinfrastructure to oversee the activities in the border areas. Therefore it gives newproblems especially the rise of non-traditional security threats in the border areas of PNGIndonesiaspecifically in the Province of Papua."

"Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai Jenis Maladministrasi Dalam Penerimaan CPNS. Kemudian tindakan korektif dari Ombudsman RI Terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS. Dan yang terakhir adalah Implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan penelitian yang menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa Jenis Maladministrasi dalam Penerimaan CPNS yang dilanggar ialah Prosedur dan Sarana/Prasarana. Tindakan korektif dari Ombudsman RI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS ialah Respon cepat ombudsman, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian saran perbaikan. Dan terakhir implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh instansi penyelenggaraan penerimaan CPNS  Maladministration is a behavior or act that is against the law, exceeds authority, uses authority for other purposes than the purpose of the authority, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services did by the public servant and government which results in material and/or immaterial losses to the community and individuals. Administration can occur in the form of Delayed the services, not providing services, incompetent, abuse of power, requests for compensation, deviations from procedures, improper, partiality, conflict of interest, and discrimination. This thesis will be discuss the problems regarding the Types of Maladministration on selection CPNS process. Then the action of the Indonesian Ombudsman Against Alleged Maladministration on the CPNS selection process. And the last is selective correction implementation given by the Indonesian Ombudsman. Research method that will be used by writer is Normative research, a research method that gathering important law principles for interpretating regulation of constitution, a research that analyze the legal events in chronological way and observing the relationship with existing social events. For this problem, this thesis has a conclusion that the type of maladministration in the CPNS selection process is Procedure and Facilities / Infrastructure. The corrective solution of the Ombudsman against the Alleged maladministration in the CPNS selection process was the rapid response of the ombudsman, coordination with relevant parties and giving corrective solution for improvement. And finally the implementation of the corrective solution that have been given by the Indonesian Ombudsman in general have been carried out well by the implementing agency for the recruitment of CPNS"