Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Konstruksi merupakan suatu proses dimana rencana dan spesifikasi para perancang dikonversikan menjadi suatu struktur dan fasilitas fisik. Hal ini melibatkan pengorganisasian dan koordinasi dari semua sumber untuk proyek yaitu tenaga kerja, peralatan konstruksi, material-material tetap dan sementara, persediaan dan keperluan umum, dana/biaya, teknologi dan metode serta waktu penyelesaian proyek yang harus tepat waktu, dalam batas - batas anggarannya dan sesuai dengan standar kualitas dan pelaksanaan yang dispesifikasikan oleh perancang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada para kontraktor yang terlibat didalam pelaksanaan proyek pemeliharaan DPU DKI Jakarta. Dari hasil pengumpulan data sejumlah 35 sampel didapatkan 26 data yang dilakukan analisis statistik untuk mendapatkan model persamaan analisis regresi berganda. Dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan bantuan paket program SPSS 10.0 didapatkan persamaan model regresi berganda linier. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja biaya yang didapatkan dari hasil analisis statistik dipengaruhi oleh 2 variabel secara linier yaitu, Kualitas Perkiraan Harga Peralatan yang digunakan, dan kualitas sumber bahan mentah.

Abstrak :
Standar kualitas pelayanan suatu hotel dibuat berdasarkan persepsi manajemen hotel terhadap harapan pelanggannya. Dengan asumsi bahwa manajemen telah memiliki persepsi yang tepat mengenai harapan pelanggannya, maka masalah berikutnya adalah bagaimana menterjemahkan persepsi tersebut menjadi suatu standar kualitas pelayanan, suatu standar pelayanan yang operasional - yang dapat diimplementasikan dan dapat diukur. Untuk memperoleh gambaran bagaimana penetapan standar kualitas pelayanan di Hotel XYZ, dilakukan penelitian terhadap individu (manajer dan karyawan) pada unit-unit kerja/departemen yang ada di Hotel XYZ mengenai persepsi manajer dan karyawan terhadap adanya standar kualitas pelayanan, persepsi manajer dan karyawan terhadap adanya kesenjangan (Gap-2 berdasarkan Gaps Model of Service Quality) serta persepsi manajer dan karyawan terhadap penyebab kesenjangan tersebut. Pengukuran persepsi tentang adanya standar kualitas pelayanan dilakukan dengan memberikan questionnaire yang meliputi ke 5 dimensi kualitas pelayanan yaitu (1) Penampilan fisik / tangible, (2) Kemampuan mewujudkan janji / reliability, (3) Kecepatan tanggapan dalam memberikan pelayanan / responsiveness, (4) Kemampuan memberikan jaminan pelayanan yang baik / assurance, dan (5) Kemampuan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan / empathy. Sedangkan persepsi terhadap faktor-faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan meliputi (1) faktor komitmen manajemen terhadap kualitas pelayanan, (2) faktor penetapan tujuan/sasaran, (3) faktor standarisasi tugas-tugas, dan (4) faktor keyakinan/kemampuan memenuhi harapan pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajer memiliki persepsi lebih tinggi (skala 6.18) dari pada karyawan (skala 5.86) dari skala 7.00 dalam hal adanya standar kualitas pelayanan di Hotel XYZ. Adanya kesenjangan pada manajer (0.82) dan pada karyawan (1.14) disebabkan oleh karena adanya kesenjangan terutama pada faktor kurangnya standarisasi tugas-tugas (1.65) disusul oleh faktor kurangnya penetapan tujuan/sasaran (goal setting), (1.04). Kesenjangan-kesenjangan tersebut dapat diperkecil dengan (1) mensosialisasikan standar kualitas yang sudah ada baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, (2) memberikan kesempatan kepada karyawan yang kontak langsung dengan pelanggan untuk memberikan masukan-masukan mengenai standar kualitas pelayanan, yang selanjutnya didiskusikan dan dibahas untuk menentukan standar kualitas yang lebih sesuai dengan harapan pelanggan.

Abstrak :
Indonesia Quality Standard (QS) for ambient SO2 for 1 hour time average i.e. 900 μg/m3 (equivalent to 360 μg/m3 in 24 hour time average) regulated in the Government Regulation No. 41 of 1999 is the most loose compared to the ambient SO2 standards of other countries in the world including WHO QS guideline. This QS is not expected to guarantee the protection of public health in Indonesia. Therefore more stringent QS alternative for ambient SO2 is required. This research examines benefit values in public health aspect if Indonesia tightens its ambient SO2 QS. Two alternative QS for SO2 are used i.e 196 μg/m3 (equivalent to 78 μg/m3 in 24 hour time average) referring to U.S. EPA and 750 μg/m3 (equivalent to 360 μg/m3 in 24 hour time average) referring to Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PUSARPEDAL). First step is to map distribution of SO2 ambient concentrations in Indonesia. The result indicates that Provinces of Jakarta and Banten have exceeded both alternative QS while Provinces of Yogyakarta, West Java, Central Java, East Java, Bali, and North Sumatra only exceed the alternative QS of 196 μg/m3. From the public health aspect, by attaining to the alternative QS of 750 μg/m3, Jakarta and Banten will reduce incidence of Acute Respiratory Infections (ARIs) by 95% and 98%. By attaining to the alternative QS of 196 μg/m3, East Java, Bali and North Sumatra will reduce the incidence of ARIs by 59%, 51%, and 5%.

Analisis Nilai Manfaat dari Penerapan Baku Mutu SO2 Alternatif pada Penurunan Kejadian ISPA di Indonesia. Baku mutu (BM) SO2 ambien Indonesia untuk rata-rata waktu 1 jam sebesar 900 μg/m3 (setara dengan 360 μg/m3 dalam rata-rata waktu 24 jam) yang diatur di dalam PP No 41 Tahun 1999 paling longgar dibandingkan dengan BM SO2 ambien negara-negara lain di dunia termasuk BM panduan WHO. BM ini diperkirakan belum menjamin perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan BM alternatif untuk SO2 ambien yang lebih ketat. Penelitian ini mengkaji nilai manfaat dari aspek kesehatan masyarakat jika Indonesia melakukan pengetatan BM SO2 ambien. Dua alternatif BM untuk SO2 yang digunakan adalah 196 μg/m3 (setara dengan 78 μg/m3 dalam rata-rata waktu 24 jam) mengacu pada U.S. EPA dan 750 μg/m3 (setara dengan 300 μg/m3 dalam rata-rata waktu 24 jam) mengacu pada Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PUSARPEDAL). Langkah pertama adalah memetakan persebaran konsentrasi SO2 ambien di Indonesia. Hasilnya mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Banten telah melebihi kedua BM alternatif sedangkan Provinsi DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara hanya melebihi BM alternatif 196 μg/m3. Dari aspek kesehatan masyarakat, jika DKI Jakarta dan Banten memenuhi BM alternatif 750 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA 98% dan 95%. Untuk Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, jika memenuhi BM alternatif 196 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA masing-masing 59%, 51%, dan 5%.

Abstrak :
Baku mutu yang lebih longgar dan seringkali lebih murah serta lebih realistis bagi negara berkembang mengandung resiko lebih tinggi terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sehingga sedikit para pembuat keputusan yang mau merekomendasikan tingkat resiko yang lebih tinggi daripada yang digunakan negara industri (maju). Dengan pertimbangan bahwa negara maju tidak memulai program perlindungan lingkungan mereka dengan standard seperti saat ini, maka seharusnya negara berkembang tidak perlu menetapkan baku mutu seketat negara maju saat ini. Evolusi suatu negara dari negara berkembang menjadi negara maju memperihatkan pola bahwa meningkatnya kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonomi negara tersebut diikuti dengan bertambah ketatnya baku mutu lingkungan negara tersebut. Dengan demikian apabila suatu negara memiliki nilai kondisi kesehalan masyarakat dan sosial ekonomi yang sama dengan negara lain maka nilai baku mutu lingkungan kedua negara tersebut akan sama. Lohani (1993) meneliti mengenai indikator dalam penentuan baku mutu lingkungan. Indikator tersebut adalah Angka harapan hidup (X1), Angka Kematian Bayi (X2), Angka Kematian Akibat TBC dan Kanker (X3), Angka Kematian Akibat Typhus dan Paralyphus (X4), Laju Pertumbuhan Penduduk (X5), GNP perkapita (X6), Aset per kapila (X7), Upah Buruh Mingguan (Xs), Konsumsi Listrik per Kapita (Xs), dan Jumlah Pegawai Negeri (X1o). Dalam penelitian ini indikator (X1) sampai (X4) dikelompokkan sebagai kondisi kesehalan masyarakat dan indikator (Xs) sampai (X1o) dikelompokkan sebagai kondisi sosial ekonomi. Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai: (1) Berapa nilai baku mutu lingkungan di Indonesia yang sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya bila dibandingkan dengan negara lain yang lebih maju? (2) Apakah baku mutu yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) membandingkan baku mutu air permukaan antara beberapa negara Asia Tenggara yang memiliki kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama dengan kondisi Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 (berdasarkan PP No. 20 tahun 1990 dan PP No. 82 tahun 2001), mengkaji ketat atau tidaknya baku mutu lingkungan di Indonesia bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut metode penelitian terbagi dalam lima tahapan yakni (1) melihat hubungan antara baku mutu dengan indikator penentuan baku mutu berdasarkan penelitian Lohani (1993) (2) menentukan negara pembanding (3) menentukan tahun acuan (4) membandingkan baku mutu air permukaan (5) mengkaji baku mutu air permukaan di Indonesia. Penelitian ini bersifat ex post facto tipe korelasional dengan menggunakan perbandingan antara indikator penentuan baku mutu lingkungan di Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa lalu. Variabel terikat yang digunakan adalah baku mutu air permukaan. Sementara data yang digunakan adalah data kuantitatif dan runtun waktu dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan seperti Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asia Development Bank 1970-2000, dan Yearbook of Labour Statistics 1974-1993. Hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Perbandingan baku mutu lingkungan di beberapa negara akan sama apabila kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya sama (2) Baku mutu lingkungan yang ditetapkan di Indonesia terlalu ketat bila dibandingkan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Dengan menggunakan data penelitian dari Lohani dan dianalisis dengan SPSS versi 10.0. hasil penelitian memperlihatkan bahwa 48% perbedaan dalam penentuan batas baku mutu disebabkan oleh indikator penentuan baku mutu diatas. Dengan menggunakan interval kepercayaan sebesar 70%, indikator kematian akibat TBC dan kanker serta kematian akibat typhus dan paratyphus tidak signitikan, selain nilai korelasinya juga lemah (r c 0,5). Penelitian ini tidak secara khusus ditujukan untuk mendapatkan hubungan antara baku mutu dengan indikalor penentuan baku mutu, akan tetapi dibatasi untuk memperlihatkan bahwa indikalor tersebut cukup signilikan untuk digunakan sebagai perbandingan. Hasil uji hipotesis adalah sebagai berikut (1) hipotesis dapat diterima sebesar 64,29%, yang berarti bahwa baku mutu air permukaan di Indonesia sama dengan baku mutu air permukaan negara-negara di Asia Tenggara, (2) 55,56% dari baku mutu yang diterima oleh uji hipotesis diatas adalah lebih ketat, yang berarti bahwa baku mutu yang ditetapkan di Indonesia ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Sedangkan baku mutu Indonesia tersebut adalah serupa dengan baku mutu negara Malaysia (antara tahun 1976-1977), Philipina (antara tahun 1990-1992), Singapura (antara tahun 1978-1981) dan Thailand (antara tahun 1990-1991). Berdasarkan analisis pengujian hipotesis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Baku mutu di Indonesia bila dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara sudah sesuai dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya. Penentuan batas baku mutu air permukaan di Indonesia lebih ketat bila dihubungkan dengan kondisi kesehatan masyarakat dan sosial ekonominya.

---

Lower and often cheaper, and as a consequence more realistic environmental standards for developing countries involve higher risks to the environment and public health. Therefore, few environmental policy makers are willing to recommend higher risk levels than used in developed countries. Developed countries did not begin their environmental protection by applying high standards as using now. Therefore developing countries do not have to apply standards as high as developed countries do. The evolution of a country from developing to developed country shows a pattern that the improvement of its public health and socio-economic conditions are followed by higher allowable limits of environmental quality standards. Consequently, countries that have similar public health and socio economic conditions will have similar allowable limits of environmental quality standards. Lohani (1993) stated that there are indicators for setting environmental quality standards. The indicators are life expectancy level (Xi), infant mortality rate (X2), TBC and cancer death (X3), typhus and paratyphus death (X4), population (X5), GNP per capita (X6), asset per capita (X7), average weekly salary ()(a), electricity consumption per capita (X9), and federal employment (Xio). In this research those indicators are grouped as public health and socio-economic. Based on the reasons above, the research problem can be formulated as: (1) what is the Indonesia allowable limits of surface water quality standards which appropriate to its public health and socio-economic conditions? (2) in relation to its public health and socio-economic conditions, are Indonesia allowable limits of surface water quality standards too high? The objectives of the research are: (1) to compare environmental quality standards among South-east Asian countries which had the same level in public health and socio-economic conditions with Indonesia in 1999 and 2000 (refer to PP No. 20 1990 and PP No. 82 2001) (2) to evaluate Indonesia environmental quality standards in relation with its public health and socio-economic conditions. To meet the objectives of the research, the methodology is divided into five stages i.e (1) to see the corelation between allowable limits of environmental quality standards with environmental quality standards setting indicators based on Lohani's (1993) (2) to select the comparable countries (3) to decide the reference years (4) to compare the surface water quality standards of selected countries with those of Indonesia (5) to review the allowable limits of Indonesia surface water quality standards. This is an ex-post facto correlation type research. In this research the current Indonesia environmental quality standards are compared to those of South East Asian countries in the past. Independent variables which are setting environmental quality standard indicators. Data used in this research are quantitative and time series secondary data. Data were collected from some publication source such as Recent trends in Health Statistics in Southeast Asia 1974-1993, Key indicators of Asian Development Bank year 1970-2000, and Yearbook of labour statistics 1974-1993. While dependent variables are allowable limits of environmental quality standards in Indonesia. Hypothetical research are formulated as follows (1) comparison of surface water quality standards allowable limits in some countries will be similar if they have similar conditions on public health and socio-economic (2) Indonesia surface water quality standards is too high compare with considering its public health and socio-economic conditions. This research found that 48% in setting surface water quality standards could be explained by the above indicators. Using confidence level of 70%, indicator of TBC and cancer death also typhus and paratyphus death are not significant, beside the correlation are weak ( r < 0.5). This research is held not only to see the relationship between allowable limit quality standards and setting environmental quality standard indicators but also to show that those indicators are significant to be used for comparison. Hypothetical analysis shows that hypothesis is accepted by 64,29%. It means that Indonesia surface water quality standards are appropriate with its public health and socio-economic conditions. Hypothetical analysis for the second hypothesis shows that it is accepted by 55,56%. With reference to the criteria set before, it means that the surface water quality standards in Indonesia are too high. The appropriate level of Indonesian allowable limits of environmental quality standards in 1999 and 2000 are similar to that of Malaysia during 1976-1977, Philippine 1990-1992, Singapore 1978-1981, and Thailand 1990-1991. Based on the results of hypothesis analysis, here are the conclusions based on review both the PP No. 20 year 1990 and PP No. 82 year 2001: Allowable limits of environmental quality standards in Indonesia are appropriate with its public health and socio-economic conditions if compare to other countries in Southeast Asian. The setting of Indonesia surface water allowable limit quality standards are high related to its public health and socio-economic conditions.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tanggung jawab kepemimpinan atas mutu dengan unsur-unsur lain dalam SPM 1 dan memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur terhadap SPM KAP X. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh KAP X untuk meningkatkan kepatuhan terhadap SPM 1 dan kualitas laporan audit yang dihasilkan KAP X. Dengan mengetahui hubungan antara elemen SPM 1, KAP X dapat menggunakan cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan pada SPM 1 dan kualitas laporan audit yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed method dengan menggunakan survei dan studi kasus. Hasil survei dianalisis dengan menggunakan SEM untuk menguji model hubungan unsur-unsur SPM 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab kepemimpinan atas mutu berpengaruh positif terhadap kepatuhan terhadap etika profesi. Kepatuhan terhadap etika profesi juga berpengaruh positif terhadap unsur-unsur SPM 1 lainnya kecuali sumber daya manusia. Hasil dari studi kasus berupa rekomendasi untuk KAP X dalam mengubah kebijakan dan prosedur SPM KAP X dengan menambahkan kebijakan, prosedur, dan lampiran untuk elemen SPM berdasarkan gap analysis yang dilakukan. SPM KAP X yang telah direvisi sebaiknya dikomunikasikan kepada setiap personil KAP X karena tanggung jawab kepemimpinan atas mutu memiliki pengaruh positif terhadap unsur SPM lainnya kecuali sumber daya manusia. Kebijakan dan prosedur terkait harus ditekankan karena kepatuhan terhadap etika tidak mendorong kepatuhan terhadap elemen sumber daya manusia yang diatur dalam SPM 1.

---

This research aimed to know the impact of leadership responsibilites for quality within the firm with other elements of ISQC 1 and give recommendations to improve compliance of quality control standard of Public Accounting Firm X PAF X to ISQC 1. Knowing the relationship among ISQC 1 elements, PAF X may use effective ways to increase compliance to ISQC 1 and quality of audit report produced. Research method used in this research is mixed method through survey and case study. Result of survey was analyzed using Square Equation Modelling to test relationship among elements of ISQC 1. For case study, current quality control standards of PAF X were compared to ISQC 1 for gap analysis. Result of survey imply that leadership responsibilities for quality within firm has positive relationship with compliance to relevant ethical requirements. Compliance to relevant ethical requirements has positive relationship to other elements of ISQC 1 except for human resources. Result of case study approach are recommendations to PAF X to modify quality control policies and procedures by adding policies, procedures and attachments for elements of PAF X quality control standard based on the gap analysis. Modified quality control standards of PAF X should be communicated to every personnel at PAF X since leadership resposibilites have positive relationship with other elements of quality control standards, except for human resources. Policies and procedures regarding human resources must be emphasized since compliance with relevant ehical requirements does not encourage compliance to human resources policies and procedures of ISQC 1.

Abstrak :

Timbal (Pb) merupakan logam berat dengan nomor atom 82 dan massa atom 207,2. Timbal bersumber dari alam, industri, serta transportasi. Timbal dari industri berasal dari industri baterai, industri kimia, industri bahan bakar, dan industri peleburan aki bekas serta dari transportasi berasal dari bahan bakar kendaraan bermotor. Sumber-sumber logam timbal ini dapat menyebabkan pajanan timbal ke dalam lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan (Risk Quotient) akibat pajanan timbal pada masyarakat lingkungan di sekitar Kawasan Industri Manis, Banten. Penelitian ini dilakukan pada bulan April–Juli tahun 2019 menggunakan metode penelitian Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Metode penelitian ini untuk menghitung atau memprakirakan risiko pada kesehatan manusia. Nilai RQ dinyatakan berisiko jika RQ>1.

Nilai pengukuran timbal (Pb) didapat dari dua titik sampling uji udara ambien di sekitar Kawasan Industri Manis yaitu 1,58 μg/Nm3 pada titik 1 dan 0,23 μg/Nm3 pada titik 2. Nilai rata-rata pengukuran timbal (Pb) dari kedua titik adalah 0,905 μg/Nm3. Hasil pengukuran tersebut masih dibawah Baku Mutu Udara Ambien yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 Tahun 1999. Nilai jumlah asupan pada penelitian ini dihitung secara real time dan life span. Nilai jumlah asupan pajanan timbal (Pb) dengan durasi pajanan real time yaitu 2,2038x10-4 mg/kg/hari. Sedangkan nilai jumlah asupan dengan durasi pajanan life span adalah 2,8746x10-4 mg/kg/hari. Nilai tingkat risiko dihitung dengan membandingkan antara nilai asupan (intake) dengan nilai default RfC. Nilai RfC didapatkan dari IRIS US-EPA yaitu 4,93x10-4 mg/kg/hari. Nilai tingkat risiko dihitung berdasarkan beberapa durasi pajanan mencakup real time dan life span (1, 10, 23, 30, 60, dan 100 tahun). Nilai tingkat risiko (RQ) akibat pajanan timbal (Pb) yang didapatkan adalah 0,0388; 0,194; 0,447; 0,583; 1,166; dan 1,943.

Kata kunci: Timbal (Pb), Masyarakat, Baku Mutu Udara Ambien, Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL)

---

Lead (Pb) is a heavy metal with an atomic number of 82 and an atomic mass of 207.2. Lead is sourced from nature, industry, and transportation. Lead from industry comes from the battery industry, chemical industry, fuel industry, and used battery smelting industries as well as from transportation derived from motor vehicle fuel. These sources of lead metal can cause lead exposure into the environment resulting in air pollution. This study aims to determine the level of health risk (Risk Quotient) due to lead exposure to the neighborhood community of Manis Industrial Zone, Banten. This research was conducted in April–July 2019 using the method of research Environmental Health Risk Analysis (ARKL). This research method is to calculate or predict risks to human health. RQ value is stated as risk if RQ >1.

The measurement value of lead (Pb) was obtained from two ambient air test sampling points around the Manis Industrial Zone was 1.58 μg/Nm3 at the first point and 0.23 μg/Nm3 at the second point. The average value of lead (Pb) measurement from both points is 0.905 μg/Nm3. The results of these measurements are still below the Ambient Air Quality Standard according to PP No. 41 Tahun 1999. The amount of intake in this study is calculated in real time and life span. The value of lead (Pb) exposure intake with real time exposure duration was 2.2038 x10-4 mg/kg/day. While the value of the amount of intake with the duration of life span exposure is 2.8746x10-4 mg/kg/day. The value of the risk level is calculated by comparing the value of the intake with the default value of the RfC. The RfC value was obtained from IRIS US-EPA which was 4.93x10-4 mg/kg/day. Risk level values are calculated based on several exposures including real time and life span (1, 10, 23, 30, 60, and 100 years). The value of risk level (RQ) due to lead exposure (Pb) obtained is 0.0388; 0.194; 0.447; 0,583; 1,166; and 1,943.

 

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen terhadap standar mutu suatu produk dan upaya-upaya perlindungan hukum yang dapat ditempuh konsumen untuk menyelesaikan perkaranya yang ditinjau dari kasus pelanggaran tanggung jawab standar mutu produk mobil oleh PT. Nissan Motor Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyarankan bahwa pemerintah perlu membentuk peraturan Standar Nasional Indonesia yang khusus mengatur mengenai standar mutu produk mobil guna melindungi hak-hak konsumen dari pelaku usaha yang melanggar tanggung jawab standar mutu produk mobil, serta guna mencegah munculnya ketidakjelasan tanggung jawab produk dari pelaku usaha, khususnya tanggung jawab atas standar mutu produk mobil. ......This thesis discusses aspects of consumer protection to the quality standard of a product and the efforts of legal protection that can be taken by consumers to resolve the matter in terms of responsibility for violation case of quality standards of the car product by Nissan motor Indonesia Limited Company. The result of this research suggest that governments need to establish the Indonesian National Standard regulation specifically regulating automobile product’s quality standards to protect consumers’ rights of business operators who violate the standards of responsibility for cars’ quality product, and to prevent the emergence of unclear responsibility of products from business actors, in particular responsibility for the quality standards of car product.

Abstrak :
Either residential neighborhoods or the tourism area cannot be separated from vector and disease-carrying animals such as rats, files, snails, mosquitos,tec. Vector and these animals are being potential as dangerous carrier and contaminator and needed to be countioned for example malaria, scarlet fever, chikungunya, philariasis (elephant's foot), etc.

Abstrak :
Jakarta adalah ibukota dari Negara Indonesia yang mana memiliki tingkat polusi udara yang tinggi. Persimpangan Semanggi adalah jantung kota Jakarta yang memiliki kontribusi yang besar terhadap polusi udara. Standar ambang batas kualitas polusi Carbon Monoksida (CO) yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah DKI Jakarta No.551 tahun 2001 tentang penetapan baku mutu udara ambien dan baku tingkat kebisingan di Propinsi DKI Jakarta adalah 9.000 μg/Nm3. Berdasarkan perhitungan jumlah kendaraan di salah satu titik Persimpangan Semanggi oleh IJ-EPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) maka dapat dianalisis dan diketahui bahwa jumlah CO pada titik tersebut adalah 74.580 μg/Nm3. Hal ini menunjukkan bahwa kadar CO pada titik tersebut melebihi ambang batas yang telah ditentukan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku pemilihan kendaraan oleh masyarakat DKI di jalan dan efeknya terhadap polusi udara yang ditimbulkan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisa statistik multivariabel menggunakan software Minitab version 15. Sebagai solusi pemecahan masalah, penelitian ini merekomendasikan perbaikan pelayanan busway secara teknis dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini juga memprediksi 5 tahun kedepan dari periode data survey untuk menganalisa, membandingkan dan mengetahui pilihan yang terbaik dari rekomendasi-rekomendasi yang telah diajukan. Berdasarkan analisa data tersebut, maka rekomendasi terbaik adalah scenario 1 yaitu rekomendasi terhadap aksi-aksi : peningkatan jumlah armada kendaraan busway, meningkatkan sistem pelayanan tiket (e-ticketing system, tiket langganan, dan tiket integrasi dengan moda lainnya), membangun flyover khusus untuk rute busway, dan membangun bus tracking system/GPS untuk mengoptimalkan rute-rute sibuk dengan mengalihkan armada bus dari rute yang tidak sibuk secepat mungkin pada saat dibutuhkan.

---

Jakarta is capital city of Indonesia which has high emission pollution degree. Semanggi intersection is heart of Jakarta which has huge contribution of emission pollution. Ambien air quality standard of Carbon Monoxide (CO) from DKI Jakarta Governor Decree No. 551 year 2001 concerning the Stipulation of Ambient Air Quality Standard and Noise for the Capital City of Jakarta is 9.000 μg/Nm3. Based on traffic counting one of Semanggi Intersection point by IJ-EPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement), so we can analyse and know CO amount is 74.580 μg/Nm3. It shows CO quantity on that point more than ambient air quality standard. This research has purpose to know the effect of vehicle choice behaviour contribute emission pollution. The methodology approach research is multivariable statistics analyse use Minitab version 15 software. This research recommend the actions solutions of : upgrade technically busway service and government policy. This research also 5 years forecast from traffic counting period to analyse, compare, and know the best recommendation. Based on data analyse, the best recommendation is scenario 1 which recommend the actions of : increase the number of bus fleet, upgrade ticket service system (e-ticketing system, and subscribe ticket, integrated ticket with the other public transportation) build flyover busway route, build bus tracking system to optimize equity route with divert fleets from to the others route quickly at necessary time.