Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi parpol dan Golkar tahun 1985 bertolak dari asumsi bahwa kehidupan politik kepartaian akan berjalan lebih stabil jika semua parpol telah mendasarkan diri pada asas/ideologi politik yang sama. Perbedaan-perbedaan ideologi politik di antara parpol diharapkan tidak lagi akan menjadi penyebab timbulnya konflik-konflik ideologi antar parpol seperti terjadi pada masa lalu. Adanya Pancasila satu-satunya asas juga berarti program-program kampanye parpol berorientasi pada masalah-masalah nyata kemasyarakatkan dan kenegaraan sebagai sumber program mereka dan tidak lagi berorientasi pada ideologi ciri masing-masing parpol, seperti agama, demokrasi dan nasionalisme. Kepentingan politik yang cukup mendasar dari penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah munculnya perubahan sikap dan perilaku politik PPP dan PDI agar tidak lagi menggunakan asas/ciri ideologi politik lain selain Pancasila sebagai preferensi dalam penyusunan program-program politik, ekonomi dan sosial budaya selama kampanye pemilu pasca 1985.
Dengan mendasarkan pada program politik, ekonomi dan sosial budaya yang berkembang selama kampanye pemilu 1982 dan 1987, dalam penelitian ini nampak bahwa pada dasarnya sikap penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas tidak cukup menghasilkan pengaruhnya terhadap pergeseran dan perbedaan program-program politik, ekonomi dan sosial budaya PPP dan PDI di antara kedua periode kampanye pemilu itu. Artinya, program-program PPP dan PDI pada kampanye 1987 cenderung merupakan pengulangan dari program-program kampanye 1982. Hal ini nampak dari adanya persamaan substansi program-program politik, ekonomi dan sosial budaya yang berkembang selama kampanye 1982 dengan 1987.

Misalnya, baik PPP maupun PDI pada kedua periode kampanye 1982 dan 1987 cenderung mengembangkan program politik, ekonomi dan sosial budaya yang relatif sama. Untuk program politik, tema aktual yang umumnya berkembang di dua kontestan ini sekitar masalah kebebasan politik bagi PNS dan mahasiswa, penghapusan massa mengambang, asas Luber dalam pemilu dan pemulihan hak-hak politik rakyat. Untuk program ekonomi, tema aktual umumnya sekitar pemerataan kesejahteraan ekonomi bagi rakyat kecil (wang cilik menurut bahasa PDI). Sedangkan untuk program sosial budaya, pengulangan dan persamaannya terletak pada masalah pendidikan dengan isu menonjol penghapusan SPP dan kebebasan kampus.

Akhirnya penelitian ini berkesimpulan bahwa pengaruh penerimaan asas Pancasila terhadap pergeseran program-program kampanye pemilu PPP dan PDI kurang menonjol. Justru perubahan atau pergeseran yang cukup menonjol sebagai hasil penerimaan asas Pancasila adalah munculnya sikap dan perilaku juru kampanye PPP dan PDI untuk membatasi diri dan tidak lagi mengemukakan isu-isu politik keagamaaan (PPP) dan marhaenisme (PDI). Akhirnya, terdapat satu hal yang perlu dicatat dari hasil penelitian ini, yakni terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku politik juru kampanye kedua kontestan, dari yang semula mereka menonjolkan aspek primordial dan ideologi ciri menjadi bergeser ke arah sikap politik yang lebih pragmatic dalam penyampaian program-program kampanye pemilu. Program PPP dan PDI Selama Kampanye Pemilu Tahun 1982 ?1987 (Studi pergeseran program kampanye).

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbandingan liputan media massa daring metrotvnews.com dan republika.co.id terkait implementasi program rumah DP 0 rupiah yang digagas oleh Gubernur DKI Jakarta 2017 ndash; 2022. Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan metode analisis framing Pan Kosicki. Melalui penggunaan pisau analisis tersebut, ditemukan beberapa indikasi praktis dari framing pemberitaan media massa baik pro maupun kontra positif maupun negatif . Pada akhirnya, hasil penelitian ini memberikan saran kepada 3 tiga pihak yang relevan, yaitu politisi,media massa dan masyarakat. Bagi politisi, disarankan untuk dapat membangun hubungan positif dengan media massa dalam konteks pembangunan citra positif di mata publik. Bagi masyarakat, diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan media literasi dan tidak begitu saja memercayai isi media. Yang terakhir bagi media massa, disarankan untuk tidak terlalu ekstrim terlibat dalam media partisanship.

---

ABSTRACT
ABSTRACTThis study discuss the comparison of online mass media news from metrotvnews.com and republika.co.id related to the implementation of DP 0 rupiah program initiated by the Governor of DKI Jakarta 2017 2022. This study was conducted using qualitative approach by utilizing Pan Kosicki framing analysis method. Through the use of that method, had found some practical indications of the framing of mass media news both pro and con positive or negative .Ultimately, the results of this study provide advice to 3 three relevant parties, including politicians, mass media and public. For politicians, it is advisable to build a positive relationship with the mass media in the context of building a positive image in the public. For public, it is expected to improve media literacy ability and not just trust the contents of the media. The last one for the mass media, it is advisable not to be too extreme involved in media partisanship.

Abstrak :
Menggunakan hak suara pada saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bentuk partisipasi politik paling sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, penting dilakukan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat, khususnya kelompok pemilih pemula yang belum pernah mengikuti Pilkada sebelumnya. Berdasarkan hasil survei terhadap pemilih pemula di DKI Jakarta, sebesar 61.5 persen tidak mengetahui kegiatan sosialisasi Pilkada yang pernah dilaksanakan, dan 57.8 persen responden tertarik dengan kegiatan yang dapat memberikan pendidikan politik dan sosialisasi Pilkada. Penulisan karya akhir ini bertujuan untuk merancang rangkaian kegiatan dalam kampanye humas yang dapat tidak hanya mensosialisasikan kegiatan Pilkada, namun juga memberikan pendidikan politik yang menarik bagi pemilih pemuladi DKI Jakarta. ......Using the voting rights at the time of local elections is the simplest form of political participation that can be done by the people of Indonesia. Therefore, it is important for a socialization activities for the community, especially the group of first voters who have not completed the previous elections. Based on a survey of first voters in Jakarta, 61.5 percent did not know the socialization activities that had been carried out, and 57.8 percent of respondents interested in activities that may give political education and election socialization. This final assignment aims to design a series of activities in a public relations campaign that can not only socialize election activities, but also to provide political education that appeal to first voters in DKI Jakarta.