Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLembaga Kesejahteraan Masyarakat Budi Asih merupakansalah satu Lembaga Sosial yang bekerjasama denganChnstian Children's lund, yang melalui program-programnya dan bantuannya dalam bidang keuangan berusaha untuk mengatasi kemiskinan di pedesaanDalam penelitian ini dicoba untuk dilihat apakah telahterjadi perubahan pada keluarga yang menerima bantuanatau dengan lain perkataan apakah tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya telah tercapai 7Untuk mengetahui hal tersebut di atas, maka dilakukanlah penelitian yang bersifat evaluasi terhadap 68 orang responden Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara berstruktur baik terhadap responden, pengurus Yayasan dan Koordinator Pekerja Sosial Dari hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa danberbagai tujuan yang ingin dicapai, ternyata belum seluruhnya dapat dicapai Adapun yang sudah tercapai adalah peningkatan pendapatan, perbaikan di bidang kesehatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan motivasi dasar seperti kepercayaan terhadap hidup yang lebih baik, arti menabung dan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Sedangkan pemilikan lahan ternyata belum dapat dilihat perubahannya karena memerlukan waktu yang cukup lama, demikian pula dengan pemilikan rumah Secara keseluruhan hasil penelitian ini memperlihat kan bahwa dengan adanya bantuan tersebut sangat dirasakan manfaatnya, karena setiap program direncanakan berdasarkan pada apa yang diinginkan oleh si penerima bantuan dan merekapun tidak hanya ditempatkan sebagai obyek tapiterlebih-lebih sebagai subyek."

"Skripsi ini mencari hubungan antara tingkat penerapan bantuan pendidikan Decentralizing Basic Education (DBE) sebagai bentuk kekuasaan produktif Amerika Serikat (AS) dengan tingkat pemahaman budaya demokrasi yang terdiri dari dimensi habitus, ketiadaan etos lama, dan prinsip deliberatif pada siswa-siswi sekolah dasar kelas 5 di Kota Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksplanatif untuk membuktikan ketidakmampuan program yang dilandasi oleh Teori Modernisasi dalam mendukung demokratisasi melalui pendidikan.Hasil penelitian menyatakan bahwa hubungan tidak terdapat karena keberadaan etos lama yang masih mengakar dalam implementasi bantuan dari pemerintahan Bush yang neokonservatif, alih-alih penampakan bentuk kuasa dalam sebuah struktur ideasional yang tercermin dalam bantuan pendidikan ini.

---

This undergraduate thesis seeks relation between the level of US Education Aid DBE implementation as a manifest of US Productive Power with the level of student understanding of democratic culture consisted of habits, the erosion of old ethos, and principle of deliberative in 5th grade elementary school students in Bogor City. This research is quantitative with explanative design to prove program? inability founded of Modernization Theory in supporting democratization through education.

The results find that no relation exists due to persistency of old ethos in the implementation of Neoconservative-Bush Administration Aid, instead of the manifestation of power form in an ideational structure reflected from this education aid."

"Penelitian ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris untuk melihat apakah dalam beberapa tahun terakhir program sembako sebagai bantuan pangan dapat mencukupi asupan makanan bergizi dan berpengaruh terhadap angka prevalensi stunting di Indonesia. Program sembako salah satu instrumen bantuan pangan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga dalam akses pangan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat sebagai upaya dalam mencegah kejadian stunting. Metode yang digunakan yaitu Two-Stage Least Squares menggunakan STATA 16 dalam pengolahan untuk pengujian signifikasi terhadap penelitian. Hasil first stage IV2SLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara program sembako terhadap asupan gizi yang memadai yang selanjutnya hasil second stage menunjukkan bahwa semakin tinggi kecukupan asupan makanan bergizi rumah tangga maka akan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, selain itu ditemukan adanya pengaruh signifikan vaksin BCG dan kepemilikan sanitasi layak terhadap prevalensi stunting. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses keragaman pangan diperlukan untuk memenuhi gizi yang adekuat schingga dapat memperkecil resiko terjadinya stunting.

---

This study aims to provide empirical evidence to see whether in recent years Program Sembako as food assistance has been able to provide sufficient intake of nutritious food and have had an effect on the stunting prevalence rate in Indonesia. Program Sembako is one of the food assistance instruments to reduce the burden on household expenses in accessing food as well as to meet adequate nutritional needs as an effort to prevent stunting. The method used is Two-Stage Least Squares using STATA 16 in processing to test the significance of research. The results of the first stage IV2SLS show that there is a significant positive relationship between the Program Sembako and adequate nutritional intake, then the results of the second stage show that the higher the adequacy of household nutritious food intake, the lower the prevalence of stunting in Indonesia. In addition, there is a significant effect of the BCG vaccine and ownership of proper sanitation on the prevalence of stunting. Government intervention to increase access to food diversity is needed to meet adequate nutrition so as to minimize the risk of stunting."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan rnasyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud. Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemenintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemermtah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangatbesar seperti sumber daya rnanusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasffitas-fiisilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalampembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebth diarahkan untuk melihat baiimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peían pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, khususnya sebagal suatu fenomena yang menjelaskan ada atau tidalcnya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dan kedua pihak, yaitu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan daii masyarakat sendini diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang menghslflcan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan parti sipasi masyarakat desa, termasukmenjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dìmaksud. Adapun tehnikpengumpulan data di1aksana1cs dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalatn dengan berbagai informan yang dìperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan D (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasimasyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desami. Dalam penelitiaii ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanyapartisipasi masyarakat desa dalani pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa tmtuk mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan slruktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga Legislatif yaitu BadanPerwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaanmasyarakat desa. Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ¡ni juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untukdengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejaliterakan masyarakat desa."

"Skripsi ini bertujuan menjelaskan peran aktor dalam jaringan sosial untuk memperebutkan akses serta kontrol atas sumberdaya bernilai berupa program bantuan sosial. Sebagai daerah yang dipersepsikan miskin akibat perubahan bentang alam karena sedimentasi yang masive, Desa Ujung Alang di Segara Anakan Cilacap menjadi sebuah remote area bagi berbagai program pemberdayaan sosial masyarakat yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Para aktor yang memiliki kekuasaan ataupun tidak dalam komunitas tersebut, berupaya memperebutkan sumberdaya bernilai dengan cara mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Kontrol sosial yang dijalankan oleh para aktor atas pengelolaan program bantuan sosial,melibatkan jaringan sosial, power yang dibentuk dan dimilikinya. Studi ini juga menunjukkan bahwa perspektif struktural fungsional yang kaya akan penjelasan sistem nilai dan norma, tidak dapat digunakan untuk menjelaskan komunitas yang kompleks dan heterogen dalam ragam yang sarat akan tafsir dan kepentingan. Sedangkan pendekatan jaringan sosial mampu menangkap perubahan budaya yang terjadi dengan sangat cepat dan dinamis. Studi ini menggunakan pendekatan jaringan sosial deskriptif dengan tiga tahapan: 1) menentukan aktor “star”; 2) menentukan aktor lain dan hubungan sosial; 3) melakukan diskusi terfokus serta dalam kerangka ex post facto.

---

This thesis aims to explain the role of actors in social networks to compete for access and control over valuable resources in the form of social assistance programs. As a perceived poor area due to landscape change due to the masive sedimentation, Ujung Alang Village in Segara Anakan Cilacap becomes a remote area for various community and community-based social empowerment programs. The actors who have power or not in the community, seek to gain valuable resources by gaining legitimacy from the community. Social controls run by actors over the management of social assistance programs, involving social networks, established and owned power. This study also shows that a functional structural perspective rich in explanations of the value system and norms can not be used to describe complex and heterogeneous communities in a variety of interpretations and interests. While the social networking approach is able to capture the cultural changes that occur very quickly and dynamically. The study used a descriptive social network approach with three stages: 1) determining the star actors; 2) determining other actors and social relations; 3) conducting focused discussions as well as in the ex post facto framework."

"Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah atau yang lebih dikenal dengan BOSDA merupakan program bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk membiayai operasional sekolah di Kota Bekasi. Namun berbeda dengan daerah lain, Pemkot Bekasi menganggarkan Program BOSDA ini untuk diberikan kepada madrasah di tingkat MI dan MTs, baik swasta maupun negeri. Berbeda dengan madrasah swasta, madrasah negeri selalu menerima dana BOSDA rutin setiap tahun, dan jumlahnya sama dengan sekolah negeri. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi pada MTsN 1 dan MIN Kota Bekasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-postivis dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga adalah wawancara mendalam dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BOSDA Pemerintah Kota Bekasi di kedua madrasah berbeda yang berdasarkan analisis pelaksanaan program BOSDA MTsN 1 Kota Bekasi kurang efektif sedangkan di MIN Kota Bekasi pelaksanaannya program BOSDA dapat dikatakan cukup efektif. Hal ini diketahui dari hasil analisis 4 dimensi yaitu di MTsN I Kota Bekasi hanya memenuhi 1 dimensi yaitu dimensi sosialisasi program dan 3 dimensi lainnya yaitu ketepatan sasaran program, proses pencapaian tujuan dan monitoring program. Sedangkan di MIN Kota Bekasi, dari 4 dimensi tersebut, 2 dimensi terpenuhi yaitu dimensi ketepatan sasaran program dan sosialisasi program, sedangkan 2 dimensi tidak terpenuhi yaitu proses pencapaian tujuan dan pemantauan program. Kemudian dalam mengukur efektivitas pelaksanaan program dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah tim pengelola MTsN 1 Kota Bekasi yang berkompeten namun berbeda dengan MIN Kota Bekasi yang bisa dikatakan tidak kompeten, apalagi di Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang bahkan belum memiliki tim pengelola khusus. Proses kerjasama dan komunikasi antara Dinas Pendidikan dan madrasah tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui sektor Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kota Bekasi. Kemudian faktor eksternal yaitu jaringan relasi yang dilakukan oleh pihak madrasah (MIN Kota Bekasi dan MTsN 1 Kota Bekasi), Dinas Pendidikan, Kementerian Agama Kota Bekasi dan orang tua siswa, meskipun orang tua siswa tidak terlibat. dalam ikut serta dalam pelaksanaan program BOSDA. Kemudian sebagai pendukung program BOSDA, tidak ada peraturan dari Walikota Bekasi, hanya Petunjuk Teknis yang berubah setiap tahun.

---

The Regional School Operational Assistance Program or better known as BOSDA is an assistance program provided by the Bekasi City Government to finance school operations in Bekasi City. However, unlike other regions, the Bekasi City Government has budgeted for this BOSDA Program to be given to madrasas at the MI and MTs levels, both private and public. In contrast to private madrasah, public madrasah always receive regular BOSDA funds every year, and the amount is the same as public schools. Therefore, this study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the Bekasi City Government BOSDA program at MTsN 1 and MIN Bekasi City and the factors that influence it. This study uses a post-postivist approach with a descriptive type of research. Data collection techniques in this study are also in-depth interviews and literature study. The results of this study indicate that the implementation of the Bekasi City Governments BOSDA program in the two different madrasas based on the analysis of the implementation of the Bekasi City MTsN 1 BOSDA program is less effective, while in the Bekasi City MIN, the implementation of the BOSDA program can be said to be quite effective. This is known from the results of the 4-dimensional analysis, namely at MTsN I Bekasi City only fulfills 1 dimension, namely the program socialization dimension and 3 other dimensions, namely the accuracy of program targets, the process of achieving goals and program monitoring. While in MIN Bekasi City, of the 4 dimensions, 2 dimensions are met, namely the dimensions of program targeting and program socialization, while 2 dimensions are not fulfilled, namely the process of achieving goals and program monitoring. Then in measuring the effectiveness of program implementation is influenced by 2 factors, namely internal factors and external factors. This internal factor is the management team of MTsN 1 Bekasi City which is competent but different from the Bekasi City MIN which can be said to be incompetent, especially at the Bekasi City Education Office which does not even have a special management team. The process of collaboration and communication between the Education Office and madrasas cannot be carried out directly because it must go through the Madrasah Education sector of the Ministry of Religion of Bekasi City. Then the external factor is the network of relationships carried out by the madrasah (MIN Bekasi City and MTsN 1 Bekasi City), the Education Office, the Bekasi City Ministry of Religion and parents of students, even though the students' parents are not involved. in participating in the implementation of the BOSDA program. Then as a supporter of the BOSDA program, there are no regulations from the Mayor of Bekasi, only the Technical Guidelines that change every year."

"Untuk memutus penyebaran Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Kebijakan tersebut membawa dampak ekonomi bagi masyarakat baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Pemberian bantuan sosial Covid-19 diberikan untuk memitigasi dampak tersebut. Selama pandemi Covid-19, terdapat peningkatan signifikan belanja bantuan sosial namun angka kemiskinan justru meningkat. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan di lapangan juga dapat timbul beragam permasalahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar peranan bansos Covid-19 dalam mempertahankan taraf kesejahteraan keluarga dan bagaimana kinerja kebijakan menurut persepsi penerima kebijakan. Data utama penelitian diperoleh melalui survei kepada keluarga. Analisis deskriptif digunakan untuk menilai persepsi keluarga dan analisis DID digunakan untuk menilai pengaruh pemberian dan pencabutan bansos Covid-19 terhadap kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja kebijakan telah memuaskan atau telah memenuhi harapan penerima manfaat meskipun begitu, masih ditemukan salah sasaran dan ketidakmerataan dalam pemberian bansos. Pemberian uang tunai sebesar Rp300 ribu sebanyak enam kali belum mampu menjaga taraf kesejahteraan keluarga yang menurun akibat pandemi Covid-19. Peningkatan nilai bantuan dan kombinasi bantuan dengan barang yang dibutuhkan masyarakat, efektif dalam meningkatkan kesejahteraan namun hal ini sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga. Pencabutan bansos Covid-19 berupa uang dan barang signifikan menurunkan kesejahteraan karena perekonomian keluarga belum sepenuhnya pulih.

---

Restrictions policy on community activities applied by DKI Jakarta Province to suppress social activities in order to suppress the spread of Covid-19. That policy has an economic impact on the community both working in the formal and informal sectors. In response, Covid-19 social assistance is provided to mitigate this impact. During the Covid-19 pandemic, there was a significant increase in social assistance spending on DKI Jakarta government budget, but the poverty rate actually increased. During the distribution of social assistance to the community, various problems can also arise. The purpose of this study was to find out how the Covid-19 social assistance effect in maintaining the level of family welfare and how the policy performance according to the perceptions of policy recipients. The main data of the study were obtained through a survey to families. Descriptive analysis was used to assess family perceptions and DID analysis was used to assess the effect of giving and withdrawing Covid-19 social assistance on welfare. The results of the study indicate that the implementation of policy performance has been satisfactory or has met the expectations of the beneficiaries, however, it is still found that there are mistargets in the provision of social assistance. Giving cash of Rp300 thousand six times was able to maintain family welfare the level of family welfare which has decreased due to the Covid-19 pandemic. Increasing the value of aid and the combination of aid with goods needed by the community are effective in improving welfare, but this is greatly influenced by the number of family members. The withdrawal of the Covid-19 social assistance in the form of money and goods significantly reduces welfare because the family economy has not fully recovered."

"Penelitian ini membahas persoalan hukum yang muncul ketika kedudukan hukum kreditur separatis pemegang hak tanggungan diabaikan dalam proses kepailitan, khususnya ketika objek jaminan yang dibebani hak tanggungan dimasukkan ke dalam boedel pailit tanpa partisipasi atau pemberitahuan kepada kreditur yang bersangkutan. Fokus utama kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada kreditur separatis yang memperoleh hak secara sah berdasarkan hukum jaminan kebendaan, namun menghadapi hambatan dalam mengeksekusi haknya akibat tindakan kurator atau kelemahan prosedural dalam sistem kepailitan. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti permasalahan hukum yang timbul ketika gugatan lain-lain yang diajukan oleh kreditur separatis untuk mempertahankan haknya ditolak oleh pengadilan, sehingga berimplikasi pada hilangnya hak eksekutorial atas objek jaminan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, literatur hukum, serta dokumen resmi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang dijanjikan secara normatif dengan kenyataan praktik di pengadilan, terutama dalam kasus ketika kurator tidak mencantumkan kreditur separatis dalam daftar piutang. Kondisi ini memperlihatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap perlindungan hak-hak kreditur, yang seharusnya dijamin berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan proporsionalitas.Pemenuhan kebutuhan pangan dengan gizi yang seimbang dan jumlah yang cukup merupakan salah satu dimensi dari ketahanan pangan. Penduduk di Indonesia masih mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan kalori harian maupun pemenuhan asupan pangan yang layak dan beragam meskipun intervensi melalui program bantuan sosial pangan telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap pemenuhan kalori harian dan makronutrien pada keluarga penerima manfaat. Data yang digunakan bersumber dari modul KOR dan konsumsi pada Susenas tahun 2022. Pengukuran dampak program dilakukan di level rumah tangga, menggunakan metode Propensity Score Matching dengan algoritma nearest neighbor with caliper serta dilengkapi dengan analisis cost-effectiveness. Hasil menunjukkan bahwa di level rumah tangga secara nasional, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mampu meningkatkan pemenuhan kebutuhan kalori harian sebesar 47,93 kkal, meningkatkan pemenuhan karbohidrat sebesar 10,51 gram, dan meningkatkan pemenuhan protein sebesar 1,24 gram dibandingkan dengan rumah tangga dengan karakter sejenis yang tidak mendapatkan program BPNT. Pengukuran di wilayah perkotaan menunjukkan hasil bahwa program BPNT hanya memberikan dampak ke pemenuhan kalori harian dan asupan karbohidrat. Sedangkan di wilayah perdesaan, program BPNT menunjukkan hasil yang signifikan terhadap pemenuhan kalori harian maupun asupan makronutrien. Oleh karena itu, sebagai upaya meningkatkan pemenuhan kalori harian dengan pemberian asupan bergizi cukup dan seimbang, disarankan agar pemerintah secara berkelanjutan memberi edukasi kepada masyarakat terkait urgensi mengkonsumsi pangan dengan cukup dan bergizi, mempertimbangkan peningkatan jumlah bantuan pangan, menyediakan paket bahan pangan bernutrisi dengan harga terjangkau, dan lebih memperhatikan akurasi pemberian bantuan sosial pangan.

---

Fulfill the needs for food with balanced nutrition in sufficient amounts is one of the food security dimensions. Indonesia still face an obstacles in meeting their daily calorie needs as well as the fulfillment of adequate and diverse food intake despite interventions through food social assistance programs. This study aims to analyze the impact of Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on fulfilling daily caloric intake and macronutrients among beneficiary families. The data used are derived from KOR module and consumption in 2022 Susenas. Impact of the program is measured at household level using Propensity Score Matching method with the nearest neighbor with caliper algorithm, supplemented by cost-effectiveness analysis. Results show that at national household level, BPNT program can increase the fulfillment of daily caloric needs by 47,93 ccal, increase carbohydrate fulfillment by 10,51 grams, and increase protein fulfillment by 1,24 gram compared to similar households don’t receive BPNT program. Measurements in urban areas indicate that the BPNT program only impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. However, in rural areas, the BPNT program shows significant impacts on daily caloric intake and carbohydrate intake. Therefore, as an effort to enhance food security through providing sufficient and balanced nutrition, it is recommended to continuously educate the public regarding the urgency of consuming adequate and nutritious food, consider increasing the amount of food assistance, provide nutritious food packages at affordable prices, and pay more attention to the accuracy of providing food social assistance."