Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas implementasi e-procurement dengan mengambil studi kasus di PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk(PJA). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian didahului oleh penelitian kuantitatif, kemudian dalam memberikan saran berupa implikasi manajerial, peneliti menggunakan alat fishbone diagram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel perceived benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, dan critical success factors in e-procurement berpengaruh signifikan terhadap variabel perceived future organizational with e-procurement. Oleh karena itu, setiap unsur variabel perceived benefit of e-procurement dan critical success factors in e-procurement harus diimplementasikan dalam adopsi e-procurement. Sedangkan variabel perceived barriers to e-procurement implementation harus dihindari dalam adopsi e-procurement. Dalam rangka pengembangan sistem dan perbaikan kinerja, PJA perlu memperhatikan 4 variabel yakni manusia, sistem, proses, dan rekanan

---

ABSTRACT
The focus of this study is to implement e-procurement on sourcing peformance at PT. Pembangunan Jaya Ancol, Tbk. This research are quantitative descriptive and qualitative descriptive. Research was preceded by quantitative research, then to provide advice in form of practical implication, researcher used fishbone diagram tool. The result of this study shows these variabels are perceive benefit of e-procurement, perceived barriers to e-procurement implementation, and critical success factors in e-procurement give significant impact to several of perceived future of e-procurement. Therefore, each of these variable elements from perceive benefit of e-procurement and critical success factors in e-procurement must be present in a implementation of e-procurement. Also each of these variable perceived barriers to e-procurement implementation elements from must be avoid in a implementation of e-procurement. In the framework of system development and performance improvement, PJA needs to pay attention to 4 variables namely human, system, process, and partner.

Abstrak :
Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini menjadi suatu hal yang penting guna pemenuhan kebutuhan publik. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, faktor efisiensi menjadi suatu hal yang penting dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Masyarakat berharap agar pemerintah mampu mewujudkan pengadaan yang bersih, efisien, transparan dan akuntabel guna memenuhi kebutuhan fasilitas publik tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) di lingkungan instansi pemerintah. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dengan para pejabat yang kompeten untuk melihat komitmen dan dukungan dari pimpinan, panitia pengadaan serta observasi data di lapangan yang didukung dengan pelaksanaan survey kepada para penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Hasil dari survey menunjukkan sebesar 78,28% penyedia barang/jasa serta 88,75% panitia pengadaan paham dengan baik akan fungsi dan tujuan dari implementasi eprocurement. Hasil dari survey juga menunjukkan bahwa rata-rata panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa menyatakan setuju bahwa e-procurement dapat membuat pengadaan barang/jasa pemerintah lebih efisien dengan dinyatakan masing masing sebesar 85% (pra tender), 83,75% (tender), dan 86,56% (pasca tender) untuk panitia pengadaan dan 74,86% (pra tender), 66,73% (tender), dan 73,68% (pasca tender) untuk penyedia barang/jasa. Pelaksanaan eprocurement di lingkungan Kementerian Keuangan di kelola oleh suatu unit organisasi baru yaitu Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) yang berfungsi sebagai pengelola pasar pengadaan secara elektronik sebagai tempat bertemunya panitia pengadaan dengan penyedia barang/jasa secara virtual. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa dalam implementasinya e-procurement dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pelelangan terutama efisiensi waktu, efisiensi biaya advertisement, efisiensi biaya pelelangan dan efisiensi hasil pengadaan.

---

Procurement of goods / services the government has become an important matter in order to meet the needs of the public. With existing budget constraints, the efficiency factor becomes an important matter in the procurement of goods / services for Government. Citizen hopes that the government is able to realize the provision of a clean, efficient, transparent and accountable in order to meet the needs of these public facilities. One solution is to adopt the procurement of goods / services electronically (e-procurement) in the government domain. This study used descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with officials who are competent to see the commitment and support from the management, procurement committee and the observation data in the field supported by the survey to all providers of goods / services and the procurement committee. Results from the survey showed 78.28% of providers of goods / services and 88.75% of the procurement committee really comprehended with both the function and purpose of e-procurement implementation. Results from the survey also showed that the average procurement committee and providers of goods / services expressly agrees that e-procurement can make the government procurement more efficient with the stated respectively by 85% (pre-tender), 83.75% (tender), and 86.56% (post tender) for the procurement committee and 74.86% (pre-tender), 66.73% (tender), and 73.68% (post tender) to providers of goods / services. Implementation of e-procurement within the Ministry of Finance is managed by a new organizational unit of Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Pusat LPSE) that serves as the manager of the electronic procurement market as a meeting place for the procurement committee with providers of goods / services virtually.

Abstrak :
Sektor industri retail, tennasuk hypermarket, di Indonesia memiliki persaingan ketat namun cukup menjanjikan. PT Makro Indonesia sebagai salah satu pemain dalam sektor hypermarket hams menghadapi kornpetisi yang berat- Procuremeni, yaitu alctivitas pemesanan, penerimaan barang, dan proses penagihan invoice, adalah salah satu kegiatan yang berfrekucnsi tinggi dalam hypermarket, termasuk PT Malcro Indonesia. Mengingat vitalnya sistern procurement maka agar penxsahaan tetap kornpetitif, pemsahaan harus memperbaiki dan meningkatkan pmses bisnis sistem procurement. Rekayasa ulang proses bisnis merupakan metode untuk mengatasi masalah tersebut. Rekasaya ulang proses bisnis mempakan pernikiran ulang fimdamental dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk mencapai pcningkatan performa Proses yang tidak mcmberikan nilai tambah perlu dihilangkan. Pada sistem procurement di PT Makro Indonesia dilakukan perpindahan informasi dan pencocokl-can dokumen yang berulang sehingga banyak waktu dan surnber daya perusahaan terbuang. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data dari perusahaan dengan mewawancarai bagian terkait, dolcumentasi pemsahaan, dan pengamatan secara langsung. Kcmudian dibuat label aktivitas dan peta proses bisnis sistem procurement dengan menggunakan diagram alir. Hasil pcngolahan data akan dianalisis menggunakan prinsip BPR sehingga dihasilkan usulan perbaikan yang dituangkan dalam usulan tabel aktivitas dan peta proses bisnis (diagram alir) yang bam. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara proses bisnis sistem procurement saat ini dan usulan yang diberikan, yaitu pengurangan proses serta keuntungan usulan proses bisnis yang barn.

---

Industrial sector of retail, including hypermarket, in Indonesia has to face hard competition but quite promising, PT Makro Indonesia as one of the player in hypennarket sector must also face this hard competition. Procurement, which starts from an ordering, receiving goods, and invoice claim process, is one of the most high frequency activity in hyperrnarket, including PT Makro Indonesia. Retlecting on the vital of procurement system, in order to keep the company’s competitiveness, it must fix and improve procurement system business process. Business process reengineering emerge as a method to handle the problem. Business process reengineering is a tixndamental rethinking and redesigning business process radically to achieve higher performance. Processes that don‘t give added value to the company should be eliminated. In the procurement system in PT Malcro Indonesia, information transfer and document matching occurs repeatedly, this caused waste of company’s resources and time. The research starts with gathering data from the company by interviewing functions involved, company‘s documentation, and direct observation. Then, current activity table and system procurement business process map by using flowchart is generated. Data processing results are analyzed by using BPR principles that resulted improvement suggestions in the form of proposed activity table and business process map (flowchart). Next, is the comparation between current and proposed business process, which is process reducing and benefits of the new proposed business process.

Abstrak :
Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. ......The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance.

Abstrak :
Pada tahun 2016 sektor kesehatan menyumbang setidaknya 2 gigaton CO2 ke permukaan atmosfer atau setara dengan emisi yang dihasilkan oleh 514 industri batu bara setiap tahun. Volume limbah dan emisi karbon ini tidak hanya menimbulkan pencemaran lingkungan namun juga memicu terjadinya fenomena perubahan iklim yang mengancam keberlangsungan ekosistem di seluruh dunia. Sebesar 57-71% emisi karbon yang berasal dari sektor kesehatan disebabkan oleh aktivitas rantai persediaan logistik, terutama pada pengadaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. Fungsi rumah sakit sebagai fasilitas penyembuhan dan rehabilitasi pasien justru menjadi kontradiktif akibat produk sampingan dari kegiatan operasional pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan green procurement pihak rumah sakit dapat memastikan bahwa kegiatan perencanaan pengadaan hingga penentuan supplier mampu meminimalisir segala potensi kerusakan lingkungan yang berasal dari kegiatan produksi dan konsumsi sediaan farmasi. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement terutama pada sediaan farmasi sekaligus mengetahui potensi pengimplementasian praktik serupa pada rumah sakit di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah literature review untuk mengidentifikasi faktor-faktor terhadap green procurement di rumah sakit melalui pencarian jurnal pada database ScienceDirect, ProQuest, Wiley, dan PubMed. Hasil penelitian dari 10 studi terinklusi menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan green procurement sediaan farmasi, yakni komitmen internal, hubungan kerja sama dengan supplier, total quality management (TQM), tekanan institusional, peresepan dan dispensing obat, serta manajemen sediaan farmasi yang tidak terpakai. Sementara itu di Indonesia sendiri pengadaan sediaan farmasi kini dilakukan secara daring melalui portal e-procurement yang difasilitasi oleh LKPP. Kebijakan pengadaan ini ditujukan untuk mendukung pelayanan kesehatan era JKN dengan melaksanakan pengadaan obat secara lebih efektif dan efisien. Walaupun belum mencapai tahap green, adanya e-procurement pada sediaan farmasi merupakan langkah awal implementasi green procurement untuk mewujudkan rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang aman untuk populasi manusia maupun lingkungan hidup. ...... The health sector contributed at least 2 giga tons of CO2 alone in 2016. This number is equivalent to emissions committed by 514 coal industries every year. The huge amount of waste as well as carbon emission and other greenhouse gasses (GHG) not only causes environmental pollution but also triggers climate change which threaten the sustainability of our ecosystem. The crisis brought WHO and other organization to build a new paradigm called low carbon healthcare or green hospitals as mitigation strategy to climate change. Unfortunately the efforts to implement each green hospital principles have not been carried out as holistic measure, which mostly happen in developing countries. Most hospitals only focused on certain practices, such as waste management, energy efficiency, water conservation, and green building. Meanwhile 57-71% of health sector carbon emissions are caused by supply chain activities, especially pharmaceuticals and medical devices. The healthcare facility can no longer provide a safe environment for patients due to its by-products from each operational activity. Through the implementation of green procurement, hospital can ensure that the planning up to supplier selection are able to minimize all potential environmental risk that comes from production and consumption activity of pharmaceutical products. This research was conducted to obtain information about factors that influence the implementation of pharmaceutical green procurement in hospital. Also this study aim to identify the chances for hospitals in Indonesia in order to adopt the said practice. Through literature review and data extraction from 10 included studies from Science Direct, ProQuest, Wiley, and PubMed the results showed that internal commitment, supplier collaboration, total quality management (TQM), institutional pressure, prescribing and dispensing of drugs, also management of unused pharmaceuticals as factors influences green procurement in hospital. Meanwhile the secondary data analysis shows that most of pharmaceuticals procurement Indonesian is now carried out online through a system called e-procurement. This platform is facilitated by LKPP in order to provide more sustainable healthcare service delivery in the era of JKN. Although there is still a long way to go until we finally reach the ‗green‘ stage, the implementation of e-procurement marked the first step of green procurement adoption in Indonesia therefore making hospitals as safe healthcare facility not only for human, but also environment and the planet.

Abstrak :
Great companies save money every day, now every organization can realise "The Incredible Payback"! The authors of the acclaimed "The Purchasing Machine" deliver an eye-opening look at the power of supply management, presenting success stories from best-of-the-best procurement organizations like Honda, Delphi, John Deere, and others. This book presents an all-new supply chain best practice: Spend Management, and also demonstrates how procurement strategy is a key factor in bottom line results.

Abstrak :
Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia. ......Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB pada pembangunan bendungan, mengakibatkan belum optimalnya pengurangan dampak negatif sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan bendungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan indikator sosial, ekonomi, dan lingkungan PPB, menganalisis penerapan indikator, menganalisis faktor, aktor yang mempengaruhi penerapan PPB, dan terakhir merumuskan kebijakan terkait implementasi indikator PPB. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara pelaku PBJ pemerintah di bidang bendungan untuk mengetahui tingkat kepentingan indikator dan pemeriksaaan dokumen pengadaan untuk menilai penerapan indikator pada saat ini. Pada penelitian ini dihasilkan sejumlah 64 indikator berkelanjutan, analisis penerapan indikator pada saat ini, faktor dan aktor yang mempengaruhi penerapan PPB serta rumusan kebijakan yaitu Model PPB yang memperhatikan dampak setiap proses dan hasil dari proses tersebut terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan indikator yang diatur dalam suatu regulasi dan panduan operasional. Kesimpulan penelitian ini adalah perlu dilakukan peningkatan pelaksanaan PPB di bidang bendungan dengan menerapkan Model PPB secara bertahap. ......The construction of dam infrastructure is one of the government's main programs in supporting food security. The construction of the dam is carried out through a process of public procurement of goods/services. One of the efforts to minimize the negative impact of this procurement on social, economic, and environmental aspects is the implementation of the Sustainable Public Procurement (SPP). The problem to address in this research is that there are no SSP indicators in dam construction, resulting in not optimally reducing the negative social, economic, and environmental impacts of dam construction in Indonesia. This study aims to formulate social, economic, and environmental indicators for SPP, analyze the application of indicators, analyze factors, actors that influence the implementation of SPP, and finally formulate policies related to the implementation of SPP indicators. The research was conducted using a quantitative approach with questionnaires and interviews with government procurement actors in the dam sector to determine the level of importance of indicators and examination of procurement documents to assess the current implementation of indicators. In this study 64 sustainability indicators were produced, analysis of the current application of indicators, factors and actors that influence the implementation of SPP and policy formulation, namely the SPP Model which pays attention to the impact of each process and the results of the process on the economy, social and environment with regulated indicators and operational guide. The conclusion of this study is that it is necessary to improve the implementation of SPP in the dam sector by applying the SPP Model in stages.