Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perilaku membolos sekolah pada remaja saat ini dapat disebabkan oleh beberapa factor-faktor personal atau siswa itu sendiriantara lain hilangnya minat akademik siswa, kondisi ketinggalan pelajaran, atau karena kenakalan remaja, serta faktor keluarga misalnya karena kurangnya partisipasi orang tua/wali dalam pendidikan anak. Absensi manual yang diterapkan saat ini masih menggunakan surat sehingga butuh jangka waktu yang ditentukan sekolah agar orang tua dapat mengetahui status anaknya. Dengan penerapan sistem presensi siswa berbasis android orang tua/wali siswa dapat memantau anaknya secara berkala berdasarkan jam pelajaran. Aplikasi ini dibuat dalam bentuk mobile dan website. Metode yang digunakan adalah rancang bangun pengambilan data kegiatan secara langsung dan data dari pihak sekolah menggunakan perangkat penyimpanan data. Aplikasi ini menggunakan koneksi GPRS/HSDPA atau Wifi sebagai media konektivitasnya Aplikasi ini dapat digunakan oleh guru dan orang tua/wali siswa serta mampu memberikan informasi tentang status presensi siswa bagi orang tua/wali siswa secara online.

Abstrak :
Teknologi sebagai media pembelajaran semakin dibutuhkan untuk dapat merasakan pembelajaran mendalam. Salah satu teknologi imersif yang dapat mengakomodasi pembelajaran mendalam yaitu teknologi virtual reality. Di Indonesia adanya Millealab sebagai platform yang menyediakan aplikasi teknologi VR untuk pendidikan. Millealab bersama SEAMOLEC mengadakan acara “1000 guru pioneer VR” untuk memperkenalkan VR ke seluruh Indonesia. Adanya teknologi VR, siswa akan merasakan keterlibatan penuh, fokus dan aktif dalam suatu pelajaran karena teknologi ini memiliki unsur immersion, presence dan interactivity. Teknologi VR menyediakan siswa pengalaman yang lebih realistis dengan lingkungan virtualnya, pengalaman yang dialami oleh siswa ini yang menjadi keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman akan pembelajaran. Berangkat dari keunggulan yang dimiliki teknologi VR, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bentuk dari immersion, presence, dan interactivity pada pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus pada Millealab. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa VR sebagai media yang dapat mentransfer imajinasi melalui ketiga unsur yang dimiliki immersion, presence dan interactivity. Bentuk dari immersion ditandai dengan keterlibatan mendalam yang di rasakan siswa dalam suatu pelajaran, sedangkan untuk presence ditandai dengan tingkat fokus dan ketertarikan yang tinggi terhadap pelajaran. Yang terakhir interactivity dapat ditandai dengan aktifnya siswa baik dalam lingkungan virtual maupun setelah memakai VR. ......Technology as a learning medium is increasingly needed to be able to experience immersive learning. One of the immersive technologies that can accommodate immersive learning is virtual reality technology. In Indonesia, Millealab is a platform that provides VR technology applications for education. Millealab with SEAMOLEC held a "1000 Guru Pioneer VR" event to introduce VR throughout Indonesia. VR technology has immersion, presence, and interactivity that makes students feel fully involved, focused, and active in a lesson. VR technology provides students with a more realistic experience with their virtual environment, and it will be increasing understanding of learning. This research explores the forms of immersion, presence, and interactivity in education from the advantages of VR technology. This research uses a case study qualitative research method on Millealab. The findings of this study state that VR is a medium that can transfer imagination through the three elements possessed by immersion, presence and interactivity. The form of immersion is characterized by the deep involvement that students feel in a lesson, while presence is characterized by a high level of focus and interest in the lesson. Finally, interactivity can be indicated by students' activeness both in the virtual environment and after using VR.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai penerapan komitmen Indonesia dalam melakukan liberalisasi commercial presence perbankan dan prinsip akses pasar sesuai dengan GATS dalam peraturan Bank Indonesia, keselarasan pengatural commercial presence dalam peraturan Bank Indonesia dengan komitmen Indonesia dan prinsip akses pasar dalam GATS serta memberikan masukan untuk penyempurnaan yang terkait dengan pengaturan commercial presence perbankan di Indonesia.Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakanpendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia lebih liberal dibandngkan dengan komitmen Indonesia dalam GATS. Pengaturan commercial presence perbankan dalam peraturan Bank Indonesia telah menerapkan prinsip akses pasar sesuai ketentuan GATS sehingga peraturan telah selaras dengan pprinsip akses pasar dalam GATS. Hasil penelitian anatar lain menyarankan bahwa optimalisasi peran da kontribusi bank asing terhadap pengembangann perekonomian Indonesia perlu ditingkatkan.

---

This thesis discusses the application of Indonesia's commitment to the liberalization of commercial presence in banking and the principle of market access in accordance with the GAlS in the regulations of Bank Indonesia, the alignment settings of commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia with the commitment of Indonesia and the principle of market access in GATS as well as advise for improvements related to setting commercial banking presence in Indonesia This thesis uses the method that is prescriptive nonnative research using qualitative approaches. Based on the research, setting commercial banking presence in the regulations of Bank Indonesia is more liberal when compared with Indonesia's commitment in the GATS so that the setti ngs are not in line with lndonesias commitment in the GATS. Settings commercial banking presence in the regulations of Bank fudonesia has adopted the principle of nmrket access aCCOiding to the provisions of GATS so that the settings have been aligned with the principles of market access in GATS. Among other results suggest that optimization of the role and contribution of foreign banks to the economic development of Indonesia should be improved.

Abstrak :
Ketentuan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/16/PBI/2000 tanggal 5 Oktober 2006 mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi Pemegang Saham Pengendali pada 1 (satu) Bank. Berlakunya ketentuan tersebut menyebabkan Pemerintah Indonesia yang saat ini menjadi Pemegang Saham Pengendali di 4 (empat ) Bank BUMN yakni PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Tabungan Negara perlu menyesuaikan struktur kepemilikannya. Terdapat 3 opsi sebagai jalan keluar bagi Pemerintah yakni (i) melakukan merger atau konsolidasi atas bank yang dibawah pengendaliannya (ii) mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya sehingga maksimal hanya menjadi PSP di 1 Bank atau (iii) membentuk Bank Holding Company. Dari 3 opsi yang tersedia, penulis berpendapat bahwa opsi privatisasi seluruh kepemilikan saham Pemerintah di Bank BUMN merupakan opsi yang terbaik dengan didasarkan pertimbangan (i) 2 (dua) opsi lainnya akan menghadapi kendala dalam pelaksanannya, (ii) Berbagai studi empiris menunjukkan terdapatnya korelasi negatif antara besarnya kepemilikan Pemerintah di bank dengan kinerjanya (iii) Kepemililkan Pemerintah di Bank BUMN memiliki beberapa sumber kelemahan yang dapat menghambat optimalisasi kinerja dan berpotensi membebani negara.

---

Single Presence Policy Regulation (Bank Indonesia Regulation No 8/16/PBI/2000 dated October 5, 2006), regulates that every party should only become a controlling owner in 1 (one) Bank. This regulation have an implication for Government of Indonesia who become a controlling owner in 4 (four) Bank which is PT. Bank Mandiri. PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Negara Indonesia and PT. Bank Tabungan Negara. There are three options that could be a solution (i) merger or consolidation the Banks (ii) assign the Government shares, wholly or partly, to other party (privatization) and (iii) establish the Bank Holding Company. In line with this options, the writer have an opinion that privatization is the best solution to implemented the Single Presence Policy Regulation. This opinion based on some consideration which are (i) two other option will face problem in implementation, (ii) empirical studied have proved that there is a negative correlation between government shares in Banks and the Bank performance (iii) The are some weakness in line with the government of Indonesia shares in Bank that might hamper optimalization of the bank performance and potentially could affect to the Government budget.

Abstrak :
Terkait dengan kebijakan Single Presence Policy yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) no. 8/16/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada perbankan Nasional, tesis ini membahas mengenai keefektifan merjer yang dilakukan oleh Khazanah Nasional Berhad melalui CIMB Group Holdings Berhad yang memiliki saham mayoritas di PT. Bank Niaga Tbk. dan PT. Bank Lippo Tbk. menjadi PT. Bank CIMB Niaga Tbk. dari periode sebelum merjer (2006-2007), periode merjer (2008) dan periode setelah merjer (2009) melalui analisis rasio-rasio keuangan (horizontal dan vertical), tingkat kesehatan bank, metode EVA dan perhitungan sinergi yang dihasilkan. Tesis ini bermanfaat bagi investor sebagai pertimbangan pembuatan keputusan investasi, bagi perusahaan manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi sebagai alat pengukuran kinerja perusahaan, dan untuk peneliti lain manfaat penelitian ini adalah bahan pertimbangan bagi untuk penelitian berikutnya. ......In relation with Single Presence Policy which stated in 'Peraturan Bank Indonesia' (PBI) no. 8/16/2006 about single ownership in banking industry, writer will analyze the effect of Merger of PT. Bank Niaga Tbk. and PT. Bank Lippo Tbk. to be PT. Bank CIMB Niaga Tbk. which majority owned by Khazanah Nasional Berhad (CIMB Group Holdings Berhad) in before merger period (2006-2007), merger period (2008) and after merger period (2009) with analysis of financial ratios (horizontal and vertical), banking health rate, EVA method and synergy calculation. This thesis is useful for investor as an investment decision making, for company as a measuring tool performance, for other researcher as a research material.

Abstrak :
Single presence policy is a policy which is surprising not only for businessman in banking sector but also for general community...

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Diawali dengan analisis yuridis setiap opsi yang ditawarkan oleh Single Presence Policy yang terdiri dari Merger atau Konsolidasi, pembentukan Bank Holding Company dan pembentukan Fungsi Holding jika diterapkan pada Bank-bank BUMN. Kemudian akan dibahas mengenai perkembangan pembentukan Fungsi Holding sebagai opsi yang telah dipilih oleh pemerintah untuk menerapkan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN. Penulis berusaha melihat setiap poin penelitian dari dua sisi berbeda yakni dari sisi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham pengendali yang diwajibkan memilih dan melaksanakan salah satu opsi dan dari sisi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak regulator yang mempunyai tujuan khusus bagi Perbankan secara keseluruhan sehingga Bank-bank BUMN tidak dikecualikan dalam kebijakan ini. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan Single Presence Policy pada Bank-bank BUMN mendapatkan banyak kendala seperti dari sisi persaingan usaha dan anggaran dana. Disetiap opsi yang ditawarkan memiliki hambatan, sehingga pada akhirnya dinilai bahwa pembentukan Fungsi Holding merupakan opsi yang paling sesuai dengan keadaan Bank-bank BUMN di Indonesia saat ini karena beberapa hal seperti tidak membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak melanggar ketentuan persaingan usaha. Perkembangan pembentukan Fungsi Holding ternyata tidak berjalan lancar karena sampai saat ini komite yang dibentuk belum berjalan secara efektif. Berdasarkan keadaan tersebut maka pengawasan untuk Fungsi Holding tersebutpun belum pernah dilakukan. ...... The writter tries to analize about the implementation of Single Presence Policy for State-owned Banks. this Thesis is started from judicary analysis on all option of Single Presence Policy which consist of Merger or Consolidation, Bank Holding Company, and Holding Function if it implemented to State-owned Bank. Then the thesis inform about the progress of establishment the Holding Function as the option which was selected by the Government for Single Presence Policy. The Writter tries to see every aspect of the research from two different points of view which are from The Ministry of State-Owned Enterprises in Indonesia and from Indonesia Financial Services Authority (OJK) as the banking regulator that has spesific purpose for whole Banking sector in Indonesia. Then OJK create no exeption for State-owned bank to implement this oblogation. The writter use analysis descrption method. The result of this thesis shows that the implementation of Single Presence Policy for State-owned bank has several obstacles. Every option has their own constraint but at the end, the option to establish the Holding function was considered as the appropiate option to be implemented for state-owned bank. The Progress of establishment the Holding Function have not been running well since it was formed inside The Ministry of State-Owned Enterprises because until this thesis written, the committe made by The Ministry has not effectively operated. Then the supervision for the Holding Function also has not been conducted.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang merupakan salah satu penjabaran dari Arsitektur Perbankan Indonesia. Penulisan tesis ini dilakukan menggunakan data sekunder dengan metode yuridis-normatif. Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan yang di keluarkan oleh Bank Indonesia dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 8/I6/PBI/2006, TLN 4642 dimana dalam Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan ini mewajibkan pemilik saham pengendali bank yang sama pada dua bank berbeda untuk memilih opsi divestasi, merger konsolidasi maupun mendirikan bank holding company. Pemilihan salah satu opsi menimbulkan benturan dengan undang- undang tentang Perseroan Terbalas dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Kebijakan Kepemilikan Tunggal Perbankan diharapkan memperkuat industri perbankan nasional serta menjadi jawaban atas banyaknya pemilik saham pengendali yang memanfaatkan posisinya untuk berbuat yang merugikan kondisi perbankan nasional. ......This Thesis discuss about single presence policy which implemented from the Indonesian banking architecture. The written of this Thesis using secondary data with the normatif -yuridis method. The single presence policy that issued by Bank of Indonesia in the form of The regulation Bank of Indonesia Number 8/ 16/PBI/2006, TLN 4642 that obligated the ultimate shareholder which become ultimate in two different bank should pick an option, whether to divest, merger consolidation or make a holding company. The choice of an option is not unfit with the company law and the law of monopoly. This policy expected to stronger the banking industry and became the answer for many ultimate shareholder that misuse the ultimate position and make loss the national banking industry.

Abstrak :
At the time of economic crisis in 1997 banking sector was one of industries experiencing the most impact of ecoome turbulence. Many banks suffer from liquidity disaster and decline in their performance even some of them liquidated by government because of customer's crisis of trust. To prevent the return of crisis condition in the banking sector the Central Bank or bank of Indonesia released a policy called as Indonesia Banking Architecture in 2004. The BI's policy arranges banks into group or strata according to their owned-capital. Since the policy published in 9 January 2004 it has received few critics and completeness. Refer to the implementation of Indonesia Banking Architecture then in 2006 BI released regulation No. 8/16/PBI/2006 known as single presence policy (SPP). The SPP or single ownership policy arrange that banks owned by same corporation or individual should be merged or consolidated. The corporation or bank owner must be dominant shareholder of those banks or majoriry shareholder. Unfortunately the SPP policy is less aware of and possibly is inconsistent with other regulations ultimately arrangement ralating to business competition law as Act No.5/1999