Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan menunjukkan proses pengambilan keputusan penyidik dalam menentukan penahanan atau tidak melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana di Polres Metro Jakarta Selatan. Dalam tesis ini, perilaku penyidik yang terdiri dari interaksi antar penyidik maupun antara penyidik dengan penyidik pembantu, dilihat dan diperlakukan sebagaimana kenyataan apa adanya, yaitu dalam kaitannya dan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi dalam pengambilan keputusan penahanan tersangka. Metodologi difokuskan pada pengamatan pola perilaku penyidik dalam proses pengambilan keputusan- untuk menahan tersangka,- agar dapat memahami makna dari gejala kasus-kasus pengambilan keputusan oleh penyidik. Oleh karena mengamati satu gejala keputusan penyidik dalam menentukan penahanan tersangka itu tidak cukup, sehingga perlu mengamati pola perilaku penyidik dalam memutuskan penahanan terhadap tersangka. Kasus-kasus dipilih secara acak, tidak ditentukan karena adanya kategori-kategori tertentu, namun semata-mata didasari oleh kasus-kasus yang dapat saya ikuti secara terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan penahanan oleh penyidik tidak dapat dipandang sebagai keputusan yang berdiri sendiri, namun ada kaitannya dengan pluralistik tindakan dalam sistem peradilan pidana yang harus tunduk pada aturan-aturan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana. Keputusan penahanan tersangka oleh penyidik dipengaruhi oleh pengetahuan, nilai-nilai, pengalaman penyidik yang saling mempengaruhi dan menjadi pertimbangan maupun motivasi penyidik dengan mengacu pada interpretasi atas aturan-aturan yang ada dalam KUHAP dan berbagai peraturan pidana lainnya dalam memutuskan penahanan tersangka untuk tujuan tertentu. Tesis ini berisi tulisan yang saya susun dalam enam bab: bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori, kajian kepustakaan, dan hipotesis, serta metodologi; bab dua tentang gambaran umum Polres Metro Jakarta Selatan yang terdiri dari kedudukan dan tugas Polres Metro Jakarta Selatan, situasi Satuan Reserse Polres Metro Jakarta Selatan, data kriminalitas, dan kegiatan penyidikan; bab tiga tentang bukti permulaan yang cukup, aturan penahanan terdiri dari tempat penahanan, alasan, syarat, wewenang, lamanya, dan jenis penahanan, serta penangguhan penahanaan dan surat perintah penahanan; bab empat tentang pemeriksaan kasus yang berisi tentang pemeriksaan pendahuluan, pemanggilan dan penangkapan, pemeriksaan tersangka, laporan hasil pemeriksaan, dan gelar perkara: bab lima tentang keputusan penahanan yang merupakan data dan analisa hasil penelitian terdiri dari keputusan penahanan untuk tujuan proses peradilan pidana, keputusan untuk tidak melakukan penahanan, keputusan penahanan untuk tujuan tidak diproses dalam peradilan pidana, dan keputusan penangguhan penahanan; bab enam merupakan kesimpulan dari tesis.

Abstrak :
Tesis ini tentang pelayanan dan perlindungan kepolisian oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa. Kegiatan massa yang dimaksudkan adalah suatu kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah yang besar, baik yang berijin maupun yang tidak berijin, kegiatan massa yang sifatnya rutin maupun insidentil. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen pelayanan dan perlindungan kepolisian yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Barat dalam menangani kegiatan massa khususnya yang bersifat insidentil, dengan fokus pada kesimpangsiuran dan overlapping dalam kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian. Dalam kajian tesis ini, kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dilihat dari perspektif rangkaian kegiatan dalam proses manajemen maupun peran petugas kepolisian dalam kegiatan massa disesuaikan dengan fungsinya. Penelitian dilakukan di wilayah Polres Metro Jakarta Barat karena berdasarkan data yang di dapat bahwa, di wilayah tersebut seringkali dijadikan sebagai tempat atau lokasi untuk kegiatan massa, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi dengan menggunakan tehnik pengamatan, wawancara dengan pedoman, serta pengamatan terlibat guna mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan dan perlindungan kepolisian dalam menangani kegiatan massa khususnya yang besifat insidentil. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada kejelasan dalam hal pemberian pelayanan perijinan atau overlapping dalam pemberian pelayanan kepolisian serta tindakan tanpa proses manajemen dalam hal pemberian perlindungan kepolisian khususnya dalam menangani kegiatan massa, baik itu oleh Polda, Polres, atau pun Polsek. sehingga, seringkali dijadikan lahan atau dimanfaatkan oleh anggota dilapangan untuk mencari keuntungan pribadi. Kegiatan perlindungan kepolisian lebih didasarkan pada kebiasaan yang seringkali telah dilakukan atau berdasarkan pada petunjuk lapangan, petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk tehnis yang seringkali kurang-relevan untuk dijadikan patokan. Sehingga, hal tersebut akan menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh anggota di lapangan. Khususnya jika tidak ada dana atau anggaran dalam kegiatan perlindungan kepolisian tersebut.

Abstrak :
Tesis ini tentang penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara, dengan fokus pada cara bertindak yang dilakukan oleh penyidik Unit Ruang Pelayanan Khusus dalam melakukan penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penelitian dilakukan dengan pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman. Tesis menunjukkan bahwa (1) Jumlah laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga terjadi kenaikan karena pengaruh lahirnya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (2) Jumlah penyidik untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara masih belum memadai, (3) Proses penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Metro Jakarta Utara belum sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (4) Ada kekhasan pada sistem penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda dengan sistem penyidikan tindak pidana secara umum. Saran yang dapat diberikan adalah (1) Perlunya distrukturkan dan dikembangkan unit RPK di Polres Metro Jakarta Utara, (2) Perlunya pendidikan dan pelatihan tentang kekhususan kekerasan dalam rumah tangga dan HAM perempuan dalam kurikulum pada lembaga pendidikan dari jenjang pimpinan hingga petugas pelaksana, (3) Perlunya dibuat prosedur khusus dalam penyidikan kasus kekerasan dalam rumah. (4) Perlunya peningkatan kerjasama antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, rumah sakit, pemda, dinas kesejahteraan sosial dan komponen masyarakat lainnya melalui pembentukan pusat pelayanan terpadu untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Abstrak :
Masyarakat sebenarnya hanya menginginkan dua hal dari polisinya, pertama mereka ingin merasa lebih diayomi dan dilindungi oleh polisi. Kedua apabila hams berhubungan dengan polisi mereka mengharap untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sederhana, namun sulit untuk diwujudkan karena mengandung muatan tugas yang sungguh amat kuat. Karena apabila keinginan-keinginan itu harus diwujudkan banyak sekali hambatan yang harus dihadapi. Baik yang berlingkup etis, juridis, sosiologis dan psikologis. (Koenarto, 1997 a). Tesis ini bertujuan menunjukan pelaksanaan tugas Polri dalam penyidikan kecelakaan lalu-lintas. Melalui tugas penyidikan inilah Polri dituntut untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap kecelakaan lalu-lintas secara profesional. Namun kenyataannya untuk melakukan tugas tersebut tidak semudah yang diharapkan. Dengan segala keterbatasan seorang penyidik dituntut untuk dapat bertindak secara profesional. Sementara itu tuntutan dan harapan masyarakat justru tidak sejalan dengan tugas kepolisian dalam penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan penegakan hukum menjadi tidak konsekuen karena pada satu sisi polisi ingin menerapkan hukum tetapi disisi lain justru hukum tidak dapat ditegakaa Dihadapkan dengan kondisi yang dilematis ini maka penyidik dituntut untuk dapat mengambil suatu keputusan yang bijaksana. Meskipun disadari bahwa pengambilan keputusan ini diperlukan kemampuan intelektual dan analisa antara hukum, situasi, lingkungan, etika/moral dan tujuan yang dikehendaki oleh petugas. ( Faal, 1991: 103 ). Sehingga dalam metodologi penulisan tesis ini difokuskan pada pola perilaku penyidik dalam mengambil keputusan. Yaitu keputusan untuk tidak melanjutkan proses penyidikan kasus kecelakaan lalu-lintas yang sedang ditanganinya ke proses penuntutan maupun ke proses peradilan. Adapun kasus kecelakaan dimaksud adalah kasus kecelakaan yang ditangani oleh anggota pada Unit Kecelakaan Lalu-lintas Polres Metro Jakarta Pusat.

Abstrak :
Satuan Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan sebagai unsur pelaksana Markas komando Polres Metro Jakarta Selatan bertugas menyelenggarakan fungsi bimbingan masyarakat yang meliputi fungsi pre-emptif dan preventif serta bertugas menyelenggarakan: Operasi rutin kepolisian sebagai kegiatan sehari-hari. Didalam pelaksanaan tugas-tugasnya terdapat 2 (dua) hal yang menjadi perhatian pimpinan Polres maupun Kasat Bimmas yakni : a. Diperlukan kebijaksanaan untuk mengadakan penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan serta kebijaksanaan alokasi biaya pendukung operasi rutin kepolisian yang tersedia oleh Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker, termasuk upaya pengadaan tambaham biaya, karena keterbatasan anggaran operasi yang diterima oleh Sat Bimmas. b. Didalam melaksanakan tugas Operasi rutin kepolisian, oleh Sat Bimmas diperlukan pula dukungan sumber daya manusia, metode dan peralatan yang memadai agar dapat menunjang penampilan kegiatan rutin Bimmas yang dapat berhasil dengan efisien. Masalah-masalah tersebut bagi Polres akan dapat terpecahkan melalui analisa dan perumusan kebijaksanaan yang bersifat strategik, sedang sebagian dari permasalahan-permasalahan lain dapat dipecahkan secara parsial dan cukup dilakukan oleh kepala-kepala Satuan operasional, antara lain oleh Kasat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan. Didalam melaksanakan kegiatan analisa terhadap kebijaksanaan tersebut, akan ditemui bagian-bagian yang penting dan kritis antara lain meliputi : a. Pengalokasian dan penggunaan sumber dana secara efisien b. Penseleksian berdasar prioritas terhadap tugas-tugas Sat Bimmas dan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya dan tenaga manusia yang ada. Untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan operasi rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan, sesuai Perintah Pelaksanaan Program (P.3) yang diterbitkan per triwulan oleh kotama Polda Metro Jaya, dalam tahun anggaran 1997 1998, telah disalurkan sejumlah dana operasi rutin kepolisian kepada Polres Metro Jakarta Selatan selaku Satker. Jumlah dana/anggaran yang telah disalurkan tersebut, setelah diteliti dan diperhitungkan dengan menggunakan aturan penyusunan anggaran (DUK dan DIK) yakni didasarkan kepada Data x Indeks, temyata bahwa jumlah tersebut tidak memadai dan tidak sesuai dengan yang diajukan saat menyusun DUK ataupun saat diadakan penyesuaian-penyesuaian sewaktu menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan selektivitas dan prioritas. Jumlah tersebut sangat terbatas sekali apabila dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan operasional rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Jakarta Selatan, lebih-lebih bila diketahui bahwa dalam situasi yang penuh dengan tantangan, rawan dan serba terbatas seperti situasi sekarang ini, sedang anggaran yang disediakan untuk mendukung kegiatan operasi rutin kepolisian SAT BIMMAS relatif kecil dan tidak memadai untuk mendukung pencapaian sasaran PROJA Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan tambahan dana dan kebijaksanaan yang terarah serta dilaksanakan oleh para pengelola yang berpengalaman serta mampu bekerja secara efisien dalam arti pengelola yang dapat menghasilkan terwujudnya hasil operasi yang produktif. Dari uraian tersebut diatas dapat diartikan bahwa : Kebijaksanaan anggaran rutin kepolisian Sat Bimmas Polres Metro Jakarta Selatan akan mampu menghasilkan pencapaian sasaran Proja yang telah ditetapkan didalam program kerja secara produktif, bila didukung oleh pimpinan Polres (Kapolres, Kasat/Wakasat) yang mampu bekerja secara efektif dan didukung oleh pelaksana-pelaksana operasi yang lebih mementingkan efisiensi kerja.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh kompetensi, kualitas kehidupan kerja, dan kinerja penyelesaian perkara pada Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini bersifat eksplanatory untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; menguji dan menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; serta menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja sebagai variabel mediasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian campuran dengan jenis sequential explanatory design dimana tahap pertama penelitian menggunakan metode kuantitatif dan dilanjutkan tahap kedua yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode survei dimana jumlah responden dalam penelitian ini terdiri dari 113 anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode sampel jenuh dimana seluruh populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden untuk selanjutnya dianalisis menggunakan software analisis SEM AMOS 22 untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Skala Likert dalam pengukuran kuisioner menggunakan 1-5 skala. Penelitian kualitatif dibangun berdasarkan hasil awal data kuantitatif untuk membuktikan, memperdalam dan memperluas data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseluruhan hipotesis yang diusulkan dapat diterima. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan positif yaitu kompetensi terhadap kualitas kehidupan kerja; kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara; kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja penyelesaian perkara; dan kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara melalui kualitas kehidupan kerja yang artinya kualitas kehidupan kerja mampu menjadi variabel intervening antara kompetensi terhadap kinerja penyelesaian perkara. ......The research is conducted in order to examine the effect of competency, quality of work life, and performance in crime clearance at Criminal Investigation Department of South Jakarta Metropolitan Police Resort. This is an explanatory research aiming to examine and analyse the effect of competency on the quality of work life; the effect of competency on the performance in crime clearance; the effect of quality of work life on the performance in crime clearance; and the effect of competency on the performance in crime clearance through the quality of work life as an intervening variable. The methods of the research is mixed, called sequential explanatory design, in which the first stage of the research employs the quantitative approach and the second stage employs the qualitative approach. The quantitative research using survey methods has 113 respondents who are the members of South Jakarta Metropolitan Police Resort Criminal Investigation Department. Samples are taken using the saturated sample method where the entire population is sampled in the study. Data is collected through distributing questionnaires to respondents. Then, the data is analysed using SEM AMOS 22 analysis software in order to determine the effect between variables. The Likert scale in measuring the questionnaire uses the 1-5 scale. The Qualitative research is built on the initial results of the quantitative data to prove, deepen and expand the quantitative data. The results of the study indicate that the overall hypothesis proposed can be accepted. The factors that have a significantly positive effect are competency on the quality of work life; competency on the performance in crime clearance; quality of work life on the performance in crime clearance; and competency on the performance in crime clearance through the quality of work life, which means that the quality of work life can be an intervening variable between competency and performance in crime clearance

Abstrak :
Program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Jakarta Pusat merupakan informasi yang relevan untuk digali sebagai pedoman pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini, sehingga dengan demikian polantas dalam melaksanakan pembinaan dapat lebih baik yang akhirnya akan didapatkan pengemudi bus metromini yang tertib dan disiplin berlalu lintas. Dalam konteks ini masalah penelitian program pembinaan polantas terhadap pengemudi metromini dirasakan sangat sentralistik dan kurang menggali masukan dari pengemudi bus metromini yang menjadi sasaran pembinaan, padahal apabila dikaji maka informasi berupa pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan polantas sangat perlu sebagai umpan balik dalam memperkaya dan memperbaiki program pembinaan polantas itu. Untuk memahami hal tersebut maka metode penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif dengan studi kasus pelaksanaan program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini di Pokes Metro Jakarta Pusat. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah pejabat di Polies Metro Jakarta Pusat (Kapolres; Kasatlantas), petugas polantas serta para pengemudi bus metromini yang hadir pada acara pembinaan. Adapun informasi yang digali dari subjek penelitian adalah pelaksanaan program pembinaan yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasinya. Selanjutnya dari subjek pengemudi adalah pandangan terhadap pelaksanaan program pembinaan yang meliputi pandangan terhadap petugas pembina, metode, materi dan alat yang digunakan. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa program pembinaan polantas terhadap pengemudi bus metromini sama dengan program pembinaan polantas terhadap pengemudi kendaraan umum lainnya, hal ini terungkap dalam program kegiatan Satlantas Wilayah Metro Jakarta Pusat tahun 1997-1998 namun pelaksanaan program pembinaan itu tidak terlaksana sesuai dengan program kegiatan sehingga selama tahun 1997-1998 pembinaan hanya satu kali dilaksanakan yang berbentuk ceramah tentang tertib dan disiplin berlalu lintas, pelaksanaan ini berkaitan erat dengan operasi khusus kepolisian (Operasi Lilin 1997 dan Operasi Ketupat 1998). Sedangkan pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan itu terungkap bahwa pelaksanaan program pembinan harus dilakukan terus menerus, waktu dan tempat disesuaikan dengan waktu pengemudi bus metromini tidak bekerja dan tempatnya dekat dengan pangkalan-pangkalan bus metromini, petugas pembina agar mempunyai kemampuan berbicara yang mudah dimengerti, berpenampilan simpatik, berdisiplin waktu, materi pembinaan agar mudah dimengerti dengan bahasa yang mudah dipahami, adanya keterampilan petugas dalam mengoperasionalkan alat bantu pembinaan serta metode yang bervariasi tidak hanya ceramah-ceramah tetapi diselingi oleh simulasi atau diskusi tentang Cara berlalu lintas dengan baik. Oleh karena itu pandangan pengemudi terhadap pelaksanaan program pembinaan perlu diperhatikan oleh polantas dalam rangka penyusunan program pembinaan kepada pengemudi bus metromini berikutnya agar program itu dapat memberikan dampak untuk menyadarkan pengemudi bus metromini yang lebih tertib dan disiplin.

Abstrak :
Fenomena-fenomena mengenai kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia telah sangat memprihatinkan. Dalam pemberitaan tentang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di media-media massa tidak pernah putus dan selalu terjadi setiap hari. Bahkan dengan terungkapnya kasus-kasus tentang keberadaan pabrik-pabrik yang memproduksi narkoba dalam jumlah besar di Tanggerang dan Bogor, menunjukan terjadi peningkatan kerawanan kejahatan narkoba di Indonesia baik secara kualitas maupun kuantitas. Wilayah hukum Polres Metropolitan Jakarta pusat, sebagai daerah yang paling rawan terjadinya aktivitas kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, dinilai sebagai daerah yang tepat untuk dilakukan sebuah penelitian mengenai peran orang tua dalam ikut mengawasi tindakan anak-anaknya dari pengaruh penyalahgunaan narkoba. Dalam ketentuan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) diatur mengenai kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika. Akan tetapi, selama ini tidak pernah ada kasus yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika yang dijerat dengan ketentuan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini diarahkan pada tindakan penyidik terhadap keluarga pecandu narkotika di Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang tindakan-tindakan dalam penanganan kasus narkotika yang melibatkan kesalahan orangtua yang tidak melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, agar hasil dari penelitian tersebut mendapatkan gambaran mengenai tidak diterapkannya ketentuan yang mewajibkan orang tua melaporkan anaknya yang mengalami kecanduan narkotika. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak dilakukanya penyidikan yang berkaitan dengan Undang-undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 88 ayat (2) tentang kewajiban orang tua untuk melaporkan anaknya yang mengalami ketergantungan atau kecanduan narkotika, yaitu (1) Ketidaktahuan pihak keluarga tentang adanya kewajiban untuk melaporkan kepada pihak kepolisian mengenai anaknya yang mengalami kecanduan narkotika, (2)Tindakan tidak melaporkan permasalahan tersebut oleh orang tua ditujukan dengan maksud untuk melindungi anggota keluarganya dari jeratan hukum, (3) penyidik kurang menguasai mengenai Undang-Undang Narkotika khususnya ketentuan yang mengatur tentang kewajiban orang tua tersebut, (4) Kesulitan yang dialami penyidik dalam melakukan proses penyidikan berkaitan dengan persyaratan dari pihak kejaksaan yang mengharuskan setiap kasus yang dilimpahkan harus memenuhi bukti-bukti yang benar-benar dapat menjerat kesalahan tersangka, yaitu berupa saksi, barang bukti, dan pengakuan tersangka. Dengan kondisi tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas dari aparat penegak hukum dan koordinasi yang baik agar upaya penanggulangan kejahatan di bidang peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara baik dan konsisten serta diberlakukan tindakan yang tegas dan tanpa pandang bulu terhadap para pelakunya.

---

The phenomenon of illicit drug abuse and trafficking has been in an alarming condition in Indonesia. The media reporting on such an issue never fades away its frequency, even on daily basis. In fact, the numerous disclosures of ecstasy's key laboratories in Tangerang and Bogor, has proved that the crime quality and quantity in Indonesia have equally been escalating. The jurisdiction of Central Jakarta's Police, a district of where is known for its high amount illicit drugs abuse and trafficking activities, is considered to be the most accurate location for this research, which focuses on the role of parent in effectively overseeing their offspring against illegal drug abuse and trafficking. The Narcotics Law No.2211997, Part 88/2, rules that parent is responsible to report to police should their children is an illicit-drug user. Yet, there has not been any file on the case applying this regulation. Hence, based on this fact, this thesis principally concentrates on the proceedings of police investigators, within the Narcotics Unit of Central Jakarta's Police, toward the family of drugs addict. This thesis illustrates various narcotics cases, which enclose parent's injudiciousness for not reporting their addicted offspring to the police. The research method used in this thesis is qualitative approach. It aims to provide an outcome with models that the parents obligation to report their addicted offspring to police is not putting into practice. The finding of this thesis shows that there are 4 factors that prevent parent from reporting their offspring to police, as associated with the Narcotics Law No.22/1997, Part 88/2, namely: 1). A lack of parents knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2; 2). A sense of protecting their offspring from legal punishment 3). A lack of police investigator's knowledge about the Narcotic Law No.22/1997, Part 88/2, especially on part of the parent's obligation ; 4). Difficulties faced by the police investigators in finding the evidence, witness, & suspects confession, as part of the requirements for the court. With these 4 conditions rest in front, an improved quality of the law enforcement personnel and a better coordination among the law enforcement are necessity in fighting the problem of drug abuse and trafficking in Indonesia. Law enforcement would be able to perform better and in consistent, of where the charges and law are being practiced in a fair order.

Abstrak :
Implementasi Kebijakan Assessment Center dalam tubuh organisasi Polri di tingkat Polda khususnya, dianggap bermasalah dalam hal pelaksanaan operasional MSDM dalam organisasi Polri itu sendiri. Di satu sisi, dalam hal peningkatan karir personel, Assessment Center dijadikan salah satu alat untuk dapat mengungkap kompetensi sebenarnya dari anggota personel Polri dimana Assessment Center ini dapat menjembatani kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh kandidat yang akan menduduki jabatan tertentu dengan kebutuhan yang diharapkan. Akan tetapi di sisi lain, implementasi kebijakan Assessment Center tersebut menemui kendala-kendala seperti kurang pahamnya anggota personel pada Assessment Center itu sendiri dalam proses komunikasi dan sosialisasi dan anggaran yang terbatas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan Assessment Center ini didukung oleh Peraturan Kapolri yaitu Perkap No.5 Tahun 2016. Kendala implementasi Kebijakan Assessment Center ini terjadi pada Polda Metro Jaya, khususnya Polres Metro Jakarta Barat. Dari 8 Kapolsek di wilayah Polres Metro Jakarta Barat, hanya terdapat 1 orang Kapolsek yang melakukan prosedur proses Assessment Center sementara sisanya 7 Kapolsek belum mengikuti prosedur proses Assessment center. Alhasil, keberadaan kebijakan Assessment Center hanyalah menjadi sebuah formalitas belaka. Penelitian ini menelusuri alasan mengapa implementasi Kebijakan Assessment Center hanya menjadi sebuah formalitas yang disebabkan oleh beberapa faktor penentu berhasilnya sebuah implementasi kebijakan seperti kurang baiknya proses komunikasi diantara personel dan anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif untuk melacak mengapa faktor tersebut menjadi penghalang keberhasilan implementasi Kebijakan Assessment Center. Temuan penelitian ini adalah benar bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center belum optimal dan hanya menjadi sebuah formalitas belaka karena faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diatas. Sebagai kesimpulan dapat dinyatakan bahwa implementasi Kebijakan Assessment Center untuk pembinaan karir personel polri perlu dikaji lebih mendalam, khususnya di Polda Metro Jaya dalam unit Polres Metro Jakarta Barat untuk bisa diakui sebagai alat untuk mengungkap kompetensi yang sebenarnya anggota personel polri.

---

The implementation of Assessment Center Policy in the National Police organization body is considered to be a troublesome-side-issue to the operation of human resources management within the National Police organization. To some extent, in terms of upgrading the personnel career, Assessment Center is one of the important elements to discover the real competence of the police personnel to be promoted to the higher position where the higher position expects compatible competences. On the other hand, to some other extent, the implementation of the policy encounters with several handicaps such as the lack of knowledge amongst the personnel and the budgets. This policy is backed up by the Police Head regulation (Perkap) no 5, year 2016. This happens to the Jakarta local police office (Polda), particularly in the West Jakarta office (Polres). Out of 8 Police Sector Heads in the West Jakarta office, there is only one Police Sector Head personnel who commits the process of Assessment Center whereas the rest do not. As a result, the existence of the Assessment Center is just a formality. This research is to trace the extent to which the reasons why Assessment Center in the West Jakarta Police office becomes only a formality due to several determining factors such as bad communication amongst the personnel and the budgets needed. The research adopts qualitative methods to track the determining factors of why this happens. The research finds that it is true that the implementation of Asssessment Center is not optimal yet and becomes a formality because of the aforementioned determining factors. In sum, it can be concluded that the implementation of Asssesment Center needs a further investigation in the Jakarta local police office (Polda Metro Jaya) of West Jakarta region to be admitted as a tool to discover the real competence of the police personnel.

Abstrak :
Kegiatan penelitian melalui analisis perspektif motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba dalam manajemen kepolisian Polres Metro Jakarta Barat, merupakan penjabaran dari hasil kerja anggota dalam rangka mengungkap dan menangkap para pelaku kejahatan narkoba (pengedar dan pengguna) yang telah merusak moril dan mental generasi muda. Metode penulisan menggunakan penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini, ada faktor yang mempengaruhi motivasi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat dalam rangka pemberantasan narkoba, antara lain : sumber daya manusia anggota Polri yang direkrut harus berdasarkan hasil seleksi yang ketat, kemudian proses rekruitmen secara transparan dan akuntabel serta penggunaan teknologi untuk menentukan keberhasilan kelulusan yang menunjukan kompetensi atau kemampuan personel Polri tersebut. Kemudian ada faktor ketidakpuasan dan faktor kepuasan motivasi atau hygine motivator atau faktor intrnsik-ekstrinsik dalam perspektif anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, terwujud karena adanya dukungan prestasi kerja melalui bantuan teknologi Direction Finder (DF) dan pemberian reward yang didasari pada keputusan Pimpinan Polri, bagi anggota yang berhasil dalam mengungkap kasus peredaran narkoba. Dan ada harapan kondisi yang ideal dalam rangka memaksimalkan motivasi kerja anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, antara lain : setiap anggota Sat Resnarkoba mampu melakukan antisipasi setiap menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan narkoba, mampu melakukan komunikasi dua arah baik kepada pimpinan maupun kepada bawahan serta penataan manajemen kepolisian melalui reformasi organisasi maupun struktur jabatan, diberikan reward yang disesuaikan dengan peraturan Polri sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian disarankan pemberian reward perlu diberikan berdasarkan aturan yang berlaku di Polri bagi anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dukungan alat Direction Finder (DF) perlu lebih dioptimalkan lagi melalui pengadaan alat baru hingga mencapai 5 unit setiap Polres, perpanjangan lisensi dan dukungan biaya pemeliharaan material khusus (Harmatsus) yang digunakan anggota Sat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Perlu dipertahankan budaya reward berupa pemberian Pin Emas Kapolri, Pendidikan Alih Golongan (PAG), Promosi Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA) bagi anggota yang gugur dalam melaksanakan tugas, serta pemberian Piagam Penghargaan disertai uang kesejahteraan guna mewujudkan motivasi kerja yang optimal. ...... Research activities through analysis of the perspective of work motivation of members of Sat Resnarkoba in the management of the West Jakarta Metro Police, is an elaboration of the work of members in order to uncover and arrest drug offenders (dealers and users) who have damaged the morale and mentality of the younger generation. The writing method uses qualitative research. The conclusion from this study, there are factors that influence the motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members in the context of eradicating narcotics, including: the human resources of Polri members who are recruited must be based on the results of strict selection, then the recruitment process is transparent and accountable and the use of technology to determine the success of graduation which shows the competency or ability of the Polri personnel. Then there are dissatisfaction factors and motivational satisfaction factors or hygine motivators or intrinsic-extrinsic factors in the perspective of West Jakarta Metro Police Narcotics Unit members, manifested due to support for work performance through the help of Direction Finder (DF) technology and awarding rewards based on the decisions of the National Police leadership, for members who succeed in uncovering cases of drug trafficking. And there is hope for ideal conditions in order to maximize the work motivation of West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba members, including: every member of the Narcotics Sat Residency is able to anticipate every time they face cases related to drugs, able to carry out two-way communication both to leaders and to subordinates as well as structuring police management through organizational reforms and position structures, rewards are given according to Polri regulations according to the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 3 of 2016 concerning Administration of the Ranks of Members of the Indonesian National Police. The results of the study suggest that giving rewards needs to be given based on the rules in force at the National Police for members of the West Jakarta Metro Police Narcotics Residency Unit who have carried out their duties properly. Direction Finder (DF) support needs to be further optimized through the procurement of new tools up to 5 units per Polres, license extensions and support for maintenance costs for special materials (Harmatsus) used by members of the West Jakarta Metro Police Sat Resnarkoba. It is necessary to maintain a reward culture in the form of giving the National Police Chief's Gold Pin, Class Transfer Education (PAG), Police Inspector School Promotion (SIP), Extraordinary Rank Promotions (KPLB), Posthumous Extraordinary Rank Promotions (KPLBA) for members who fall in carrying out their duties, and the awarding of a Certificate of Appreciation along with welfare money in order to realize optimal work motivation..