Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar Belakang


Indonesia sejak pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai mengambil alih tampuk kekuasaan negara, maka secara pasti telah menempatkan diri di barisan Negara sedang berkembang yang memberi prioritas pertama kepada pembangunan.1)

Pembangunan itu sendiri, sesungguhnya merupakan proses perubahan sosial yang direncanakan (planed) dan dikehendaki (intended), sehingga dalam penyelenggaraannya pembangunan tersebut dilaksanakan aecara bertahap dan berencana. Untuk, mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, pembangunan bertujuan pula membentuk manusia Indonesia seutuhnya, seJahtera lahir dan batin.

Sebagai akibatnya, tak satupun bidang kehidupan masyarakat tidak tersentuh oleh roda pembangunan, hanya barang tentu ada perbedaan dalam kadar dan ukuran. Behubungan hal tersebut, ada satu hal yang dapat ditarik dalam pengertian ini ialah bahwa kehidupan rnasyarakat desa ini terasa semakin kompleks yang diwarnai oleh berbagai perubahan di dalam masyarakat ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa "Indonesia kini berada di tengah-tengah perubahan social yang berlangsung secara sitimatis dalam arti direncanakan. Adapun juga ciri-ciri dalam perubahan tersebut, ia tidak menghilangkan ciri-ciri perubahan social pada umumnya".

Pembangunan. menciptakan berbagai masalah yang kontradiktif antara berbagai keadaan yang baik dan buruk, untung dan rugi. Pembangunan dan perubahan social adalah dua gejala yang saling berkaitan, setiap pembangunan baik yang bersifat. (teknologi) maupun rohani. (mental) diharapkan akan membawa perubahan? perubahan social seperti yang diharapkan. Dengan pembangunan akan menimbulkan perubahan-perubahan seperti yang kita alami sekarang ini. Masalah keamanan dan ketertiban sebagai salah satu sasaran pembangunan itu sendiri ternyata merupakan satu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena masalah ini merupakan hal yang esensial bagi adanya suatu masyarakat.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan di situ. Oleh karena itu Ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma.3)

Sebagai norma maka hukum itu mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum itu. Sebagai norma hukum berarti hukum itu harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum tidak selalu memberikan keputusannya dengan segera, ia membutuhkan waktu menimbang-nimbang yang bisa makan waktu lama.

Guna mengatasi masalah-masalah tersebut diperlukan suatu sarana untuk dapat menyelaraskan antara kehidupan masyarakat di situ pihak, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak pembangunan di lain pihak. Hukum dalam arti kehadiran dan penegakannya, merupakan salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat, hukum terasa mutlak peranannya. la senantiasa dibutuhkan. lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, seperti halnya masyarakat Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Polisi Wanita (Polwan) sebagai Tim Negosiator dalam melaksanakan unsur tugas pengendalian massa dari fungsi teknis Shabara dan mengetahui dampak dari pemberdayaan Polisi Wanita Tim Negosiator. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder pada dokumen, terkait dengan Tim Negosiator dan Polwan yang berpengalaman bertugas sebagai Tim Negosiator, untuk melihat praktik patriarki dalam pekerjaan maskulin seperti Polri sebagai strategi pengendalian massa. Pada penelitian ini ditemukan bahwa terdapat dampak dari pemberdayaan perempuan Polisi Wanita sebagai Tim Negosiator yang merupakan implikasi dari gender dan negosiasi sebagai strategi pengendalian massa yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh massa dan Polri. Dalam pembahasannya, peneliti menggunakan 7 (tujuh) prinsip pemberdayaan perempuan, Broken Window Theory serta gender dan negosiasi dengan didukung oleh konsep lainnya yang berkaitan.

Kata kunci : Polisi Wanita; Tim Negosiator; Fungsi Teknis Sabhara; Gender

 

---

---

ABSTRACT
This research aims to analyze empowerment of Women Police (Polwan) as negotiator team on the implementation of crowd-control duty as technical function of Sabhara, and also to analyze the impact of the empowerment of Women Police as Negotiator Team. The research is done with qualitative-approach analysis method that was done by collecting primary and secondary data sources on documents related to the Negotiator Team and Polwan who has experience on becoming Negotiator Team, to see patriarchal practices in masculine work such as the National Police as a crowd-control strategy. It has been found in this research that there is an impact on the women empowerment of Women Police as Negotiator Team of crowd-control strategy of Polri (Indonesian National Police). Women Police as a Negotiator Team which was the implication of gender and negotiation as crowd-control strategy that had an impact on violence against women by the masses and the Polri. On the discussion, researcher uses 7 (seven) principal of women empowerment, Broken Window Theory as well as gender and negotiations concept that are supported by other related concepts.

Keywords: Women Police, Negotiator Team, Technical Function of Sabhara, Gender.

 

Abstrak :
ABSTRAK
Seiring dengan kemajuan wanita di berbagai sektor, pilihan bidang pekerjaan bagi kaum wanita semakin luas belakangan ini. Namun, tidak dapat dipungkiri kenyataan bahwa masih ada pemisahan bidang pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, dimana pria dan wanita bekerja di bidang pekerjaan yang berbeda. Pemisahan bidang pekerjaan ini berasal dari sosialisasi streotipi peran jenis kelamin tradisional yang sudah diperkenalkan sejak masih kanak-kanak melalui keluarga, televisi, buku-buku dan sekolah. Stereotipi peran jenis kelamin adalah sekumpulan keyakinan masyarakat tentang karakteristik pribadi wanita dan pria. Sosialisasi stereotipi peran jenis kelamin ini kemudian mengarahkan wanita untuk memilih bidang pekerjaan yang dianggap sebagai bidang pekerjaan wanita, demikian pula sebaliknya bagi pria. Bidang pekerjaan tradisional wanita merupakan bidang pekerjaan yang dianggap sesuai dengan stereotipi peran jenis kelamin wanita sedangkan bidang pekerjaan non tradisional wanita adalah bidang pekerjaan yang dianggap tidak sesuai dengan Stereotipi peran jenis kelamin wanita (Unger dan Crawford, 1992).

Salah satu bidang pekerjaan non tradisional wanita adalah polisi (Unger dan Crawford, 1992). Pekerjaan sebagai polisi, menuntut wanita untuk memiliki kualitas pribadi yang sesuai dengan peran jenis kelamin pria seperti obyektif, memiliki kemampuan memimpin, tugas, rasional, fisiknya kuat, aktif, berorientasi pada tugas atau prestasi, ambisius, bersedia menerima resiko dan lain-lain. Tuntutan pekerjaan sebagai polisi yang tidak sesuai dengan stereotipi peran jenis kelamin wanita membutuhkan penyesuaian diri bagi individu yang menjalaninya. Jika para polisi wanita ini tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik maka hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan psikologis (psychofogical well-being)nya. Menurut Ryff (1989), kesejahteraan psikologis (psychofogical well-being) merupakan keadaan yang menunjukkan kemampuan individu dalam menerima dirinya apa adanya, memiliki hubungan positif dengan orang lain, memiliki otonomi, menguasai Iingkungan memiliki tujuan hidup dan mengembangkan pribadinya secara berkesinambungan.

Pendapatan yang lebih besar dan status pekerjaan yang lebih tinggi merupakan keuntungan-keuntungan yang didapat para wanita yang bekerja di bidang pekeraan non tradisional bila dibandingkan dengan apa yang diperoleh wanita yang bekerja di bidang tradisional [Unger dan Crawford, 1992). Namun, mereka juga harus menghadapi tantangan yang lebih besar untuk membuktikan kemampuan mereka karena stereotipi peran jenis kelamin yang tidak mendukung mereka dalam bekerja di bidang pekerjaan non tradisional (Pertmutter dan Hall, 1992).

Penelitian ini berusaha mengungkap perbandingan kesejahteraan psikologis (psychological well-being) antara wanita yang bekerja di bidang pekerjaan non tradisional (polisi wanita) dengan wanita yang bekerja di bidang pekerjaan tradisional (guru Sekolah Dasar}.

Penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta dan Tangerang terhadap 86 responden dengan pengambilan sampel menggunakan tehnik incidental sampling. Sampel penelitian ini adalah para bintara polisi wanita dan guru Sekolah Dasar, berusia antara 20-55 tahun dan berpendidikan minimal SMU dan yang sederajat. Alat pengumpul data yang digunakan adalah Skala Psychological Well-Being dari Ryff (1989, 1995) yang telah dimodifikasi menjadi skala lima titik dengan pernyataan sejumlah 60 item.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara rata-rata Bintara Polisi Wanita dan Guru Wanita Sekolah Dasar memiliki kesejahteraan psikologis psychological well-being) yang memadai dan tidak ada perbedaan profil kesejahteraan psikologis (psychologiod well-being) wanita yang bekerja sebagai polisi (Bintara Polisi Wanita) dan Guru Sekolah Dasar di daerah sekitar DKI Jakarta dan Tangerang.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengelompokkan polisi wanita yang lebih rinci berdasarkan fungsi-fungsi yang ada di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dengan sampel yang lebih besar agar lebih terlihat perbedaan profil kesejahteraan psikologis (psychological well-being) antara satu kelompok polisi wanita dengan kelompok polisi wanita lainnya. Sebaiknya dilakukan penelitian kelompok-kelompok subyek penelitian yang memiliki jenis pekerjaan yang berbeda dengan pengontrolan terhadap tiga variabel lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis (psychological well-being) yaitu usia, status sosial ekonomi dan budaya.

---