Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sewa Beli merupakan lembaga hukum yang relatif baru, yang muncul karena adanya perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sampai dengan saat ini belum diatur dalam suatu peraturan khusus untuk itu. Sewa Beli mula-mula muncul dalam praktik untuk menampung persoalan bagaimanakah caranya memberikan solusi jika pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk menjual barangnya, tetapi calon pembeli tidak mampu membayar harga barang tersebut secara tunai sekaligus. Permasalahan timbul jika pembeli tidak sanggup membayar angsuran, maka obyek sewa beli ditarik. Karena belum diatur dalam undang-undang, namun, berdasarkan pasal 1320 dan pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk melakukan sewa beli yaitu: 1. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg. No. 935/K/Pdt/1985 tanggal 30 September 1986 dalam perkara perjanjian sewa beli satu unit mobil Light Truck baru, merk Colt Diesel keluaran Mitsubishi, antara Ny. Lie Tjiu Hoa dan Achmad Kartawidyaya (A Liong) melawan Unda bin H. Marsan. 2. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Perjanjian Sewa Beli (Hire Purchase) , Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (Renting). Untuk mencapai tujuan penulisan ini digunakan metode penelitian perpustakaan yang bersifat yuridis normatif dan wawancara. Kesimpulan yang didapat untuk menjawab permasalahan, jika pembeli tidak sanggup membayar maka obyek sewa beli akan ditarik oleh penjual untuk menutupi sisa angsuran, disarankan agar sewa beli dimasukkan sebagai bagian dari hukum perikatan, dan diupayakan ada perlindungan hukum kepada pembeli sehingga antara para pihak terdapat hak dan kewajiban yang seimbang, dan jika angsuran telah dibayar melebihi 30 % (tiga puluh persen), seharusnya obyek sewa beli tidak boleh ditarik, dan sisa angsuran menjadi utang yang akan dilunasi oleh pembeli.

Abstrak :
Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian. ......The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement.