Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peraturan Perusahaan merupakan kaidah otonom yang mengatur syarat-syarat kerja secara lebih lengkap dan rinci dibandingkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Perjanjian Kerja. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan. Kewajiban membuat Peraturan Perusahaan tersebut hanya berlaku bagi perusahaan yang belum memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB). PT PRC yang bergerak di bidang retail menggunakan memo perusahaan sebagai bentuk Peraturan Perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang perlindungan hukum akibat penggunaan memo perusahaan di PT PRC dan akibat hukum tidak adanya Peraturan Perusahaan di PT PRC. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan maupun teknik pengumpulan data lainnya seperti wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak ada Peraturan Perusahaan yang dibuat dan disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sehingga perlindungan hukum terhadap pekerja kurang memadai karena tidak diatur secara lengkap dan menjangkau seluruh pekerja.

---

Company Regulation is an autonomous regulatory rules which set working conditions in a more complete and detailed than The Manpower Act (Law No. 13 of 2003) and Employment Agreement. Employers who hire workers at least 10 (ten) have to make Company Regulation. The company?s obligation to make Company Regulation only apply to companies that do not have a Collective Labor Agreement (CLA). PT PRC engaged in retail uses Internal Office Memo as a form of Company Regulation. In this regard, the issues discussed in this thesis are about the legal protection due to the use of Internal Office Memo in PT PRC and legal affect due to the absence of Company Regulation in PT PRC. The method used in this study is juridical-normative, by analyzing the legal norms in both the legislation through literature research and data collection techniques such as interviews. The results revealed that no Company Regulation is made and approved under the provisions applicable to the legal, hence legal protection for workers is inadequate because it does not set completely and reach all workers.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha Mikro Kecil dan Menengah berperan secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama pada industri tekstil busana muslim. Karena potensi pasar yang cukup besar, Ibu Leony terdorong untuk mendirikan suatu badan usaha dengan nama CV Azka Syahrani yang kini telah memiliki pegawai tetap sebanyak 22 orang. Di tengah ketatnya persaingan bisnis, Ibu Leony harus menghadapi permasalahan internal, salah satunya adalah permasalahan sumber daya manusia. Kendala utama yang dihadapi CV Azka Syahrani dalam bidang sumber daya manusia adalah belum memiliki peraturan perusahaan dan belum memiliki pembagian kerja yang jelas. Oleh karena itu, kegiatan business coaching ini akan difokuskan untuk merumuskan peraturan perusahaan dan job description bagi CV Azka Syahrani.

---

ABSTRACT
Small and Medium Micro Enterprises effects significantly in economic growth in Indonesia, especially in Muslim textile industry. Due to the large market potential, Mrs. Leony was encouraged to establish a business entity under the name CV Azka Syahrani which now already has 22 people. In the midst of intense business competition, Mrs. Leony must face internal problems, one of them is related to human resource. The main obstacle that caused CV Azka Syahrani in the field of human resources is not having company regulation and clear job description. Therefore, this business coaching activity will discuss to formulate company regulations and job description for CV Azka Syahrani

Abstrak :
Tesis ini membahas pengaruh Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial. Lembaga Kerja Sama Bipartit merupakan ujung tombak di internal perusahaan dalam penyelesaian permasalahan industrial sebelum permasalahan tersebut dibawa ke tahapan selanjutnya di tingkat eksternal. Peraturan Perusahaan dibutuhkan untuk memperjelas hak dan kewajiban masing - masing pihak (pengusaha dan pekerja) guna mencegah terjadinya permasalahan hubungan industrial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan program aplikasi SPSS Versi 17.0. Obyek penelitian ini adalah CITIC Seram Energy Limited, sebuah perusahaan migas yang beroperasi di Pulau Seram Propinsi Maluku. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh kuat dari Lembaga Kerja Sama Bipartit dan Peraturan Perusahaan terhadap Hubungan Industrial di CITIC Seram Energy Limited.

---

The thesis is describing the influence of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation. Bipartite Cooperative Institute is a powerful tools to solve industrial matters in the internal company before the issue develop to the next stage at the external level. Company Policy is required to determine the rights and obligations of each party (employer and employee) in order to prevent any idustrial disputes. The research method of this thesis is quantitative approach. The analysis is based on multiple linear regression which operate by application program SPSS version 17.0. The object of the research is CITIC Seram Energy Limited, an oil & gas company located in Seram Island, Maluku Province. The result shown that there are solid influences of Bipartite Cooperative Institute and Company Policy on Industrial Relation in CITIC Seram Energy Limited.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peraturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pelanggaran peraturan perusahaan dari berbagai aspek yang meliputi tipe PHK, prosedur, dan akibat hukum. Mengingat besarnya efek dari sebuah PHK, sangatlah penting untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berwenang telah melakukan semua yang dapat dilakukan untuk melindungi pekerja, terutama jika salah satu dasar PHK yang diperbolehkan memberikan jumlah kontrol yang besar kepada satu pihak. Penelitian ini berjenis yuridisnormatif dengan analisis data secara kualitatif yang membuat hasil skripsi bersifat deskriptif analitis. Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai topik ini dalam ketiga negara terkait guna membandingkan dan menganalisa keuntungan dan kerugian dari masing-masing negara terkait. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dilihat bahwa terkait dengan tipe dan akibat hukum, ketiga negara relatif baik dan mirip dalam mengatur hal tersebut, namun terkait dengan prosedur, Inggris memiliki peraturan yang relatif paling baik dengan kewajiban adanya investigatory hearing dan disciplinary hearing sebelum pihak pengusaha dapat mengeluarkan surat peringatan ataupun memutuskan hubungan dengan pekerja.

---

ABSTRACT
This research focuses on the regulation on termination of employment under the grounds of violations of company regulation from various aspects, including, the type, procedure, and legal impact. Given the magnitude of the effects of a termination of employment, it is important to ensure that the authorities have done all that can be done to protect workers, especially if one of the acceptable grounds for termination gives an immense amount of flexibility and control to one party. This research is a juridical normative research and the data will be analyzed with a qualitative approach making the result descriptive analytical. The objective of the research is to identify the regulation on this topic in all three countries in order to further compare and analyze the advantages and disadvantages of the regulations. Based on the result, it can be seen that in relation to the type and the legal impact, all three countries are relatively protective and similar in regulating the matter, however, in relation to the procedure, the United Kingdom?s regulation is relatively best due to the fact that there companies are obliged to conduct an investigatory hearing followed by a disciplinary hearing prior to any kind of formal action taken upon the employee (warning letter, or termination).

Abstrak :
ABSTRAK
Pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang terjadi dikarenakan perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan perusahaan menimbulkan perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang selama prosesnya di awasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, sudah menjadi tugas dari penyelesaian perselisihan hubungan indutrial untuk menyelesaiakan permasalahan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. Pada penelitian kali ini penulis mengangkat pengawasan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara PT. X dengan Pekerja Y. Adapun pada penelitian ini teori yang digunakan adalah teori hubungan indutrial, pemutusan hubungan kerja, dan pengawasan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data sekunder dan primer. Kurangnya jumlah pegawai pengawasan dan proses penyelesaian perselisihan PHK yang lamban menjadi faktor hambatan selama prosesnya

---

ABSTRACT
Termination of employment by management of the company, usually caused by financial difficulties of the company. The termination of employment by the company usually follows by industrial dispute between the company and employees. The dispute can be settled by the industrial relations dispute settlement which controlled by the ministry of labor. This study focused on the control of the ministry of labor, in the proceses of industrial relation dispute settlement between management of PT. X and it?s employee (Y). The study uses theories and concepts of industrial relation, work termination and control theory. This study use qualitative approach, with data collection from primary and secondary source. The study concludes that the lack number of employee to do control and to process industrial dispute settlement, had become factors that delayed the process.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas pro dan kontra Anggaran Dasar sebuah Perseroan Terbatas sebagai bentuk perjanjian. Anggaran Dasar dari Perseroan sendiri sering dipertanyakan bentuknya apakah berbentuk sebagai perjanjian ataupun peraturan untuk Perseroan yang bersangkutan. Perjanjian sendiri adalah aspek penting dalam kehidupan yang tidak lepas dari keseharian kita. Apabila Anggaran Dasar suatu Perseroan Terbatas dianggap sebagai bentuk perjanjian maka tentu akan berefek pada siapa saja yang terikat dengan kekuatan kontraktual dari Anggaran Dasar itu sendiri serta perubahan dari Anggaran Dasar yang cukup memenuhi konsensual antar anggotanya ataupun pemenuhan syarat formil yang salah satunya dengan akta notaris. Skripsi ini akan membahas kedudukan dari Anggaran Dasar yang berbentuk dari perjanjian hingga menjadi peraturan Perseroan dengan disahkannya bentuk dari Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Pada analisa skripsi ini dapat dilihat bahwa kedudukan Anggaran Dasar pada Perseroan Terbatas yang belum mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM adalah berbentuk perjanjian, sedangkan pada Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan adalah sebagai peraturan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about for and against Articles of Association of Limited Liability Company LLC as agreement and company rsquo s regulation. It is often questioned that Articles of Association stands as agreement or as the regulations from the related Limited Liability Company. Agreement is a very important aspect in our life. If Articles of Association is considered as agreement as a form of agreement then it will certainly have an effect on anyone who is bound by the contractual strength of the Articles of Association itself as well as the amendment of Articles of Association are sufficient to meet consensual among its members or the fulfillment of the formal requirements, one of which with a notary deed. This thesis will discuss the position of the Articles of Association in the form of agreement until to be the rule of the Limited Liability Company by the time the company has been incorporated. It can be seen that if the Articles of Association has not been approved by the Ministry of Justice and Human Rights is as the form of agreement, while after the incorporation, the Articles of Association of Limited Liability Company acts as a rule to its company.

Abstrak :
Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan yang terjadi saat seseorang sedang menjalankan tugas atau bekerja, baik dalam jam kerja maupun di luar jam kerja. Kecelakaan tersebut dapat mengakibatkan cedera fisik atau kerugian lainnya bagi pekerja, perusahaan, atau bahkan lingkungan sekitarnya. Salah satu hak bagi pekerja adalah hak untuk kondisi kerja yang aman dan sehat. Pekerja memiliki hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat tanpa risiko serius terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja meliputi kesalahan manusia, kondisi lingkungan kerja yang tidak aman, atau kegagalan sistem keselamatan kerja. Penting bagi perusahaan untuk memiliki program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang efektif guna mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi para pekerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) sangatlah penting dalam lingkungan kerja. K3 yang baik dapat membantu melindungi pekerja dari cedera, penyakit, atau bahaya lainnya yang mungkin terjadi saat bekerja. Kepatuhan terhadap peraturan K3 yang berlaku adalah kewajiban bagi perusahaan, mematuhi aturan tersebut tidak hanya membantu melindungi pekerja, tetapi juga menghindari sanksi hukum dan reputasi yang buruk bagi perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT MMT, dan mengidentifikasi hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT. Dengan melakukan analisis terhadap hak pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di PT MMT, dapat diketahui apakah pekerja mendapatkan hak-haknya sebagai seorang pekerja di suatu perusahaan. Dengan memprioritaskan K3, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan produktif bagi semua orang yang terlibat. ......A work accident is an undesirable event that occurs when someone is carrying out their duties or working, either during working hours or outside working hours. These accidents can result in physical injuries or other losses for workers, companies, or even the surrounding environment. One of the rights for workers is the right to safe and healthy working conditions. Workers have the right to work in a safe and healthy environment without serious risks to occupational health and safety (K3). Factors that can cause work accidents include human error, unsafe work environment conditions, or failure of work safety systems. It is important for companies to have an effective Occupational Health and Safety (K3) program to prevent accidents and protect workers. Occupational Health and Safety (K3) is very important in the work environment. Good K3 can help protect workers from injuries, illnesses or other dangers that may occur while working. Compliance with applicable K3 regulations is an obligation for companies, complying with these regulations not only helps protect workers, but also avoids legal sanctions and a bad reputation for the company. This research aims to analyze provisions regarding Occupational Health and Safety (K3), the implementation of Occupational Health and Safety (K3) at PT MMT, and identify the rights of workers who experience work accidents at PT MMT. By analyzing the rights of workers who experience work accidents at PT MMT, it can be seen whether workers have their rights as workers in a company. By prioritizing K3, companies can create a safer, healthier and more productive work environment for everyone involved.

Abstrak :
Peraturan perusahaan merupakan aturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha untuk mengatur hubungan kerja di lingkungan perusahaan. Aturan ini menjadi dasar hukum bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan perusahaan oleh pekerja/buruh, hal ini dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak cenderung menimbulkan konflik antara pengusaha dan pekerja/buruh. Penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan tipologi deskriptif analitis. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan dianalisis dengan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami serta menganalisis kompensasi dan implikasi hukum dari pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Perusahaan (PP). Studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2023 menunjukkan bahwa PHK yang dilakukan oleh pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini mengungkap bahwa PHK yang dilakukan secara semena-mena dan sepihak oleh pengusaha, tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, berpotensi menimbulkan dampak yang serius. Sebagai akibat dari PHK tersebut, pekerja berhak menerima kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kehati-hatian Majelis Hakim dalam memutus perkara mengakibatkan penggugat tidak menerima ganti rugi sebagai akibat dari PHK yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. ......Company regulations are written rules made by employers to regulate working relationships within the company. This rule becomes the legal basis for employers and workers/laborers in carrying out their activities. However, if there is a violation of company regulations by workers/laborers, this can result in termination of employment. Unilateral termination of employment tends to cause conflict between employers and workers/laborers. This research uses a doctrinal approach with analytical descriptive typology. Secondary data is collected through document study and analyzed using qualitative method. The purpose of this study is to understand and analyze the compensation and legal implications of termination of employment carried out by the company on the grounds of violation of provisions in the Company Regulation. The case study on the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1076 K/Pdt.Sus-PHI/2023 shows that the layoffs carried out by employers are not in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021, so they are categorized as Unlawful Acts. This research reveals that layoffs carried out arbitrarily and unilaterally by employers, without following the applicable procedures, have the potential to cause serious impacts. As a result of such termination, workers are entitled to receive compensation in accordance with applicable regulations. However, the results showed that the lack of caution of the Panel of Judges in deciding the case resulted in the plaintiff not receiving compensation as a result of the termination which was categorized as a tort.

Abstrak :
ABSTRAK
Persaingan industri stamping saat ini semakin meningkat. Salah satu faktor yang menyebabkan yaitu mudahnya pesaing baru untuk masuk ke industri ini. Adanya pemain baru dan ketatnya persaingan yang terjadi memungkinkan bagi perusahaan untuk saling melakukan hi-jack pekerja. PT Hudiya Hayat Hanif merupakan salah satu dari pemain di industri /stamping. Perusahaan telah berdiri lebih dari 21 tahun dan memiliki 16 pekerja yang rata-rata memiliki pengalaman lebih dari lima tahun. Para pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan melakukannya dengan teliti sehingga defects ratio cukup kecil. Kecakapan pekerja merupakan salah satu kekuatan yang dimiliki oleh PT Hudiya Hayat Hanif sehingga menjaga dan mempertahankan pekerja merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan.Namun, PT Hudiya Hayat Hanif belum memiliki Peraturan Perusahaan dan Kontrak Kerja sebagai upaya untuk mempertahankan para pekerjanya. Karya tulis ini merupakan hasil dari Business Coaching yang dilakukan di PT Hudiya Hayat Hanif. Business Coaching ini dilakukan untuk membantu perusahaan dalam menyusun Peraturan Perusahaan dan Kontrak Kerja sebagai upaya menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Metodologi yang digunakan yaitu observasi, wawancara, identifikasi masalah, analisis SWOT, Five Forces dan Gap Analysis. Hasil dari penulisan ini merupakan Peraturan Perusahaan dan Kontrak Kerja yang dapat digunakan PT Hudiya Hayat Hanif dalam mempertahankan para pekerja.

---

ABSTRACT
The stamping industry competition is currently increasing. One of the factors that led to the easy entry of new industries. The presence of new players and the intense competition that occurs for companies to hi jack each other. PT Hudiya Hayat Hanif is one of the players in the industry stamping. The company has been established for more than 21 years and has 16 workers who on average have more than five years of experience. Workers can finish work quickly and properly with a careful defect ratio is quite small. Worker skills are one of the strengths of PT Hudiya Hayat Hanif, maintaining workers is one of the strategy that can be carried out by the company. However, PT Hudiya Hayat Hanif does not yet have a Company Regulation and an Employment Contract as an effort to clean up its workers. This paper is the result of Business Coaching conducted at PT Hudiya Hayat Hanif. This Business Training is conducted to help companies in a harmonious field. Professional methodologies, interviews, collar issues, SWOT analysis, Five Forces and Gap Analysis. The results of this provision are the Company and Work Execution Regulations that can be used by PT Hudiya Hayat Hanif in cleaning the workers.