Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Adinda Sutriani

Pengaruh Peraturan Zonasi dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Terhadap Persaingan Usaha

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S24787

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

May Lim Charity

Penerapan peraturan presiden bersifat mendesak yang ditentukan oleh Presiden untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dalam sistim hukum nasional berdasarkan pasal 66 peraturan Presiden nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang undang = The application of urgent presidential decree predefined by president to governance needs in the national legal system based on article 66 of presidential decree number 87 year 2014 on the implementation of law number 12 year 2011 about the establishment

" Tesis ini membahas tentang Penerapan Peraturan Presiden Bersifat Mendesak Yang Ditentukan Oleh Presiden Untuk Kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistim Hukum Nasional (Berdasarkan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan). Keberadaan peraturan presiden jika merujuk pada UUD 1945 tidak disebutkan secara langsung, yang ada hanya peraturan pemerintah sebagai produk eksekutif. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur materi muatan perpres yaitu materi yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44862

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Etik Makarti

Analisis keberadaan UNHCR dan IOM dalam menangani pencari suaka dan pengungsi di Indonesia = analisis of the existense of UNHCR and IOM in handling asylum seekers and refugees in Indonesia

" Tesis ini membahas tentang peran UNHCR dan IOM dalam penanganan pencari suaka dan pengungsi dilihat dari segi kedaulatan negara, kepentingan nasional dan analisa SWOT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia sebagai negara yang berdaulat mengeluarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia yang di dalamnya memuat ketentuan masalah HAM tetapi juga menegakkan peraturan perundangan, prosedur, dan ... "

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T33682

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Peraturan presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2012 tentang perubanan kedua atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/Jasa pemerintah / [dihimpun oleh Cipta Karya]

Jakarta: Cipta Karya, 2012

346.023 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hamonangan, Subhan

Pengecualian dalam peraturan presiden no. 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas perpres no. 12 tahun 2013 tentang penerima layanan jaminan kesehatan = Exceptions in presidential regulation no 19 2016 regarding the second amendment presidential regulation no 12 2013 on health coverage benficiaries / Subhan Hamonangan

" Tesis ini membahas mengenai pengecualian dalam Peraturan Presiden No. 19 tahun 2016 khususnya atas layanan kesehatan bagi gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh Penggunaan Narkotika/Alkohol dan Perilaku menyakiti diri sendiri serta akibat hobi dengan resiko tinggi. Inkonsistensi dan Perluasan Makna yang ada pada Peraturan Presiden dapat berdampak terjadinya ketidakpastian hukum, kecemburuan sosial serta ketidakadilan pada beberapa anggota masyarakat dan hal ini sangat bertentangan dengan Amanat UUD 1945 khususnya pada pasal Hak atas Kesehatan yang berlaku sama ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46826

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aisyah Sharifa

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai kebijakan keuangan negara akibat keadaan darurat penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 = Changes to the state budget as a country's financial policy due to emergency Coronavirus Disease Pandemic 2019 (Covid-19) Based On Law Number 2 Of 2020

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020) untuk mengatasi keadaan darurat tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif. Rumusan masalah penelitian ini mengenai alasan perubahan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Khairul Ahmadi

Peraturan Presiden nomor 6 tanggal 30 Desember 1946 penyempurnaan susunan anggota KNIP

" Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Ir. Sukarno dan Drs. Mohammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, yang keesokan harinya dipilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Se_gera setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan, terjadi kesi_bukan-kesibukan dalam menyusun organisasi pemerintahan. Di antaranya adalah pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kabinet. Kedua organisasi ini berada di bawah ke_kuasaan presiden, yaitu KNIP berperaa sebagai pembantu Pre_siden (eksekutif) dan kabinet langsung dip1mpin dan bertang-gung jawab ... "

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1991

S12240

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dini Lintang Septianti

Eksistensi peraturan presiden nomor 78 tahun 2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar terhadap undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no = The existence of presidential regulation no. 78 year 2005 concerning outermost management of small islands in law no. 27 year 2007 concerning management of coastal areas and small islands as amended by act no. 1 year 2014 and related impl / Dini Lintang Septianti

" Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53846

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010: tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara

Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2010

351 PER

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian