Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perkenalan program e-government yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Humas Pemprov DKI Jakarta dalam menyosialisasikan Program Jakarta Smart City serta mengetahui pendapat dari masyarakat Jakarta mengenai program ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan metode wawancara mendalam kepada informan sebagai metode pengambilan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas Pemprov DKI Jakarta berperan sebagai back-up management dalam sosialisasi Jakarta Smart City sesuai tugas dan fungsinya. Penelitian ini menyarankan bahwa humas memiliki peran penting dalam sosialisasi sehingga humas diperlukan untuk dapat memberikan saran kepada pembuat kebijakan. Selain itu, humas perlu menggunakan media, baik konvensional maupun internet, yang lebih beragam agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. ......This thesis discuss about introduction of e-government program held by the government for the citizens. The purpose of this research is to know the role of DKI Jakarta Provincial Government Public Relations on the socialization of Jakarta Smart City Program and to know the opinion of the Jakarta citizens regarding this program. This research is a descriptive qualitative research using in-depth interview on the informants as the method in collecting data. The result of this research shows that DKI Jakarta Provincial Government Public Relations have done a good role as back-up management in socialization Jakarta Smart City according to their duties and functions. This research suggests that public relations have an important role in socialization so that public relations have to be able to give recommendations to the policy makers. Furthermore, public relations need to use various types of media, whether conventional or Internet, in order to reach the whole citizens.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi strategi humas pemerintah dan menganalisis peran humas dalam meningkatkan reputasi organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Teori yang digunakan adalah teori peran kehumasan, teori perencanaan strategis kehumasan dan teori reputasi organisasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi partisipatoris dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan perencanaan strategis kehumasan. Namun demikian implementasi belum dilakukan secara optimal, yaitu belum melakukan riset awal yang menganalisis tentang situasi, organisasi dan publiknya yang merupakan dasar dari perencanaan. Selain itu, humas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum menjalankan perannya sebagai communication manager yang bertindak sebagai konseptor program kehumasan.

---

ABSTRACT
This thesis evaluates the implementation of strategic planning in government public relations and analyzed the role of public relations to enhance its organization rsquo s reputation at the Ministry of Public Works and Housing. Theories that were applied are strategic planning of public relations theory, role of public relations, and reputation of organization. This research is descriptive qualitative. The data were collected by means of in depth interview, participative observation and document review. The results show that the Ministry of Public Works and Housing rsquo s public relations has performed strategic planning for their public communication. However, it has not done formative research to analyze its situation, organization, and public, which is the base for the overall planning. In addition, it has not run the role as communication manager that masterminds its public relations program.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya implementasi pelayanan informasi publik oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi selama mengimplementasikannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan paradigm konstruktifis. Adapun konsep dan teori yang digunakan adalah konsep kehumasan mencangkup manajemen humas dan humas pemerintahan, good governance, pelayanan informasi publik yang mengacu pada Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, model komunikasi praktik kehumasan, serta konsep PPID. Strategi penelitian ini yaitu merupakan studi kasus dengan menggunakan metode pengumpulan data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumentasi). Hasil yang didapati dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Humas Pemerintah Kota Bekasi yang sekaligus berperan sebagai PPID Utama, telah melakukan implementasi pelayanan informasi publik dengan baik. Kendala yang dihadapi oleh Humas Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mengimplementasikan pelayanan informasi publik secara internal yaitu beberapa PPID Pembantu masih bergerak lamban dalam memberikan informasi yang diperlukan. Sedangkan secara eksternal, publiknya yang masih belum memahami aturan pengkategorian informasi yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk diakses.

---

This thesis discusses efforts to implement disclosure of public information by the Government of Bekasi City Public Relations. The purpose of this research is to find out how the implementation of the disclosure of public information carried out by the Bekasi City Government Public Relations, as well as what are the obstacles encountered while implementing them. This research is a qualitative research using constructive paradigm. The concepts and theories used are public relations concepts encompassing public relations management and government public relations, good governance, disclosure of public information that refer to Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, communication models of public relations practice, and the concept of PPID. This research strategy is a case study using primary data collection methods (interviews) and secondary data (documentation). The results found in this study indicate that the Bekasi City  Government Public Relations, which also acts as the Main PPID, have implemented disclosure of public information well. The obstacle faced by the Bekasi City Government Public Relations in an effort to implement public information services internally is that some PPID Assistants still work slowly in providing the information needed. While externally, the public who still do not understand the rules of categorizing information that may or may not be accessed.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan media relations di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mensosialisasikan program dan kebijakan kementerian, serta bagaimana peran Humas di dalamnya. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan/ literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Humas telah dapat melaksanakan berbagai kegiatan media relations dengan baik, di mana dalam hal ini Humas telah menjalankan perannya sebagai teknisi komunikasi dan fasilitator komunikasi. Namun, pelaksanaan fungsi media relations itu sendiri belum dinilai maksimal sebab Humas belum dapat menjalankan perannya sebagai sumber informasi dengan baik. ......This study discusses the implementation of media relations at Ministry of Education and Culture in socializing programs and policies, as well as examining the importance of PR. This study utilizes constructivist paradigm and descriptive qualitative approach. In-depth interviews and literature studies have been selected as the main methods of data collection. The result of this study demonstrates how PR has been able successful in performing various activities of media relations, in which PR has been delegated to act as communication technician and facilitator of communication. However, the implementation of media relations's function is yet to be at its best since PR has not been performing up to par as a source of information.

Abstrak :
Skripsi ini membahas upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran humas Badan Publik dalam upaya implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peneliti melakukan penelitian pada Humas Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran humas DPR-RI dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Humas DPR sudah melakukan peran dengan baik, yaitu sebagai Manajer Humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hasil penelitian ini menyarankan pentingnya keterlibatan humas dalam upaya mencapai implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik. ......This thesis discuss about effort implementation of legislation number 14, 2008 about disclosure of public information in Public Institutions. Purpose of this research is to know the role of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information in Public Institutions. Researcher conducted a research in Public Institution of Representatives Public Agency of Indonesia (DPR-RI). This research is qualitative research with descriptive data analysis methods. This method used to describe the role of public relations DPR-RI in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information. The result of this research show that public relations in DPR have done a good role as a manager of public relations in an effort implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information. This research suggest the important of involvement public relations in order to achieve the implementation of legislation number 14, of 2008 about disclosure of public information.