Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1995
S9985
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
S10106
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992
S9910
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ismon Febrie
Abstrak :
Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arcs barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan perrnasalahan yang nantinya akan semakin tidak popular. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan diantaranya penerapan sistem post audit yang ternyata masih digunakan oleh para pelaku usaha melakukan pelanggaran seperti penyelundupan, manipulasi dokumen dan lain sebagainya. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah sistem post audit yang diterapkan oleh DJBC dapat mendorong perdagangan internasional di Indonesia sekaligus menganilis dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penerapan sistem ini di lihat dan sisi kerugian yang timbulkan bagi negara. Penelitian ini diawali dengan menganalisis volume perdagangan internasional Indonesia baik ekspor maupun impor dikaitkan dengan penerapan sistem post audit yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang datanya didapat dari pihak-pihak yang berkompeten serta wawancara langsung dengan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelaku perdagangan internasional. Dengan demikian dapat dievaluasi penerapan sistem post audit dalam mendorong perdagangan internasional di Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem post audit yang diterapkan oleh DJBC dapat mendorong perdagangan intemasional Indonesia sekaligus masih dijadikan celah oleh para pelaku usaha dan oknum aparat DJBC melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, reward & punishment mutlak diberlakukan bagi kedua belah pihak serta pemahaman yang dalam terhadap sistem post audit ini sehingga nilai positifnya dapat terus ditingkatkan dan sekaligus meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbulkan.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11415
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilmi Aulia Azmi
Abstrak :

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis biaya Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) yang ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit dalam proses Audit Kepabeanan. Menurut auditee, TAS Fee merupakan pembayaran kepada pihak lain di luar negeri atas jasa teknis yang diterima oleh auditee. Sedangkan menurut tim audit, TAS Fee adalah proceeds yang merupakan biaya yang harus ditambahkan ke dalam nilai pabean. Implikasi yang timbul dari penetapan tersebut adalah adanya kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda yang harus dibayar oleh auditee. Namun demikian dalam proses banding di Pengadilan Pajak, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang berbeda terhadap dua kasus penetapan proceeds. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu mengapa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds, bagaimana proses audit yang dilakukan untuk menetapkan TAS Fee sebagai proceeds, dan mengapa terdapat putusan majelis hakim yang berbeda atas penetapan tersebut. Penelitian dilakukan dengan menganalisis hasil putusan Pengadilan Pajak dan hasil wawancara kepada tim audit. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa TAS Fee ditetapkan sebagai proceeds oleh tim audit karena memenuhi definisi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, yaitu merupakan bagian dari pendapatan auditee yang dibayarkan secara tidak langsung kepada penjual barang impor di luar negeri atas penjualan barang impor di pasar dalam negeri. Proses audit yang dilakukan oleh tim audit telah sesuai dengan program audit yang diatur dalam Perdijern Bea dan Cukai Nomor PER-35/BC/2017 Tentang Tatalaksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai, yaitu melakukan pendalaman atas bukti-bukti audit dan melakukan konfirmasi kepada auditee sebelum melakukan penetapan. Majelis Hakim Pengadilan Pajak memiliki pandangan yang berbeda terhadap dua penetapan biaya TAS Fee sebagai proceeds, yaitu putusan terhadap PT ABC yang menganggap TAS Fee adalah proceeds, dan putusan terhadap PT XYZ yang menganggap TAS Fee adalah pembayaran atas jasa dan bukan merupakan proceeds. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian terhadap asas kepastian hukum bagi auditee, tim audit, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai implikasi dalam penelitian ini yaitu perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan oleh regulator yang mengatur tentang proceeds agar menambahkan kriteria dan batasan suatu biaya yang dapat ditetapkan sebagai proceeds. ......This research was carried out to analyze the costs of the Technical Assistance Service Fee (TAS Fee) which were determined as proceeds by the audit team in the Customs Audit process. According to the auditee, the TAS Fee is a payment to other parties abroad for technical services received by the auditee. Meanwhile, according to the audit team, TAS Fee is proceeds which are costs that must be added to the customs value. The implications arising from this determination are that there is an underpayment of import duties, taxes on imports, and administrative sanctions in the form of fines that must be paid by the auditee. However, in the appeal process at the Tax Court, the Panel of Judges issued different decisions regarding two cases of determination of proceeds. This research is aimed at answering research questions, namely why TAS Fee is determined as proceeds, what is the audit process carried out to determine TAS Fee as proceeds, and why there are different decisions from the panel of judges regarding this determination. The research was carried out by analyzing the results of the Tax Court decision and the results of interviews with the audit team. The results of this research are that the TAS Fee is determined as proceeds by the audit team because it meets the definition set out in Minister of Finance Regulation Number 160/PMK.04/2010 concerning Customs Value for Calculating Import Duties, that it is part of the auditee's income which is paid indirectly to sellers of imported goods abroad for sales of imported goods in the domestic market. The audit process carried out by the audit team is in accordance with the audit program regulated in Customs and Excise Regulation Number PER-35/BC/2017 concerning Procedures for Customs Audits and Excise Audits, conducting an in-depth study of the audit evidence and confirming it with the auditee before conducting it. determination. The Panel of Judges at the Tax Court has a different view regarding the two decisions regarding the TAS Fee as proceeds, the decision against PT ABC which considers the TAS Fee to be proceeds, and the decision against PT XYZ which considers the TAS Fee as payment for services and not proceeds. This causes a non-compliance with the principle of legal certainty for the auditee, audit team and the Tax Court Panel of Judges. As an implication in this research, it is necessary to refine the regulations by the regulator that regulate proceeds in order to add criteria and limits on costs that can be designated as proceeds.

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
S10222
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ritonga, Irna Pujianda Rifani
Abstrak :
Skripsi ini membahas ketidakharmonisan antara penetapan nilai pabean (customs valuation) dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing atas transaksi impor yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa di Indonesia dengan menggunakan teori harmonisasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan harmonisasi antara penetapan nilai pabean dan penyesuaian nilai impor terkait isu transfer pricing disebabkan oleh perbedaan pedoman regulasi, tidak adanya koordinasi antara DJP dan DJBC, perbedaan perilaku wajib pajak, dan perbedaan kepentingan antara DJP dan DJBC. Disharmonisasi ini menyebabkan wajib pajak menanggung compliance cost yang lebih besar.
This thesis discussed disharmony between customs valuation and transfer pricing adjustments for import transations by associated enterprises in Indonesia using the theory of harmonization. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this thesis indicates that the obstacles to harmonize customs valuation and transfer pricing are the different guidelines between the two regulations, lack of coordination between Directorate General of Taxes (DGT) and Directorate General of Customs and Excise (DGCE), taxpayer's behavior, and different interests between DGT and DGCE. Disharmony between customs valuation and transfer pricing impacts on taxpayer's compliance cost.
Depok: Universitas Indonesia, 2015
S61145
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Teguh Setiyono
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai temuan audit kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Faktor yang mempengaruhi nilai temuan dibedakan menjadi dua, faktor wajib pajak (nilai pabean) dan faktor auditornya (pendidikan, pengalaman, religiusitas, dan kekayaan). Berdasarkan 378 sampel laporan hasil audit (LHA), penelitian menyimpulkan nilai pabean, pendidikan, pengalaman, dan religiusitas auditor berpengaruh terhadap nilai temuan audit. Pengalaman auditor memperlemah pengaruh nilai pabean terhadap nilai temuan sedangkan religiusitas memperkuat pengaruh tersebut.
ABSTRACT
The purpose of this research is to analyze factors affecting customs audit findings conducted by Directorate General of Customs and Excise (DGCE). Those factors devided into two categories, taxpayer factor (customs value) and auditor factors (education, experience, religiousity, and wealth). Based on 378 sample data, research concluded that customs value, education, experience, and religiousity significantly affect customs audit finding. Auditor experience weaken effect of customs value to customs audit finding while religiousity strengthen that effect.
2016
T46269
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>