Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi tanah bersertipikat walaupun mereka mengetahui bahwa sertipikat merupakan bukti yang paling kuat untuk kepemilikan atas tanah. Masyarakat enggan untuk melakukan pendaftaran tanah karena berbagai alasan seperti: pendaftaran yang rumit dan berbelit-belit, pengurusan sertipikat yang membutuhkan waktu lama, biaya yang tidak sedikit serta pajak atas perolehan tanah yang tinggi akibat harga tanah yang semakin melambung dan berbagai alasan lainnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional menelurkan PRONA atau Program Prioritas Nasional untuk pengesahan kepemilikan tanah sejak tahun 1981. Hal ini mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Tangerang, sebagai salah satu kota terbesar di propinsi Banten, menjalankan program PRONA sejak diterbitkan oleh pemerintah pusat. Penulis mengangkat topik “Praktik Pendaftaran Tanah Pertama Kali Melalui Kegiatan PRONA di Kota Tangerang” untuk mengetahui dan menganalisa berbagai permasalahan dan kasus yang timbul dan solusi serta pemecahan masalah dalam pelaksanaan program Kegiatan PRONA di Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

---

ABSTRACT
Nowadays, many people did not register their land at Land Registry Office even though they knew that the land ownership certificate was the most powerful proof in law. People are reluctant to register their land for many reasons such as: the complicated registration and convoluted, the maintenance of which takes a long time, no small cost and the tax on the acquisition of land which is high due to the increasingly inflated land prices and other reasons. To overcome these problems, the government through the National Land Council spawn PRONA or National Priority Program for approval of land ownership since 1981. It received many positives feedbacks from the community. Tangerang city, as one of the largest city in the Banten province, ran the PRONA program since issued by the central government. The author raised the topic "The First Land Registry Practiced Through PRONA activities in Tangerang City" to identify and analyze the various issues and cases that arise and also some solutions and problems solving in the first implementation of PRONA activities at the Land Office of Tangerang city.

Abstrak :
ABSTRAK Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap PTSL merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, karena terdapatnya proses sertifikasi yang lamban selama 36 tahun melalui PRONA sejak masa orde baru. Birokrasi dituntut untuk melaksanakan PTSL secara profesional, sesuai dengan payung hukum dan tidak terjadinya maladministrasi. Penelitian ini membahas bagaimana kesiapan birokrasi dalam implementasi PTSL, dengan studi kasus di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka, serta teknik analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi komitmen untuk berubah; adanya mekanisme perubahan PRONA ke PTSL, kuota penerima dan realisasi waktu pelaksanaan PTSL yang jelas dan baik. Dari segi kemampuan untuk berubah menunjukkan hasil: tuntutan bekerja telah terbagi secara proposional terdapatnya petunjuk teknis sebagai SOP PTSL, ketersediaan SDM dan anggaran, sarana dan prasaran yang memadai, terdapatnya kebijakan yang mengatur pelaksanaan PTSL, sistem informasi yang terkomputerisasi, tersedianya mitra kerja, serta terdapatnya partisipasi masyarakat. Disisi lain, terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penghambat kesiapan, seperti terdapatnya waktu kerja yang berlebihan, mitra kerja yang kurang mendukung kesiapan birokrasi sehingga menimbulkan celah terjadinya maladministrasi, kurangnya pemahaman terhadap visi dan misi PTSL, partisipasi yang bersifat terbatas, serta tidak terdapatnya mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat.

---

ABSTRACT The Comperhensive Systematic Land Registration or called by PTSL is the program made by The Government to completed the land certificate. The Reason of this Program, because the certification process for 36 years was plodding through PRONA since new orde era. In addition, The Bureaucracy required to carry out of this program in accordance with the regulations and againts the maladministration. This research describe about how bureaucracy readiness in implementation of PTSL with the case studies in Cibinong District. This research used the post positivist approach with techniques data collection through in depth interview and study literature and using qualitative technique to analyze data. The results of this study from change commitment rsquo s indikator there are a change mechanism from PRONA to PTSL, receivers quota and clear schedule. Change efficacy indikator show work demand was diveded accordance the structure and function, availability of standard operating procedure, availability of human resources and budget of implementation, good infrastructure and tools, availability of policy for implementationn, computerized information system, availability of partners and community participation during the implementation. On the other hand, there are some barrier of bureaucracy readiness like excessive work time, lack of partners supporting and causes the maladministration, lack of understanding of vision and mission of PTSL, participation is limited, there is no mechanism for complaints and feedback from the community.