Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh tarif marginal Pajak Penghasilan orang pribadi PPh OP dan reformasi PPh OP pada tahun 2008 terhadap pertumbuhan laba usaha Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM . Pengukuran laba usaha tersebut menggunakan rasio laba usaha sebelum pajak terhadap total seluruh penghasilan bruto yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan PPh OP 1770 dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2012 delapan tahun . Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak DJP. Hasil estimasi menggunakan Ordinary Least Square yang dilakukan untuk setiap tahun pengamatan menunjukkan bahwa penurunan tarif PPh OP cenderung dapat meningkatkan rasio laba usaha yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi UMKM, dan peningkatan tersebut menjadi lebih besar setelah dilakukan perubahan struktur dan besaran tarif PPh tahun 2008. Dengan demikian, reformasi PPh OP tahun 2008 tersebut berhasil meningkatkan kinerja usaha Wajib Pajak orang pribadi UMKM.

---

This study analyzes the effect of marginal Personal Income Tax rate and its reform in 2008 on the growth of individual taxpayers 39 net income which conduct micro, small and medium business UMKM . The measurement of net income uses the ratio of net income before tax to the total of all gross income earned by the taxpayers which has been reported in Personal Income Tax Return 1770 within the period of 2005 to 2012 eight years . This study uses data obtained from the Directorate General of Tax DGT. The estimation result using ldquo Ordinary Least Square rdquo that are performed for each year of observation shows that the decrease of Personal Income Tax rate tends to increase the profit ratio obtained by the individual taxpayer of UMKM, and the increase becomes bigger after the change of structure and the tariff of Personal Income Tax in 2008. Thus, the Personal Income Tax reform in 2008 was successful in improving the performance of individual SMEs.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan perhitungan PPh secara proporsional bagi suami isteri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah serta menganalisis faktor penghambat dalam pengimplementasiannya.  Kondisi saat ini, masih banyak WP dengan status Memilih Terpisah yang belum menjalankan perhitungan dan pelaporan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan metode post-positifisme dan dengan studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pertama, belum terpenuhinya indikator implementasi dengan kriteria evaluasi kebijakan William N. Dunn terkait efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas dan ketepatan pada kebijakan PPh atas penghasilan OP bagi suami isteri yang menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah. Hal ini dikarenakan masih terdapat gap antara teori terkait perhitungan PPh dengan kebijakan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP suami isteri yang memiliki NPWP terpisah. Kebijakan tersebut justru membuat WP harus mengeluarkan biaya tambahan karena terdapat potensi kurang bayar pada perhitungan PPh secara proporsional. Selain itu kebijakan tersebut juga memberatkan WP untuk melakukan perhitungan PPh kembali secara proporsional meskipun setiap bulannya pemberi kerja sudah melakukan pemotongan PPh 21. Kedua, faktor penghambat yang dihadapi oleh WP dan fiskus dalam implementasi ketentuan perhitungan PPh secara proporsional untuk WP suami isteri yang menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri yaitu terbatasnya pengetahuan WP terkait kebijakan perhitungan PPh secara proporsional, keraguan untuk mengajukan penghapusan karena adanya konsekwensi penelitian, dan adanya tambahan biaya kepatuhan untuk menjalankan ketentuan tersebut. Sementara itu, faktor penghambat dari sisi fiskus yaitu keterbatasan sistem IT untuk mengawasi dan mengintegrasikan data suami isteri, jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah WP serta penyelarasan ketentuan di setiap KPP. ......This research aims to evaluate income tax calculation policy regarding maried filing separately and to analyze the obstacles in its implementation. At the present time, there are still many maried filing separately taxpayers that have not conduct their tax payment and submission based on the prevailing regulations. This research is post-positivisme method and conducted through literature review and in-depth interview. The results show that first, the indicator of implementation with evaluation criteria by William Dunn related to Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Equity, Responsiveness, Appropriateness on tax income policy on married filing separately have not been found due to the gap between proportional tax calculation on married filing separatlely. This policy tends to cause the taxpayers to spend additional costs due to potential underpayment on the proportional income tax calculation. Furthermore, this policy will cause the taxpayers to recalculate their income tax proportionally even though their monthly income tax article 21 have been withheld by their employers. Secondly, the obstacles faced by taxpayer and tax official in the implementation of proportional income tax calculation on married filing separately are insufficient knowlegde of the taxpayers, the uncertain feeling of submitting cancellation due to the fear of being observed, and additional compliance cost to comply with the regulation. Meanwhile, the challenges found in tax official's side are the limit of IT System to control and integrate data regarding married taxpayers, insufficient number of tax personnels compared to the number of taxpayers and the harmonization of many regulations in every small tax office.

Abstrak :
Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang diberlakukan sebagai sektor penerimaan suatu negara untuk digunakan oleh pemerintah guna membiayai kegiatan pemerintahan Hal ini berarti pula semakin besar kegiatan dan pembiayaan pemerintahan maka kebutuhan dana juga akan semakin besar. Salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah dari penerimaan dalam negeri termasuk penerimaan dari PPh Orang Pribadi. Pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi melalui peningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk. menjelaskan dan menguraikan tentang seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah hubungan korelasi antara seberapa besar pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan PPh Orang Pribadi, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah dari tiga variabel modernisasi administarasi perpajakan yang diuji, terdapat pengaruh signifikan dari restrukturisasi organisasi, teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan SDM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, dan teknologi komunikasi dan informasi merupakan variabel yang memberikan pengaruh paling dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga menunjukkan terdapat perbedaan penerimaan PPh Orang Pribadi yang signifikan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan modernisasi administrasi perpajakan di KPP Pratama Jakarta Gambir Empat Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar KPP Pratama Jakarta Gambir Empat melakukan perbaikan upgrade teknologi disertai dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan cara memberikan pelatihan secara berkesinambungan kepada pegawai dengan memperhatikan tingkat kebutuhan tugas atau pekerjaan pegawai serta jabatan. Dengan demikian, bobot materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik pekerjaan pegawai. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana kantor seperti penambahan unit komputer disetiap seksi yang disesuaikan dengan jumlah staf, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

---

Income tax constitute one of tax types prevailing as revenue sector of a country used by government to finance governmental activities. This means that more goverment acitivites and financing, is more fund needed. One of financing sources is domestic revenue from Individual Income Tax. Modernization of tax administration constitutes an effort to increase revenue from Individual Taxpayer through the increase of compliance level of taxpayer. The purpose of this research is to explain and describe concerning how much effect of modernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and individual income tax. While research method used in this research is correlation between how much effect of mondernization of tax administration toward compliance level of taxpayer and Individual Income Tax, with data collecting techniques are library study and field study. Analysis carried out is quantitative analysis. Summary from this research is from three variables of modernization of tax administration tested, there are significant effects on restructuring organization, information, communication and technology, and completing human resources to compliance level of taxpayer in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat, and information, communication and technology constitutes variable with very dominant effect on compliance level of taxpayer. Research result also indicates that there is significant difference on Individual Income Tax before and after the implementation of modernization of tax administration in KPP Pratama Jakarta Gambir Empat. Recommendation in this research is in order that KPP Pratama Jakarta Gambir Empat upgrades technology together with improves human resources quality, by giving consistent training to employee by paing attention to the job requirement level from employee or occupation. Therefore, quality of trainning material can be fitted with specific need of employee in use. In addition, repair of facility and infrastructure is like supply more computer unit in every section fitted with total staffs, therefore work process can be done effectively and efficiently.

Abstrak :
E-form merupakan bentuk modernisasi administrasi pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. E-form bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan, akses bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT Tahunan PPh OP. Namun, e-form masih belum digunakan oleh seluruh Wajib Pajak orang pribadi yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan pengguna wajib pajak orang pribadi dalam penggunaan e-form menggunakan Model Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT) di Wilayah Jakarta Timur. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan sebanyak 142 responden dengan survei menggunakan kuesioner yang disebarkan di Wilayah Jakarta Timur, pemilihan wilayah di Jakarta Timur didasarkan oleh Jumlah terbanyak WP Terdaftar di Jakarta Timur yaitu pada KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. Pengaruh yang kuat ditunjukkan oleh hubungan Performance Expectancy terhadap Behavioral Intention dan Behavioral Intention terhadap Use Behavioral. Sedangkan, pengaruh yang lemah ditunjukkan oleh hubungan Effort Expectancy terhadap Behavioral Intention. ......E-form is form of modern tax administration as one of the way to improve community service using the improvement of technologies. E-form has purposes to give an easy service for individual taxpayer submitting tax return and also to improve the individual taxpayer compliance to report Individual Annual Income Tax Returns. However, e-form is not used by all individual taxpayers yet. It is shown by the decrease number of compliance level of Annual Income Tax Return report. This research is to anlyzed user acceptance of e-form using Unified Theory Acceptance and Use of Technology (UTAUT) Model in the area of East Jakarta. Research method is using an descriptive quantitative approach with a purposive sampling technique. The sample was used 142 respondents with a survey using a questionnaire distributed in the East Jakarta Region, regional selection in East Jakarta is based on the highest number of TaxPayer Registered in East Jakarta, the most in KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo. The strong effects is shown by the correlation between performance expectancy to behavioral intention and behavioral intention to use behavioral. Whereas, the weak effects is shown by the correlation between effort expectancy to behavioral intention.

Abstrak :
Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip keluarga sebagai satuan unit pajak terkecil dimana kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya kecuali terdapat perjanjian pra kawin yaitu perjanjian pisah harta (PH) yang artinya suami dan isteri wajib menjalankan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. Wanita kawin tanpa perjanjian pisah harta diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami (MT) atau bergabung dengan suami. Atas pilihan tersebut terdapat perbedaan perlakuan perpajakan sebagai konsekuensinya. Selain itu, sistem perpajakan memegang peranan penting untuk mewujudkan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yaitu gender equality. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek perpajakan wanita kawin dengan melakukan analisis yang mencakup analisis persepsi berdasarkan Four Maxims atas aturan mengenai wanita kawin yang ada pada pasal 8 UU PPh No 36 tahun 2008, analisis kepatuhan terhadap pengisian status perkawinan pada SPT Tahunan PPh WPOP berdasarkan kerangka OECD dan evaluasi efektivitas terhadap lampiran perhitungan PH MT dilakukan dengan pendekatan diagnosis terhadap permasalahan. Metode triangulasi dengan pengumpulan data dari eriset, survei dan wawancara yang dilakukan kepada WPOP, konsultan pajak dan fiskus dilakukan untuk meningkatkan realibitas dan validitas penelitian. Dari data eriset menunjukkan WPOP masih tidak patuh dalam mengisi status perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan asas kepastian, keadilan, kemudahan dan ekonomi terhadap aturan terkait aspek perpajakan wanita kawin belum sepenuhnya terpenuhi. Evaluasi atas lampiran perhitungan PH MT juga menunjukan bahwa metode proporsional yang ada saat ini masih belum efektif. Struktur pasal 8 memang perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi seiring dengan pemberlakuan NIK sebagai pengganti NPWP sehingga implikasi praktis dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DJP supaya aturan mengenai aspek perpajakan wanita kawin dapat memenuhi asas Four Maxims dan mendukung tercapainya gender equality. ......The taxation system in Indonesia adheres to the principle of the family as the smallest tax unit where the head of the family has the responsibility to carry out this family’s tax rights and obligations unless there is a pre-marital agreement, which is a separate property agreement (PH). In this condition, the husband and wife are obliged to carry out their respective tax rights and obligations. Married women without a separation agreement are given the freedom to choose whether they want to carry out their tax rights and obligations separately from their husbands (MT) or to join their husbands. For this choice, there are differences in tax treatment as a consequence. This study aims to evaluate aspects of the taxation of married women by conducting an analysis that includes a perception analysis based on Four Maxims on the rules regarding married women in Article 8 of the Income Tax Law No. 36 of 2008, an analysis of compliance with filling out marital status in the annual income tax return based on the OECD framework and evaluating the effectiveness of the attachment to the calculation of PH MT is carried out using a problem diagnosis approach. The triangulation method was used to increase the research's reliability and validity by collecting data from eriset, surveys, and interviews conducted with individual taxpayers (WPOP), tax consultants, and tax authorities. The research data shows that WPOP is still disobedient in filling out marital status. The results of the study show that the principles of certainty, equity, convenience, and economy related to the regulation of taxation aspects of married women have not been fully fulfilled. Evaluation of the attached PH MT calculation also shows that the current proportional method is still not effective. The structure of article 8 really needs to be studied in a more in-depth manner along with the implementation of the National Identity Number (NIK) as a substitute for Tax Identification Number (TIN) so that the practical implications of this research can provide input to the DGT so that the rules regarding taxation aspects of married women can fulfill the Four Maxims principle and support the achievement of gender equality.